NOMOR: 103/PID/2017/PT MDN
UT AR A
PUTUSAN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
dibawah ini dalam perkara terdakwa: : BILLY TIMOTHY
Tempat lahir
: Medan
UM AT
Nama lengkap
ER A
pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 16 Agustus 1989 : Laki-laki
Kebangsaan
: Indonesia
Tempat tinggal
: Jln Jend A Yani Nomor 22 Tanjung Pinang
Agama
: Kristen
Pekerjaan
: PNS
IS
Jenis Kelamin
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan
GG
masing-masing oleh: 1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08
TIN
November 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016; 4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 27 November 2016
N
sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
ILA
5. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Januari 2017 s/d tanggal 17 Februari 2017;
6. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Februari 2017
AD
s/d tanggal 18 April 2017; Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya 1. Ilwa Pulia, S.H.,
2. Evan S. Surbakti, SH., 3. Martahaulina Tarigan, S.H., M.H., Advokat pada
NG
Kantor Hukum Ilwa Pulia, S.H., & Rekan, beralamat kantor di Jalan Ngumban Surbakti Nomor 21, Padang Bulan, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
PE
tanggal 7 November 2016 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 November 2016, Reg. Nomor : 855/Penk.Pid/2016/PN. Mdn, dan kuasa hukumnya Cuaca, S.E., AK., Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 1 dari 70 halaman
UT AR A
M.Si., M.H., CLA., Advokat pada Kantor Hukum CUACA & Partners, Advokat-Tax Lawyer-Legal Auditor berkedudukan di Modern Land Jalan Bukit Golf IV No. 6, RT 001/014,
Poris Plawad Indah, Cipondok, Kota Tangerang berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2016; Pengadilan Tinggi tersebut;
ER A
Telah membaca:
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Februari 2017 Nomor 103/PID/2017/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim
UM AT
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; 2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Februari 2017 Nomor 103/PID?2017/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
IS
tersebut;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2016 No. Reg.Perk:PDM-976/EP.1/Mdn/OHARDA/10/2016,
GG
Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:
Pertama:
TIN
DAKWAAN
Bahwa ia terdakwa BILLY TIMOTHY pada awal bulan Januari tahun 2015 hingga bulan Agustus tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam
N
tahun 2015, bertempat di Jl. Kebon Kopi Psr VII RT/RW 040/009 Marindal I
ILA
Patumbak Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan
AD
memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”,
PE
NG
perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal dari terdakwa Billy Timothy dan saksi korban Imelda Three Febrianty Sihite memiliki hubungan pacaran lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dimana selama berhubungan pacaran dengan saksi korban, terdakwa sering meminjam uang kepada saksi korban yang mana cara terdakwa meminjam
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 2 dari 70 halaman
UT AR A
uang saksi korban dengan menggunakan alasan untuk biaya pernikahan antara saksi korban dan terdakwa sehingga saksi korban percaya dan mau memberikan sejumlah uang kepada terdakwa jika terdakwa meminjam uang
kepada saksi korban dan yang lebih menyakinkan saksi korban untuk memberikan pinjaman sejumlah uang kepada terdakwa karena terdakwa
ER A
adalah pacar saksi korban. Adapun uang yang dipinjam oleh terdakwa kepada saksi korban adalah secara bertahap yaitu :
pada awal bulan Januari tahun 2015 sebesar Rp. 3.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa
UM AT
karena terdakwa mengatakan untuk membeli perlengkapan pribadinya untuk acara pernikahan terdakwa dengan saksi korban yang dilakukan tanpa tanda terima penyerahan uang hanya saling percaya saja. pada tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah), saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer kerekening Mandiri terdakwa dengan nomor 1060016819891
IS
melalui ATM Bank Danamon Cabang Jl. SM. Raja Medan. pada bulan Juli 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.
GG
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa karena terdakwa meminjam uang tersebut dengan alasan untuk biaya pernikahan terdakwa dan saksi korban yang akan diberikan terdakwa kepada
TIN
saudaranya dikampung dimana uang tersebut diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 20 Juli 2015 dirumah saksi korban di Jl. Kebon Kopi Psr VII RT/RW 040/009 Marindal I Patumbak Medan yang dilakukan tanpa tanda terima penyerahan uang.
N
pada tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 wib, saksi korban
ILA
mentransfer uang sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) melalui ATM Bank Danamon Cabang Citra Garden
Medan
kerekening
Mandiri
terdakwa
dengan
nomor
AD
1060016819891 yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan alasan untuk ongkos keluarganya dari kampung untuk datang ke Medan.
PE
NG
dimana saksi korban mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa tanpa adanya tanda terima uang, karena terdakwa adalah pacar saksi korban dan terdakwa juga berjanji akan menikahi saksi korban dimana terdakwa mengatakan kata-kata kepada saksi korban dan keluarga saksi korban pada saat meminjam uang tersebut “om, tante aku datang kemari mau bicara serius tentang pernikahan aku sama imel, aku pengen kami
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 3 dari 70 halaman
UT AR A
nikah secepatnya karena aku sudah dapat kerja yang bagus, namun secara
materi saya belum ada persiapan, maka dari itu saya meminta bantuan
pinjaman uang kepada om, tante paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)” lalu setelah uang tersebut diberikan saksi korban kepada
terdakwa, lalu terdakwa berkata “nanti dibulan Oktober 2015 aku akan
ER A
datang lagi bersama dengan orang tua ku untuk menentukan tanggal
pernikahan” sehingga saksi korban dan keluarga saksi korban percaya kepada terdakwa. Selanjutnya pada bulan Oktober 2015 terdakwa tidak lagi menghubungi saksi korban dan mulai menjaga jarak dengan saksi korban
UM AT
dan jika terdakwa dihubungi oleh saksi korban, terdakwa selalu mengatakan bahwa terdakwa sibuk karena banyak tugas, dan terdakwa juga tidak datang kerumah saksi korban untuk menentukan tanggal pernikahan seperti apa yang dikatakan terdakwa sebelumnya kepada saksi korban dan keluarga saksi korban, kemudian pada bulan Nopember 2015 saksi korban menghubungi terdakwa menanyakan perihal pernikahan saksi korban dan
IS
terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa hubungan terdakwa dan saksi korban sudah putus sehingga saksi korban tidak terima atas perkataan terdakwa tersebut dan pada tanggal 05 Nopember 2015 saksi korban
GG
mendatangi terdakwa di tempat kos terdakwa di Pekan Baru dan saksi korban menanyakan kepada terdakwa tentang pernikahan terdakwa dan saksi korban yang mana terdakwa mengatakan akan tetap menikahi saksi
TIN
korban sehingga saksi korban merasa senang dan bahagia lalu saksi korban pulang ke Medan, selanjutnya dua hari kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa hubungan terdakwa dan saksi korban putus dan terdakwa tidak mau menikahi saksi
N
korban sehingga mendengar hal tersebut saksi korban merasa dirugikan atas
ILA
perbuatan terdakwa tersebut, lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Medan guna pengusutan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.
AD
23.769.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah). Perbuatan
terdakwa
sebagaimana
diatur
dan
diancam
pidana
PE
NG
melanggar pasal 378 KUH Pidana. Atau Kedua
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 4 dari 70 halaman
UT AR A
----------Bahwa ia terdakwa BILLY TIMOTHY BILLY TIMOTHY pada awal
bulan Januari tahun 2015 hingga bulan Agustus tahun 2015 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Kebon Kopi
Psr VII RT/RW 040/009 Marindal I Patumbak Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum
ER A
Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja memiliki dengan melawan
hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara
UM AT
sebagai berikut:
Bahwa berawal dari terdakwa Billy Timothy dan saksi korban Imelda Three Febrianty Sihite memiliki hubungan pacaran lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dimana selama berhubungan pacaran dengan saksi korban, terdakwa sering meminjam uang kepada saksi korban yang mana saksi korban mau menyerahkan sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada terdakwa karena
IS
terdakwa merupakan pacar saksi korban sehingga membuat saksi korban yakin dan percaya kepada terdakwa. Adapun uang yang dipinjam terdakwa
GG
kepada saksi korban dan telah diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa adalah :
pada awal bulan Januari tahun 2015 sebesar Rp. 3.000.000,- (dua
TIN
puluh juta rupiah), saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan untuk membeli perlengkapan pribadinya untuk acara pernikahan terdakwa dengan saksi korban yang dilakukan tanpa tanda terima penyerahan uang hanya saling percaya saja.
N
pada tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus
ILA
rupiah), saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer kerekening Mandiri terdakwa dengan nomor 1060016819891 melalui ATM Bank Danamon Cabang Jl. SM. Raja Medan.
PE
NG
AD
pada bulan Juli 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa karena terdakwa meminjam uang tersebut dengan alasan untuk biaya pernikahan terdakwa dan saksi korban yang akan diberikan terdakwa kepada saudaranya dikampung dimana uang tersebut diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 20 Juli 2015 dirumah saksi korban di Jl. Kebon Kopi Psr VII RT/RW 040/009 Marindal I Patumbak Medan yang
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 5 dari 70 halaman
UT AR A
dilakukan tanpa tanda terima penyerahan uang hanya saling percaya saja.
pada tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 wib, saksi korban
mentransfer uang sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) melalui ATM Bank Danamon Cabang Citra Medan
kerekening
Mandiri
terdakwa
dengan
nomor
ER A
Garden
1060016819891 yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan alasan untuk ongkos keluarganya dari kampung untuk datang ke Medan.
UM AT
dimana saksi korban mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa tanpa adanya tanda terima uang, karena terdakwa adalah pacar saksi korban sehingga saksi korban percaya kepada terdakwa dan terdakwa juga berjanji akan menikahi saksi korban dengan mengatakan kata-kata kepada saksi korban dan keluarga saksi korban “om, tante aku datang kemari mau bicara serius tentang pernikahan aku sama imel, aku pengen kami nikah
IS
secepatnya karena aku sudah dapat kerja yang bagus, namun secara materi saya belum ada persiapan, maka dari itu saya meminta bantuan pinjaman uang kepada om, tante paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta
GG
rupiah)” lalu setelah uang tersebut diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa, lalu terdakwa berkata “nanti dibulan Oktober 2015 aku akan datang lagi bersama dengan orang tua ku untuk menentukan tanggal
TIN
pernikahan” sehingga saksi korban dan keluarga saksi korban percaya kepada terdakwa. Selanjutnya pada bulan Oktober 2015 terdakwa tidak lagi menghubungi saksi korban dan mulai menjaga jarak dengan saksi korban
N
dan jika terdakwa dihubungi oleh saksi korban, terdakwa selalu mengatakan bahwa terdakwa sibuk karena banyak tugas, dan terdakwa juga tidak datang
ILA
kerumah saksi korban untuk menentukan tanggal pernikahan seperti apa yang dikatakan terdakwa sebelumnya kepada saksi korban dan keluarga saksi korban, kemudian pada bulan Nopember 2015 saksi korban
AD
menghubungi terdakwa menanyakan perihal pernikahan saksi korban dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa hubungan terdakwa dan
PE
NG
saksi korban sudah putus sehingga saksi korban tidak terima atas perkataan terdakwa tersebut dan pada tanggal 05 Nopember 2015 saksi korban mendatangi terdakwa di tempat kos terdakwa di Pekan Baru dan saksi korban menanyakan kepada terdakwa tentang pernikahan terdakwa dan saksi korban yang mana terdakwa mengatakan akan tetap menikahi saksi korban sehingga saksi korban merasa senang dan bahagia lalu saksi korban
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 6 dari 70 halaman
UT AR A
pulang ke Medan, selanjutnya dua hari kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa hubungan
terdakwa dan saksi korban putus dan terdakwa tidak mau menikahi saksi
korban sehingga mendengar hal tersebut saksi korban merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa tersebut, lalu saksi korban melaporkan perbuatan
ER A
terdakwa ke Polresta Medan guna pengusutan lebih lanjut. Akibat perbuatan
terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.769.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah). Perbuatan
terdakwa
sebagaimana
dan
diancam
pidana
UM AT
melanggar pasal 372 KUH Pidana.
diatur
Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Januari 2017 No. Reg.Perk:PDM-976/EP.1/Mdn/OHARDA/10/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut: 1.
Menyatakan terdakwa BILLY TIMOTHY bersalah melakukan Tindak Pidana
IS
”Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam surat dakwaan Pertama. 2.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BILLY TIMOTHY dengan pidana
GG
penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3.
Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar laporan mutasi harian PT.
TIN
Bank Danamon Indonesia Tbk, Nomor account 003583782549 an. IMELDA THREE FEBRIANTY SIHITE, Periode 01/02/2015 s/d 28/02/2015 dan 1 (satu) lembar laporan mutasi harian PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, Nomor
N
account 003583782549 an. IMELDA THREE FEBRIANTY SIHITE, Periode 01/08/2015 s/d 31/08/2015 Terlampir dalam berkas perkara. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua
ILA
4.
ribu rupiah).
Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tersebut, Pengadilan
AD
Negeri Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
NG
1. Menyatakan terdakwa BILLY TIMOTHY telah terbukti secara sah dan
PE
2.
3.
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Penipuan”;. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 7 dari 70 halaman
UT AR A
4.
Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5.
Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar laporan mutasi harian PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, Nomor account 003583782549 an. IMELDA
THREE FEBRIANTY SIHITE, Periode 01/02/2015 s/d 28/02/2015 dan 1 (satu) lembar laporan mutasi harian PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, Nomor
ER A
account 003583782549 an. IMELDA THREE FEBRIANTY SIHITE, Periode 01/08/2015 s/d 31/08/2015 Terlampir dalam berkas perkara. 6.
Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). bahwa
terhadap
putusan
tersebut
UM AT
Menimbang,
terdakwa
melalui
Penasihat Hukumnya telah menyatakan minta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor16/Akta.Pid/2017/PN Mdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa
IS
Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2017;
Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum
GG
telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2017/PN Mdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 30 Januari
TIN
2017;
Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 30 Januari 2017 dan memori
N
banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa
ILA
Penuntut Umum pada tanggal 3 Februari 2017; Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut
Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada bulan Januari
AD
2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama
NG
kepada terdakwa pada tanggal 8 Februari 2017; Membaca
Surat
Panitera
Pengadilan
Negeri
Medan
Nomor:
W2.U1/1125/HK.01/I/2017 tertanggal 20 Januari 2017 telah memberi kesempatan
PE
kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 8 dari 70 halaman
UT AR A
Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu
dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;
Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori
ER A
banding tanggal 30 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Majelis Hakim Tingkat Pertama Melanggar Pasal 197 ayat (1) hurup d KUHAP :
bahwa, menurut Pasal 197 ayat (1) hurup d KUHAP, dinyatakan :
UM AT
-
Surat putusan pemidanaan memuat: “ pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”
bahwa, dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) hurup d KUHAP sebagaimana
IS
-
dikutip diatas, dapat diketahui tentang syarat suatu putusan pemidanaan, yaitu :
GG
1. harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas tentang fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang mejadi dasar menentukan kesalahan terdakwa;
TIN
2. harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas tentang keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang mejadi dasar menentukan kesalahan terdakwa ; -
bahwa, dalam putusan perkara pidana yang dimohonkan banding ini,
N
Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan Putusan yang mempidana
ILA
Terdakwa (i.c. Pemohon Banding), akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak
memberikan pertimbangan yang disusun secara ringkas
tentang fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari
AD
pemeriksaan di sidang yang mejadi dasar menentukan kesalahan terdakwa;
PE
NG
-
bahwa, pada alinea pertama, halaman 23 Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Januari 2017, Nomor : 3.546/Pid.B/2016/PN-Mdn, dinyatakan :
“menimbang bahwa dari keterangan masing masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain, serta adanya barang bukti dihubungkan
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 9 dari 70 halaman
UT AR A
dengan keterangan terdakwa, maka di dapat fakta fakta hukum sebagai berikut” -
bahwa, bahwa alinea pertama, halaman 23, Putusan Pengadilan Negeri
Medan tanggal 17 Januari 2017, Nomor : 3.546/Pid.B/2016/PN-Mdn, diketahui, bahwa alinea berikutnya dari alinea pertama ini, dimaksud
ER A
Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai fakta fakta yang terungkap dalam persidangan perkara yang dimohonkan banding ini ; -
bahwa, dalam alinea alinea yang merupakan alinea pengikut dari alinea pertama, halaman 23, Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17
UM AT
Januari 2017, Nomor : 3.546/Pid.B/2016/PN-Mdn, dinyatakan : “bahwa terdakwa Billy Timothy dan saksi Korban Imelda Three Febrianty Sihite memiliki hubungan pacaran lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, dimana selama berhubungan pacaran dengan saksi korban, terdakwa sering meminjam uang saksi korban dengan menggunakan alasan untuk biaya pernikahan antara saksi korban dan terdakwa
kepada Terdakwa”
IS
sehingga saksi korban percaya dan mau memberikan sejumlah uang
GG
“bahwa, jika Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban dan yang lebih meyakinkan saksi korban untuk memberikan pinjaman sejumlah
TIN
uang kepada terdakwa karena terdakwa dalah pacar saksi korban” “bahwa adapun .... dst
sampai
dengan alinea pertama halaman 25,
Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Januari 2017, Nomor : 3.546/Pid.B/2016/PN-Mdn bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka
N
saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.23.769.000,- (dua
ILA
puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)” -
bahwa,
penguraian fakta fakta persidangan
dalam putusan yang
dimohonkan banding ini, diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa
AD
sedikitpundisertai dukungan alat bukti sebagaimana diamanatkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP ;
PE
NG
-
bahwa, selain dari keharusan memberikan pertimbangan tentang fakta fakta persidangan berserta alat pembuktian, putusan yang mempidana terdakwa harus pula diberikan pertimbangan tentang keadaan yang disusun secara singkat beserta alat bukti yang diperoleh dari persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP ;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 10 dari 70 halaman
UT AR A
-
bahwa, dalam putusan yang dimohonkan banding ini, yang merupakan putusan yang mempidana Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama sama
sekali tidak memberikan pertimbangan tentang keadaan yang disusun secara singkat beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan ; -
bahwa, keharusan dalam putusan pemidaan, adanya pertimbangan
ER A
tentang fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang disusun secara singkat yang diperoleh dari persidangan untuk menentukan kesalahan Terdakwa, merupakan syarat mutlak, dengan ancaman batalnya putusan
yang tidak memberikan pertimbangan yang demikian sebagaimana diatur
-
UM AT
dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP ;
bahwa, Pasal 197 ayat (2) KUHAP, menyatakan :
Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan I pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. -
bahwa, berdasarkan alasan alasan hukum diatas, patut dan berdasar
IS
kiranya, bagi Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, untuk memohonkan Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan i.c. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan
GG
mengadili perkara pidana ini pada tingkat banding untuk menerima permohonan banding ini dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Januari 2017, Nomor : 3.546/Pid.B/2016/PN-Mdn, yang
-
TIN
dimohonkan banding ini ;
bahwa tidak dapatnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyusun fakta persidangan berdasarkan alat bukti, dikarenakan ketiadaan alat bukti yang mendukung pertimbangan tentang fakta fakta tersebut, atau dengan kata
N
lain, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan surat dakwaannya,
ILA
karena itu sangat beralasan hukum untuk memutuskan Terdakwa Billy Timothy dengan Putusan Bebas (vrijspraak) ; 3. Majelis Hakim Tingkat Pertama Mengangkangi Pasal 197 ayat (1)
AD
hurup c dan hurup e KUHAP :
-
bahwa, menurut Pasal 197 ayat (1) hurup c dan hurup e KUHAP, dinyatakan :
PE
NG
(1) Surat putusan pemidanaan memuat: a. kepala putusan .... b. nama lengkap, dst .... c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; d. pertimbangan yang disusun dst ....
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 11 dari 70 halaman
UT AR A
e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; -
bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, telah diatur tentang tata urutan suatu putusan perkara pidana yang wajib dipatuhi
Hakim dalam membuat suatu putusan yang berisikan pemidanaan, tata
ER A
urutan tersebut adalah : 1. Kepala Putusan ; 2. Identitas Terdakwa ; 3. Dakwaan
4. Pertimbangan secaar singkat tentang fakta dan keadaan beserta alat
UM AT
pembuktian ; 5. Tuntutan 6. Dst -
bahwa, dalam putusan pidana yang dimohonkan banding ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengikuti tata urutan putusan pemidanaan
-
IS
sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP ; bahwa, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, dinyatakan : Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k
-
GG
dan I pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. bahwa, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama membuat putusan
TIN
yang dimohonkan banding ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Januari 2017, Nomor : 3.546/Pid.B/2016/PN-Mdn, dengan sistimatika sesukanya atau dengan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, maka sangat beralasan hukum kiranya untuk
N
membatalkan putusan tersebut; 4. Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak Menerapkan Pasal 197 ayat (1)
ILA
hurup h KUHAP : -
bahwa, menurut Pasal 197 ayat (1) hurup h KUHAP, dinyatakan :
PE
NG
AD
(1) Surat putusan pemidanaan memuat: a. kepala putusan dst .... ; b. nama lengkap, dst .... ; c. dakwaan, dst ...; d. pertimbangan .... dst ; e. tuntutan pidana, ... dst; f. pasal peraturan perundang-undangan .... dst; g. hari dan tanggal ... dst ;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 12 dari 70 halaman
UT AR A
h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; -
bahwa, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP, sudah
ER A
diterangkan secara jelas, syarat untuk membuat suatu putusan yang mempidana terdakwa, yaitu harus ada pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana
disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
bahwa, dari redaksi Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan
UM AT
-
pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan
tindak pidana
disertai dengan
kualifikasinya
dan
pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan, dapat diketahui bahwa “pernyataan kesalahan terdakwa” lebih dahulu diberikan dari pada
IS
“pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam tindak pidana dengan kualifikasinya”, artinya pernyatakan kesalahanterdakwa tersebut harus diuraikan dalam pembahasan unsur unsur pidana yang didakwakan; bahwa, dalam putusan pidana yang dimohonkan banding ini, Majelis Hakim
GG
-
Tingkat Pertama tidak dapat menguraikan pernyataan kesalahan terdakwa dalam penguraian unsur unsur pidana yang didakwakan, bahkan dalam
TIN
putusan yang dimohonkan banding ini Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat memastikan kesalahan terdakwa; -
bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan yang dimohonkan banding ini, tidak menguraikan secara jelas dan pasti tentang kesalahan
N
Terdakwa, apakah Terdakwa dipersalahkan karena tidak menikahi saksi
ILA
korban atau terdakwa dipersalahkan karena tidak membayar pinjaman kepada kepada saksi korban ;
-
bahwa, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menguraikan
AD
secara jelas dan pasti tentang kesalahan yang dipersalahkan kepada terdakwa, maka dalam pandangan hukum, putusan Majelis Hakim Tingkat
PE
NG
Pertama tidak memenuhi ketentuan yang diwajibkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP, maka dengan mengacu kepada ketantuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP,
putusan yang demikian harus dibatalkan, sehingga
sangat beralasan hukum bagi Terdakwa untuk mengajukan permohonan banding ini ;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 13 dari 70 halaman
UT AR A
-
bahwa, pada halaman 28, Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17
Januari 2017, Nomor : 3.546/Pid.B/2016/PN-Mdn yang dimohonkan banding ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan
hukum tentang “Unsur baik dengan makai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan
ER A
perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan
sesuatu barang membuat utang atau menghapus piutang”, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat memberiukan uraian tentang unsur pidana tersebut ;
bahwa, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan
UM AT
-
uraian tentang “Unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapus piutang”, maka dalam pandangan hukum, Putusan yang demikian bertentangan dengan
IS
Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP, karenanya, dengan mengacu pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP, putusan yang demikian harus dibatalkan ; bahwa, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, dinyatakan :
GG
-
Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan I pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Bahwa, berdasarkan alasan alasan hukum diatas, patut dan berdasar
TIN
-
kiranya, bagi Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, untuk memohonkan Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan i.c. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan
N
mengadili perkara pidana ini untuk menerima permohonan banding ini dan
ILA
membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Januari 2017, Nomor : 3.546/Pid.B/2016/PN-Mdn, yang dimohonkan banding ini ;
5. Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Putusan Yang Dimohonkan
AD
Banding Ini Melanggar Pasal 183 KUHAP : -
bahwa, Pasal 183 KUHAP menyatakan : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali
PE
NG
bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 14 dari 70 halaman
UT AR A
-
bahwa, Pasal 183 KUHAP merupakan ketentuan batas minimal alat bukti
untuk menyatakan kesalahan Terdakwa serta menghukum Terdakwa, yaitu sekurang kurangnya berdasarkan 2 (dua) alat bukti ; -
bahwa, dalam putusan perkara yang dimohonkan banding ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuat uraian fakta maupun uraian unsur
ER A
pasal, sama sekali tidak menyebutkan alat bukti yang menjadi dasar uraiannya, sebagaimana diamanatkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP,
sehingga dengan mengacu kepada Pasal 197 ayat (2) KUHAP, putusan yang demikian batal demi hukum sehingga sangat beralasan kiranya bagi
UM AT
pembanding mengajukan permohonan banding ini, dan beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menerima permohonan banding ini
dan membatalkan putusan yang dimohonkan
banding ini ; -
bahwa, menurut hemat Pembanding, tidak diuraikannya alat bukti pendukung uraian fakta atau uraian unsur pasal oleh Majelis Hakim Tingkat
IS
Pertama, karena memang ketiadaan alat bukti untuk mendukung penguraian fakta atau penguarain unsur pasal tersebut ; bahwa, pada halaman 23 – 25 Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal
GG
-
17 Januari 2017, No : 3.546/Pid.B/2016/PN-Mdn, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyusun fakta persidangan tanpa uraian alat bukti, demikian juga halnya ditemui pada halaman 25 – 28 Putusan yang dimohonkan
TIN
banding ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama menuraikan unsur unsur Pasal 378 KUHP tanpa dapat menyertai uraiannya dengan alat bukti yang mendukung uraian tersebut; bahwa, berikut ini Pembanding akan memberikan tanggapan terhadap
N
-
fakta fakta yang disusun serta uraian unsur pasal 378 yang disusunoleh
ILA
Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;
-
bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama pada
alinea kedua
halaman 23 dan berulang pada penguraian Unsur Dengan Maksud Untuk
AD
Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak dari pasal 378 KUHP, sebagaimana termaktub dalam halaman 26 Putusan
PE
NG
Pengadilan
Negeri
Medan
tanggal
17
Januari
2017,
No
:
3.546/Pid.B/2016/PN-Mdn, menyatakan :
“bahwa terdakwa Billy Timothy dan saksi korban Imelda Three Febrianty Sihite memiliki hubungan berpacaran lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dimana selama berhubungan pacaran dengan saksi korban, terakwa sering meminjam uang kepada saksi korban dengan
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 15 dari 70 halaman
UT AR A
menggunakan alasan untuk biaya pernikahan antara saksi korban dan terdakwa sehingga saksi korban percaya dan mau memberikan sejumlah uang kepada terdakwa” Tanggapan Terdakwa / Pembanding :
ER A
bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak teliti dan tidak berhati hati dalam menyusun fakta dan uraian unsur pasal 378 KUHP,
sebagaimana dikutip diatas, yang terlihat jelas pada penyebutan masa Terdakwa berpacaran dengan Saksi Korban yang menurut
UM AT
Majelis Hakim Tingkat Pertama “lebih dari 2 (dua) tahun”, pada hal faktanya dan menurut fakta persidangan “tidak sampai 2 (dua) tahun”, bahkan hal ini telah dipertentangan dalam eksepsi Terdakwa sebelumnya, hal ini menunjukan ketidak seriusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga putusan yang dibuat, merupakan putusan yang main main,
IS
pada hal dari putusan tersebut sangat tergantung hak asasi terdakwa berupa hak kebebasan, serta masa depan terdakwa, sehingga patut untuk dibatalkan ;
GG
bahwa, selain tentang lamanya berpacaran, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Pertama
tersebut,
juga
menyatakan
tentang
“Terdakwa sering meminjam uang saksi korban ....”, dimana
TIN
Penasehat Hukum Terdakwa sangat menyayangkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena tidak disertai dengat uraian tentang alat bukti yang mendukungnya, sehingga menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP,
N
pertimbangan hukum tersebut batal demi hukum ;
ILA
bahwa, tidak ada bukti yang sah, yang terungkap di depan persidangan perkara ini yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa sering meminjam uang saksi korban, karenanya tidak ada alasan
PE
NG
AD
hukum untuk menyataan perihal tersebut sebagai fakta persidangan serta tidak ada pula alasan untuk menyatakan
Unsur
Dengan
Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak dari pasal 378 KUHP, terbukti secara sah dan meyakinkan ; bahwa, satu satu nya bukti yang menyatakan Terdakwa sering meminjam uang kepada saksi korban
adalah keterangan saksi
korban sendiri, tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 16 dari 70 halaman
UT AR A
keterangan saksi Tinorma MR Situmeang
(Ibu Kandung Saksi
korban) dan Immanuel Sihite (abang Kandung Saksi korban), tidak mengetahui perihal seringnya terdakwa meminjam uang saksi korban, dimana menurut keterangan saksi Tinorma MR Situmeang
dan saksi Immanuel Sihite, kedua saksi menerangkan apa yang
ER A
diceritakan saksi korban kepada kedua saksi, sehingga dengan
merujuk kepada Pasal 1 angka 27 jo Pasal 184 jo Pasal 185 KUHAP, keterangan saksi Tinorma MR Situmeang dan Immanuel Sihite bukanlah sebagai alat bukti melainkan hanya sebagai
UM AT
Testimonium de Auditu ;
bahwa, berdasarkan uraian diatas, tidak berdasar Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakan sebagai fakta “Terdakwa sering meminjam uang kepada saksi korban”karena itu tidak berdasar pula menjadikannya sebagai pertimbangan dalam penguraian Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain
IS
Dengan Melawan Hak dari pasal 378 KUHP, sehingga berdasar kiranyabagi Majelis Hakim Banding untuk membatalkan putusan yang dimohonkan banding ini ; bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama pada
GG
-
alinea ketiga
halaman 23 dan berulang pada penguraian Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak dari
TIN
pasal 378 KUHP, sebagaimana termaktub dalam halaman 26 Pengadilan
Negeri
Medan
tanggal
17
Januari
2017,
Putusan No
:
3.546/Pid.B/2016/PN-Mdn, menyatakan :
N
“bahwa jika terdakwa meminjam uang kepada saksi korban dan menyakinkan saksi korban untuk memberikan pinjaman untuk
ILA
memberikan sejumlah uang kepada terdakwa karena terdakwa adalah pacar korban”
PE
NG
AD
Tanggapan Terdakwa / Pembanding : bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam alinea diatas, tidak berdasar, karena pertimbangan tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang sah sehingga dengan merujuk Pasal 197 ayat (1) hurup d jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP, pertimbangan hukum tersebut batal demi hukum ; bahwa, tidak ada bukti yang sah, yang terungkap di depan persidangan perkara ini yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 17 dari 70 halaman
UT AR A
sering meminjam uang saksi korban, karenanya tidak ada alasan hukum untuk menyataan perihal tersebut sebagai fakta dan tidak berdasar pula menjadikanya sebagai pertimbangan unsur Pasal 378
KUHP, dimana pertimbang tersebut hanya berdasarkan keterangan saksi korban saja, sehingga dengan merujuk Pasal 183 KUHAP,
ER A
keterangan tersebut tidak sah dijadikan sebagai alat bukti, karena itu
berdasar kiranya bagi Majelis Hakim Banding untuk membatalkan putusan yang dimohonkan banding ini; -
bahwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama pada
alinea keempat
UM AT
anak alinea pertama halaman 23 dan berulang pada penguraian Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak dari pasal 378 KUHP, sebagaimana termaktub dalam halaman 26 Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Januari 2017, No : 3.546/Pid.B/2016/PN-Mdn, menyatakan : “bahwa,
ada pun uang yang dipinjam oleh terdakwa kepada saksi
IS
korban adalah secara bertahap :
Pada awal bulan Januari 2015 sebesar Rp.3.000.000,- (dua puluh juta
GG
rupiah) saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa karena terdakwa mengatakan untuk membeli perlengkapan pribadinya untuk acara pernikahan terdakwa dengan saksi korban yang dilakukan
TIN
tanpa tanda terima penyerahan uang hanya saling percaya saja” Tanggapan Terdakwa / Pembanding : bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat memberikan
N
pertimbangan hukum berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam
ILA
persidangan,
bahkan
untuk
memberikan
pertimbangan
yang
dijadikan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai fakta persidangan dan pertimbangan unsur pasal 378 KUHP, Majelis Hakim Tingkat
PE
NG
AD
Pertama
sama
sekali
tidak
menyebutkan
alat
bukti
yang
mendukungnya, karena itu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP, pertimbangan hukum tersebut batal demi hukum, pelanggaran akan ketentuan pasal ini, akan semakin terasa, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan terhadap saksi saksi yang meringankan ;
bahwa, dalam persidangan perkara ini, hanya keterangan saksi korban belaka, yang menerangkan adanya pemberian uang dari Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 18 dari 70 halaman
UT AR A
saksi korban kepada terdakwa pada awal bulan Januari 2015
sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, karena itu berlakulah ketentuan Pasal 183 KUHAP atau lebih dikenal asas Unus Testis Nulus Testis ;
ER A
bahwa, 2 (dua) orang saksi fakta lainnya yang memberi keterangan di depan persidangan, yaitu ibu kandung saksi korban (Tinorma MR Situmeang) dan abang kandung saksi korban (Immanuel Sihite) tidak mengetahui perihal pemberian uang sebesar Rp.3.000.000,-
UM AT
(tiga juta rupiah) dari saksi korban kepada terdakwa, melainkan hanya berdasarkan cerita saksi korban kepada kedua saksi, sehingga dalam hal ini berlakulah ketentuan Pasal 1 angka 27 jo Pasal 184 jo Pasal 185 KUHAP atau berlakulah asas testimonium de auditu ;
bahwa, dalam memberikan pertimbangan hukum pada bagian ini,
IS
Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak memberikan pertimbangan atas alat bukti yang diajukan Terdakwa dan atau
GG
Penasehat Hukum Terdakwa, baik mengenai alibi terdakwa maupun mengenai tidak adanya bukti terjadinya peristiwa tersebut, karena itu, tidak ada asas keseimbangan yang diberikan Majelis Hakim
TIN
Tingkat Pertama dalam membuat putusan dalam perkara yang dimohonkan banding ini ; bahwa, berdasarkan uraian diatas, tidak berdasar
bagi Majelis
Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakan sebagai fakta “Terdakwa
N
ada meminjam dan atau menerima uang sebesar Rp.3.000.000,-
ILA
(tiga juta rupiah) dari saksi korban” sehingga berdasar kiranya bagi Majelis
Hakim
Banding
untuk
membatalkan
putusan
yang
dimohonkan banding ini ;
bahwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama pada
alinea keempat
AD
-
anak alinea kedua halaman 23 dan berulang pada penguraian Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain
PE
NG
Dengan Melawan Hak dari pasal 378 KUHP, sebagaimana termaktub dalam halaman 26 Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Januari 2017, No : 3.546/Pid.B/2016/PN-Mdn, menyatakan : “pada tanggal 18 Februari 2015, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa melalui
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 19 dari 70 halaman
UT AR A
transfer ke rekening Mandiri terdakwa dengan nomor 1060016819891 melalui ATM Bank Danamon Cabang Jalan SM Raja Medan” Tanggapan Terdakwa / Pembanding :
bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat memberikan pertimbangan hukum berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam bahkan
untuk
memberikan
pertimbangan
ER A
persidangan,
yang
dijadikan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai fakta persidangan dan pertimbangan unsur pasal 378 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Pertama
sama
sekali
tidak
menyebutkan
alat
bukti
yang
UM AT
mendukungnya, karena itu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP, pertimbangan hukum tersebut batal demi hukum, pelanggaran akan ketentuan pasal ini, akan semakin terasa, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap saksi saksi yang meringankan ;
IS
bahwa, dari fakta persidangan perkara ini, pengiriman atau transfer uang dari rekening Saksi Pelapor di Bank Danamon ke rekening
GG
Terdakwa di Bank Mandiri pada tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang menurut Saksi Korban, uang tersebut dikirim Saksi Korban kepada Terdakwa berdasarkan
TIN
permintaan Terdakwa kepada saksi korban via Hand phone pada tanggal 17 Februari 2015, dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk ongkos dari Pekan Baru ke Medan ; bahwa, Terdakwa membantah secara tegas keterangan saksi
N
Pelapor tentang adanya permintaan Terdakwa kepada saksi untuk
ILA
mengirimkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sebagai ongkos Terdakwa dari Pekan Baru ke Medan, dimana Terdakwa mengetahui adanya pengiriman uang tersebut sejak
PE
NG
AD
Terdakwa diperiksa dihadapan Penyidik Polresta Medan yang menangani perkara ini ;
bahwa, untuk membuktikan adanya pengiriman uang
sebesar
Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Februari 2015 tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Saksi Indah Purnama Sari, dari Pihak Bank Danamon, akan tetapi Jaksa Penuntut
Umum
tidak
dapat
membuktikan
tentang
alasan
pengiriman uang tersebut yang menurut surat dakwaan, pengiriman uang tersebut adalah atas permintaan Terdakwa dan terkait dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 20 dari 70 halaman
UT AR A
janji janji Terdakwa
untuk menikahi saksi korban, dimana
keterangan yang demikian hanya diterangkan oleh seorang saksi yaitu saksi Pelapor Imelda saja,
sehingga berlakukan asas unus
testis nulus testis sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP ; bahwa,
saksi fakta lainnya yang dihadirkan Penuntut Umum di
ER A
persidangan yaitu Tinorma MR Situmeang dan Immanuel Sihite menerangkan tidak mengetahuisecara langsung tentangadanya pengiriman / transfer uang dari saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) serta tidak pula
UM AT
mengetahui adanya permintaan uang dan alasan permintaan oleh terdakwa kepada saksi korban, melainkan hanya berdasarkan cerita saksi
korban kepada saksi Tinorma MR Situmeang dan saksi
Immanuel Sihite, maka dalam hal ini berlakulah ketentuan Pasal 1 angka 27 jo Pasal 184 jo Pasal 185 KUHAP atau berlakulah asas testimonium de auditu ;
IS
bahwa, dalam pandangan hukum, pengiriman atau transfer sejumlah uang dari satu rekening ke rekening lain bukan suatu perbuatan terlarang, apa lagi antara pengirim dan penerima ada hubungan
GG
asmara, maka sudah barang tentu, kirim mengirim uang ini adalah sesuatu yang wajar, demikian juga halnya dengan Terdakwa yang saat itu masih mencintai Pelapor, ada juga mengirim uang kepada
TIN
Pelapor, hanya saja Terdakwa tidak mencatatnya secara khusus dan tidak pula mempersoalkannya sekalipun hubungan asmara antara Terdakwa dengan Pelapor telah berakhir; Bahwa, yang harus dibuktikan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara
N
ini adalah, sebab atau alasan mengapa uang Rp.500.000,- (lima
ILA
ratus ribu rupiah) itu dikirim Pelapor kepada Terdakwa ?, benar kah keterangan Pelapor bahwa uang itu dikirim Pelapor atas permintaan
PE
NG
AD
Terdakwa
karena Terdakwa menjanjikan kepada Pelapor akan
menikahi Pelapor ?, pertanyaan pertanyaan ini lah tidak pernah dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana semestinya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan bukti percakapan via Hand Phone antara Terdakwa dengan saksi korban, tentang adanya permintaan Terdakwa kepada saksi korban, dimana bukti ini tidak pernah dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan Terdakwa bersalah karena menerima kiriman uang dari Pelapor
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
sebesar Rp.500.000,- (lima Halaman 21 dari 70 halaman
UT AR A
ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Februari 2015, sehingga tidak ada alasan hukum untuk menghukum Terdakwa dalam perkara ini;
Bahwa, sekalipun Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya permintaan uang oleh Terdakwa kepada saksi korban, namun
Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
dalam
ini
secara sah dan
ER A
menganggap peristiwa tersebut telah terbukti
perkara
meyakinkan, meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat memberikan alat buktipendukungnya, karena itu Putusan yang demikian batal demi hukum berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d
UM AT
jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP ;
Bahwa, berdasarkan uraian diatas, tidak berdasar
bagi Majelis
Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakan sebagai fakta dan sebagai unsur Pasal 378 KUHP “Terdakwa ada meminjam dan atau menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi korban” sehingga berdasar kiranya bagi Majelis Hakim
-
IS
Banding untuk membatalkan putusan yang dimohonkan banding ini ; bahwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama pada
alinea keempat
anak alinea ketiga halaman 23 dan berulang pada penguraian Unsur
GG
Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak dari pasal 378 KUHP, sebagaimana termaktub dalam halaman 26 Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Januari
TIN
2017, No : 3.546/Pid.B/2016/PN-Mdn, dinyatakan : “pada bulan Juli 2015, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena
N
Terdakwa meminjam uang tersebut dengan alasan untuk biaya pernikahan terdakwa dan saksi korban yang akan diberikan terdakwa
ILA
kepada saudaranya di kampung dimana uang tersebut diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 20 Juli 2015 di rumah saksi korban di Jl. Kebon Kopi Psr. VII RT/RW 040/009 Mariendal I Patumbak Medan,
AD
yang dilakukan tanpa tanda terima uang”
PE
NG
Tanggapan Terdakwa Pembanding : bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat memberikan pertimbangan hukum berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan,
bahkan
untuk
memberikan
pertimbangan
yang
dijadikan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai fakta persidangan dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 22 dari 70 halaman
UT AR A
Melawan Hak dari pasal 378 KUP , Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak menyebutkan alat bukti yang mendukungnya, karena itu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf
d jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP, pertimbangan hukum tersebut batal
demi hukum, pelanggaran akan ketentuan pasal ini, akan semakin
ER A
terasa, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan terhadap saksi saksi yang meringankan ;
bahwa, kemudian sejalan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersumber dari laporan saksi korban, yang menyatakan
UM AT
pada tanggal 20 Juli 2015, Terdakwa ada menerima uang sebagai pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Korban, di rumah saksi korban di Mariendal, dimana Terdakwa membantah
ada
meminjam
dan
menerima
uang
sebesar
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut; bahwa, dalam persidangan perkara pidana ini, Jaksa Penuntut
IS
Umum tidak dapat menghadirkan alat bukti surat berupa Perjanjian Pinjam Meminjam uang antara Terdakwa dengan saksi Korban dan
GG
atau dengan orang tua saksi korban, serta tidak dapat pula menghadirkan bukti tanda terima uangnya berupa kwitansi ; bahwa, untuk membuktikan ada tidaknya pinjam meminjam uang Rp.20.000.000,-
(dua
puluh
juta
rupiah)
sekaligus
TIN
sebesar
membuktikan ada tidaknya serah terima uang tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi Korban Imelda Three Ferbrianty Sihite,
N
Ibu Kandung Saksi Korban bernama Tinorma MR. Situmeang dan
ILA
Abang Kandung Saksi Korban bernama Immanuel Sihite, sedangkan Ayah Kandung Korban Bapak Albert Sihite, SH tidak pernah dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini,
PE
NG
AD
sekalipun terdapat dalam Berkas Perkara;
bahwa, menurut saksi Korban Imelda, saksi Tinorma MR, Situmeang dan Saksi Immanuel Sihite benar pada tanggal 20 Juli 2015, Terdakwa Billy Timothy
datang ke kediaman saksi saksi di
Mariendal, hal ini pun diakui oleh Terdakwa Billy Timothy, kedatangan mana untuk mengunjungi Imelda ; Bahwa, menurut saksi Imelda, saksi Tinorma MR. Situmeang, Saksi Immanuel Sihite, saksi bertemu dengan saksi Imelda kemudian saksi
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 23 dari 70 halaman
UT AR A
ngobrol dengan Bapak Albert Sihite, SH, Terdakwa Billy Timothy mengakui, benar ada berbicara dengan Bapak Albert Sihite ;
bahwa, menurut Saksi Imelda, dalam pembicaraan Terdakwa dengan
Bapak
Albert
Sihite,
SH,
Terdakwa
menyatakan
keinginannya untuk menikahi saksi Imelda akan tetapi belum punya dan
bermaksud
untuk
meminjam
uang
sebesar
ER A
yang
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut diserahkan saksi Imelda kepada Terdakwa Billy Timothy, keterangan saksi Imelda ini
UM AT
diaminkan oleh saksi Tinorma MR Situmeang dan saksi Immanuel Sihite, bahkan jika dilihat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat Penyidik, antara BAP saksi yang satu dengan BAP saksi yang lain merupakan copy paste, sehingga tidak berbeda kalimat, bahkan titik dan komanya, BAP yang di copy paste ini lah yang dihapal mati oleh saksi saksi untuk bahan keterangan di depan bahwa,
IS
persidangan ;
dalam persidangan perkara ini saksi Tinorma
Situmeang menerangkan,
MR.
sewaktu Terdakwa datang ke rumah
GG
saksi di Meriendal pada tanggal 20 Juli 2015, saksi sedang menjaga Toko, sehingga saksi hanya mengetahui kedatangan Terdakwa, sedangkan yang berbicara dengan Terdakwa adalah Suami saksi
TIN
yaitu Bapak Albert Sihite, SH, dan saksi Tinorma MR. Situmeang menyerahkan kepada Terdakwauang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
bahwa, saksi Imelda dan saksi Immanuel Sihite, juga menerangkan
N
bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2015 di rumah saksi saksi,
ILA
berbicara dengan Bapak Albert Sihite, SH, bukan dengan saksi saksi, karena itu saksi kunci dalam peristiwa tanggal 20 Juli 2015 ini
PE
NG
AD
adalah Bapak Albert Sihite, SH, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Bapak Albert Sihite, SH ke depan persidangan perkara ini dengan alasan kesehatan yaitu sedang Pasang Ring, untuk alasan ini mohon kira Majelis Hakim Banding memperhatikan Berkas Perkara, dimana pada pemeriksaan di hadapan penyidik pada tanggal 20 Juni 2016, alasan yang sama juga diberikan Saksi Albert Sihite, SH, untuk tidak hadir dalam Acara Pemeriksaan Konfrontir, sebegitu lama kah pemasangan ring ? dan patutkan Surat Dokter yang diajukan dalam persidangan perkara ini?
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 24 dari 70 halaman
UT AR A
pertanyaan pertanyaan ini, semakin menguatkan adanya rekayasa
sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, dimana atas ketidak
hadiran saksi ini di depan persidangan perkara ini, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim untuk tetap menghadirkan saksi Albert Sihite, SH, karena
ER A
keterangan saksi ini merupakan saksi kunci dalam perkara ini, sejalan dengan Keterangan Saksi Korban, Saksi Tinorma MR
Situmeang, saksi Immanuel Sihite dan Keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2015 berbicara dengan Bapak
UM AT
Albert Sihite, SH, namun Majelis Hakim, memperkenankan Jaksa Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Albert Sihite, SH yang dibuat dihadapan Penyidik tanpa dibawah sumpah, Penasehat Hukum Terdakwa sangat menyesalkan dan keberatan atas izin Majelis Hakim tersebut, dan mohon keberatan Penasehat Hukum dicatat dalam Berita Acara Sidang, ;
IS
bahwa, Terdakwa membantah keterangan saksi yang menyatakan pembicaraan Terdakwa dengan Bapak Albert Sihite, SH pada tanggal 20 Juli 2015 di kediaman Bapak Albert Sihite, SH, adalah
GG
tentang kesediaan Terdakwa untuk menikahi Imelda serta maksud Terdakwa meminjam uang kepada Keluarga Bapak Albert Sihite, SH, dimana pada tanggal 20 Juli 2015 tersebut, sewaktu Terdakwa
TIN
menemui Imelda di rumahnya, kemudian Terdakwa didatangi Ayah Kandung Imelda yaitu Bapak Albert Sihite, SH dan menanyakan hubungan Terdakwa dengan Imelda, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa serius berpacaran dengan Imelda, kemudian
N
Bapak Albert Sihite, SH
menanyakan kapan Terdakwa akan
ILA
menikahi Imelda, lalu Terdakwa menjawab, kalau untuk menikah, Terdakwa belum bisa jawab, karena masih terlalu dini, lagian orang
PE
NG
AD
tua Terdakwa belum menyetujui Terdakwa untuk menikah, dimana ketika pembicaraan tersebut hanya ada 3 (tiga) orang yaitu, Terdakwa, Saksi Imelda dan Bapak Albert Sihite, SH, dan semua peristiwa tersebut dapat dilihat atau terekam pada CCTV yang ada di rumah Bapak Albert Sihite, SH, dan menjadi aneh rasanya, mengapa rekaman CCTV tersebut tidak diberikan kepada penyiidik, karena itu
keterangan saksi Imelda sendiri tidak dapat dijadikan
bukti akan peristiwa ini, sehingga tidak ada alasan hukum untuk menyatakan Terbukti secara hukum peristiwa pada tanggal 20 Juli
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 25 dari 70 halaman
UT AR A
2015 di rumah saksi di Jalan Mariendal Terdakwa menjanjikan akan menikahi
Saksi
Imelda
dan
meminjam
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
uang
sebesar
bahwa, keterangan saksi Tinorma MR Situmeang menyatakan, tidak mendengar pembicaraan Terdakwa dengan Bapak Albert Sihite, SH,
pembicaraan
tersebut
(mohon
ER A
sedangkan saksi Immanuel Sihite menerangkan tidak mengetahui perhatikan
keterangan
saksi
Immanuel Sihite pada point kelima, halaman 16), dimana keterangan saksi Korban hanyalah rekayasa belaka, rekayasa mana dapat
UM AT
dilihat dengan melakukan singkronisasi antara keterangan saksi Tinorima MR Situmeang dengan saksi Immanuel Sihite serta saksi Imelda Three Febrianty Sihite, yang diberikan di depan persidangan, maka
terlihat
pertentangan
satu
sama
lain,
dimana
dalam
persidangan saksi Tinorma MR Situmeang menyatakan pada saat itu sedang menjaga toko, sedangkan menurut saksi Imelda, saksi
IS
Tinorma MR Situmeang ada bersama sama dengan Bapak Albert Sihite, SH, saksi Immanuel Sihite dan Terdakwa sewaktu Terdakwa berbicara dengan Bapak Albert Sihite, sedangkan saksi Immanuel
GG
Sihte secara tegas menyatakan tidak mengetahui isi pembicaraan tersebut ;
bahwa, dengan perpegang pada keterangan saksi Tinorma MR
TIN
Situmeang di depan persidangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi Tinorma MR Situmeang, sedang menjaga toko pada saat Terdakwa berbicara dengan Bapak Albert Sihite, SH, maka segala keterangan saksi saksi yang menyatakan “Om, tante .... dst”
N
adalah kebohongan belaka karena sang tante tidak berada di tempat
ILA
pembicaraan melainkan menjaga toko ;
bahwa, jika dibandingkan keterangan saksi Tinorma MR Situmeang
PE
NG
AD
dengan keterangan saksi Korban (Imelda Three Febrianty Sihite serta keterangan saksi Immanuel Sihite tentang pemberian uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Juli 2015, terdapat perbedaan dimana menurut keterangan saksi korban dalam putusan yang dimohonkan banding ini pada halaman 13, point keenam keterangannya, menerangkan saksi korban lah yang menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, sedangkan saksi Tinorma MR. Situmeang pada halaman 16, pada point kedelapan keterangannya, menerangkan bahwa Saksi Tinorma MR Situmeang
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 26 dari 70 halaman
UT AR A
lah yang menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;
bahwa, dengan melakukan singkronisasi atas ketarangan saksi yang satu dengan keterangansaksi yang lainnya dalam persidangan
perkara ini, terdapat perbedaan antara keterangan saksi yang satu
ER A
dengan keterangan saksi yang lainnya, yaitu tentang pembicaraan terdakwa dengan Bapak Albert Sihite, SH dan tentang penyerahan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
bahwa, menurut saksi korban saat terdakwa berbicara dengan
UM AT
Bapak Albert Sihite, SH (ayah saksi korban) disaksikan oleh Tinorma MR Situmeang (Ibu saksi korban) dan Immanuel Sihite (abang saksi korban),
sedangkan menurut saksi Tinorma MR Situmeang, saat
terdakwa berbicara dengan Bapak Albert Sihite, SH, saksi Tinorma MR Situmeang sedang menjada toko, sedangkan menurut saksi Immanuel Sihite, saksi tidak mendengar pembicaraan terdakwa
IS
dengan Albert Sihite, SH ;
bahwa, menurut saksi korban, saksi korban
yang menyerahkan
uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa,
GG
sedangkan menurut saksi Tinorma MR Situmeang, saksi Tinorma MR SItumeanh yang menyerahkan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;
TIN
bahwa, dari keterangan saksi saksi yang memberatkan terdakwa di depan persidangan terdapat pertentangan satu sama lain tentang pembicaraan terdakwa dengan bapak Albert Sihite, SH dan tentang penyerahan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada
N
terdakwa, sehingga terdapat keraguan, pada keterangan saksi yang
ILA
manakah yang bernar ?;
bahwa, dalam ilmu hukum pidana dikenal asas In Dubio Pro Reo,
PE
NG
AD
yang berarti “jika terjadi hal hal yang tidak pasti atau meragukan, maka yang harus diikuti adalah yang paling menguntungkan terdakwa”, asas ini merupakan penghormatan hukum kepada hak asasi manusia dan merupakan pengejawantahan dari adagium “lebih baik melepaskan seribu penjahat dari pada menghukum seorang yang tak bersalah” ;
bahwa, dalam praktek peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung R.I. kerap kali menerapkan asas In Dubio Pro Reo seperti Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2175 K/Pid/2007 ;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 27 dari 70 halaman
UT AR A
bahwa, dalam hukum, suatu putusan pidana dapat dijadikan alat bukti untuk menuntut ganti rugi dalam suatu perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata ;
bahwa, jika dengan perkara pidana ini, kelak Terdakwa dinyatakan benar menerima uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta
ER A
rupiah) dari Keluarga Pelapor dan kemudian Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penipuan dengan objek uang tersebut, maka sudah barang tentu Putusan Pidana ini akan dijadikan dasar bagi Pelapor atau keluarga Pelapor untuk menggugat Terdakwa agar
UM AT
membayar atau mengembalikan uang tersebut, pada hal bukti bukti adanya penerimaan uang tersebut melulu hanya berdasarkan keterangan keluarga Pelapor yang memberikan kesaksian dalam perkara pidana ini, yang dalam pandangan hukum acara perdata, keluarga Pelapor (Penggugat) tersebut tidak dapat dijadikan sebagai saksi, sehingga jika kesaksian keluarga pelapor dapat diterima oleh
IS
Majelis Hakim dalam perkara ini, maka hal itu dapat merusak atau mengacaukan sistem penegakan hukum, pada hal cita cita penegakan hukum itu sendiri adalah untuk menjaga atau membuat
GG
ketertiban masyarakat, sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum untuk menolak keterangan keluarga pelapor sebagai kesaksian atau alat bukti adanya penerimaan uang,
jika tidak
TIN
didukung oleh alat bukti lainnya, karena itu kami berharap penuh Kepada Majelis Hakim
Tinggi Yang Mulia untuk memberikan
penilaian hukum yang arif lagi bijaksana ; bahwa, selain dari pada mengacaukan sistem penegakan hukum,
N
menerima keterangan
saksi yang melulu dari keluarga pelapor
ILA
untuk membuktikan adanya penerimaan uang dalam suatu dugaan tindak
pidana,
juga
dapat
mengganggu
pergaulan
hidup
PE
NG
AD
bermasyarakat, dimana jika setiap orang yang bertamu ke satu keluarga, kemudian oleh seluruh anggota keluarga yang dikunjungi bersepakat atau bersekongkol, menyatakan kedatang sang tamu adalah meminjam dan menerima uang, dengan menjanjikan sesuatu,
kemudian
menyatakan
bahwa
janji
tersebut
tidak
dilaksanakan dan uang tersebut tidak pula dikembalikan, lantas membuat laporan polisi, dapat dijadikan perkara pidana, maka kelak akan membuat orang orang menjadi enggan
bertamu, sehingga
terganggu lah sitem pergaulan hidup dalam masyarakat, karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 28 dari 70 halaman
UT AR A
dalam suatu perkara pidana yang terkait dengan penerimaan uang, tidak boleh hanya berdasarkan keterangan saksi belaka, apa lagi
saksi saksi tersebut melulu dari keluarga Pelapor, hal ini telah
dipraktekan oleh Petugas Piket SPK Polresta Medan yang telah menolak Laporan tentang Dugaan Terlapor Menerima uang dari
ER A
Pelapor sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena tidak ada tanda terima uangnya ;
bahwa, berdasarkan dua alinea diatas, patut dan berdasar kiranya
UM AT
bagi Penasehat Hukum Terdakwa, untuk memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini paa tingkat banding untuk tidak menerima keterangan saksi yang melulu adalah keluarga pelapor, menjadikan alat bukti tentang adanya penerimaan uang, karena hal itu akan merusak sistem penegakan hukum serta merusak sistem
IS
pergaulan hidup dalam masyarakat yang pada gilirannya akan bertentangan tujuan adanya hukum itu sendiri ; bahwa, dari paparan diatas, tidak ada alasan hukum untuk
GG
menyatakan Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah) dari Pelapor pada tanggal 20 Juli 2015, serta tidak terbukti pula adanya janji Terdakwa kepada Pelapor untuk
TIN
menikahi Pelapor, karena itu tidak ada alasan hukum untuk menghukum Terdakwa karena tidak memenuhi janji dalam perkara ini ;
bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan yang
N
dimohonkan banding ini, tidak pula menyatakan secara jelas janji
ILA
terdakwa yang mana yang dianggap sebagai penipuan, apakah janji akan membawa orang tua untuk menentukan tanggal pernikahan
AD
atau membayar uang yang dipinjam, karena itu sangat beralasan
PE
NG
-
hukum bagi pemohon banding untuk mengajukan permohonan banding ini ;
bahwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama pada
alinea keempat
anak alinea keempat halaman 23 bersambung ke halaman 24 dan diulang pada menguraikan Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain dengan Melawan Hak dari Pasal 378 KUHP sebagaimana halaman 27 Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Januari 2017, No : 3.546/Pid.B/2016/PN-Mdn, menyatakan :
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 29 dari 70 halaman
UT AR A
“pada tanggal 18 Agustus sekitar pukul 17.00 WIB saksi korban
mentransfer uang sebesar Rp.269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) melalui ATM
Bank Danamon Cabang Citra
Garden Medan ke rekening Mandiri terdakwa
dengan nomor
1060016819891 yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi datang ke Medan” Tanggapan Terdakwa / Pembanding :
ER A
korban dengan alasan untuk ongkos keluarganya dari kampung untuk
UM AT
bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat memberikan pertimbangan hukum berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan,
bahkan
untuk
memberikan
pertimbangan
yang
dijadikan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai fakta persidangan dan dalam penguraian Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntung Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak dari Pasal 378 Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
sama
sekali
tidak
IS
KUHP,
menyebutkan alat bukti yang mendukungnya, karena itu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d jo Pasal 197 ayat
GG
(2) KUHAP, pertimbangan hukum tersebut batal demi hukum, pelanggaran akan ketentuan pasal ini, akan semakin terasa, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan
TIN
terhadap saksi saksi yang meringankan ; bahwa, dari fakta persidangan perkara ini, pengiriman atau transfer uang dari rekening Saksi Pelapor di Bank Danamon ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri pada tanggal 18 Agustus 2015 sebesar
N
Rp.269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang
ILA
menurut Saksi Korban, uang tersebut dikirim Saksi Korban kepada Terdakwa berdasarkan permintaan Terdakwa kepada saksi korban via Hand phone pada tanggal 17 Agustus
2015, dengan alasan
PE
NG
AD
uang tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk ongkos kerabat terdakwa dari kampung ke Medan ;
bahwa, Terdakwa membantah secara tegas keterangan saksi Pelapor tentang adanya permintaan Terdakwa kepada saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp.269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), sebagai ongkos kerabat Terdakwa dari Kampung ke Medan, dimana Terdakwa mengetahui adanya
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 30 dari 70 halaman
UT AR A
pengiriman uang tersebut sejak Terdakwa diperiksa dihadapan Penyidik Polresta Medan yang menangani perkara ini ;
bahwa, untuk membuktikan adanya pengiriman uang
sebesar
Rp.269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)pada tanggal 18
Agustus
2015
tersebut,
Jaksa
Penuntut
Umum
Danamon,
akan
tetapi
Jaksa
ER A
menghadirkan Saksi Indah Purnama Sari, dari Pihak Bank Penuntut
Umum
tidak
dapat
membuktikan tentang alasan pengiriman uang tersebut yang menurut surat dakwaan, pengiriman uang tersebut adalah atas
UM AT
permintaan Terdakwa dan terkait dengan janji janji Terdakwa untuk menikahi saksi korban, karena keterangan yang demikian hanya diterangkan oleh seorang saksi yaitu saksi Pelapor Imelda saja, sehingga berlalkukan asas unus testis nulus testis sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP ; bahwa,
saksi fakta lainnya yang dihadirkan Penuntut Umum di
IS
persidangan yaitu Tinorma MR Situmeang dan Immanuel Sihite menerangkan tidak mengetahuisecara langsung tentangadanya pengiriman / transfer uang dari saksi korban kepada terdakwa
GG
sebesar Rp.269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)serta tidak pula mengetahui adanya permintaan uang dan alasan permintan oleh terdakwa kepada saksi korban, melainkan
TIN
hanya berdasarkan cerita saksi korban kepada saksi Tinorma MR Situmeang dan saksi Immanuel Sihite, dalam hal ini berlakulah ketentuan Pasal 1 angka 27 jo Pasal 184 jo Pasal 185 KUHAP atau berlakulah asas testimonium de auditu ;
N
bahwa, dalam pandangan hukum, pengiriman atau transfer sejumlah
ILA
uang dari satu rekening ke rekening lain bukan suatu perbuatan terlarang, apa lagi antara pengirim dan penerima ada hubungan
PE
NG
AD
asmara, maka sudah barang tentu, kirim mengirim uang ini adalah sesuatu yang wajar, demikian juga halnya dengan Terdakwa yang saat itu masih mencintai Pelapor, ada juga mengirim uang kepada Pelapor, hanya saja Terdakwa tidak mencatatnya secara khusus dan tidak pula mempersoalkannya sekalipun hubungan asmara antara Terdakwa dengan Pelapor telah berakhir;
Bahwa, yang harus dibuktikan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah, sebab atau alasan mengapa uang Rp.269.000,- (dua ratus enam puuh sembilan ribu rupiah) itu dikirim Pelapor kepada
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 31 dari 70 halaman
UT AR A
Terdakwa ?, benar kah keterangan Pelapor bahwa uang itu dikirim Pelapor atas permintaan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kepada Pelapor akan menikahi Pelapor ?, pertanyaan pertanyaan ini
lah tidak pernah dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum,
dimana semestinya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan bukti
ER A
percakapan via Hand Phone antara Terdakwa dengan saksi korban, tentang adanya permintaan Terdakwa kepada saksi korban, dimana
bukti ini tidak pernah dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan Terdakwa bersalah
UM AT
karena menerima kiriman uang dari Pelapor sebesar Rp.269.000,(dua ratus enam puluh sembilkan ribu rupiah ) pada tanggal 18 Agustus 2015, sehingga tidak ada alasan hukum untuk menghukum Terdakwa dalam perkara ini;
Bahwa, sekalipun Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya permintaan uang oleh Terdakwa kepada saksi korban, Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
dalam
perkara
ini
IS
namun
menganggap peristiwa tersebut telah terbukti, meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat memberikan alat bukti
GG
mendukungnya, karena itu Putusan yang demikian batal demi hukum berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP ;
TIN
Bahwa, berdasarkan uraian diatas, tidak berdasar
bagi Majelis
Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakan sebagai fakta “Terdakwa ada meminjam uang sebesar Rp.269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dari saksi korban” sehingga berdasar kiranya
N
bagi Majelis Hakim Banding untuk membatalkan putusan yang
ILA
dimohonkan banding ini ;
-
bahwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama pada
alinea pertama
halaman 24 dan diulang pada menguraikan Unsur Dengan Maksud
AD
Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain dengan Melawan Hak dari Pasal 378 KUHP sebagaimana halaman 27
Putusan Pengadilan
PE
NG
Negeri Medan tanggal 17 Januari 2017, No : 3.546/Pid.B/2016/PN-Mdn, menyatakan : “bakwa, saksi korban mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa tanpa adanya tanda terima uang karena Terdakwa adalah pacar saksi korban”
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 32 dari 70 halaman
UT AR A
Tanggapan Terdakwa / Pembanding :
bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana
dikutip diatas merupakan kesimpulan yang dibuat Majelis Hakim Tingkat Pertama, kesimpulan mana dibuat tanpa menyebutkan bukti bukti
yang
mendukungnya
sehingga
dengan
merujuk
pada
ER A
ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP, pertimbangan hukum tersebut batal demi hukum, pelanggaran akan ketentuan pasal ini, akan semakin terasa, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan terhadap saksi
UM AT
saksi yang meringankan ;
bahwa, oleh karena kesimpulan yang dibuat Majelis Hakim Tingkat Pertama berasal dari data data yang tidak benar karena tidak didukung oleh alat bukti yang sah maka kesimpulan tersebuit patut pula dinyatakan tidak benar, sehingga tidak ada alasan hukum untuk menjadikannya sabagai dasar pertimbangan;
IS
bahwa, berdasarkan uraian diatas, tidak berdasar
bagi Majelis
Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakan sebagai fakta sehingga
GG
berdasar kiranya bagi Majelis Hakim Banding untuk membatalkan putusan yang dimohonkan banding ini ; -
bahwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama pada
alinea kedua
TIN
halaman 24 dan diulang kembali pada uraian Unsur Dengan Maksud Hendak Mengintungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak dari Pasal 378 KUHP, sebagaimana halaman 27, Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Januari 2017, No : 3.546/Pid.B/2016/PN-Mdn,
N
menyatakan :
ILA
“bahwa terdakwa ada berjanji akan menikahi saksi korban, dimana terdakwa mengatakan kata kata kepada saksi korban dan keluarga saksi korban pada saat meminjam uang tersebut “om tante aku
AD
datang kemari mau bicara serius tentang pernikahan aku sama Imel, aku pingin kami menikah secapatnya karena ku sudah kerja yang bagus, namun secara materi saya belum ada persiapan, maka dari itu
PE
NG
saya meminta bantuan pinjaman uang kepada om-tante,paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)” lalu setelah uang tersebut diberikan saksi korban kepada Terdakwa, lalu terdakwa berkata “nanti dibulan Oktober 2016 aku datang lagi bersama dengan orang tua ku untuk menentukan tanggal pernikahan”, sehingga saksi korban dan keluarga saksi korban percaya kepada terdakwa”
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 33 dari 70 halaman
UT AR A
Tanggapan Terdakwa / Pembanding :
bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat memberikan pertimbangan hukum berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam bahkan
untuk
memberikan
pertimbangan
ER A
persidangan,
yang
dijadikan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai fakta persidangan dan dalam penguraian Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntung Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak dari Pasal 378 Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
sama
sekali
tidak
UM AT
KUHP,
menyebutkan alat bukti yang mendukungnya, karena itu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP, pertimbangan hukum tersebut batal demi hukum, pelanggaran akan ketentuan pasal ini, akan semakin terasa, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan
IS
terhadap saksi saksi yang meringankan ;
bahwa, menurut saksi Korban Imelda, saksi Tinorma MR, Situmeang
GG
dan Saksi Immanuel Sihite benar pada tanggal 20 Juli 2015, Terdakwa Billy Timothy
datang ke kediaman saksi saksi di
Mariendal, hal ini pun diakui oleh Terdakwa Billy Timothy,
TIN
kedatangan mana untuk mengunjungi Imelda ; Bahwa, menurut saksi Imelda, saksi Tinorma MR. Situmeang, Saksi Immanuel Sihite, saksi bertemu dengan saksi Imelda kemudian saksi ngobrol dengan Bapak Albert Sihite, SH, Terdakwa Billy Timothy
N
mengakui, benar ada berbicara dengan Bapak Albert Sihite ; bahwa, menurut Saksi Imelda, dalam pembicaraan Terdakwa
ILA
dengan
Bapak
Albert
Sihite,
SH,
Terdakwa
menyatakan
keinginannya untuk menikahi saksi Imelda akan tetapi belum punya
PE
NG
AD
yang
dan
bermaksud
untuk
meminjam
uang
sebesar
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut diserahkan saksi Imelda kepada Terdakwa Billy Timothy, keterangan saksi Imelda ini diaminkan oleh saksi Tinorma MR Situmeang dan saksi Immanuel Sihite, bahkan jika dilihat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat Penyidik, antara BAP saksi yang satu dengan BAP saksi yang lain merupakan copy paste, sehingga tidak berbeda kalimat, bahkan titik dan komanya, BAP yang di copy paste ini lah
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 34 dari 70 halaman
UT AR A
yang dihapal mati oleh saksi saksi untuk bahan keterangan di depan persidangan ; bahwa,
dalam persidangan perkara ini saksi Tinorma
Situmeang menerangkan,
MR.
sewaktu Terdakwa datang ke rumah
saksi di Meriendal pada tanggal 20 Juli 2015, saksi sedang menjaga
ER A
Toko, sehingga saksi hanya mengetahui kedatangan Terdakwa, sedangkan yang berbicara dengan Terdakwa adalah Suami saksi yaitu Bapak Albert Sihite, SH, dan saksi Tinorma MR. Situmeang
menyerahkan kepada Terdakwa uang Rp.20.000.000,- (dua puluh
UM AT
juta rupiah) ;
bahwa, saksi Imelda dan saksi Immanuel Sihite, juga menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2015 di rumah saksi saksi, berbicara dengan Bapak Albert Sihite, SH, bukan dengan saksi saksi, karena itu saksi kunci dalam peristiwa tanggal 20 Juli 2015 ini adalah Bapak Albert Sihite, SH, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum
IS
tidak dapat menghadirkan Bapak Albert Sihite, SH ke depan persidangan perkara ini dengan alasan kesehatan yaitu sedang Pasang Ring, untuk alasan ini mohon kira Majelsi Hakim Banding
GG
memperhatikan Berkas Perkara, dimana pada pemeriksaan di hadapan penyidik pada tanggal 20 Juni 2016, alasan yang sama juga diberikan Saksi Albert Sihite, SH, untuk tidak hadir dalam Acara
TIN
Pemeriksaan Konfrontir, sebegitu lama kah pemasangan ring ? dan patutkan Surat Dokter yang diajukan dalam persidangan perkara ini ? pertanyaan pertanyaan ini, semakin menguatkan adanya rekayasa sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, dimana atas ketidak
N
hadiran saksi ini di depan persidangan perkara ini, Penasehat
ILA
Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim untuk tetap menghadirkan saksi Albert Sihite, SH, karena
PE
NG
AD
keterangan saksi ini merupakan saksi kunci dalam perkara ini, sejalan dengan Keterangan Saksi Korban, Saksi Tinorma MR Situmeang, saksi Immanuel Sihite dan Keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2015 berbicara dengan Bapak Albert Sihite, SH, namun Majelis Hakim, memperkenankan Jaksa Penuntut Umum membacakan BAP Saksi Albert Sihite, SH yang dibuat dihadapan Penyidik tanpa dibawah sumpah, Penasehat Hukum Terdakwa sangat menyesalkan dn keberatan atas izin
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 35 dari 70 halaman
UT AR A
Majelis Hakim tersebut, dan mohon keberatan Penasehat Hukum dicatat dalam Berita Acara Sidang, ;
bahwa, Terdakwa membantah keterangan saksi yang menyatakan
pembicaraan Terdakwa dengan Bapak Albert Sihite, SH pada tanggal 20 Juli 2015 di kediaman Bapak Albert Sihite, SH, adalah
ER A
tentang kesediaan Terdakwa untuk menikahi Imelda serta maksud
Terdakwa meminjam uang kepada Keluarga Bapak Albert Sihite, SH, dimana pada tanggal 20 Juli 2015 tersebut, sewaktu Terdakwa menemui Imelda di rumahnya, kemudian Terdakwa didatangi Ayah
UM AT
Kandung Imelda yaitu Bapak Albert Sihite, SH dan menanyakan hubungan Terdakwa dengan Imelda, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa serius berpacaran dengan Imelda, kemudian Bapak Albert Sihite, SH
menanyakan kapan Terdakwa akan
menikahi Imelda, lalu Terdakwa menjawab, kalau untuk menikah, Terdakwa belum bisa jawab, karena masih terlalu dini, lagian orang
IS
tua Terdakwa belum menyetujui Terdakwa untuk menikah, dimana ketika pembicaraan tersebut hanya ada 3 (tiga) orang yaitu, Terdakwa, Saksi Imelda dan Bapak Albert Sihite, SH, dan semua
GG
peristiwa tersebut dapat dilihat atau terekam pada CCTV yang ada di rumah Bapak Albert Sihite, SH, dan menjadi aneh rasanya, mengapa rekaman CCTV tersebut tidak diberikan kepada penyiidik, keterangan saksi Imelda sendiri tidak dapat dijadikan
TIN
karena itu
bukti akan peristiwa ini, sehingga tidak ada alasan hukum untuk menyatakan Terbukti secara hukum peristiwa pada tanggal 20 Juli 2015 di rumah saksi di Jalan Mariendal Terdakwa menjanjikan akan
N
menikahi
Saksi
Imelda
dan
meminjam
uang
sebesar
ILA
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
bahwa, keterangan saksi Tinorma MR Situmeang menyatakan,
PE
NG
AD
mendengar pembicaraan Terdakwa dengan Bapak Albert Sihite, SH, sedangkan saksi Immanuel Sihite menerangkan tidak mengetahui pembicaraan
tersebut
(mohon
perhatikan
keterangan
saksi
Immanuel Sihite pada point kelima, halaman 16), dimana keterangan saksi Korban hanyalah rekayasa belaka, rekayasa mana dapat dilihat dengan melakukan singkronisasi antara keterangan saksi Tinorima MR Situmeang dengan saksi Immanuel Sihite serta saksi Imelda Three Febrianty Sihite, yang diberikan di depan persidangan, maka
terlihat
pertentangan
satu
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
sama
lain,
dimana
dalam
Halaman 36 dari 70 halaman
UT AR A
persidangan saksi Tinorma MR Situmeang menyatakan pada saat itu sedang menjaga toko, sedangkan menurut saksi Imelda, saksi
Tinorma MR Situmeang ada bersama sama dengan Bapak Albert Sihite, SH, saksi Immanuel Sihite dan Terdakwa sewaktu Terdakwa
berbicara dengan Bapak Albert Sihite, sedangkan saksi Immanuel
ER A
Sihte secara tegas menyatakan tidak mengetahui isi pembicaraan tersebut ;
bahwa, dengan perpegang pada keterangan saksi Tinorma MR Situmeang di depan persidangan perkara ini, yang menyatakan
UM AT
bahwa saksi Tinorma MR Situmeang, sedang menjaga toko pada saat Terdakwa berbicara dengan Bapak Albert Sihite, SH, maka segala keterangan saksi saksi yang menyatakan “Om, tante .... dst” adalah kebohongan belaka karena sang tante tidak berada di tempat pembicaraan melainkan menjaga toko ;
bahwa, jika dibandingkan keterangan saksi Tinorma MR Situmeang
IS
dengan keterangan saksi Korban (Imelda Three Febrianty Sihite serta keterangan saksi Immanuel Sihite tentang pemberian uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Juli 2015,
GG
terdapat perbedaan dimana menurut keterangan saksi korban dalam putusan yang dimohonkan banding ini pada halaman 13, point keenam keterangannya, menerangkan saksi korban lah yang
TIN
menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, sedangkan saksi Tinorma MR. Situmeang pada halaman 16, pada point kedelapan keterangannya, menerangkan bahwa Saksi Tinorma MR Situmeang lah yang menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh
N
juta rupiah) kepada Terdakwa ;
ILA
bahwa, dengan melakukan singkronisasi atas keterangan saksi yang satu dengan keterangansaksi yang lainnya dalam persidangan
PE
NG
AD
perkara ini, terdapat perbedaan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya, yaitu tentang pembicaraan terdakwa dengan Bapak Albert Sihite, SH dan tentang penyerahan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
bahwa, menurut saksi korban saat terdakwa berbicara dengan Bapak Albert Sihite, SH (ayah saksi korban) disaksikan oleh Tinorma MR Situmeang (Ibu saksi korban) dan Immanuel Sihite (abang saksi korban),
sedangkan menurut saksi Tinorma MR Situmeang, saat
terdakwa berbicara dengan Bapak Albert Sihite, SH, saksi Tinorma Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 37 dari 70 halaman
UT AR A
MR Situmeang sedang menjada toko, sedangkan menurut saksi Immanuel Sihite, saksi tidak mendengar pembicaraan terdakwa dengan Albert Sihite, SH ; bahwa, menurut saksi korban, saksi korban
yang menyerahkan
uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa,
ER A
sedangkan menurut saksi Tinorma MR Situmeang, saksi Tinorma
MR SItumeang yang menyerahkan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;
bahwa, dari keterangan saksi saksi yang memberatkan terdakwa di
UM AT
depan persidangan terdapat pertentangan satu sama lain tentang pembicaraan terdakwa dengan bapak Albert Sihite, SH dan tentang penyerahan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, sehingga terdapat keraguan, pada keterangan saksi yang manakah yang bernar ?;
bahwa, dalam ilmu hukum pidana dikenal asas In Dubio Pro Reo,
IS
yang berarti “jika terjadi hal hal yang tidak pasti atau meragukan, maka yang harus diikuti adalah yang paling menguntungkan terdakwa”, asas ini merupakan penghormatan hukum kepada hak
GG
asasi manusia dan merupakan pengejawantahan dari adagium “lebih baik melepaskan seribu penjahat dari pada menghukum seorang yang tak bersalah” ;
TIN
bahwa, dalam praktek peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung R.I. kerap kali menerapkan asas In Dubio Pro Reo seperti Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2175 K/Pid/2007 ; bahwa, bahwa, menurut keterangan saksi Imelda, saksi Tinorima MR
N
Situmeang dan saksi Immanuel Sihite, menerangkan bahwa
ILA
Terdakwa Menjanjikan Akan Menikahi Pelapor atau Saksi Imelda ;
bahwa, disisi lain, Saksi Imelda, saksi Tinorima MR Situmeang dan
PE
NG
AD
saksi Immanuel Sihite, juga menerangkan bahwa Terdakwa mengatakan “nanti bulan Oktober 2015, aku akan datang lagi dengan orang tua ku, untuk menentukan tanggal pernikahan” ;
bahwa, disisi lain, Saksi Imelda, saksi Tinorima MR Situmeang dan saksi Immanuel Sihite, juga menerangkan bahwa Terdakwa mengatakan, akan membayar uang yang dipinjam Terdakwa setelah Terdakwa menerima rapelan gaji ; bahwa, tiga alinea diatas, saksi Imelda, saksi Tinorima MR Situmeang dan saksi Immanuel Sihite, tidak bisa menerangkan, apa
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 38 dari 70 halaman
UT AR A
yang sebenarnya dijanjikan Terdakwa kepada Pelapor, apakah menjanjikan
untuk
menikah
atau
menjanjikan
akan
datang
membawa orang tua, untuk menentukan tanggal pernikahan atau berjanji akan membayar uang pinjaman setelah menerima rapelan
gaji ?, karennya tidak dapat pula dibuktikan perbuatan mana yang
ER A
dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa, perbuatan tidak menikahi pelapor atau perbuatan tidak membawa
orang
pernikahan
tua
Terdakwa
untuk
menentukan
tanggal
atau perbuatan tidak mengembalikan uang yang
UM AT
dipinjam ? ;
bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang dimohonkan banding ini tidak juga memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan baik tentang apa yang dijanjikan terdakwa kepada saksi korban yang tidak dipenuhi terdakwa sehingga perbuatan terdakwa dapat dikwalifikasikan sebagai tindak pidana penipuan,
IS
karena itu sangat beralasan hukum kiranya bagi Pembanding untuk mengajukan permohonan banding ini, serta beralasan hukum pula bagi Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk menerima permohonan
GG
banding ini ;
bahwa, dalam
penelusuran kami di wikipedia, pernikahan orang
batak mempunyai tahap tahap sebagai berikut :
TIN
a. Paranakkon
Hata - Paranakkon
hata artinya
menyampaikan
pinangan oleh paranak (pihak laki-laki) kepada parboru (pihak perempuan). Pihak perempuan langsung memberi jawaban kepada ‘suruhan’ pihak laki-laki pada hari itu juga dan pihak yang
ILA
N
disuruh paranak
panakkok
hata masing-masing
satu
orang dongan tubu, boru, dan dongan sahuta :
PE
NG
AD
b. Marhusip - Marhusip artinya membicarakan prosedur yang harus dilaksanakan oleh pihak paranak sesuai dengan ketentuan adat setempat
(ruhut
adat
di
huta
i)
dan
sesuai
dengan
keinginan parboru (pihak perempuan). Pada tahap ini tidak pernah dibicarakan maskawin (sinamot). Yang dibicarakan hanyalah hal-hal yang berhubungan dengan marhata sinamot dan ketentuan lainnya. Pihak yang disuruh marhusip ialah masingmasing satu orang dongan-tubu, boru-tubu, dan dongan-sahuta ; c. Marhata Sinamot - Pihak yang ikut marhata sinamot adalah masing-masing 2-3 orang dari dongan-tubu, boru dan dongan-
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 39 dari 70 halaman
UT AR A
sahuta. Mereka tidak membawa makanan apa-apa, kecuali makanan
ringan
dan
minuman.
Yang
dibicarakan
mengenai sinamot dan jambar sinamot.
hanya
d. Marpudun Saut - Dalam Marpudun saut sudah diputuskan: ketentuan yang pasti mengenai sinamot, ketentuan jambar
ER A
sinamot kepada si jalo todoan, ketentuan sinamot kepada
parjambar na gok, ketentuan sinamot kepada parjambar sinamot, parjuhut, jambar juhut, tempat upacara, tanggal upacara, ketentuan mengenai ulos yang akan digunakan, ketentuan
UM AT
mengenai ulos-ulos kepada pihak paranak, dan ketentuan tentang adat. Tahapannya sebagai berikut: [1] Marpudun saut artinya merealisasikan
apa
yang
dikatakan
dalam Paranak
Hata,
Marhusip, dan marhata sinamot. [2] Semua yang dibicarakan pada
ketiga
tingkat
pembicaraan
sebelumnya dipudun (disimpulkan, dirangkum)
menjadi satu
IS
untuk selanjutnya disahkan oleh tua-tua adat. Itulah yang dimaksud dengan dipudun saut. [3] Setelah semua itu diputuskan dan disahkan oleh pihak paranak dan parboru, maka tahap
GG
selanjutnya adalah menyerahkan bohi ni sinamot (uang muka maskawin) kepada parboru sesuai dengan yang dibicarakan. Setelah bohi
sinamot
makan
TIN
diadakan
ni
sampai
bersama
kepada parboru,
dan padalan
barulah
jambar (pembagian
jambar). [4] Dalam marpudun saut tidak ada pembicaraan tawarmenawar sinamot, karena langsung diberitahukan kepada hadirin, kemudian parsinabung parboru mengambil alih pembicaraan.
PE
NG
AD
ILA
N
Pariban adalah pihak pertama yang diberi kesempatan untuk berbicara, disusul oleh simandokkon, oleh Tulang.
Setelah
todoan maka
selesai
pamarai, dan terkahir
pembicaraan
keputusan parboru sudah
dengan si
selesai;
jalo
selanjutnya
keputusan itu disampaikan kepada paranak untuk melaksanakan penyerahan bohi ni sinamot dan bohi ni sijalo todoan. Sisanya akan diserahkan pada puncak acara, yakni pada saat upacara perkawinan nanti.).
e. Unjuk - Semua
upacara
perkawinan
(ulaon
unjuk)
harus
dilakukan di halaman pihak perempuan (alaman ni parboru), di mana pun upacara dilangsungkan, berikut adalah tata geraknya: [1] Memanggil liat ni Tulang ni boru muli dilanjutkan dengan
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 40 dari 70 halaman
UT AR A
menentukan tempat duduk. Mengenai tempat duduk di dalam
upacara perkawinan diuraikan dalam Dalihan Na Tolu. [2] Mempersiapkan makanan: (a) Paranak memberikan Na Margoar Ni
Sipanganon dari parjuhut
horbo.
(b) Parboru menyampaikan dengke (ikan, biasanya ikan mas)
ER A
f. Doa makan g. Membagikan Jambar
h. Marhata adat – yang terdiri dari tanggapan oleh parsinabung ni paranak; dilanjutkan oleh parsinabung ni parboru; tanggapan
UM AT
parsinabung ni paranak, dan tanggapan parsinabung ni parboru. i. Pasahat sinamot dan todoan,
j. Mangulosi dan Padalan Olopolop.
k. Tangiang Parujungan - Doa penutup pertanda selesainya upacara perkawinan adat Batak Toba;
bahwa, dari tahapan perkawinan sebagaimana dikutip diatas dapat
IS
dipastikan bahwa antara “Menikah” dan “Menetapkan Tanggal Menikah” merupakan dua fase atau tahap yang berbeda dalam suatu perkawinan;
GG
bahwa, dalam perkara pidana ini,
berdasarkan keterangan saksi
korban, saksi Tinorma MR Situmeang, saksi Immanuel Sihite, dijelaskan bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi korban dan
TIN
keluarga saksi korban, terdakwa akan datang bersama orang tua untuk menentukan tanggal pernikahan, sehingga dapat dipastikan bahwayang dijanjikan adalah pada tahapan pranikah bukan janji
N
untuk menikah ; bahwa, dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 10,
ILA
baris kesepuluh dan kesembilan dari bawah dinyatakan “dan Terdakwa
tidak
PE
NG
AD
menentukan
datang
tanggal
ke
rumah
pernikahan
saksi
korban
sebagaimana
untuk
dijanjikan
sebelumnya ... dst ” ;
bahwa, dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana halaman 10, baris 10 dan 9 dari bawah, yang dijadikan perbuatan melawan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum adalah
karena
Terdakwa tidak datang membawa orang tua terdakwa ke rumah saksi korban untuk menentukan tanggal pernikahan, kalau pun benar Tergugat ada menjanjikan akan datang membawa orang tua terdakwa ke rumah korban untuk menentukan tanggal pernikahan,
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 41 dari 70 halaman
UT AR A
yang mana dalam pandangan hukum, sebagaimana yang berlaku
dalam Hukum Adat, penentutan tanggal menikah ini, merupakan
salah satu tahap pertengahan dalam melangsungkan pernikahan, pada hal dalam persidangan perkara ini terbukti, belum ada satu tahapan
melangsungkan mustahil
untuk
yang
melaksanakan
telah
tahap
dijalankan,
pertengahan
ER A
sehingga
perkawinan
melangsungkan perkawinan, dan dari sini diketahui bahwa dalam melangsungkan suatu perkawainan sangat diperlukan peranan orang tua atau kerabat pihak pihak yang menikah, sedangkan
UM AT
selama berlangsungnya persidangan perkara ini, tidak pernah dibuktikan akan adanya pembicaraan orang tua atau kerabat kedua belah pihak tentang perkawinan Terdakwa dengan saksi korban, karena itu suatu kemustahilan, jika Terdakwa telah menjanjikan kepada saksi korban untuk menikah atau menentukan tanggal pernikahan,
dan patut pula dipertimbangkan penyebab putusnya
IS
hubugan pacaran Terdakwa dengan saksi korban; bahwa, sejalan dengan keterangan saksi Imelda, saksi Tinorma MR Situmeang, saksi Immanuel Sihite, yang menerangkan :”nanti bulan
GG
Oktober 2015, aku akan datang lagi dengan orang tua ku, untuk menentukan tanggal pernikahan”, maka dapat dikwalifikasikan bahwa yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut adalah masuk tahap
TIN
pra nikah, bukan untuk menikah, dimana dalam tahap pranikah ini, masih banyak hal hal yang akan dibicarakan, dan belum pasti juga akan didapat kesepakatan antara pihak pihak untuk menikah ; bahwa, saksi Imelda, saksi Tinorma MR Situmeang, saksi Immanuel
N
Sihite, menerangkan :”nanti bulan Oktober 2015, aku akan datang
ILA
lagi
dengan
orang
tua
ku,
untuk
menentukan
tanggal
pernikahan”, membuktikan akan adanya kesadaran semua pihak,
PE
NG
AD
tentang pentingnya peran orang tua atau keluarga dari kedua belah pihak dalam melangsungkan suatu perkawinan, artinya perkawinan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa peran orang tua atau keluarga ;
bahwa, begitu pentingnya peran orang tua atau keluarga dalam suatu perkawinan, sehingga tidak mungkin suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh calon mempelai lelaki dengan calon mempelai perempuan saja, tanpa ada peran serta orang tua dan atau keluarga kedua belah pihak, karena itu mustahil dalam hukum, Terdakwa
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 42 dari 70 halaman
UT AR A
dapat menjanjikan akan menikahi saksi korban tanpa peran atau persetujuan orang tua dan atau keluarga ;
bahwa, kalau pun Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa ada menjanjikan kepada saksi korban
untuk menikahi saksi korban,
maka patut dinyatakan, janji tersebut tidak sah secara hukum,
ER A
karena dalam pandangan hukum adat, Terdakwa tidak mempunyai
kwalitas untuk memutuskan sendiri pernikahan tersebut sesuai dengan salah satu asas hukum adat “Pernikahan Merupakan Hubungan Kerabat bukan Hubungan Indvidu”, karenanya tidak ada
UM AT
alasan hukum untuk menyatakan Terdakwa tidak menepati apa yang dijanjikan Terdakwa, karena janji itu sendiri tidak ada ; bahwa, kalau pun Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ada menjanjikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa akan membawa orang tua terdakwa pada bulan Oktober 2015, untuk menentukan tanggal
perkawinan,
maka
sangat
berdasar
kiranya,
untuk
IS
menyatakan janji tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena maksud dari janji tersebut adalah untuk bermusyawarah, dimana hasil musyawarah nanti belum tentu menyetujui adanya
GG
pernikahan, bisa jadi hasil musyawarah tidak menyetujui pernikahan, karenanya tidak ada alasan hukum untuk menghukum Terdakwa tidak memenuhi janji;
bahwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama pada
TIN
-
alinea ketiga
halaman 24, dan berulang pada Uraian Unsur Dengan MaksudUntuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain dengan Melawan Hak dari
N
Pasal 378 KUHP sebagaimana termaktub dalam halaman 27 Putusan Pengadilan
Negeri
Medan
tanggal
17
Januari
2017,
No
:
ILA
3.546/Pid.B/2016/PN-Mdn, menyatakan : “bahwa pada bulan oktober 2015 terdakwa tidak lagi menghubungi saksi korban dan mulai menjaga jarak dengan saksi korban dan jika
AD
terdakwa dihubungi oleh saksi korban, terdakwa selalu mengatakan bahwa terdakwa sibuk karena banyak tugas, dan terdakwa juga tidak
PE
NG
datang ke rumah saksi korban untuk menentukan tanggal pernikahan seperti apa yang dikatakan terdakwa sebelumnya kepada saksi korban dan keluarga saksi korban”
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 43 dari 70 halaman
UT AR A
Tanggapan Terdakwa / Pembanding :
bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat memberikan
persidangan,
bahkan
untuk
ER A
pertimbangan hukum berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam memberikan
pertimbangan
yang
dijadikan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai fakta persidangan dan dalam penguraian Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntung
KUHP,
UM AT
Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak dari Pasal 378 Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
sama
sekali
tidak
menyebutkan alat bukti yang mendukungnya, karena itu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP, pertimbangan hukum tersebut batal demi hukum, pelanggaran mana akan ketentuan pasal ini, akan semakin terasa, Majelis
Hakim
Tingkat
IS
karena
Pertama
tidak
memberikan
pertimbangan terhadap saksi saksi yang meringankan ;
GG
bahwa, benar Terdakwa tidak menikahi saksi korban atau tidak pula Terdakwa datang membawa orang tua Terdakwa ke rumah saksi korban untuk menentukan tanggal pernikahan, karena Terdakwa
TIN
tidak pernah menjanjikan hal tersebut, namun jika Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpendapat, Terdakwa terbukti
menjanjikan
akan menikahi korban atau menjanjikan akan membawa orang tua terdakwa pada bulan Nopember 2015 untuk menentukan tanggal
N
pernikahan, mohon kiranya Majelis Hakim memperhatikan secara
ILA
seksama tentang sebab musabab putusnya hubungan pacaran antara
Terdakwa
Terdakwa
tidak
dengan bisa
saksi
menikah
korban dengan
yang saksi
menyebabkan korban,
serta
PE
NG
AD
memperhatikan pula hubungan hukum yang timbul dari adanya pemberian uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta tersebut) apakah sebagai pinjaman atau sebagai pemberian berdasarkan fakta persidangan ? ;
bahwa, berdasarkan keterangan saksi saksi dari pihak korban, yaitu saksi korban dan ibu saksi korban Ibu Tinorma MR Situmeang serta abang saksi korban bernama Immanuel Sihite, di depan persidangan menyatakan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 44 dari 70 halaman
UT AR A
tersebut adalah sebagai pinjaman Terdakwa yang akan dibayar
Terdakwa setelah Terdakwa menerima rapelan gaji, jadi bukan sebagai pemberian cuma cuma, karena itu jika pun benar Terdakwa
ada menerima uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari keluarga saksi korban, maka Terdakwa harus membayar
ER A
kembali uang tersebut setelah Terdakwa menerima rapelan gaji,
sehingga tidak ada unsur melawan hukum atau tidak ada kesalahan Terdakwa dari perbuatan menerima uang tersebut, dan oleh sebab itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan Terdakwa bersalah,
tanpa kesalahan” ;
UM AT
apa lagi menghukum Terdakwa sejalan dengan “asas tiada pidana bahwa, untuk mengetahui sebab musabab putusnya hubungan pacaran antara Terdakwa dengan saksi korban, dapat dilihat dari bukti yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi a de charge, yaitu saksi Mariani dan Keterangan Terdakwa, yang
IS
menerangkan bahwa sewaktu saksi korban datang ke Pekan Baru pada tanggal 6 Nopember 2015
untuk menemui Terdakwa,
tujuannya aalah untuk meminta maaf kepada Terdakwa karena saksi
GG
korban bersalah kepada Terdakwa serta meminta Terdakwa untuk kembali menjalin hubungan pacaran dengan saksi korban, adapun kesalahan saksi korban tersebut adalah dengan sengaja memasang
TIN
foto mesra dengan lelaki lain yang mirip dengan foto pranikah di Media Sosial milik saksi korban, pada hal sekitar bulan April 2015, hubungan pacaran antara Terdakwa dan saksi korban pernah putus karena peristiwa yang sama ;
N
bahwa, dari keterangan saksi Mariani dan keterangan Terdakwa,
ILA
dapat diketahui sebab musabab putusanya hubungan pacaran Terdakwa dengan saksi korban yaitu karena saksi korban berulang
PE
NG
AD
kali memajang foto mesra dengan pria lain di media sosial yang mirip dengan foto pranikah, serta dapat pula diketahui maksud dan tujuan saksi korban datang ke Pekan Baru pada tanggal 6 Nopember 2015, yaitu untuk menemui Terdakwa guna meminta maaf atas kesalahan saksi korban memajang foto mesra dengan lelaki lain di Media Sosial yang mirip dengan foto pra nikah, serta meminta kepada Terdakwa untuk tetap melanjutkan hubungan pacaran dengan
saksi korban, karena itu uraian Majelis Hakim
Tingkat Pertama dalam putusan yang dimohonkan banding ini Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 45 dari 70 halaman
UT AR A
dalam menyusun fakta dan menguraikan unsur Pasal 378 KUHP,
yang menyatakan kedatangan saksi korban ke Pekan Baru adalah untuk menanyakan kepastian janji Terdakwa untuk menikahi saksi
korban, tidak berdasar sama sekali, dan hanya berdasarkan keterangan saksi korban semata ;
ER A
bahwa, oleh karena Terdakwa sudah memutuskan hubungan
pacaran dengan saksi korban, maka sudah barang tentu, tidak ada pernikahan antara Terdakwa dengan saksi korban ;
bahwa, putusnya hubungan pacaran antara Terdakwa dengan saksi
UM AT
korban adalah karena Terdakwa sudah tidak percaya kepada saksi korban yang kerap kali mengumbar foto mesra dengan pria lain di Media Sosial yang mirip dengan foto pra nikah, karena itu Terdakwa memandang tidak dapat melanjutkan hubungan pacaran dengan saksi korban, karena itu tidak mungkin Terdakwa dapat melanjutkan hubungan yang lebih serius dengan menikah dengan saksi korban ;
IS
bahwa, pemutusan hubungan pacaran antara Terdakwa dengan saksi korban disebabkan oleh kesalahan saksi korban yang berulang ulang memajang foto mesra dengan pria lain di Media Sosial,
GG
apakah Terdakwa harus tetap mempertahankan hubungan dengan saksi korban, sementara saksi korban tidak menjaga kepercayaan Terdakwa kepada saksi Korban, semua ini adalah penilaian hati, dan kemudian
TIN
apakah
pemutusan
hubungan
pacaran
yang
menyebabkan Terdakwa tidak jadi menikahi Korban dapat dipidana? tentu jawabnya tidak ; bahwa, dimana letak perbuatan melawan hak yang dilakukan
N
Terdakwa, hingga Terdakwa harus di hukum karena tidak menikahi
ILA
saksi korban ? mungkin perkara ini adalah perkara pertama yang masuk ke Pengadilan ;
PE
NG
AD
bahwa, andai pun Terdakwa ada menjanjikan akan menikahi saksi korban dan meminjam uang saksi korban, kemudian dalam perjalanannya, saksi korban bertingkah laku yang menyimpang dari kepercayaan Terdakwa kepada saksi korban,
apa kah Terdakwa
tetap harus menikahi saksi korban ? tentu jawabnya tidak, kerana pernikahan itu adalah hubungan suci yang didasari oleh rasa saling percaya ; bahwa, benar hingga saat ini Terdakwa tidak ada membayar kembali kepada saksi korban sejumlah uang yang dianggap saksi korban
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 46 dari 70 halaman
UT AR A
telah dipinjam Terdakwa kepada saksi korban, karena Terdakwa
memang tidak pernah meminjam uang kepada saksi korban, serta saksi korban tidak pernah memberi teguran kepada Terdakwa
tentang adanya pinjaman tersebut, dimana Terdakwa bersedia membayar uang tersebut kepada saksi korban, jika saksi korban
ER A
dapat membuktikan adanya pinjaman uang tersebut;
bahwa, berdasarkan uraian diatas, tidak ada alasan hukum untuk menyatakan ketidak-datangan terdakwa ke rumah saksi korban pada bulan Nopember 2015, sebagai perbuatan melanggar hukum yang
UM AT
dijadikan dasar untuk menyatakan terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi korban ; -
bahwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama pada
alinea keempat
halaman 24 bersambung ke halaman 25 dan diulang pada Penguraian Unsur Dengan Maksud Menguntung Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak dari Pasal 378 KUHP sebagaimana termaktub pada halaman
IS
27 dan 28 Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Januari 2017, No : 3.546/Pid.B/2016/PN-Mdn, menyatakan : “bahwa pada bulan Nopember 2016 saksi korban menghubungi
GG
terdakwa menanyakan perihal pernikahan saksi korban dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa hubungan terdakwa dan saksi korban sudah putus sehingga saksi korban tidak terima atas
TIN
perkataan terdakwa tersebut dan pada tanggal 06 Nopember 2015 saksi korban mendatangi terdakwa di tempat kos di Pekan Baru dan saksi korban menanyakan kepada terdakwa tentang pernikahan
N
terdakwa dan saksi korban yang mana terdakwa mengatakan akan tetap menikahi saksi korban sehingga saksi korban merasa senang
ILA
dan bahagia lalu saksi korban pulang ke Medan, selanjutnya dua hari kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa hubungan terdakwa dan saksi korban
AD
putus dan terdakwa tidak mau menikahi saksi korban, sehingga mendengar hal tersebut saksi korban merasa dirugikan atas
PE
NG
perbuatan terdakwa tersebut, lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Medan guna pengusutan lebih lanjut” Tanggapan Terdakwa Pembanding : bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat memberikan pertimbangan hukum berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 47 dari 70 halaman
bahkan
untuk
memberikan
UT AR A
persidangan,
pertimbangan
yang
dijadikan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai fakta persidangan dan dalam penguraian Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntung
Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak dari Pasal 378 KUHP,
Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
sama
sekali
tidak
ER A
menyebutkan alat bukti yang mendukungnya, karena itu dengan
merujuk pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP, pertimbangan hukum tersebut batal demi hukum, pelanggaran akan ketentuan pasal ini, akan semakin terasa, karena
UM AT
Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan terhadap saksi saksi yang meringankan ; bahwa,
dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat
Pertama hanya mengambil keterangan saksi korban saja tentang peristiwa yang terjadi pada tanggal 06 Nopember di Pekan Baru, pada hal masih ada keterangan saksi lainnya yang menerangkan yaitu saksi
IS
peristiwa tanggal 06 Nopember 2015 di Pekan Baru Mariani ;
bahwsa, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan
GG
pertimbangan hukumnya tentang peristiwa tanggal 06 Nopember 2015 di Pekan Baru, hanya berdasarkan keterangan seorang saksi (saksi
korban)
maka
dalam
hukum
pertimbangan
tersebut
TIN
bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP atau dikenal dengan asas unus testis nullus testis; bahwa, jika Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbang bukti lainnya berupa keterangan saksi Mariani dan keterangan Terdakwa
N
tentang peristiwa yang terjadi pada tanggal 06 Nopember 2015 di
ILA
Pekan Baru, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak akan sampai pada kesimpulan tentang pertemuan terdakwa dengan saksi
PE
NG
AD
korban pada tanggal 06 Nopember 2015 membicarakan keseriusan terdakwa menikahi saksi korban, melainkan adalah untuk meminta terdakwa bersedia memaafkan saksi korban dan kembali berpacaran dengan saksi korban karena Terdakwa telah memutuskan hubungan pacaran dengan saksi korban ;
bahwa, untuk mengetahui sebab musabab putusnya hubungan pacaran antara Terdakwa dengan saksi korban, dapat dilihat dari bukti bukti yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi a decharge, yaitu saksi Mariani dan Keterangan Terdakwa,
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 48 dari 70 halaman
UT AR A
yang menerangkan bahwa sewaktu saksi korban datang ke Pekan Baru pada tanggal 6 Nopember 2015 untuk menemui Terdakwa, dengan tujuan untuk meminta maaf kepada Terdakwa karena saksi
korban bersalah kepada Terdakwa serta meminta Terdakwa untuk
kembali menjalin hubungan pacaran dengan saksi korban, adapun
ER A
kesalahan saksi korban tersebut adalah dengan sengaja memasang
foto mesra dengan lelaki lain yang mirip dengan foto pranikah di Media Sosial milik saksi korban, pada hal sekitar bulan April 2015, hubungan pacaran antara Terdakwa dan saksi korban pernah putus
UM AT
karena peristiwa yang sama ;
bahwa, dari keterangan saksi Mariani dan keterangan Terdakwa, dapat diketahui sebab musabab putusanya hubungan pacaran Terdakwa dengan saksi korban yaitu karena saksi korban berulang kali memajang foto mesra dengan pria lain di media sosial yang mirip dengan foto pranikah, serta dapat pula diketahui maksud dan
IS
tujuan saksi korban datang ke Pekan Baru pada tanggal 6 Nopember 2015, yaitu untuk menemui Terdakwa guna meminta maaf atas kesalahan saksi korban memajang foto mesra dengan
GG
lelaki lain di Media Sosial yang mirip dengan foto pra nikah, serta meminta kepada Terdakwa untuk tetap melanjutkan hubungan pacaran dengan
Pertama
TIN
Tingkat
saksi korban, karena itu uraian Majelis Hakim dalam
menyusun
fakta
persidangan
dan
penguraian unsur pasal 378 KUHP, yang menyatakan kedatang saksi korban ke Pekan Baru adalah untuk menanyakan kepastian janji Terdakwa untuk menikahi saksi korban, tidak berdasar sama
N
sekali, dan hanya berdasarkan keterangan saksi korban semata ;
ILA
bahwa, oleh karena Terdakwa sudah memutuskan hubungan pacaran dengan saksi korban, maka sudah barang tentu, tidak ada
PE
NG
AD
pernikahan antara Terdakwa dengan saksi korban ;
bahwa, putusnya hubungan pacaran antara Terdakwa dengan saksi korban adalah karena Terdakwa sudah tidak percaya kepada saksi korban yang kerap kali mengumbar foto mesra dengan pria lain di Media Sosial yang mirip dengan foto pra nikah, karena itu Terdakwa memandang tidak dapat melanjutkan hubungan pacaran dengan saksi korban, karena itu tidak mungkin Terdakwa dapat melanjutkan hubungan yang lebih serius dengan menikah dengan saksi korban ;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 49 dari 70 halaman
UT AR A
bahwa, pemutusan hubungan pacaran antara Terdakwa dengan
saksi korban berawal dari kesalahan saksi korban yang berulang
ulang memajang foto mesra dengan pria lain di Media Sosial, apakah Terdakwa harus tetap mempertahankan hubungan dengan
saksi korban, sementara saksi korban tidak menjaga kepercayaan
apakah
kemudian
pemutusan
ER A
Terdakwa kepada saksi Korban, semua ini adalah penilaian hati, dan hubungan
pacaran
yang
menyebabkan Terdakwa tidak jadi menikahi Korban dapat dipidana? tentu jawabnya tidak ;
UM AT
bahwa, andai pun Terdakwa ada menjanjikan akan menikahi saksi korban dan meminjam uang saksi korban, kemudian dalam perjalanannya, saksi korban bertingkah laku yang menyimpang dari kepercayaan Terdakwa kepada saksi korban,
apa kah Terdakwa
tetap harus menikahi saksi korban ? tentu jawabnya tidak, kerana pernikahan itu adalah hubungan suci yang didasari oleh rasa saling
IS
percaya ;
bahwa, berdasarkan uraian diatas, tidak ada alasan hukum untuk menyatakan ketidak datangan terdakwa ke rumah saksi korban pada
GG
bulan Nopember 2015, sebagai perbuatan melanggar hukum yang dijadikan dasar untuk menyatakan terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi korban ; bahwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama pada
TIN
-
alinea pertama
halaman 25 dan diulang kembali pada uraian Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak dari
N
Pasal 378 KUHP sebagaimana termaktub dalam halaman 28 Pengadilan
Negeri
Medan
tanggal
17
Januari
Putusan
2017,
No
:
ILA
3.546/Pid.B/2016/PN-Mdn, dinyatakan : “bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami ke rugian kurang lebih sebesar Rp.23.769.000,- (dua puluh tiga juta tujuh
AD
ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)”;
PE
NG
Tanggapan Terdakwa / Pembanding : bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat memberikan pertimbangan hukum berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan,
bahkan
untuk
memberikan
pertimbangan
yang
dijadikan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai fakta persidangan dan dalam penguraian Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntung
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 50 dari 70 halaman
UT AR A
Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak dari Pasal 378 KUHP,
Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
sama
sekali
tidak
menyebutkan alat bukti yang mendukungnya, karena itu dengan
merujuk pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP, pertimbangan hukum tersebut batal demi hukum,
ER A
pelanggaran akan ketentuan pasal ini, akan semakin terasa, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan terhadap saksi saksi yang meringankan ;
bahwa, pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Tingkat
UM AT
Pertama yang menyatakan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.23.769.000,- (dua puuh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan
ribu
rupiah)
dalam fakta
persidangan
dan
dalam
menguraikan unsur Pasal 378 KUHP, dimana menurut fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi korban, saksi Tinorma MR. Situmeang dan saksi Immanuel Sihite, yang menerangkan
IS
bahwa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dikatakan saksi diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 20 Juli 2015 adalah uang milik saksi Tinorma MR Situmeang, dan bukan bahwa,
GG
uang saksi korban ; kalau
pun
benar
ada
penyerahan
uang
sebesar
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, uang
TIN
mana menurut saksi saksi adalah milik saksi Tinorma MR Situmeang maka tidak ada alasan hukum untuk menyatakan saksi korban mengalami kerugian, karena pemilik uang tersebut adalah Tinorma MR. Situmeang bukan saksi korban ;
N
bahwa,
Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
sama
sekali
tidak
ILA
memberikan pertimbangan hukum tentang adanya perbedaan keterangan saksi antara Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang
PE
NG
AD
dibuat penyidik dengan keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan perkara ini, khususnya tentang pemilik uang sebesar Rp.20.000.000,-
(dua
puluh
juta
rupiah)dimana
dalam
BAP
diterangkanpemilik uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah saksi korban, sedangkan dalam pemeriksaan di depan persidangan pemilik uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah milik saksi Tinorma MR Situmeang ; bahwa, adanya perbedaan pemilik uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) antara keterangan saksi saksi dalam Berita Acara
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 51 dari 70 halaman
UT AR A
Pemeriksaan atau dalam Berkas Perkara dengan keterangan saksi
saksi dalam persidangan perkara ini, membawa konsekwensi hukum
pada, perbedaan akan siapa yang dirugikan dari dugaan tindak pidana tersebut atau dalam bahasa hukumnya, siapa yang menjadi
korban, dalam dugaan tindak pidana tersebut, dimana dalam
ER A
pandangan hukum pidana, perbedaan siapa yang dirugikan atau siapa menjadi korban atas suatu dugaan tindak pidana akan
membawa konsekwensi pada perbedaan pada siapa yang berhak untuk mengajukan laporan polisi, serta siapa pula yang akan
UM AT
diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi di depan persidangan, hal ini bukanlah masalah yang sederhana, melainkan masalah hukum yang serius karena sudah menyangkut masalah legal standing pelapor ;
bahwa, oleh karena Pemilik uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dianggap telah diberikan saksi korban kepada terdakwa
IS
dan ditipukan terdakwa, adalah Saksi Tinorma MR Situmeang bukan milik saksi korban, maka dalam pandangan hukum, yang menjadi korban dalam peristiwaa tersebut adalah saksi Tinorma MR
GG
Sitmeang bukan saksi korban, membawa konsekwensi hukum pada yang berhak mengajukan laporan polisi adalah saksi Tinorma MR Situmeang, sedangkan kedudukan saksi korban a quo, adalah
TIN
sebagai Terlapor atau Turut Terlapor, karena jika benar benar ada kerugian yang ditimbulkan dari penyerahan uang tersebut, maka yang menimbulkan kerugian tersebut adalah pihak yang menerima uang i.c. Saksi Imelda dari pemilik uang i.c. Saksi Tinorma MR
N
Situmeang, karena itu tidak ada hak Pelapor Imelda untuk
ILA
melaporkan Terdakwa ;
Bahwa, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Billy Timothy
PE
NG
AD
berharap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini pada tingkat banding, dapat memberikan pertimbangan hukum yang baik dan benar dalam kearifan yang bijaksana, dalam menilai perihal Legal Standing Saksi Korban (semula Pelapor) dalam perkara ini, karena dari perkara ini, sangat tergantung nasib dan masa depan seorang putra bangsa yang berprestasi yakni Terdakwa Billy Timothy ;
Bahwa, dari uraian diatas, tidak ada alasan hukum untuk menyatakan “akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 52 dari 70 halaman
UT AR A
mengalami ke rugian kurang lebih sebesar Rp.23.769.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)” karena berdasarkan
fakta
persidangan,
pemilik
uang
sebesar
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah saksi Tinorma MR Situemang bukan saksi korban ;
ER A
Bahwa, berdasarkan paparan diatas, sangat beralasan hukum
kiranya bagi Pembanding / Terdakwa untuk memohon pembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 januari 2017, Nomor : 3.546/Pid.B/2016/PN-Mdn ;
-
UM AT
6. Majelis Hakim Tingkat Pertama Keliru Menerapkan Hukum :
bahwa, dalam Putusan yang dimohonkan banding ini yaitu Putusan Pengadilan
Negeri
Medan
tanggal
17
Januari
2017,
Nomor
:
3.546/Pid.B/2016/PN-Mdn, Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menerapkan hukum, baik hukum formal mau pun hukum materil, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
Pelanggaran Terhadap Hukum Formil : a. Majelis
IS
6.1.
Hakim
Tingkat
Pertama
sama
sekali
tidak
mempertimbangkanperihal yang dilaporkan sebagaimana
GG
dalam Surat Tanda Bukti Laporan Polisi dengan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dengan Pemeriksaan dalam persidangan yang saling berbeda satu sama lainnya; bahwa, sejak awal yaitu sejak pembuatan laporan polisi,
TIN
-
terdapat
keganjilan
perkara pidana
yang
dimohonkan
banding ini, hal ini dapat diketahui dari berkas perkara ;
PE
NG
AD
ILA
N
-
bahwa, dalam berkas perkara, terdapat Surat Laporan Polisi Nomor : LP/75/K/I/2016/SPKT Resta Medan, tanggal 11 Januari 2016, dengan Pelapor Imelda Three Febrianty Sihite dan Telapor Billy Timothy, dengan Laporan Kejadian berupa 2 (dua) perbuatan Pengiriman Uang, yaitu pada tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp.269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
-
bahwa, kemudian dalam Berkas Perkara yang dimulai dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, peristiwa yang dilaporkan berubah atau bertambah menjadi 4 (empat) peristiwa, dengan pertambahan yaitu, padaawal Januari 2015 ada penyerahan tunai dari Pelapor kepada
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 53 dari 70 halaman
UT AR A
Terlapor sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 20 Juli 2015, ada penyerahan tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -
bahwa, selama berlangsungnya persidangan perkara ini, adanya perbedaan peristiwa yang diduga sebagai tindak
ER A
pidana yang dilaporkan dengan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dalam BAP, terus dipertanyakan Terdakwa
baik
pada
saksi
korban
dan
saksi
yang
memberatkan lainnya, serta ditelaah pula dalam nota
UM AT
pembelaan, yang tersimpul bahwa sejak dalam pemeriksaan penyidik
Pelapor
telah
menyuap
Penyidik
sebesar
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tersebar dalam media online yang dijadikan bukti dalam perkara ini ; -
bahwa, sekalipun persoalan perbedaan banyaknya peristiwa yang dilaporkan berbeda dengan banyak peristiwa dalam
IS
BAP berikut dengan buktinya dipersoalkan Terdakwa dalam persidangan perkara ini, akan tetapi Majleis Hakim Tingkat
GG
Pertama sama sekali tidak memberikan pertimbangan apa pun terhadap hal ini ; -
bahwa, sistem peradilan pidana di Indonesia yang menganut sistem
peradilan
pidana
terpadu,
dimana
Pengadilan
TIN
merupakan lembaga terakhir untuk menilai proses pidana, mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian dari setiap proses
pemeriksaan,
karena
itu
dengan
tidak
PE
NG
AD
ILA
N
dipertimbangkannya sama sekali akan perbedaan jumlah peristiwa yang dilaporkan dengan jumlah peristiwa yang diperiksa,
menurut
hemat
kami,
merupakan
suatu
pelanggaran terhadap hukum acara, sehingga putusan yang dihasilkan tidak sah dan patut untuk dibatalkan atau diperbaiki ;
b. Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
sama
sekali
tidak
mempertimbangkan prosedur penyerahan perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum ; -
bahwa, karena sejak awal, sejak dari masa pelaporan polisi telah muncul masalah dalam perkara ini, maka sampai ke akhir perkara ini tetap akan menimbulkan masalah, karena
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 54 dari 70 halaman
UT AR A
itu diperlukan kearifan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ; -
bahwa, setelah berkas perkara ini dilimpahkan Penyidik Kepolsian Resort Kota kepada Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Medan, Penuntut Umum telah dua gali
ER A
mengembalikan Berkas Perkara kepada Penyidik atau dalam istilah tekhni disbut P-19 ; -
bahwa, sepengetahuan Terdakwa, pengembalian Berkas Perkara oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, dengan
UM AT
petunjuk agar Penyidik memeriksa saksi selain dari pada saksi dari keluarga pelapor ; -
bahwa, kemudian yang menjadi aneh bagi Terdakwa adalah, dimana Penyidik tidak bisa memeriksa saksi saksi di luar keluarga pelapor, namun Penuntut Umum dapat menyatakan berkas perkara dapat diterima atau dalam istilah tekhnis
-
IS
disebut P-21 ; bahwa,
perihal
terjadinya
dua
kali
P-19
dan
tidak
GG
terpenuhinya petunjuk Penuntut Umum dalam P-19, namun perkara
tetap
dinyatakan
P-21,
telah
dipertanyakan
Terdakwa dalam persidangan perkara ini, akan tetapi dalam putusan yang dimohonkan banding ini, Majelis Hakim
TIN
Tingkat
Pertama
sama
sekali
tidak
memberikan
pertimbangan hukum ;
-
bahwa,
PE
NG
AD
ILA
N
menganut
sistem peradilan pidana di Indonesia yang sistem
peradilan
pidana
terpadu,
dimana
Pengadilan merupakan lembaga terakhir untuk menilai proses pidana, mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian dari setiap proses pemeriksaan, karena itu dengan tidak
dipertimbangkannya
sama
sekali
akan
proses
penyerahan berkas dari penyidik kepada penuntut umum, menurut
hemat
kami,
merupakan
suatu
pelanggaran
terhadap hukum acara, sehingga putusan yang dihasilkan tidak sah dan patut untuk dibatalkan ; c. Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
sama
sekali
Tidak
Mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi yang dibuat Penyidik seluruhnya sama persis kata perkara kalimat perkalimat dan titik koma ;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 55 dari 70 halaman
UT AR A
-
bahwa, dalam perkas perkara, terdapat Berita Acara
Pemeriksaan saksi atas nama Saksi Korban Imelda Three Febrianty Sihite, saksi Albert Sihite, SH, saksi Tinorma MR
Situmeang, Saksi Immanuel Sihte, saksi Martatina Gea,
yang seluruh keterangannya dalam BAP sama persis kata
ER A
demi kata, kalimat demi kalimat bahkan sampai ke titik koma,
sehingga patut dianggap antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya seperti suatu rekaman yang diputar ulang ;
bahwa, terjadinya BAP saksi saksi laksana rekaman diputar
UM AT
-
ulang atau copy paste antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain menunjukan semakin nyatanya rekayasa dalam perkara ini oleh penyidik, hal ini telah Terdakwa persoalkan dalam persidangan ; -
bahwa,
sekalipun
copy
paste
BAP
saksi
ini
telah
Tingkat
IS
dipersoalkan dalam persidangan akan tetapi Majelis Hakim Pertama
sama
sekali
tidak
memberikan
-
GG
pertimbangan ; bahwa,
menganut
sistem peradilan pidana di Indonesia yang sistem
peradilan
pidana
terpadu,
dimana
Pengadilan merupakan lembaga terakhir untuk menilai
TIN
proses pidana, mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian dari setiap proses pemeriksaan, karena itu dengan tidak dipertimbangkannya sama sekali akan akan BAP yang
ILA
N
copy paste, merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum acara, sehingga putusan yang dihasilkan tidak sah dan patut untuk dibatalkan atau diperbaiki ;
PE
NG
AD
d. Majelis Hakim Tingkat Pertama
Sama Sekali Tidak
Mempertimbangkan Perbedaan Keterangan Saksi Dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan Keterangan Saksi Dalam Persidangan ; -
bahwa,dalam persidangan perkara pidana ini, terdapat perbedaan keterangan saksi yang memberatkan antara yang terdapat dalam BAP dengan keterangan yang diberikan dalam persidangan ;
-
bahwa, perbedaan keterangan saksi yang paling mencolok antara BAP dengan keterangan di depan persidangan
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 56 dari 70 halaman
UT AR A
adalah tentang pemilik uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 20 Juli 2015 ; -
bahwa, dalam BAP saksi Korban (Imelda), saksi Tinorma MR Situmeang dan saksi Imanuel Sihite menerangkan bahwa
ER A
uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa adalah milik saksi korban Imelda Three Febrianty Sihite, sehingga sepatutnya lah Imelda Three Fberianty Sihite menjadi saksi koban dalam
-
UM AT
perkara ini ;
bahwa, kemudian di depan persidangan perkara ini saksi Korban (Imelda), saksi Tinorma MR Situmeang dan saksi Imanuel
Sihite
menerangkan
bahwa
uang
sebesar
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa adalah milik saksi Tinorma MR Situmeang,
IS
sehingga seharusnya yang menjadi saksi
korban dalam
perkara ini adalah Tinorma MR Sihite bukan saksi Imelda
-
GG
Three Febrianty Sihite ; bahwa, adanya perbedaan keterangan yang menjadi saksi korban antara dalam BAP dengan keterangan dalam persidangan, akan membawa konsekwensi pada siapa yang
TIN
mempunyai hak melapor atau mengenai legal standing pelapor. Hal tersebut telah terdakwa telaah dalam nota pembelaan, akan tetapi tidak sedikitpun ditanggapi atau
N
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;
PE
NG
AD
ILA
-
bahwa, sistem peradilan pidana di Indonesia yang menganut sistem
peradilan
pidana
terpadu,
dimana
Pengadilan
merupakan lembaga terakhir untuk menilai proses pidana, mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian dari setiap proses
pemeriksaan,
dipertimbangkannya
karena
sama
itu
sekali
dengan akan
tidak
perbedaan
keterangan saksi tentang pemilik uang antara dalam BAP dengan keterangan di depan persidangan, maka menurut hemat kami, merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum acara, sehingga putusan yang dihasilkan tidak sah dan patut untuk dibatalkan atau diperbaiki ;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 57 dari 70 halaman
UT AR A
e. Majelis Hakim Tingkat Pertama Keliru Dalam Membedakan Saksi Yang Meringankan dengan Saksi Yang Memberatkan; -
bahwa, dalam perkara pidana yang dimohonkan banding ini, Terdakwa
mengajukan
3
(tiga)
orang
saksi
yang
meringankan, dimana 2 (dua) diantaranya diajukan sejak
ER A
proses penyidikan di kepolisian yaitu saksi Ruth Ivana br
Sitepu dan saksi Anita Mastaida Panggabean yang diperiksa dan diambil BAP oleh penyidik sehingga terdapat dalam Berkas
Perkara,serta
satu
saksi
dihadirkan
dalam
UM AT
persidangan perkara ini yaitu Mariani, sehingga tidak ditemukan dalam berkas perkara ; -
bahwa, oleh karena saksi karena saksi Ruth Ivana br Sitepu dan saksi Anita Mastaida Panggabean ditemukan dalam berkas perkara, maka menurut KUHAP, kedua saksi ini dihadirkan
oleh
Jaksa
Penuntut
Umum
ke
depan
IS
persidangan perkara ini, akan tetapi kedudukannya tetap sebagai saksi yang meringankan dan tidak akan pernah
-
GG
berubah menjadi saksi yang memberatkan ; bahwa, oleh karena saksi Mariani, diajukan terdakwa sebagai saksi yang meringankan, ketika proses persidangan, maka kehadiran saksi ini ke persidangan adalah dibawa oleh
TIN
Terdakwa dan bukan dipanggil Jaksa Penuntut Umum ;
-
bahwa, dari uraian diatas, terlihat jelas, bahwa dalam perkara pidana ini, terdakwa mengajukan 3 (tiga) orang saksi
PE
NG
AD
ILA
N
yang meringankan yaitu : Ruth Ivana br. Sitepu, Anita
-
Mastaida Panggabean dan Mariani ; bahwa, dalam putusan perkara yang dimohonkan banding ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terdapat dalam halaman 22 Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 januari 2017, Nomor : 3.546/Pid.B/2016/PN-Mdn, dinyatakan Saksi Yang Meringankan (a decharge) hanyalah Saksi Mariani ;
-
bahwa, oleh karena saksi Ruth Ivana br Sitepu dan saksi Anita Mastaida Panggabean tidak dikwalifikasikan sebagai saksi yang meringankan, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar hukum acara, sehingga putusan
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 58 dari 70 halaman
UT AR A
yang dibuat pun bertentangan dengan hukum dan patut untuk dibatalkan atau diperbaiki ;
f. Majelis Hakim Tingkat Pertama Keliru Menempatkan Posisi Saksi Yang Meringankan Dalam Perkara ini : -
bahwa, sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam perkara
ER A
perdata ini terapat 3 (tiga) orang saksi yang meringankan, yaitu Ruth Ivana br Sitepu, Anita Mastaida Panggabean dan Mariani ; -
bahwa, dari ketiga orang saksi yang meringankan tersebut 2 yaitu Ruth Ivana br. Sitepu dan Anita
UM AT
(dua) diantaranya Mastaida
Panggabean
diperiksa
didepan
persidangan
perkara ini, sebelum pemeriksaan Terdakwa, sedangkan terhadap saksi Mariani diperiksa setelah pemeriksaan Terdakwa, pemeriksaan dengan urutan yang demikian tetap dipertahankan Majelis Hakim Tingkat Pertama sekalipun
yang
IS
telah diajukan keberatan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, meminta
agar
semua
saksi
diperiksa
sebelum
-
GG
dilakukan pemeriksaan terdakwa ; bahwa, menurut hemat kami, pemeriksaan saksi setelah pemeriksaan terdakwa, melanggar tata tertib persidangan yang merupakan pelanggaran terhadap hukum acara; bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah
TIN
-
melakukan
pelanggaran
tata
tertib
persidangan
yang
merupakan bagian dari hukum acara, maka sepatutnya
N
putusan yang dibuat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dibatalkan guna diperbaiki ;
PE
NG
AD
ILA
g. Majelis
Hakim
Memperlakukan
Tingkat Saksi
Pertama
Yang
Keliru
Meringankan
Dalam di
Muka
Persidangan ; -
bahwa, saksi yang meringankan pada dasarnya adalah saksi yang
dibawa
oleh
terdakwa
atau
Penasehat
Hukum
Terdakwa, karena itu kehadiran saksi yang meringankan ini adalah untuk kepentingan terdakwa, hal ini tentu sangat berbeda dengan saksi yang memberatkan yang merupakan bawaan Penuntut Umum dan demi kepentingan penuntut umum ;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 59 dari 70 halaman
UT AR A
-
bahwa, oleh karena saksi yang memberatkan merupakan
bawaan penuntut umu dan demi kepentingan penuntut umum, maka dalam mengajukan pertanyaan kepada saksi yang memberatkan, penuntut umum lebih didahulukan dari pada Penasehat Hukum Terdakwa ;
bahwa, sebaliknya oleh karena saksi yang meringankan
ER A
-
diajukan untuk kepentingan terdakwa, maka seyogianya yang
mengajukan
meringankan
ini,
pertanyaan Penasehat
kepada
Hukum
saksi
yang
Terdakwa
harus
-
UM AT
didahulukan dari pada Penuntut Umum ;
bahwa, dalam memeriksa saksi yang meringankan dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih mendahulukan Penuntut Umum dari pada Penasehat Hukum Terdakwa ;
-
bahwa, oleh karena itu sangat beralasan hukum kiranya
IS
untuk menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar
hukum
acara,
sehingga
putusan
yang
GG
dihasilkannya patut untuk dibatalkan guna diperbaiki; h. Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
Tidak
Teliti
Dalam
Menanggapi Surat Sakit Salah Seorang Saksi ; -
bahwa, dalam persidangan perkara pidana ini, Jaksa
TIN
Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi Albert Sihite, SH, pada hal Saksi Albert Sihite ini terdapat dalam berkas perkara dan merupakan saksi kunci ;
PE
NG
AD
ILA
N
-
bahwa,
untuk
memperlancar
persidangan
perkara
ini
meskipun tanpa kehadiran saksi Albert Sihite, SH Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Surat Keterangan Dokter dengan alasan saksi Albert Sihite, SH sedang pasang ring jantung ;
-
bahwa, surat keterangan dokter yang sama, pernah juga diberikan kepada penyidik pada tanggal 20 Juni 2016 ;
-
bahwa, Surat Keterangan Dokter yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dari Dokter Praktek bukan dari Rumah Sakit Pemerintah, selain dari pada Surat Keterangan Dokter tersebut tanpa diserta Surat dari saksi;
-
bahwa, dari uraian diatas terlihat jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama
sangat
sembrono
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
dalam
menerima
Surat
Halaman 60 dari 70 halaman
UT AR A
Keterangan Dokter, sehingga dengan demikian oleh karena itu sangat beralasan hukum kiranya untuk menyatakan
Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar hukum acara, sehingga putusan yang dihasilkannya patut untuk dibatalkan guna diperbaiki;
-
Pelanggaran Terhadap Hukum Materil :
ER A
6.2.
bahwa, dalam perkara pidana ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan terdakwa Billy Timothy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” ;
bahwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, penipuan yang dilakukan
UM AT
-
Terdakwa adalah terhadap perbuatan hukum yang dilakukan terdakwa terhadap Imelda Three Ferbrianty Sihite, yang diakui oleh Imelda Three Ferbrianty Sihite sebagai pinjam meminjam uang antara terdakwa dengan saksi korban dan sejalan pula dengan keterangan saksi Tinorma MR Situmeang dan saksi Immanuel Sihite ;
bahwa, dalam pandangan hukum perbuatan hukum berupa pinjam
IS
-
meminjam uang tidak dapat dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana
GG
berdasarkan Pasal 378 KUHP, karena perbuatan hukum tersebut masuk dalam ranah hukum keperdataan ; -
bahwa, dalam praktek peradilan di Indonesia, perbuatan hukum berupa pinjam meminjam uang tidak dapat dikwalifikasikan sebagai suatu tindak
TIN
pidana penipuan sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung R.I.yang telah menjadi Jurisprudensi tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 Agustus 1960, Nomor : 66 K/Kr/1960, atas kasus penipuan Pasal 378 KUHPIdana adalah
N
“Perbuatan yang merupakan Unsur dari
Membujuk Orang Untuk Membuat Hutang atau Menghapuskan
ILA
Piutang, bukan Membujuk Orang Untuk Memberikan Pinjaman”;
-
bahwa, berdasarkan alasan alasan diatas, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakn
perbuatan yang
AD
didakwakan kepada terdakwa sebagai suatu tindak pidana, karena tidak ada pula alasan hukum untuk menghukum terdakwa karena perbuatan
NG
tersebut, sehingga terdakwa haruslahdinyatakan lepas dari tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);
Berdasarkan paparan dan argumen diatas, patut dan berdasar kiranya bagi
PE
Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa untuk memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan i.c. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 61 dari 70 halaman
UT AR A
Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut : MENGADILI
ER A
1. Menerima pemohonan banding yang diajukan Terdakwa ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Januari 2017, Nomor : 3.546/Pid.B/2016/PN-Mdn, yang dimohonkan banding ; MENGADILI SENDIRI
UM AT
1. Menyatakan Terdakwa Billy Timothy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP atau Menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa
Billy
Timothy
bukan
merupakan
tindak
pidana
Penipuan,
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan pertama ;
IS
2. Membebaskan Terdakwa Billy Timothy bebas dari tuntutan Pasal 378 KUHP dengan putusan bebas (vrijspraak) atau Melepaskan Terdakwa Billy Timothy
GG
dari tuntutan Pasal 378 KUHP dengan putusan lepas dari tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa Billy
TIN
Timothy dari Penahanan di Rumah Tahanan Negara walaupun ada upaya hukum yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum; 4. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa Billy Timothy seperti sedia kala;
N
5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Negara ; atau
ILA
Jika Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan seringan ringanya;
Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
AD
Umum pada pokoknya sebagai berikut:
PE
NG
1. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan hukuman yang sudah memenuhi rasa keadilan dimana kami selaku Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa melanggar pasal 378 KUH. Pidana dalam surat Dakwaan Pertama dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 62 dari 70 halaman
UT AR A
2. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum, putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mencerminkan rasa keadilan karena
putusan tersebut tidak mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta alat bukti keseluruhannya menerangkan:
ER A
Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu saksi Imelda Thrre Febrianty Sihite, saksi Tinorma MR Situmeang, saksi Imanuel Sihite, saksi
Anita Mastaida Panggabean, saksi Ruth Ivana Br Sitepu serta saksi Albert Sihite, SH, saksi Martatina Gea yang keterangannya dipersidangan
UM AT
dibacakan sesuai dengan BAP serta terdakwa sendiri menerangkan bahwa benar antara saksi Imelda Three Febrianty dan terdakwa memiliki hubungan pacaran lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya.
Bahwa berdasarkan keterangan saksi Imelda Thrre Febrianty Sihite saksi Tinorma MR Situmeang, saksi Imanuel Sihite, saksi Albert Sihite, SH, saksi Martatina Gea menerangkan bahwa dalam hubungan pacaran antara
IS
terdakwa dan saksi korban terdakwa menyatakan keseriusannya dalam menjalani hubungan pacaran dengan saksi korban dan terdakwa berjanji
GG
akan menikahi saksi korban sehingga saksi korban dan keluarga saksi korban merasa yakin dengan perkataan terdakwa bahwa terdakwa serius menjalin hubungan dengan saksi korban karena saksi korban dan keluarga saksi korban melihat kepedulian terdakwa terhadap saksi korban dimana
TIN
terdakwa sering datang kerumah saksi korban menemui saksi korban sering menjemput dan mengantar saksi korban dan saksi korban sudah bertemu dengan ibu terdakwa dan diajarin masak oleh ibu terdakwa serta saksi
N
korban juga ikut mengantar bersama dengan ibu terdakwa ke bandara kuala namu jika terdakwa akan pulang bekerja ke Pekan Baru.
ILA
Bahwa terdakwa kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali meminjam uang kepada saksi korban secara bertahap yang keseluruhannya berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 23.769.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam
AD
puluh sembilan ribu rupiah) baik itu dilakukan secara transfer dan secara tunai
dimana saksi korban mau menyerahkan sejumlah uang kepada
PE
NG
terdakwa karena saksi korban percaya kepada terdakwa bahwa terdakwa tidak akan membohongi saksi korban karena terdakwa merupakan pacar saksi korban dan berjanji akan menikahi saksi korban sehingga tidak timbul sedikit kecurigaan pun dari saksi korban kepada terdakwa pada saat terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sehingga penyerahan uang secara tunai yang dilakukan oleh saksi korban kepada terdakwa tidak dibuat
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 63 dari 70 halaman
UT AR A
diatas kwitansi, penyerahan uang tersebut dilakukan atas dasar saling percaya saja.
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Imelda Thrre Febrianty Sihite saksi Tinorma MR Situmeang, saksi Imanuel Sihite, saksi
Albert Sihite, SH, saksi Martatina Gea menerangkan bahwa terdakwa kurang
ER A
lebih sebayak 4 (empat) kali menerima uang kepada saksi korban secara bertahap yaitu:
- pada awal bulan Januari tahun 2015 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa karena
UM AT
terdakwa mengatakan untuk membeli perlengkapan pribadinya untuk keperluan membeli jas dan sepatu pernikahan terdakwa dengan saksi korban yang dilakukan tanpa tanda terima penyerahan uang hanya saling percaya saja.
- pada tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer
IS
kerekening bank mandiri terdakwa dengan nomor 1060016819891 melalui ATM Bank Danamon Cabang JL. SM. Raja Medan. - Bahwa pada bulan Juli 2015 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.
GG
20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan alasan untuk biaya pernikahan terdakwa dengan saksi korban dimana uang tersebut diserahkan kepada terdakwa
pada tanggal 20 Juli 2015 dirumah saksi
TIN
korban di Jl. Kebon Kopi Psr VII RT/RW 040/009 Merindal I Patumbak Medan yang dilakukan tanpa tanda terima penyerahan uang didasarkan hanya saling percaya saja.
N
- pada tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 wib, saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 269.000 (dua ratus enam puluh sembilan
ILA
ribu rupiah) melalui ATM Bank Danamon Cabang Citra Garden Medan kerekening Mandiri terdakwa dengan nomor 1060016819891 yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan alasan untuk ongkos
AD
keluarganya dari kampung untuk datang ke Medan.
- Bahwa menurut keterangan saksi Indah Purnama Sari yang bekerja di bank
PE
NG
Danamon kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan saksi menjabat Branch Service Manager di Bank Danamon Jl. Setia Budi Medan Komp. Setia Budi Center No. 4-A menerangkan bahwa saksi korban Imelda Three Febrianty Sihite adalah nasabah Bank Danamon nomor rekening 003583782549 dan jenis tabungannya adalah tabungan Danamon lebih dan nomor rekening 003585782549 milik saksi korban ada mentransfer uang kerekening Bank
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 64 dari 70 halaman
UT AR A
Mandiri milik terdakwa senilai Rp. 769.000 (tujuh ratus enam puluh
sembilan ribu rupiah) berdasarkan laporan mutasi harian bahwa saldo didalam rekening milik saksi korban sebelum ditransfer kerekening nomor 1060016819891 Bank Mandiri pada tanggal 18 Februari 2015 senilai 1.022.903,21 (satu juta dua puluh dua sembilan ratus tiga rupiah koma dua
ER A
puluh satu sen) setelah ditransfer Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening 1060016819891 Bank Mandiri atas nama terdakwa Billy Timothy maka saldo didalam rekening milik saksi korban Imelda Three Febrianty Sihite menjadi Rp. 522.903,21 (lima ratus dua puluh dua ribu sembilan
UM AT
ratus tiga rupiah koma dua puluh satu sen) kemudian berdasarkan laporan mutasi harian bahwa saldodidalam rekening milik saksi korban sebelum ditransfer kerekening nomor 1060016819891 Bank Mandiri pada tanggal 18 Agustus 2015 senilai Rp. 1.013.584,88 (satu juta tiga belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah koma delapan puluh delapan sen) setelah diransfer Rp. 269.000 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ke
IS
rekening 1060016819891 Bank Mandiri atas nama terdakwa Billy Timothy maka saldo didalam rekening milik saksi korban Imelda Three Febrianty menjadi Rp. 744.584,88 (tujuh ratus empat puluh empat lima ratus delan
GG
puluh empat rupiah koma delapan puluh delapan sen). - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar laporan mutasi harian PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, Nomor account
TIN
003583782549 a. Imelda Three Febrianty Sihite, periode 01/02/2015 s/d 28/02/2015 dan 1 (satu) lembar laporan mutasi harian PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, Nomor account 003583782549 an Imelda Three Febrianty Sihite periode 01/08/2015 s/d 31/08/201 terlampir dalam berkas perkara.
N
- Bahwa menurut keterangan saksi korban dipersidangan terdakwa berjanji
ILA
kepada saksi korban dan orang tua saksi korban akan menikahi saksi korban dan akan datang kembali menemui saksi korban pada bulan Oktober 2015 untuk membicarakan pernikahan saksi korban akan tetapi
AD
pada bulan Oktober 2015, terdakwa tidak datang kerumah saksi korban dan pada bulan Nopember 2015, saksi korban ada mendatangi terdakwa ke
PE
NG
Pekan Baru untuk menanyakan tentang biaya pernikahan tentang biaya pernikahan antara terdakwa dan saksi korban dan terdakwa dan pernikahan yang terdakwa janjikan terhadap saksi korban, terdakwa mengatakan akan menikahi saksi korban sehingga saksi korban senang dan saksi korban kembali pulang ke Medan sehingga saksi korban menunggu kabar dari terdakwa sampai bulan Desember 2015 akan tetapi
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 65 dari 70 halaman
UT AR A
sampai bulan Desember 2015 terdakwa tidak ada memberikan kabar dan
terdakwa tidak menepati janji terdakwa untuk menikahi saksi korban,
kemudian ketika dihubungi oleh saksi korban, terdakwa sudah tidak bisa lagi dihubungi oleh saksi korban.
- bahwa saksi Imanuel Sihite (abang saksi korban) dan paman saksi korban
ER A
berusaha menemui terdakwa ke Pekan Baru pada bulan Januari 2016
untuk membicarakan tentang janji terdakwa untuk menikahi saksi korban dan terdakwa mengatakan kepada paman saksi korban bahwa terdakwa tidak ada menjanjikan menikahi saksi korban, kemudian keesokan harinya
UM AT
saksi Imanuel Sihite dan paman saksi datang kembali ke kantor terdakwa menjumpai pimpinan terdakwa dan pimpinan terdakwa berbicara kepada terdakwa setelah berbicara kepada terdakwa, pimpinan terdakwa berkata bahwa terdakwa tidak ada menjanjikan menikahi saksi korban dan jika masalah tersebut dipermasalahkan ke hukum, terdakwa tidak jadi masalah. 3. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum, putusan tersebut tidak
IS
mempertimbangkan rasa keadilan dimana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memutus perkara terdakwa BILLY TIMOTHY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan yang putusan tersebut
GG
adalah lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mana kita ketahui bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban sangat berpengaruh pada psikis saksi korban dimana saksi merasa malu kepada
TIN
teman-temannya dan orang lain yang sudah mengetahui bahwa terdakwa akan menikahi saksi korban akan tetapi terdakwa tidak jadi menikahi saksi korban, saksi korban juga merasa malu kepada orang tua dan keluarga saksi korban sehingga menurut hemat kami Jaksa Penuntut Umum,
N
pemidanaan yang lebih rendah tidak akan memberikan pembelajaran
ILA
kepada terdakwa dan memungkinkan terdakwa akan mengulangi tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lainnya kepada orang lain.
4. bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum, putusan tersebut juga tidak
AD
akan menimbulkan efek jera bagi pelakuknya yaitu terdakwa BILLY TIMOTHY dan pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Negeri
PE
NG
Medan tersebut kurang dasar pertimbangannya baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif serta berdampak buruk terhadap citra penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi
Sumatera Utara menerima permohonan banding dan menyatakan:
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 66 dari 70 halaman
UT AR A
1. Menyatakan terdakwa BILLY TIMOTHY bersalah melakukan Tindak Pidana ”Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BILLY TIMOTHY dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam
3.
ER A
tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar laporan mutasi harian PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, Nomor account 003583782549 an. IMELDA THREE FEBRIANTY SIHITE, Periode 01/02/2015 s/d 28/02/2015 dan 1 (satu)
UM AT
lembar laporan mutasi harian PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, Nomor account 003583782549 an. IMELDA THREE FEBRIANTY SIHITE, Periode 01/08/2015 s/d 31/08/2015 Terlampir dalam berkas perkara. 4.
Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
IS
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Januari 2017 Nomor 3.546/Pid.B/2016/PN Mdn, serta memori
GG
banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
TIN
didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut pendapat Hakim Pengadilan
ILA
N
Tinggi terlalu berat;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa
jumlah uang yang telah diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa yang
AD
dapat dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah penyerahan yang diserahkan pada tanggal 18 Februari 2015 ke nomor rekening terdakwa nomor 1060016819891 melalui ATM Bank Danamon Cabang SM Raja
NG
Medan sebesar Rp. 500.000 dan tanggal 18 Agustus 2015 melalui Bank Danamon Cabang Citra Garden Medan ke rekening terdakwa
nomor 1060016819891
sebesar Rp. 269.000 yang jumlah seluruhnya Rp. 769.000 sedang uang yang
PE
sejumlah Rp. 3.000.000 dan Rp. 20.000.000 sebagaimana yang saksi korban terangkan didepan persidangan, keterangan tersebut diperkuat juga oleh keterangan saksi TINORMA MR SITUMEANG, saksi IMMANUEL SIHITA, saksi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 67 dari 70 halaman
UT AR A
ALBERT SIHITE dan saksi MARTATINA GEA yang mana terhadap uang sejumlah
Rp. 23.000.000 tersebut tidak ada bukti surat apapun sehingga untuk membuktikan fakta hukum mengenai penerimaan uang sejumlah Rp. 23.000.000
kepada terdakwa sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) alat bukti tidak cukup hanya dengan satu alat bukti saksi dimana keterangan saksi-saksi ini telah
ER A
dibantah oleh terdakwa sehingga menurut hemat majelis hakim tingkat banding fakta bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 23.000.000 tidaklah dapat dibuktikan;
Menimbang, bahwa oleh karena yang terbukti terdakwa telah menerima
UM AT
uang dari saksi korban hanya uang sejumlah Rp. 769.000 adalah bukan jumlah yang besar dan tidak menimbulkan kerugia yang besar terhadap saksi korban, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah sepatutnya untuk dikurangkan sesuai dengan rasa keadilan yang lama pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;
IS
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Januari 2017, Nomor
GG
3.546/Pid.B/2016/PN.Mdn haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;
TIN
Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ayat (1), (2) pasal 193 ayat (2)b KUHAP dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada
N
dalam tahanan;
Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
ILA
pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam
AD
amar putusan ini; Mengingat pasal 378 KUH.Pidana, Undang-Undang Nomor
48 Tahun
2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo Undang
NG
No. 06 Tahun 1986, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang
PE
bersangkutan;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 68 dari 70 halaman
UT AR A
MENGADILI:
-
Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya
-
ER A
dan Jaksa Penuntut Umum;
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 17 Januari 2017, Nomor: 3.546/Pid.B/2016/PN-Mdn, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: :
UM AT
1. Menyatakan terdakwa BILLY TIMOTHY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Penipuan”;. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
IS
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
GG
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar laporan mutasi harian PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, Nomor account 003583782549 an.
TIN
IMELDA THREE FEBRIANTY SIHITE, Periode 01/02/2015 s/d 28/02/2015 dan 1 (satu) lembar laporan mutasi harian PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, Nomor account 003583782549 an. IMELDA THREE FEBRIANTY SIHITE, Periode 01/08/2015 s/d 31/08/2015 Terlampir dalam berkas
N
perkara.
ILA
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima
AD
ratus rupiah). Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan
Tinggi Medan pada hari: SELASA, tanggal 21 MARET 2017 oleh kami BANTU
NG
GINTING, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH, MM, MH dan NUR HAKIM, SH, MH, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
PE
berdasarkan
Penetapan
Wakil
Ketua
Pengadilan
Tinggi
Medan
Nomor
103/PID/2017/PT MDN tanggal 21 Februari 2017, dan putusan tersebut diucapkan
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 69 dari 70 halaman
UT AR A
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: KAMIS, tanggal 30 MARET 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh HERMAN SEBAYANG, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupunTerdakwa dan
ER A
Penasihat Hukumnya.
KETUA MAJELIS,
UM AT
HAKIM ANGGOTA,
1. ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH, MM, MH
2. NUR HAKIM, SH, MH
BANTU GINTING, SH,
GG
IS
PANITERA PENGGANTI,
PE
NG
AD
ILA
N
TIN
HERMAN SEBAYANG, S.H
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :103/ PID/2017/ PT.MDN
Halaman 70 dari 70 halaman