PUTUSAN Nomor : 60/PDT/2017/PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
UT AR A
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
JENNY FITRIANA TAMPUBOLON, yang diwakili oleh kuasa Hukumnya : WILLY WASNO
SIDAURUK,
SH,
Advokat/Penasehat
hukum,
ER A
beralamat di Jl.Handayani Ujung Kel, Setia Negara,Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2016 (terlampir), telah didaftarkan di
AT
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 18 Pembanding
UM
April 2016, No:95/L/SK/2016/PN.PMS, disebut
semula Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam
IS
Rekonvensi ;
GG
Melawan :
ZULKIFRI CRISTIANSON SARAGIH, yang diwakili oleh kuasa Hukumnya : NETTY M SIMBOLON, SH,MH Advokat/Pengacara dI Kantor Hukum
TIN
Netty M Simbolon, SH.MH & Rekan, beralamat di Jl.Perwira No: 9, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2016
N
(terlampir), telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
ILA
Pematang
Siantar
No:71/L/SK/2016/PN.PMS,
tanggal disebut
22
Maret
2016,
Terbanding
semula
AD
Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
NG
Setelah membaca :
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Maret 2017
PE
Nomor: 60/PDT/2017/PT.MDN. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 60/PDT/2017/PT.MDN tanggal 9 Maret 2017 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; 3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 22 Maret 2016 dalam Register Nomor : 35/ Pdt.G/2016/PN-Pms, telah
UT AR A
mengajukan gugatan sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 10 November 2011 di Gereja Kristen Protestan Simalungun Resort Sirpang Sigodang yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No.1208-KW-12072012-0001 tanggal 12 Juli 2012/Tamb/2009;
ER A
2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan secara gereja maka perkawinan dilanjutkan dengan acara adat sesuai dengan adat Batak ; 3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, mempunyai anak laki-
AT
laki satu orang yang bernama Sergio Bastian Saragih yang berumur dua tahun ; 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua
UM
Penggugat di Jl S.M.Raja Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, dengan membuka usaha bengkel yang dimodali oleh orantua
IS
Penggugat ;
5. Bahwa hingga tahun 2012 hubungan kekeluargaan antara Penggugat dan
GG
Tergugat berlangsung dengan baik dan tidak ada masalah , hingga Penggugat mengetahui adanya pinjaman uang oleh Tergugat ;
TIN
6. Bahwa ketika tahun 2014 pada saat anak Penggugat dan Tergugat lahir, maka Tergugat memohon kepada orangtua Penggugat agar membayar biaya operasi Caesar anak Penggugat dan Tergugat dan hal itu disanggupi oleh orangtua
N
Penggugat. Tetapi Tergugat meminjam lagi uang kepada orang lain sebesar
ILA
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasi Caesar melahirkan anak Penggugat dan Tergugat ;
AD
7. Bahwa pinjaman uang tersebut diatas mulai menaruh curiga Penggugat dan orangtua Penggugat, namun karena masih bisa diatasi, maka Penggugat dan
NG
orangtua Penggugat memaafkan Tergugat ;
8. Bahwa biaya nafkah anak yang bernama Sergio Bastian Saragih dibantu oleh
PE
orangtua Penggugat, karena sangat anak tersebut merupakan cucu yang pertama (cucu panggoaran), sehingga segala kebutuhan anak tersebut dibiayai oleh orangtua Penggugat , tetapi Tergugat juga tidak ada merasa keberatan ;
9. Bahwa Penggugat saat menikah dengan Tergugat membuka usaha bengkel, namun sekarang usaha tersebut sudah tutup, dan Penggugat tidak lagi bekerja,
Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
karena modal usaha bengkel tersebut telah habis karena hasil dari usaha bengkel dikuasai oleh Tergugat dan tidak tahu dipergunakan untuk apa ; 10. Bahwa atas perbuatan Tergugat, yang juga menguasai hasil iuran mobil orangtua Penggugat yang selama ini dipercayakan kepada Penggugat oleh
UT AR A
orangtua Penggugat juga dihabiskan oleh Tergugat ;
11. Bahwa selama ini yang memegang keuangan orangtua Penggugat adalah Penggugat dengan rekening atas nama Penggugat, dan seluruh keuangan orangtua Penggugat juga masuk ke rekening tersebut ;
12. Bahwa ternyata uang yang berada di rekening tersebut pun dihabiskan oleh
ER A
Tergugat, tanpa sepengetahuan Penggugat dan orangtua Penggugat, dan Tergugat dipaksa untuk mengembalikan uang tersebut, namun tidak dapat dikembalikan oleh Tergugat hingga gugatan ini dimajukan ;
AT
13. Bahwa Penggugat mengatakan akan mengganti uang tersebut dengan menarik uang tarikan/arisan, ternyata uang tarikan/arisan tersebut pun sudah ditarik oleh
UM
Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;
14. Bahwa atas perbuatan Tergugat, maka Tergugat dan Penggugat sering ribut,
IS
dan cekcok, hingga sekitar tahun 2015 ternyata diketahui Tergugat telah banyak meminjam uang orang lain, tanpa sepengetahuan Penggugat, yang datang dan Tergugat, yang membuat malu
GG
menagih ke tempat tinggal Penggugat Penggugat dan keluarga ;
TIN
15. Bahwa hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sudah lebih kurang enam bulan dengan membawa anak, maka Penggugat mencoba untuk mendatangi keluarga Tergugat melalui keluarga, namun Tergugat tidak
N
bertanggungjawab atas hutang-hutangnya ;
ILA
16. Bahwa atas pinjaman uang Tergugat, Penggugat mempertanyakan kemana uang tersebut dipergunakan, namun Tergugat tidak menjawab, dan mengatakan
AD
dipergunakan untuk urusan keluarga dari Tergugat ; 17. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, maka Penggugat kembali ke
NG
rumah orangtuanya di Merek Raya, dan kini Penggugat tidak mempunyai pekerjaan ;
18. Bahwa anak yang Sergio Bastian Saragih berada di bawah pengasuhan
PE
Tergugat, dan bahwa telah diupayakan berdamai, namun tidak ada ditemukan jalan untuk bersatu kembali, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar ;
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar berkenan untuk menentukan suatu hari dan tanggal Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
persidangan dan selanjutnya memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap dipersidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil keputusan yang benar dan adil menurut hukum sebagai berikut ;
UT AR A
Primair : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan secara hukum sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 November 2011 Resort Sirpang Sigodang
di Gereja Kristen Protestan Simalungun
yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta tanggal 12 Juli
ER A
Perkawinan Pencatatan Sipil No.1208-KW-12072012-0001 20125/Tamb/2009 ;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
AT
adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; 4. Menetapkan dalam hukum bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama
UM
Sergio Bastian Saragih berada pada Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
IS
Simalungun untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat ; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya atau ongkos yang
GG
timbul dalam perkara ini ; Subsidair :
TIN
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
ILA
berikut :
N
memberikan jawaban tertanggal 13 Juni 2016 yang isi selengkapnya sebagai
DALAM KONPENSI
AD
1. Bahwa tergugat menolak semua dalil pengugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini ;
NG
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 10 November 2011, di Gereja Kristen Protestan
PE
Simalungun Resort Sirpang Sigodang yang telah dicatatkan dalam kutipan akta perkawinan pencatatan sipil No. 1208-KW-12072012-0001 tanggal 12 Juli 2012/Tamb/2009 ;
3. Bahwa benar penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak lakilaki bernama Sergio Bastian Saragih ;
Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
4. Bahwa tidak benar tergugat meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya operasi Caesar. Majelis hakim yang terhormat, Penggugat dalam gugatannya tidaklah benar, karena penggugat adalah suami sah dari tergugat, yang sepenuhnya
UT AR A
bertanggung jawab atas keseluruhan biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
Termaksud biaya melahirkan atas persalinan tergugat sebagai isteri Sah dari penggugat.penggugat sebagai kepala rumah tangga sudah seharusnya mengetahui waktu melahirkan bagi tergugat dan mempersiapkan segala
ER A
kemungkinan biaya.oleh karenanya dalil gugatan penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum dan keadilan yang tepat dan benar.
AT
5. Bahwa dalam gugatan penggugat pada point ke-9,10-replik ke -2 tergugat dengan tegas menyangkal penggugat. Majelis hakim yang terhormat, gugatan
UM
penggugat tidak berdasarkan alasan yang tepat dan benar, tergugat adalah isteri dari penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak punya hubungan
IS
pekerjaan, dengan penggugat sebagai pemilik dan pengelola perbengkelan milik penggugat, tergugat dapat membuktikan bahwa tidak benar tergugat menguasai
GG
seluruh uang bengkel dan iuran mobil orang tua penggugat,penggug at dan orangtuanya tidak pernah mempertannyakan secara lisan maupun tulisan
TIN
terhadap tergugat berkaitan dengan gugatan penggugat, habisnya modal bengkel dan setoran mobil dan oleh karenanya tergugat tidak pernah menyatakan mengakui kepada penggugat dan keluarganya, oleh karenanya
yang
menutup
usaha
bengkel
sebagai
alasan
penggugat
ILA
Penggugat
N
usaha perbengkelan milik tergugat tutup bukan karena perbuatan tergugat
menghindar dari tergugat.Oleh karenanya gugatan penggugat adalah tidak
AD
beralasan dan tidak berdasarkan hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikesampingkan dan ditolak.
NG
6. Bahwa dalam jawaban tergugat point ke -6 menjelaskan tergugat pergi meninggalakan penggugat, karena keluarga tergugat selalu menyuruhtergugat untuk tidak tinggal bersama penggugat lagi dengan alasan-alasan, oleh
PE
karenanya tergugat dengan terpaksa meninggalkan penggugat kembali ke rumah orangtua tergugat.
7. Bahwa Tergugat tidak pernah menghubungkan pihak Bank Mandiri dengan hubungan perkawinan antara tergugat dan penggugat. Oleh karenanya gugatan penggugat ialah tidak belasan dan tidak berdasarkan ketentuan yang tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikesampingkan dan ditolak. Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
DALAM REKONFENSI 1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konfensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonfensi isi.. 2. Bahwa penggugat rekonfensi dalam dalil gugatannya menyebutkan tergugat
UT AR A
rekonfensi membayar biaya nafkah yang selama ini tidak diberikan sejak november 2015 hingga saat ini 7(tujuh) bulan lamanya,dan dengan perincian sekitar Rp50.000 x 6 bulan = Rp18.000.000,-
Majelis Hakim yang terhormat bahwa oleh karena tergugat rekonfensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tanggga yang telah
ER A
memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan penggugat rekonfensi selaku isterinya, tergugat rekonfensi juga menghubung-hubungkan habisnya uang
AT
ratusan juta rupiah milik orangtua tergugat rekonfensi point ke -1 rekonfensi juga menyebutkan tergugat rekonfensi dan penggugat rekonfensi seharusnya
UM
dituntut secara pidana/perdata karena telah menggelapkan uang milik orangtua tergugugat rekonfensi, oleh karenanya dalil gugatan tergugat rekonfensi
IS
haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum yang yang tepat dan benar.
GG
3. Bahwa rekonfensi , dalam gugatan rekonfensinya meminta hak asuh atas anak yang bernama serio bastian saragih dan membuat agar antara penggugat
TIN
rekonfensi dan tergugat rekonfensi untuk tidak putus perkawinannya karena perceraian
Majelis hakim yang terhormat, bahwa penggugat rekonfensi tidak menginginkan
N
putusnya perkawinan karena perceraian dengan tergugat rekonfensi,oleh
ILA
karena penggugat rekonfensi dan tergugat rekonfensi beragama nasrani dan perkawinan penggugat rekonfensi dan tergugat rekonfensi diberkati di gereja
AD
dan oleh karena keyakinan, penggugat rekonfensi/tergugat rekonfensi selama perkawinan tida pernah menerima putusan pengadilan manapun yang
NG
menyatakan telah melanggar hukum. Namun untuk Hak asuh berkeyakinan untuk bersama sama dengan tergugat rekonfensi menjalankan hak asuh atas anak
bernama
Sergio
Bastian
Saragih,
penggugat
rekonfensi/tergugat
PE
rekonfensi sama sekali tidak menginginkan perceraian. Oleh karenanya tentang hak asuh haruslah ditolak dalam gugatan rekonfensi. Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri
Pematang Siantar telah menjatuhkan putusan nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 06 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
DALAM KONPENSI TENTANG POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian ; 2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan
UT AR A
perkawinan di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Sirpang Sigodang Kabupaten Simalungun pada tanggal 10 November 2011 yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil No. 1208-KW-12072012-0001 tanggal 12 Juli 2012 ;
ER A
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ; Panitera
Pengadilan
Negeri
Pematang
Siantar
untuk
AT
4. Memerintahkan
mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap
UM
ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun guna untuk dilakukan pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat
dalam
IS
daftar buku yang disediakan untuk itu ; DALAM REKONPENSI
Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat d.r/ Tergugat d.k sebahagian;
Menetapkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dengan
TIN
-
untuk
GG
-
Tergugat yaitu : Sergio Bastian Saragih, berada pada pengasuhan Tergugat selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa dan atau dapat
N
menentukan sikapnya ;
-
ILA
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ; Menghukum Penggugat d.r/ Tergugat k Menghukum Tergugat untuk membayar
AD
ongkos perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; Membaca Akta pernyataan permohonan banding Nomor 35/Pdt.G/2016/PN-
NG
Pms tanggal 19 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SALOMO SIMANJORANG, S.H., M.H, Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang
PE
menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 6 Oktober 2016; Membaca
surat
pemberitahuan
pernyataan
banding
Nomor
35/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat oleh Ishari, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, telah diberitahukan dengan Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
sempurna kepada Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi
bahwa Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat
dalam Rekonvensi telah menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
UT AR A
Pematang Siantar terhadap perkara a quo yang dimohonkan banding tersebut; Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tertanggal 31 Nopember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 06 Desember
2016,
dan
memori
banding tersebut
telah
dengan
sempurna
diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat dalam
ER A
Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, pada tanggal 06 Desember 2016 dengan Relas Penyerahan Memori Banding No. 35/Pdt.G/2016/PN.Pms;
AT
Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tertanggal 20 Desember
UM
2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 10 Januari 2017, dan kontra memori banding tersebut telah dengan
IS
sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, pada tanggal 12 Januari 2017
Membaca
Relaas
pemberitahuan
yang
TIN
35/Pdt.G/2015/PN.Pms
GG
dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding No. 35/Pdt.G/2016/PN.Pms;
dibuat
pemeriksaan
oleh
Ishari,
berkas
Jurusita
perkara
Pengganti
No. pada
Pengadilan Negeri Pematang Siantar, telah memberi kesempatan kepada
N
Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pada
ILA
tanggal 12 Januari 2017 dan kepada Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi
pada tanggal 16 Pebruari 2017 untuk
mempelajari berkas perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pms dalam tenggang waktu
AD
14 (empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar
NG
sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
PE
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat
dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi
telah diajukan dalam tenggang
waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat
dalam
Konvensi/Penggugat
dalam
Rekonvensi
dalam
memori
bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut: Dalam Konvensi Bahwa menurut Pasal 38 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang
UT AR A
-
Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan; -
Bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (vide pasal 39
ER A
ayat 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan) dan selanjutnya dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dijabarkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk
AT
perceraian adalah:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjuddi
UM
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah natu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-
IS
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah ataun karena hal lain diluar kemauannya;
GG
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
TIN
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakanterhadap pihak lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan
Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
ILA
f.
N
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, PEMBANDING tidak sependapat
AD
-
dengan putusan Hakim karena dalam alasan-alasan yang dapat dijadikan
NG
perceraian sesuai dengan undang-undang no. 1 tahun 1974 tidak menyebutkan perceraian dikarenakan utang-piutang; Bahwa
berdasarkan
keterangan
saksi TERBANDING
(Tergugat
dalam
konvensi; penggugat dalam rekonvensi); Saksi Herlina Turnip, Saksi Desti
PE
-
Rohmeni Sinaga, Saksi Nurida H Sinaga dan Saksi PEMBANDING (Penggugat dalam rekonvensi; tergugat dalam konvensi); Saksi Yustiani Uli Lubis bahwa setelah
menikah,
rumah
tangga
PEMBANDING
dan
TERBANDING
berlangsung dengan baik dan tidak ada masalah;
Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
-
Bahwa pihak keluarga dari TERBANDING (Penggugat dalam konvensi; tergugat dalam rekonvensi) tidak pernah sama sekali mengupayakan perdamaian sebagaimana didalilkan oleh TERBANDING (Penggugat dalam konvensi; tergugat dalam rekonvensi); Bahwa pertimbangan majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa
UT AR A
-
PEMBANDING (Penggugat dalam rekonvensi; tergugat dalam konvensi) dan TERBANDING (Penggugat dalam konvensi; tergugat dalam rekonvensi) tidak tinggal bersama tidak dapat dijadikan alasan dan persangkaan bahwa hubungan suami isteri antara PEMBANDING (Penggugat dalam rekonvensi;
tergugat
dalam
rekonvensi)
tidak
ER A
tergugat dalam konvensi) dan TERBANDING (Penggugat dalam konvensi; harmonis
karena
jelas
perginya
PEMBANDING dari rumah suaminya tanggal 31 Agustus 2015 bukan karena
AT
kemauannya sendiri melainkan karena diusir oleh TERBANDING Dalam Rekonvensi TERBANDING
(Penggugat
dalam
UM
Bahwa
konvensi;
tergugat
dalam
rekonvensi) setelah mengusir PEMBANDING (Penggugat dalam rekonvensi;
IS
tergugat dalam konvensi) dari rumah, telah dengan sengaja lalai memenuhi kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga sekaligus sebagai seorang
GG
ayah;
Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, sudah sewajarnyalah
TIN
Majelis Hakim Peradilan Tinggi yang terhormat memutuskan sebagai berikut: PRIMER
Menerima permohonan banding PEMBANDING diatas;
-
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri No:35/PDT.G/2016/PN.Pms, tanggal
N
-
-
ILA
06 Oktober 2016, serta membebaskan Pembanding dari segala tuntutan; Mengabulkan gugatan dalam rekonfensi tergugat dan menolak gugatan dalam
-
AD
konvensi penggugat/terbanding; Menyatakan agar biaya perkara dibayar oleh negara pada kedua tingkat;
NG
SUBSIDAIR
Jika hakim berpendapat lain mohonlah kiranya putusan yang seadil-adilnya
PE
(ex aequo et bono) ; Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula
Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan kontra memori banding, pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
1. Bahwa Pembanding menyebutkan tidak ada alasan perceraian karena utang piutang; Bahwa pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan bahwa salah satu unsur yang ditetapkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka disebutkan :
UT AR A
“ANTARA SUAMI ISTRI TERUS MENERUS TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN DAN TIDAK ADA HARAPAN AKAN HIDUP RUKUN LAGI DALAM RUMAH TANGGA”; Bahwa
memori
Banding
Pembanding
tersebut
haruslah
ditolak
dan
dikesampingkan, Pembanding harus menyadari bahwa dasar dari adanya
ER A
pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus adalah karena Pembanding menghabiskan seluruh uang dari orangtua Terbanding, bahkan Pembanding seharusnya malu karena Sertifikat Tanah dan Bukti Pemilik
AT
Kendaraan Bermotor (BPKB) milik orangtua Terbanding pun diagunkan oleh Pembanding serta uang usaha milik orangtua Terbanding pun dipergunakan
UM
oleh Pembanding tanpa alasan yang jelas kemana uang tersebut dipergunakan. Perbuatan Pembanding sudah cukup lama untuk ditoleran oleh Terbanding dan
IS
keluarga Terbanding. Dan permasalahan utang itulah yang menjadi alasan atau sebab dari terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
GG
2. Bahwa Pembanding juga menyebutkan bahwa setelah menikah tidak ada masalah dan kehidupan antara Pembanding dan Terbanding berlangsung
TIN
dengan baik;
Bahwa masalah setelah menikah tidak ada, tetapi setelah Pembanding ketahuan telah mengutang ke banyak pihak, bahkan sampai menghabiskan
N
uang mertua Pembanding, dan menipu keluarga bahkan Pembanding dengan
ILA
alasan yang tidak masuk akal maka permasalahan atau pertengkaran terjadi secara terus menerus, hingga antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak
AD
hidup satu rumah lagi. Karena uang tersebut tidak tahu dipergunakan Pembanding untuk keperluan apa, karena segalah kebutuhan Pembanding
NG
dipenuhi oleh mertua Pembanding, karena memang Pembanding sudah dipecat dari pekerjaannya dan Terbanding tidak mempunyai pekerjaan;
3. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding tidak pernah diupayakan untuk
PE
berdamai; Bahwa setelah ketahuan adanya utang Pembanding ke beberapa pihak maka keluarga Terbanding dan Pembanding sendiri telah duduk bersama secara kekeluargaan untuk membicarakan jalan penyelesaiannya, tetapi Pembanding tidak memberikan tanggapan sama sekali, bahkan keluarga Pembanding pun sudah dihubungi tetapi tidak mendapat tanggapan, dan bahkan keluarga Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
Pembanding sudah mendatangi keluarga Terbanding, dan tidak menemukan jalan penyelesaian; 4. Bahwa alasan tidak hidup bersama lagi tidak dapat dijadikan persangkaan bahwa hubungan suami istri antara Pembanding dan Terbanding tidak harmonis
UT AR A
lagi;
Bahwa Pembanding harus menyadari perbuatannya, sehingga Pembanding diceraikan oleh Terbanding, karena Terbanding sudah tidak mau lagi untuk hidup bersama dengan Pembanding, bahkan untuk bertemu saja Terbanding sudah tidak mau lagi. Berarti memang antara Pembanding dan Terbanding
ER A
sudah tidak dapat dipersatukan lagi sebagai suami istri, untuk tujuan hidup rukun sebagaimana tujuan dari perkawinan yang ditetapkan oleh undangundang;
AT
Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim sudah tepat dan benar, serta telah memenuhi syarat formil dari
UM
undang-undang, demikian juga syarat materiil dari undang-undang perkawinan, sehingga harus jelas dan tepat, bahkan permohonan Banding dari Pemohon
pengadilan tingkat pertama;
IS
Banding haruslah ditolak, serta tetap menguatkan putusan Majelis Hakim pada
GG
Bahwa berdasarkan uraian kontra memori banding tersebut di atas, maka Terbanding memohon Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk
sebagai berikut :
TIN
memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan mohon putusan
1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding seluruhnya;
N
2. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemohon Banding
ILA
untuk seluruhnya; 3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siantar No.35/Pdt.G/2016/PN-Pms;
AD
4. Menghukum Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
NG
Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan
meneliti dan mencermati berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 06 Oktober 2016,
PE
memori banding dan kontra memori banding maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya tidak memuat pertimbangan hukum secara lengkap dan seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian,
mengakibatkan
putusan
dianggap
tidak
cukup
pertimbangan
hukumnya atau onvoldoende gemotiveerd dan putusan tersebut bertentangan Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 Rbg dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4434 K/Sip /Pdt/1986 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2461 K/Sip/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972 menyatakan pengabulan
UT AR A
gugatan tanpa disertai dengan pertimbangan karena hakim tidak seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan, maka putusan harus dibatalkan;
Menimbang, bahwa oleh karena putusan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat
ER A
banding akan mengadili sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:
AT
I . DALAM KONVENSI :
Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding semula Penggugat dalam
UM
Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi selengkapnya adalah seperti terurai diatas; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
IS
petitum-petitum gugatan Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi sebagai berikut;
GG
Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang menuntut agar
TIN
Pengadilan mengabulkan gugatannya untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan dipertimbangkan;
N
Menimbang, bahwa tentang Petitum kedua gugatan Terbanding semula
ILA
Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi berdasarkan bukti P-1, tentang Surat Pemberkatan Pernikahan
antara Pembanding semula Tergugat
AD
dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan bukti P-2 tentang
NG
Kartu Keluarga atas nama Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan bukti P-3, tentang Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh
PE
kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Simalungun, yang menyatakan secara hukum sahnya
Perkawinan
antara
Terbanding
semula
Penggugat
dalam
Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah suami isteri yang sah tidak ada bantahan dalil perkawinan mereka dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan;
Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding
semula
Tergugat
dalam
Konvensi/Penggugat
UT AR A
antara
dalam
Rekonvensi dengan Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvesi telah terjadi ketidak harmonisan rumah tangga, disebabkan adanya hutang piutang yang sangat banyak tanpa sepengetahuan Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang disebabkan
(vide:
bukti
P-06,
P-07,
P-08)
yang
ER A
oleh Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menyebabkan
pertengkaran
dan
percekcokan yang terus menerus, mengakibatkan Terbanding semula Penggugat
AT
dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, tidak tinggal bersama lagi dalam
UM
satu rumah sejak Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pergi dan sampai saat ini Terbanding semula Penggugat dalam
IS
Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi tidak tinggal bersama lagi; Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan
GG
bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (vide: Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan
TIN
selanjutnya dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dijabarkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan
N
dasar untuk perceraian adalah:
ILA
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
AD
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
NG
kemauannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
PE
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
(bandingkan dengan : Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan alasan tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu dari alasan-alasan perceraian tersebut dapat dibuktikan maka perkawinan
UT AR A
dapat diputuskan karena perceraian;
Menimbang, bahwa apakah perkawinan Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi, tersebut harus diputuskan dengan perceraian berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan oleh Terbanding semula
ER A
Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, selanjutnya Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;
AT
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herlina Turnip, saksi Desti Rohmeni Sinaga, saksi Nurida H Sinaga, saksi yang dihadirkan Terbanding Penggugat
dalam
persidangan tersebut,
Konvensi/Tergugat
dalam
Rekonvensi
dimuka
UM
semula
dan keterangan saksi Yusnani Uli Lubis saksi yang
IS
dihadirkan oleh Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi bahwa setelah menikah, rumah tangga Pembanding semula Tergugat
ada
masalah
hingga
GG
dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi berlangsung dengan baik dan tidak akhirnya
Terbanding
semula
Penggugat
dalam
TIN
Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengetahui adanya pinjaman hutang piutang yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang begitu banyak kepada orang-orang, Bank BNI, Bank
N
Mandiri, Hypermart dan Pegadaian yang mengakibatkan setiap hari datang orang
ILA
yang berbeda-beda menagih hutang ke rumah Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi;
AD
Menimbang
bahwa
menurut
hemat
Majelis
Hakim
tingkat
banding
berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, dan dalam suasana
NG
kehidupan rumah tangga yang sedemikian rupa telah terjadi pertengkaran terus menerus akhirnya Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam
PE
Rekonvensi telah pergi meninggalkan Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat mempertahankan
dalam
Rekonvensi,
kerukunan/ikatan
dipandang
perkawinan
antara
sulit
untuk
Terbanding
dapat semula
Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dan Pembanding semula Tergugat perkawinan
dalam
Konvensi/Penggugat
tersebut
tetap
dalam
dipertahankan
Rekonvensi, dikhawatirkan
apabila akan
ikatan semakin
Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
memperburuk kehidupan rumah tangga antara Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi;
UT AR A
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dalam pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa petitum 3 gugatan Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan Terbanding semula Penggugat dalam
ER A
Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 2015 di hadapan pemuka agama Kristen dan telah dicatatkan di Kantor
AT
Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 12 Juli 2012 No. 1208-KW-12072012-
UM
0001, Putus karena Perceraian, maka petitum ke tiga ini dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 4
tentang tuntutan hak asuh
IS
terhadap anak yang bernama Sergio Bastian Saragih berada Pada Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dimana bahwa
GG
berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Pembanding semula Tergugat dalam
TIN
Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi, memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Sergio Bastian Saragih dan (vide: bukti P-03) Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;
N
Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-undang
ILA
perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menerangkan “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan
AD
orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” dan dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya pencabutan kekuasaan orang tua
NG
dari kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, dan sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan
PE
“Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan sianak yaitu ibu”, maka sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum dewasa atau masih dibawah umur dan keberadaannya saat sekarang ini bersama Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selaku ibunya, sehingga hak pengasuhan patut berada pada Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi bukan kepada Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, sehingga terhadap Petitum ke 4 (empat) dari Gugatan Terbanding
UT AR A
semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, haruslah ditolak; Menimbang bahwa terhadap petitum ke 5 (lima) yang memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar atau yang ditunjuknya memberikan Salinan Resmi Putusan dalam perkara ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mendaftarkan Putusan Perceraian Penggugat dan Tergugat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, tidak dapat dikabulkan karena
ER A
sudah tidak sesuai lagi dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:
AT
(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling Iambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan
UM
tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat
Kutipan Akta Perceraian.
IS
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan
GG
Sehingga petitum tersebut tidak dapat dikabulkan dan amar terhadap petitum
TIN
tersebut harus disesuaikan dengan Undang-undang tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding
N
semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dapat dikabulkan
ILA
untuk sebahagian;
II . DALAM REKONVENSI.
AD
Menimbang, bahwa gugatan
Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi
Pembanding semula Tergugat dalam adalah sebagaimana telah diuraikan
NG
diatas;
PE
Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding semula Tergugat
dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tentang biaya nafkah sebesar Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah), menurut Majelis Hakim tingkat banding oleh karena tidak disertai dengan bukti-bukti riil dan terperinci, maka gugatan sedemikian tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;
Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
Menimbang,
bahwa
dalam
gugatan
Pembanding
semula
Tergugat
Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi meminta agar hak asuh atas anak yang bernama Sergio Bastian Saragih berada pada Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat
dalam
Rekonvensi,
Majelis
tingkat
banding
UT AR A
mempertimbangkan sebagai berikut:
Hakim
Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-04 tentang kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-L-T-15072014-0145 atas nama Sergio Bastian Saragih, lahir pada tanggal 12 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, terbukti bahwa usia Sergio Bastian Saragih
ER A
masih dibawah umur 18 Tahun, sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menerangkan “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan
AT
orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” dan dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya pencabutan kekuasaan orang tua
UM
dari kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, dan sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan
IS
“Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan sianak yaitu
GG
ibu”, maka sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum dewasa atau masih dibawah umur dan keberadaannya saat
TIN
sekarang ini ada pada Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvesi selaku ibunya, sehingga hak pengasuhan patut berada pada Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvesi dapat
N
dikabulkan;
ILA
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konvensi dapat dikabulkan sebagian ;
AD
III . DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.
NG
Menimbang, bahwa kepada siapa pihak yang dihukum untuk membayar
biaya perkara dalam perkara aqou, Majelis Hakim tingkat banding akan
PE
mempertimbang kan sebagai berikut: Menimbang bahwa karena Gugatan Terbanding semula Penggugat dalam
Konvensi/Tergugat dalam Rekonvesi
dikabulkan
sebahagian, dan
gugatan
Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi juga dikabulkan sebagaian, maka kepada Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
yang besarnya
akan disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan kepada
Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara sebesar : nihil;
UT AR A
Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan amar putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang telah menjatuhkan putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 06 Oktober 2016 yang amarnya menyebutkan
kalimat mengabulkan gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi
sebagian namun tidak menutup kalimat menolak gugatan selebihnya;
ER A
Menimbang bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.797 K/Sip/1972 apabila Pengadilan dalam putusan hanya mengabulkan gugatan untuk sebagian saja, dalam amar putusan harus dicantumkan rumusan deklaratif:
AT
menolak gugatan selebihnya ;
UM
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pms tanggal 06 Oktober 2016 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding
IS
akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amarnya sebagaimana disebutkan
GG
dibawah ini;
Mengingat Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
TIN
tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
N
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
ILA
-
MENGADILI
Menerima Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula
-
AD
Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi; Membatalkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Pematang
Siantar
Nomor
NG
35/Pdt.G/2016/PN.Pms.tanggal 06 Oktober 2016 yang dimohonkan banding
PE
tersebut, dengan;
I.
MENGADILI SENDIRI
DALAM KONPENSI 1. Mengabulkan
gugatan
Terbanding
semula
Penggugat
dalam
Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk sebagian ; 2. Menyatakan Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam
Rekonvensi
dan
Pembanding
semula
Tergugat
dalam
Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah suami isteri yang sah Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Sirpang Sigodang Kabupaten Simalungun pada tanggal 10 November 2011 yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, dengan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil No. 1208-KW-
3. Menyatakan
perkawinan
UT AR A
12072012-0001 tanggal 12 Juli 2012; Terbanding
semula
Penggugat
dalam
Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, Putus Karena Perceraian
ER A
dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat
II.
AT
dalam Rekonvensi selebihnya ;
DALAM REKONPENSI Gugatan
Pembanding
semula
Tergugat
dalam
UM
1. Mengabulkan
Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebahagian;
Penggugat
dalam
Konvensi/Tergugat
semula
Tergugat
GG
Pembanding
IS
2. Menetapkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan Terbanding semula
dalam
dalam
Rekonvensi
Konvensi/Penggugat
dengan dalam
Rekonvensi nama : Sergio Bastian Saragih, berada pada pengasuhan semula
TIN
Pembanding
Tergugat
dalam
Konvensi/Penggugat
dalam
Rekonvensi sebagai ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa dan atau dapat menentukan sikapnya; Gugatan
Pembanding
semula
Tergugat
dalam
N
3. Menolak
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI
AD
III.
ILA
Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selebihnya;
Menghukum Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat
NG
dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima
PE
puluh ribu rupiah), sedangkan kepada Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara sebesar : nihil.
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS tanggal 06 APRIL
2017, oleh kami: CICUT
SUTIARSO sebagai Hakim Ketua Majelis, SABAR TARIGAN SIBERO, S.H., M.H. Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
dan BENAR KARO-KARO, S.H., M.H.,
masing-masing sebagai Hakim-Hakim
Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 Maret 2017 Nomor : 60/PDT/2017/PT.MDN, putusan tersebut
UT AR A
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 27 APRIL 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta H.T. BOYKE H.P.HUSNY, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Para Pihak maupun Kuasa Hukumnya.
Hakim Ketua,
ER A
Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
CICUT SUTIARSO.
UM
1. SABAR TARIGAN SIBERO. S.H., M.H.
AT
ttd.
ttd.
GG
IS
2. BENAR KARO-KARO, S.H., M.H.
TIN
Panitera Pengganti,
ttd.
ILA
N
H.T. BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H
Perincian Biaya :
Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
PE
NG
AD
1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah
Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT.MDN.
