PENDAHULUAN
BAB I
A. LATAR BELAKANG Pemberdayaan
kesehatan
perempuan
dan
anak
serta
pemberdayaan
masyarakat nagari merupakan dasar yang penting dalam perkembangan pembangunan masyarakat. Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga-Lembaga Nagari, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana lebih diarahkan dalam peningkatan kualitas masyarakat yang akan berkontribusi positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015. Namun mewujudkan tujuan tersebut tidak mudah, karena dipengaruhi oleh multifaktor. Salah satunya faktor kebijakan dan penyusunan perencanaan oleh pemerintah daerah. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangnan Nasional mengamanatkan tentang perlunya Perencanaan Strategis (Renstra) di tingkat unit kerja dalam mendukung perencanaan daerah. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang bersifat sistematis dan indikatif yang memuat program-program
pembangunan
pembangunan. Dengan
dan
upaya
pemberdayaan
masyarakat
dalam
pelaksanaan otonomi daerah ini Pemerintah Daerah dituntut
mampu untuk menyusun program pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan tata laksana, keuangan serta memberi pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah yang tepat, sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan daerah serta sesuai dengan Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Sistem desentralistik semakin mendorong Badan Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga-Lembaga Nagari, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPML2NPPKB)
Kabupaten
Dharmasraya
sebagai
penyusun
kebijakan
dan
perencanaan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah sesuai dengan kewenangannya, BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya dituntut menyelenggarakan otonomi daerah secara terencana dan terukur, melalui perencanaan strategis. Renstra BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya merupakan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan permasalahan yang cenderung berkembang dan semakin komplek. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato tentang Pembangunan Nasional Dalam Perspektif Daerah di depan Sidang Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Rabu (19/8), juga menyatakan penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah RENSTRA BPML2NPPKB KABUPATEN DHARMASRAYA
1
menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam upaya meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar programprogram dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, penyusunan Renstra BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya mengacu pada peraturan perundanganundangan yang berlaku. Penyusunan program atau urusan wajib BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu urusan pemberdayaan masyarakat, perberdayaan perempuan, keluarga berencana dan pemerintahan desa/nagari. Dalam
rangka
menyesuaikan
dan
mewujudkan
penyelenggaraan
dan
pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga-Lembaga Nagari, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang terarah, efektif, dan efisien serta berdaya saing, maka dipandang perlu menyusun Renstra BPML2NPPKB Tahun 2011-2015.
B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Renstra BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya tahun 2011–2015 adalah : 1. Sebagai
landasan
operasional
untuk
menggerakan
seluruh
sumber
daya
BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya, Sehingga seluruh unsur dapat dimanfaatkan secara optimal melalui keterpaduan program; 2. Dapat memberikan arah jangka panjang yang dituju dalam pelaksanaan tugas sehingga sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Dharmasraya; 3. Menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan dalam merealisasikan rencana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya sehingga pencapaiannya dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif; 4. Menyediakan
suatu
acuan
resmi
bagi
aparatur
BPML2NPPKB
Kabupaten
Dharmasraya dalam menentukan prioritas program lima tahunan dan kegiatan tahunan serta menyediakan indikator- indikator yang dijadikan tolak ukur dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. 5. Teridentifikasi kekuatan
dan
kelemahan sehingga
BPML2NPPKB
Kabupaten
Dharmasraya mampu melaksanakan tugas secara efisien dan efektif. 6. Memudahkan seluruh jajaran aparatur BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya untuk memahami dan memulai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam jangka waktu (5) lima tahun. 7. Memudahkan seluruh jajaran aparatur BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya dalam mencapai tujuan, disamping juga bertujuan untuk menumbuhkan komitmen aparatur dengan cara menyusun program kegiatan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan. RENSTRA BPML2NPPKB KABUPATEN DHARMASRAYA
2
8. Untuk
mengimplementasikan
Dharmasraya
dengan
tugas
tujuan
dan
pokok
dan
sasaran fungsi
Pemerintah
Kabupaten
BPML2NPPKB
Kabupaten
Dharmasraya. 9. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya tahun 2011-2015 adalah : 1. Menyediakan acuan resmi bagi penyusunan
Rencana Kerja
BPML2NPPKB
pembangunan
BPML2NPPKB
Kabupaten Dharmasraya. 2. Terciptanya
integrasi,
sinkronisasi
dan
sinergi
Kabupaten Dharmasraya baik antar pusat dan daerah, antar daerah Kabupaten/Kota, antar waktu maupun antar fungsi . 3. Terjadinya keterkaitan dan konsistensi antar perencana, penyelenggara, pelaksana dan pengawasan. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
C. LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Renja BP2TPBJ Kabupaten Dharmasraya adalah : 1. Landasan Idil
: Pancasila
2. Landasan Konstitusional
: Undang – Undang Dasar RI 1945
3. Landasan operasional
:
a. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, b. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tahun 2003, Tentang Pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050/2020/SJ, Tanggal 11 Agustus 2005, Tentang Petunjuk penyusunan dokumen RPJP daerah dan RPJM daerah Kab / Kota. d. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya.
RENSTRA BPML2NPPKB KABUPATEN DHARMASRAYA
3
D. HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Renstra SKPD merupakan kerangka acuan dalam melaksanakan tugas Pokok dan fungsi, dimana dengan adanya Rencana Strategis ini pelayanan dan pembinaan dapat dilakukan secara terarah dan terkendali serta senantiasa bergerak secara okomodatif. Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk mengembangkan arah dan pedoman terhadap pelaksanan tugas pokok dan fungsi serta perubahan- perubahan khusus yang terjadi dengan adanya otonomi daerah dan dapat teridentifikasinya kekuatan serta kelemahan.
Tujuannya
agar
BPML2NPPKB
Kabupaten
Dharmasraya
mampu
menjalankan tugas secara efisien dan efektif, disamping itu juga diharapkan arahan jangka panjang yang dituju dalam pelaksanan tugas sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Dharmasraya. Renstra BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya dari satu sisi merupakan keturunan/penjabaran lebih lanjut dari renstra Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan dari sisi lain merupakan dokumen induk perencanaan bagi BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun rencana kerja tahunan maupun rencana kerja seksi pada lingkup kerjanya. Renstra BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya ini berisikan program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang waktu 5 (lima) tahun kedepan. Program–program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan
ditetapkan
dalam
Renstra
BPML2NPPKB
Kabupaten
Dharmasraya.
Tercapainya sasaran BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Dengan tercapainya sasaran BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah kabupaten Dharmasraya.
E. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana strategis BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Hukum D. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya E. Sistematika Penulisan
BAB II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI A. Struktur Organisasi B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan RENSTRA BPML2NPPKB KABUPATEN DHARMASRAYA
4
C. Tugas dan Fungsi D. Analisis Lingkungan Strategis E. Isu Strategis BAB III. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH A. Kondisi Umum Daerah Masa Kini B. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan BAB IV. VISI, MISI ,TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Pernyataan Visi B. Pernyataan Misi C. Tujuan D. Sasaran E. Strategi F. Kebijakan BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN A. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya B. Program dan Kegiatan Lintas BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya C. Program dan Kegiatan Kewilayahan BAB VI. PENUTUP
RENSTRA BPML2NPPKB KABUPATEN DHARMASRAYA
5
BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
A. STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya. BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Badan dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang, yaitu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kepala Bidang Lembaga-Lembaga Nagari. Disamping itu, dalam tugas keseketariatan, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Umum dan Anggaran, serta Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program. Berikut adalah struktur organisasi BPL2NPPKB Kab. Dharmasraya:
KEPALA BADAN KEL. JAB. FUNGSIONAL
SEKRETARIAT SUB. BAG. UMUM & KEPEGAWAIAN
SUB. BAG. UMUM & ANGGARAN
SUB. BAG. PERENC & PROGRAM
BID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUB. BID. PEMBERD. SDM, EKO, MASY PENERAPAN, TTG
SUB. BID. PEMBERD. KELEMB & PARTISIPASI MASY
SUB. BID. KELEMBAGAAN PEREMPUAN
SUB. BID. KELEMB. & PERLIND. HAK PEREMP. & ANAK
SUB. BID. PENGEND. KB & KES. REPRODUKSI
SUB. BID. KEL. SEJAHTERA & PEMBERDY KEL.
BID. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
BID. KELUARGA BERENCANA
BID. LEMBAGALEMBAGA NAGARI SUB. BID. PEMBINAAN PERANGKAT & KN
SUB. BID. PENGEND & PENGAWASAN KONEKS & AN
UPT KECAMATAN
RENSTRA BPML2NPPKB KABUPATEN DHARMASRAYA
6
B. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN Susunan Kepegawaian Badan Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga-Lembaga Nagari dan Keluarga Berencana (BPML2NPPKB) Kabupaten Dharmasraya dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkap pendidikan dan eselon. 1. Menurut golongan kepangkatan, Pegawai BPML2NPPKB Kab. Dharmasraya dapat dikelompokkan menjadi : -
Golongan IV sebanyak
3 Orang
-
Golongan III sebanyak
19 orang
-
Golongan II
12 orang
-
Honor Daerah sebanyak
sebanyak
3 orang
2. Menurut tingkat pendidikan, Pegawai BPML2NPPKB Kab. Dharmasraya dapat dikelompokkan menjadi : -
Pasca Sarjana sebanyak
2 orang
-
Sarjana sebanyak
12 orang
-
Diploma 3 sebanyak
7 orang
-
Diploma 1 sebanyak
1 orang
-
SLTA sebanyak
15 orang
3. Menurut eselon, pegawai BPML2NPPKB Kab. Dharmasraya dapat dikelompokkan menjadi : -
Eselon II sebanyaK
1 orang
-
Eselon III sebanyak
5 orang
-
Eselon IV sebanyak
9 orang
-
Non eselon/staf sebanyak
22 orang
Dari alokasi jumlah tersedianya pegawai BPML2NPPKB Kab. Dharmasraya dapat dikatakan telah mencukupi untuk melaksanakan tugasnya. 2. Perlengkapan dan Perlatan Kantor.
Ketersediaan Perlengakapan dan Peralatan BPML2NPPKB Kab. Dharmasraya sangat terbatas sekali, seperti terlihat pada Tabel di bawah No
NAMA BARANG
JUMLAH (UNIT)
ASAL PEROLEHAN
KONDISI
1.
Kendaraan Roda 4
3
Bag. Umum Setda, Pengadaan
Baik
2.
Sepeda motor
27
Pengadaan
Baik
2.
Komputer PC
8
Pengadaan
1 rusak
3.
Laptop
3
Pengadaan
Baik
RENSTRA BPML2NPPKB KABUPATEN DHARMASRAYA
KET
7 Unit PLKB, 11 Unit PJOK, 9 Unit pada INSTANSI
7
4.
Printer
10
Pengadaan
3 rusak berat,
5.
Mesin Tik
2
Pengadaan
Baik
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya, tugas pokok dari BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat, lembaga-lembaga nagari, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, maka BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya mempunyai fungsi: 1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat, LembagaLembaga Nagari, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga-Lembaga Nagari, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat, LembagaLembaga Nagari, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. D. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS Penilaian terhadap kondisi organisasi BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya dan lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisisi SWOT dengan melibatkan seluruh stakeholders melalui diskusi dua arah. Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (strengths and weaknesses) dan kondisi eksternal (Opportunities and threats) yang melekat pada BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Analisis Lingkungan Internal 1.1. Kekuatan ( Strengths ) a. Tersedianya anggaran (biaya) dalam APBD; b. Tersedianya aparatur (staf) dengan semangat yang tinggi; c. Tersedianya dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, baik dari segi anggaran maupun program; d. Dengan perubahan sistem secara otomatis akan memacu aparatur untuk meningkatkan kemampuan teknisnya; e. Tersedianya Program Kerja; f. Tersedianya uraian tugas masing-masing pemegang jabatan struktural maupun non struktural; g. Disiplin dan komitmen dalam pelaksanaan tugas; RENSTRA BPML2NPPKB KABUPATEN DHARMASRAYA
8
h. Adanya dukungan masyarakat dalam hal ini Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Kabupaten
Dharmasraya
menyangkut
penataan
kelembagaan, peningkatan SDM maupun sarana dan fasilitas terhadap BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya. 1.2. Kelemahan ( Weaknesses ) a. Kurangnya kemampuan teknis yang dimiliki staf BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya; b. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kinerja BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya; c. Sistem pelayanan pelayanan masyarakat belum berjalan secara optimal; d. Fasilitas komputer dan ruangan yang kurang memadai; e. Dukungan dana yang belum memadai untuk penyiapan dan peningkatan sarana dan prasarana; f. Masih rendahnya disiplin pegawai; g. Kurangnya dukungan dan kerjasama dari instansi terkait. 2. Analisis Lingkungan Eksternal 2.1. Kesempatan ( opportunities ) a. Banyaknya program pemerintah pusat yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung program pada BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya; b. Adanya kebijakan pemerintah guna meningkatkan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga-Lembaga Nagari, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; c. Meningkatnya perhatian masyarakat terhadap di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga-Lembaga Nagari, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; d. Dengan program di bidang di bidang Pemberdayaan Masyarakat, LembagaLembaga Nagari, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana akan menimbulkan efek positif pada kesejahteraan masyarakat; e. Tersedinya lahan-lahan produktif pada sektor pertanian dan perkebunan yang berimplikasi pada tingkat ekonomi masyarakat; 2.2. Ancaman ( Threats ) a. Kurangnya pemahaman masyarakat di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga-Lembaga Nagari, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; b. Adanya keyakinan dan pola pikir masyarakat yang mempengaruhi pelaksanaan tugas di bidang di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga-Lembaga Nagari, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
RENSTRA BPML2NPPKB KABUPATEN DHARMASRAYA
9
c. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga-Lembaga Nagari, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sehingga akan menimbulkan mispersepsi antara Pemda dengan masyarakat; d. Konsentrasi/penyebaran masyarakat yang tidak merata; e. Beberapa daerah yang rawan bencana alam; Dengan mempergunakan analisa SWOT maka antara faktor internal dan eksternal diadakan interaksi faktor. Hasil interaksi faktor adalah berupa 4 strategi yaitu strategi SO, strategi ST, strategi WO dan strategi WT. 3. Faktor – faktor Penentu Keberhasilan a. Adanya motifasi yang tinggi dari staf BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan tetap berupaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme; b. Adanya sistim pelayanan yang terus dikembangkan dan diperbaiki; c. Adanya sosialisasi yang dilaksanakan secara terus menerus; d. Adanya stabilitas keamanan dan peningkatan kecerdasan masyarakat yang mendukung program Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga-Lembaga Nagari, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; e. Adanya koordinasi yang baik antar Instansi terkait f. Adanya dukungan dari masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga-Lembaga Nagari, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
E. ISU STRATEGIS Secara umum masih dirasakan belum optimalnya efektifitas dari pelaksanaan program
di
bidang
Pemberdayaan
Masyarakat,
Lembaga-Lembaga
Nagari,
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
RENSTRA BPML2NPPKB KABUPATEN DHARMASRAYA
10
BAB III
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
A. KONDISI UMUM DAERAH MASA KINI Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu dari 3 kabupaten baru hasil pemekaran di Sumatera Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003. Kabupaten ini lahir dari pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang terdiri dari 11 kecamatan dengan luas 2.961, 13 Km atau 296.113 Ha. Dengan kondisi geografis sebahagian dataran dengan konsentrasi penduduk yang tidak merata, mata pencaharian penduduk tersebar adalah sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi objektif bidang-bidang tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut: No 1 Penduduk
Aspek/Komponen
Jumlah
Keterangan
173.375
Jiwa
2
Penduduk Usia Produktif
78.018
Orang
3
Kepala Keluarga
38.659
KK
4
Keluaraga Miskin
84.421
KK
5
Penyandang Cacat/terlantar
1.512
Jiwa
6
Panti Asuhan
6
Panti
7
Sarana Rehabilitasi Sosial
-
Unit
8
Nagari
52
Nagari
9
Jorong
260
Jorong
10
Organisasi lembaga Ekonomi Masyarakat
22
Unit
12
21
Nagari
13
Kelompok /Organisasi Musy Pembangunan Nag Penduduk Buta Huruf
9673
Orang
14
Keluarga Prasejahtera
4996
KK
15
Keluarga Sejahtera I
2.204
KK
16
Keluarga Sejahtera II
18.319
KK
17
Keluarga Sejahtera III
10.652
KK
18
Keluarga Sejahtera III Plus
3.994
KK
19
Pasangan Usia Subur
33.558
Orang
20
PPM PB peserta KB baru
4.820
Peserta
21
PPM PA peserta KB Aktif
24.239
Peserta
22
Institusi Masyarakat Pedesaan 109 321 21 189 10
Orang Orang Orang Kelompok Kelompok
PPKBD Sub. PPKBD PPKBN Kelompok KB/KR Kelompok UPPKS RENSTRA BPML2NPPKB KABUPATEN DHARMASRAYA
11
23 24 25
BKB BKR BKL Klinik KB Pemerintah Klinik KB Pembantu Klinik KB Swasta
20 8 4 14 22 3
Kelompok Kelompok Kelompok Unit Unit Unit
B. KONDISI YANG DIINGINKAN DAN PROYEKSI MASA DEPAN Berdasarkan data yang telah ditampilkan tersebut, maka kondisi yang diinginkan adalah: 1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat; 2. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; 3. Meratanya pemahaman masyarakat tentang Keluarga Berencana, terutama bagi masyarakat miskin; 4. Adanya data base yang repsentatif tentang jumlah keluarga miskin dan penyandang masalah masyarakat; 5. Tertatanya lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat; 6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 7. Peningkatan kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintahan nagari Dengan kondisi ini, maka proyeksi masa depan dari BPML2NPPKB adalah meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
RENSTRA BPML2NPPKB KABUPATEN DHARMASRAYA
12
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB IV
A. VISI Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas pembangunan masyarakat, dimana BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan tersebut. BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya sebagai pelaksana dalam urusan wajib Pemeritah
di daerah dituntut memberikan pelayanan
dalam
bidang
Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga-Lembaga Nagari, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana , yang meliputi : “Bidang Pemberdayaan Masyarakat “ dengan program utamanya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan program peningkatan peran perempuan di Pedesaan. “Bidang Lembaga-Lembaga Nagari “ dengan program utamanya Pengelolaan Keuangan Nagari dan Evaluasi Pelaksanaan APB-Nagari, Pembinaan Penguatan Pemerintahan Nagari serta Integrasi dan Singkronisasi Kegiatan Pembangunan SKPD, dan Fasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Nagari. “Bidang Pemberdayaan Perempuan
“ menyelenggarakan program Keserasian
Kebijakan peningkatan Kualitas anak dan Perempuan, Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak. “ Bidang Keluarga Berencana “ memberikan pelayanan dalam keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, program pelayanan kontrasepsi , pelayanan Koseling KB, Pembinaan
peran
serta
masyarakat
Pengembangan pusat Imformasi
dalam
pelayanan
KB/KR
yang
mandiri,
dan Koseling KRR, Peningkatan Penanggulangan
Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS, Promosi Kesehatan Ibu dan Aanak melalui kelompok Kegiatan Masyarakat, pengembangan bahan Imformasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak , penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga dan pengembangan model operasional BKB-Posyandu PADU. Untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan dari urusan wajib tersebut, maka Visi dalam pelayanannya BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya adalah : “Mewujudkan Masyarakat Dharmasraya yang Sejahtera,” Dari rumusan
diatas terdapat substansi sasaran yang perlu dijabarkan oleh Jajaran
Dinas Sos PM dan KB terutama pelaksana teknis di lapangan, yaitu : 1. Masyarakat Dharmasraya RENSTRA BPML2NPPKB KABUPATEN DHARMASRAYA
13
a. Semua lapisan sosial masyarakat yang berada dalam Kabupaten Dharmasraya b. Orang
atau
sekelompok
masyarakat
yang
berdomisili
di
Kabupaten
Dharmasraya. 2. Sejahtera a.
Memiliki Ekonomi yang layak
b.
Masyarakat Yang memiliki etika, beradab, beradat
c.
Masyarakat yang Mandiri
d.
Masyarakat yang berbudaya.
e.
Masyarakat relegius yang bertaqwa kepada Allah SWT.
Perwujudan dari Visi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Berkurangnya angka kemiskinan dari semua sektor. 2. Berkurang jumlah angka kematian ibu hamil dalam melahirkan. 3. Meningkat sistem pelayanan sosial bagi masyarakat penyandang masalah sosial 4. Bertambahnya masyarakat mandiri dan berprestasi baik secara kelompok maupun perorangan, dalam pembangunan di kenagarian. 5. Meningkatnya peran serata kaum ibu (Perempuan) dalam pembangunan 6. Terbebasnya keterisolasian Jorong dan Kenagarian di Kabupaten Dharamasraya. 7. Bertambahnya jumlah masyarakat memiliki keterampilan dan kemapuan manajerial dalam perencanaan sistem pembangunan Partisipatif. B. MISI Untuk mewujudkan Visi diatas maka disusun pula Misi BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya yang terdiri dari : 1.
Memberikan Pelayanan yang prima dalam urusan wajib
Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat, Pemberdayaan Parempuan dan Keluarga Berencana . 2.
Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan berbagai lembaga SKPD terkait baik secara Vertikal( Propinsi dan Pusat ), maupun horizontal antara lembaga SKPD yang terdapat dalam Kabupaten Dharmasraya. Kedua misi tersebut dilaksanakan secara simultan dan sinergi dengan penekanan
yang berbeda pada setiap bidang yang ada. Untuk Bidang Pemberdayaan Perempuan lebih menitik beratkan pada pengarusutamaan gender, bidang KB lebih menekan pada efektifitas pelayan KB pada keluaraga miskin, Bidang Lembaga-Lembaga Nagari lebih menekan pada penataan dan pemberdayaan nagari terhadap pembangunan, sementara itu bidang Pemberdayaan Masyarakat lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat pada kantong kemiskinan, agar masyarakat dapat mandiri sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan yang ada.
RENSTRA BPML2NPPKB KABUPATEN DHARMASRAYA
14
C. TUJUAN Agar Visi dan Misi dapat dilaksanakan secara terorganisasi dan terencana, maka perlu ada jalur kerja yang jelas dan terprogram yang akan dilaksanakan, yakni dengan adanya penetapan tujuan sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas anak dan Perempuan 2. Memperkuat Kelembagaan pengarusutamaan gender 3. Mengembangkan Pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 4. Meningkatkan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan 5. Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 6. Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. 7. Melaksanakan program Keluarga berencana secara efisien dan efektif 8. Meningkatkan pengetahun remaja, tentang kesehatan refroduksi. 9. Melaksanakan pelayanan kontrasepsi 10. Melaksanakan program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 11. Melakukan kegiatan promosi tentang kesehatan ibu, bayi dan anak melalui lembaga atau kelompok masyarakat. 12. Membentuk dan mengembangkan pusat pelayanan imformasi dan konseling KRR. 13. Memberikan penyuluhan untuk penanggulangan bahaya Narkoba, PMS, HIV dan AIDS. 14. Meningkatakan Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masyalah Kesejahteraan Sosial. 15. Menberikan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 16. Melaksanakan pembinaan terhadap anak terlantar 17. Melaksanakan pembinaan terhadap penyandang cacat dan tarauma. 18. Melaksanakan Pembinaan Panti asuhan dan jompo. 19. Melaksanaan pembinaan terhadap Penyandang Penyakit Sosial. 20. Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejateraan Sosial. 21. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Nagari 22. Mengembangkan lembaga-lembaga ekonomi pedesaan 23. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan 24. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. 25. Meningkatkan Peran Perempuan di Nagari dan Jorong. 26. Pengelolaan Keuangan Nagari dan Evaluasi Pelaksanaan APB-Nagari 27. Pembinaan Penguatan PemerintahanNagari serta Integrasi dan Singkronisasi Kegiatan Pembangunan SKPD 28. Fasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Nagari
RENSTRA BPML2NPPKB KABUPATEN DHARMASRAYA
15
D. SASARAN Penetapan sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis instansi pemerintah, sehingga tergambar tindakan – tindakan yang perlu dilakukan untuk pencapaian tujuan. Sasaran yang ingin dicapai oleh BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut 1. Meningkatnya kualitas anak dan Perempuan 2. Terbentuknya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender 3. Tersedianya Pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 4. Meningkatnya Kualitas hidup dan perlindungan perempuan 5. Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 6. Terjadinya peningkatan penguatan
kelembagaan pengarusutamaan gender dan
anak. 7. Terlaksananya program Keluarga Berencana secara efisien dan efektif 8. Meningkatnya pengetahun remaja, tentang kesehatan refroduksi. 9. Terlaksananya pelayanan kontrasepsi secara merata 10. Terlaksananya program
pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan
KB/KR yang mandiri 11. Terbentuknya kelompok / lembaga masyarakat untuk mempromosikan
tentang
kesehatan ibu, bayi dan anak. 12. Termbentuknya
dan berkembangnya pusat pelayanan imformasi dan konseling
KRR. 13. Terlaknanya penyuluhan penanggulangan bahaya Narkoba, PMS, HIV dan AIDS. 14. Meningkatanya Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masyalah Kesejahteraan Sosial. 15. Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 16. Terlaksananya pembinaan terhadap anak terlantar 17. Terlaksananya pembinaan terhadap penyandang cacat dan tarauma. 18. Terlaksananya Pembinaan Panti asuhan dan jompo. 19. Terlaksananya pembinaan terhadap Penyandang Penyakit Sosial. 20. Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejateraan Sosial. 21. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Nagari 22. Berkembangnya lembaga-lembaga ekonomi Nagari 23. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan 24. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari. 25. Meningkatnya Peran Perempuan di Nagari dan Jorong. 26. Terkelolanya Keuangan Nagari dan Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan APB-Nagari 27. Pembinaan Penguatan PemerintahanNagari serta Integrasi dan Singkronisasi Kegiatan Pembangunan SKPD 28. Fasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Nagari RENSTRA BPML2NPPKB KABUPATEN DHARMASRAYA
16
E. STRATEGI Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka strategi dari BPML2NPPKB adalah: 1. Peningkatan jumlah lembaga – lembaga sosial dan ekonomi yang mandiri 2. Penambahan sarana prasarana melalui program pengembangan kecamatan dan program nasional pemberdayaan masyarakat 3. Pemanfaatan lembaga-lembaga yang terdapat di kenagarian guna pengkatan SDM aparatur kenagarian. 4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan 5. Mengupayakan imformasi kesegala lapisan masyarakat tentang keluarga berencana 6. Melakukan pelatihan guna peningkatan kemapuan manajerial Aparatur kenagarian 7. Melakukan pendekatan agar lokasi program sektoral (APBN atau APBD I) dapat ditempatkan di kabupaten Dharmasraya . F. KEBIJAKAN Arah kebijakan BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya untuk menjawab segala tantangan dan perubahan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan dalam subbab terdahulu, perlu ditetapkan kebijakan yang dipandang relevan sebagai berikut : 1. Memberdayakan Lembaga-lembaga Sosial masyarakat yang telah ada, agar dapat berperan dalam pembangunan; 2. Mengupayakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berbasis Nagari; 3. Mengoptimal Sumber-sumber pembiayaan yang telah ada baik APBD maupun dana Subsidi lainya; 4. Meningkatkan Motivasi masyarakat dalam pembangunan Partisipatif; 5. Melaksanakan Kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam pembangunan; 6. Melakukan Koordinasi antar Lembaga SKPD yang terdapat dalam Kab. Dharmasraya; 7. Mengoptimalisasikan peran dan fungsi lemabaga-lembaga Masyarakat Nagari;
RENSTRA BPML2NPPKB KABUPATEN DHARMASRAYA
17
BAB V
A. Program
dan
Kegiatan
PROGRAM & KEGIATAN
Lokalitas
Kewenangan
BPML2NPPKB
Kabupaten
Dharmasraya Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya, guna mencapai sasaran tertentu. Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program yang merupakan program dan kegiatan lokalitas kewenangan BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut ; 1. Meningkakan kualitas anak dan Perempuan 2. Memperkuat Kelembagaan pengarusutamaan gender 3. Meningkatkan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan 4. Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 5. Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. 6. Melaksanakan program Keluarga berencana secara efisien dan efektif 7. Meningkatkan pengetahun remaja, tentang kesehatan refroduksi. 8. Melaksanakan pelayanan kontrasepsi 9. Melaksanakan program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 10. Melakukan kegiatan promosi tentang kesehatan ibu, bayi dan anak melalui lembaga atau kelompok masyarakat. 11. Membentuk dan mengembangkan pusat pelayanan imformasi dan konseling KRR. 12. Memberikan penyuluhan untuk penanggulangan bahaya Narkoba, PMS, HIV dan AIDS. 13. Meningkatakan Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masyalah Kesejahteraan Sosial. 14. Menberikan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 15. Melaksanakan pembinaan terhadap anak terlantar 16. Melaksanakan pembinaan terhadap penyandang cacat dan tarauma. 17. Melaksanakan Pembinaan Panti asuhan dan jompo. 18. Melaksanaan pembinaan terhadap Penyandang Penyakit Sosial. 19. Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejateraan Sosial. 20. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Nagari 21. Mengembangkan lembaga-lembaga ekonomi pedesaan 22. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan RENSTRA BPML2NPPKB KABUPATEN DHARMASRAYA
18
23. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. 24. Meningkatkan Peran Perempuan di Nagari dan Jorong. Untuk mengoperasionalkan program – program yang sudah dibuat dengan baik perlu adanya kegiatan pelaksanaan sebagai berikut : 1.
Program peningkatan kualitas anak dan Perempuan, dengan kegiatan: a. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan tehnologi. b. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik. c. Pelaksanaan
sosialisasi
yang
terkait
dengan
kesetaraan
gender,
pemberdayaan perempuan dan perlingaan anak 2.
Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender. a. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan b. Fasilitasi Pengembangan Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan c. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak.
3.
Program peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan a. Pelaksanaan kebjakan perlindungan perempuan di pedesaan. b. Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan c. Sosialisasi dan advokasi kebijakan pengahapusan buta aksara perempuan
4.
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan a. Kegiatan pembinaan organisasi Perempuan b. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran c. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera. d. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha. e. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dibidang tindak kekerasan.
5.
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. a. Worshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan b. Pemberdayaan lembaga berbasis Gender
6.
Program Pelayanan Keluarga berencana. a. Penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi kelurga Miskin. b. Pelayanan KIE. c. Peningkatan perlindungan Hak reproduksi individu. d. Pembinaan Keluraga berencana
7.
Program peningkatan pengetahun remaja, tentang kesehatan refroduksi. a. Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR) b. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat.
RENSTRA BPML2NPPKB KABUPATEN DHARMASRAYA
19
8.
Program pelayanan kontrasepsi a. Pelayanan konseling KB b. Pelayanan pemasangan alat kontrasepsi KB c. Pengadaan alat kontrasepsi d. Pelayanan KB medis operasi.
9.
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayananKB/KR yang mandir a. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB b. Pembentukan kelompok koordinasi pelayanan KB
10. Program promosi tentang kesehatan ibu, bayi dan anak melalui lembaga atau kelompok masyarakat. a. Penyuluhan kesehatan ibu dan bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarkat b. Pembentukan kelompok BKB 11. Program pengembangan pusat pelayanan imformasi dan konseling KRR. a. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR. b. Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah. 12. Program Peningkat penanggulangan bahaya Narkoba, PMS, HIV dan AIDS. a. Penyuluhan penanggulan Narkoba dan Zat Aditif lainnya. b. Penyuluhan bagi masyarakat desa tentang bahaya PMS, HIV dan AIDS. 13. Program peningkatan Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masyalah Kesejahteraan Sosial. a. Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS lainya. b. Peningkatan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin. c. Pengadaan sarana dan prasarana pendudkung bagi kelurga miskin d. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin. e. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah Sosial. 14. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial a. Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia. b. Pelayanan
dan
perlindungan
sosial,
hukum
bagi
korban
eksploitasi,
perdagangan perempuan dan anak. c. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) d. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal. e. Pelayanan psychologi bagi PMKS di tauma centre termasuk korban bencana. f. Pembentukan pusat imformasi penyandang cacat dan trauma centre. RENSTRA BPML2NPPKB KABUPATEN DHARMASRAYA
20
g. Peningkatan kualitas pelayanan sarana, prasarana rehabiltasi kesejahteraan sosial bagi PMKS. h. Penyusunan kebjakan pelayanan dan rehabiltasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. i.
Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya – upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesejangan.
15. Program pembinaan terhadap anak terlantar a. Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar b. Pelatihan keterampilan dan praktek kerja bagi anak terlantar c. Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar. d. Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar e. Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar. 16. Program pembinaan terhadap penyandang cacat dan tarauma. a. Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan. b. Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma. c. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma. d. Pendayaan gunaan para penyandang cacat dan eks trauma. e. Peningkatan tenaga pelatih dan pendidik. 17. Program Pembinaan Panti asuhan dan jompo. a. Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan dan jumpo. b. Rehabilitasi sedang dan berat bangunan panti asuhan dan jumpo. c. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jumpo. d. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jumpo. e. Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik. 18. Program pembinaan terhadap Penyandang Penyakit Sosial. a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial. b. Pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial. c. Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial. d. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 19. Program peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejateraan Sosial. a. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha b. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat. c. Peningkatan SDM kesejahteraan sosial masyarakat
RENSTRA BPML2NPPKB KABUPATEN DHARMASRAYA
21
20. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat Nagari a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga tehnis dan masyarakat. c. Penyelenggaran diseminasi imformasi bagai masyarakat desa d. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan e. Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari (SPMN) 21. Program pengembangan lembaga-lembaga ekonomi pedesaan a. Pelatihan Keterampilan usaha budi daya tanam b. Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik Nagari c. Pelatihan keterampilan usaha industri kerajinan d. Pelatihan keterampilan usaha pertanian dan perternakan e. Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di Nagari f. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di kenagarian. 22. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan a. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa b. Pelaksanaan musyawarah pembangunan Nagari c. Pemberian stimulan pembangunan desa 23. Progran peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. a. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengembangan kaswasan perdesaan. b. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keungan desa. c. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa. 24. Program peningkatan Peran Perempuan di Nagari dan Jorong. a. Pelataihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif. b. Pembinaan usaha ekonomi masyarakat simpan pinjam perempuan di kenagarian
RENSTRA BPML2NPPKB KABUPATEN DHARMASRAYA
22
BAB VI PENUTUP
Rencana Strategis BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya tahun 2011-2015 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dharmasraya. Rencana
Strategis
BPML2NPPKB
Kabupaten
Dharmasraya
diharapkan
dapat
digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja dalam kurun waktu lima tahun dan dijadikan Pedoman dalam penyusunan Renja BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya. Rencana Strategis BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya diharapkan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan oleh semua pemegang kebijakan dan penyelengaraan pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya.
Pulau Punjung,
2011
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, LEMBAGA-LEMBAGA NAGARI, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KEPALA,
H. KHAIRUDDIN, SE, MM NIP. 410 009 505
RENSTRA BPML2NPPKB KABUPATEN DHARMASRAYA
23
