REPVBL
INDOIIESlA
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UNI MYANMAR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR BIASA
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Uni Myanmar, selanjutnya disebut "Para Pihak";
MENIMBANG Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pembebasan Visa
yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 25 Juli 2006, dan dengan pandangan untuk memperkuat dan mengembangkan hubungan bersahabat yang terjalin antara kedua negara dan warganya;
BERHASRAT untuk memfasilitasi prosedur perjalanan bersama yang dilakukan oleh
warga negaranya , pemegang paspor biasa;
SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing
negara;
TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:
PASAL1 PEMBEBASAN VISA
1. Warga Negara Republik Indonesia, pemegang paspor biasa yang sah, dibebaskan dari kewajiban untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah, dan tinggal di wilayah
negara Republik Uni Myanmar untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal masuk.
2. Warga Negara Republik Uni Myanmar, pemegang paspor biasa yang sah , dibebaskan dari kewajiban untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah, dan tinggal di wilayah negara Republik Indonesia untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal masuk. 3. Masa berlaku paspor biasa yang sah dari warga negara dari salah satu Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan pada hari memasuki wilayah Pihak lainnya.
PASAL 2 KETENTUAN MASUK DAN KELUAR
Pemegang paspor biasa dari salah satu Pihak sebagaimana dirujuk dalam Persetujuan ini, dapat memasuki dan meninggalkan wilayah negara Pihak lainnya, di setiap titik yang diizinkan untuk tujuan tersebut oleh pihak imigrasi yang berwenang , tanpa pembatasan apapun, kecuali di tempat-tempat yang ditentukan bagi syaratsyarat keamanan, migrasi, bea cukai, kesehatan dan lainnya yang secara hukum diterapkan kepada pemegang paspor yang berlaku tersebut.
PASAL 3 HAK PIHAK YANG BERWENANG
1. Para Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk, memperpendek atau menghentikan masa tinggal setiap orang yang berhak atas pembebasan visa dan fasilitas-fasilitas berdasarkan Persetujuan ini apabila orang tersebut dicurigai dapat membahayakan ketentraman umum, ketertiban umum, kesehatan publik atau keamanan nasional. 2. Warga Negara salah satu Pihak yang berhak atas pembebasan visa dan fasilitasfasilitas berdasarkan Persetujuan ini wajib tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku selama berada di wilayah Pihak lainnya.
PASAL 4 CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN
1. Para Pihak wajib saling bertukar, melalui saluran diplomatik, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini, contoh-contoh paspor biasa yang berlaku. Dalam hal pengenalan paspor biasa baru, serta modifikasi terhadap yang telah ada, Para Pihak wajib memberitahukan secara tertulis, melalui saluran diplomatik, mengenai setiap perubahan setidaknya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengenalan resminya.
2. Dalam hal warga negara dari salah satu Pihak kehilangan atau rusak paspor biasanya di wllayah Pihak lainnya, mereka wajib segera memberitahukan kepada pejabat-pejabat yang berwenang di negara Pihak yang menerima melalui misi diplomatik atau kantor konsuler sesuai kewarganegaraannya . Misi diplomatik atau kantor konsuler yang bersangkutan wajib menerbitkan kepada orang yang dimaksud , sesuai dengan perundang-undangan nasional, suatu dokumen untuk kembali ke negara asalnya.
PASAL 5 PENANGGUHAN
Masing-masing Pihak dapat menangguhkan sementara pelaksanaan Persetujuan ini baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan publik. Pengenalan dan pengakhiran penangguhan dimaksud wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik, tidak lebih dari 15 (lima belas) hari dari tanggal yang dikehendaki untuk mulai berlaku dan berakhirnya penangguhan.
PASAL 6 PENYELESAIAN SENGKETA Setiap perbedaan atau sengketa yang timbul terhadap pelaksanaan atau ketentuanketentuan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan Para Pihak.
PASAL 7 PERU BAHAN Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi, apabila dipandang perlu, berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak, melalui saluran diplomatik. Perubahan atau revisi dimaksud wajib mulai berlaku pada tanggal yang disepakati bersama oleh Para Pihak dan merupakan suatu kesatuan dari Persetujuan ini.
PASAL 8 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN 1. Persetujuan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan internal untuk mulai berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini wajib berlaku kecuali salah satu Pihak berkeinginan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, 60 (enam puluh) pengakhiran yang diperkirakan.
hari sebelum tanggal
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, telah menandatangani Persetujuan ini.
DIBUAT di Nay Pyi Taw pada hari kesepuluh bulan Mei tahun 2014, dibuat dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Myanmar dan Bahasa lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran , maka naskah Bahasa lnggris wajib berlaku.
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Signed
R. M. MARTY Ml t NATALEGAWA MENTER!
~AR NEGERI
UNTUK
PEMERINTA~
REPUBLIK UNI
MYANMAR
Signed
WUNNA MAUNG LWIN MENTER! LUAR NEGERI
S
v•
C0
~
8
en 0• ro§
r810
8 ..£5 8
~
s ~
••
o,
~
..
C0 rilfiO 0 00 00 O•rilf!O ~;=8 (). 00
~
~~
l Gt")
rn
0-'8••
u •• C§J 00orfu 80--g
: : ,.)
e0 ~ e:3 1!)0 (f) ·00 c 00
c r;Co
r8o ••
~
dh
c ,.Co G') c
G')
~
-fll
~
ls
·enS":£. G')
OQ)c.:lt')
~lo
Q)
~
~0'-Q:: (f)
~0~
~0C§l ~0
L8
~
;.Be
i
8
80 [Cl (f) LQ::
~ ~0
r8o8°
1 ~ ~ 8,
0
;=Q::
& ~u.--
j0CB0
LQ::0 8
8 c§ g 8 .. -
8
(f)
~
&
Q)o
g
LBQ)
8 8
e
-
D
cG)
[it)
0
8 0
(f)
~
G'R L~
8 f) o()r')
o8
oo
r ••
o8 00-8
°"
00 rilfiO (C
0
C0
,.....--
0La;
0•
0
0
°rllfl6 00
0 ,Q)
e
8
e~
8 rn0 g;--010 o ~ (.) rilfiO •• 0 ~ cil 01"')
L~
v
oo
~
~
s8
0
~0
0
80
§ ~0 8 g
8 ~0,] 8 &8
cBcB~-=-8
8 8,
§
8
§
~ ~ CCJ
§ 0
8
8
ru
00 (f)
~
~
Gl
•00
~
rS 8 "§CCJ0
0
0
Q)
(f)
9,08 r8oo:5J
s- 8 8
0
~00
oQ)
,.8orC rflllO 0 • og··
-
CB0r~O
-;a CGJ ~ ;=8
L G0 Q)o rilfiO ~ ·00 0 ~ 00 ,-010 r;CJO u Oo 00 G) (C ~ L(C
8 -en ••
~
(f)
8
LB0
8
~ '-~0 o88
Q:: -ell0 ••
00=
8 ..
sec8
§ 8
80~ ·~
r8o ~
LG0
80
S0r§• -e··(f)8 ~· ~0 (f) v Q::0 •• ~ 0') r8o 00-8 0 rilf!Or 00-=-8 F
rS .8
§-
r~
r8 O S - 8rQ) 8 80 C0
cc
[B0 q) JS0 8,
~ CCJr8•
r~• [B0[])."' • • r;8o 8 •• 0,---- 0
8 (__=
8,r8o 8, Q:: ~ 0 00'-
~
OQ) o00
§
OQ)
en .en
C0 rCo
,-8~
!lnc.:lt')
reos enreo
~
r~~
8 8
ClJ
••
r
•
~
0
0 C0 Q::f) 0
L...J.., .J
f""7'"""1
~ ~
0
00
~
6 0Q:: Q) u
0 00~0~
§ r;8o
=
00
~
8
(C
(f)
~ ~
~ ~
C0
0
8
0
8
8
[])1,.,8 8 ~ 8 80 "00 80 8
S
re:30 0 LQ::8 6 0 ~ 10 o8 0000 0 u rC0LG0 Gl (f) 8 ~ 00 u ~ u 0 r-8 ~ v 0 ~ v ~ 8 C0 ~ '"0 rOO ~ 1:80 [])] ~ 00 00 '-
~
;:)
[80 ~ o8/~
ffiJ
l:£>0LUQ)[])] 00 ;=CJ Q:: •• ~ D:5J •• 0 ~
0
:=cc ~ o00r?')l (f)
8, g0
o
8
QO G) ~L(C 0 °0 U LQ:; r 00 ~ G) ~· 8 00~0 O..£) e ~
~
r-
8
80 O• 8°1:80 V·-8 v e0 0 ,J!) 0 08 (f)
~ ~ Q::
••
§ cB0 8
r.. 8 880f) 8/& 80 88
(f) e
g,~o o8
..en
-
1
s,
8
s
s,
.d2
s
.-s
en
~o'=.,
..
an reo eno,
~s
s,
o8
.en
L,9l
[D"]
1
G')
&,
~
v
00 0•
0 8 80r ..
(f) ..£)
0~ 00r~O
00
8~
,.8oc:B,.,
0·
I!)
Q:: ~ [B, 80 0 = r ilfiO 00 00 u
8f)c0~ 0 •• 80 00 ~ 8 r8o l=£>o e0 00 ,J!) 8
88 ~8 ..~
ru rtlt>O (p)LG0 00 0•
-
re:3• U •• CJ
~ 80s ,J!)~~ 8, ·· c0 0 8 ~ 00 0 00 8 ~ 80 r~O --01 00 [B, 8 0• ••
8 8 1:8, 80 L Q::
m~&-G m§8:w-jt ~§~8:§8:
m8~;:po.)~oo~8c ~~=~.,1(,~~
Signed
Signed
REPUBLIK INDONESIA
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF ORDINARY PASSPORT
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Union of Myanmar hereinafter referred to as "the Parties";
CONSIDERING the ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption signed in Kuala
Lumpur on 25 July 2006, and with the view to further strengthen and develop friendly relations between the two Governments and peoples;
DESIRING to streamline the procedure for mutual travel of their citizens, holding
ordinary passports;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries;
HAVE AGREED as follows:
ARTICLE 1 VISA EXEMPTION
1. Nationals of the Republic of Indonesia , holders of valid ordinary passports, shall not be required to obtain a visa to enter, transit and stay in the territory of the Republic of the Union of Myanmar for a period does not exceed 14 (fourteen) days from the date of entry.
2. Nationals of the Republic of the Union of Myanmar, holders of valid ordinary passports, shall not be required to obtain a visa to enter, transit and stay in the territory of the Republic of Indonesia for a period does not exceed 30 (thirty) days from the date of entry.
3. The duration of ordinary passport validity of nationals of either Party shall be at least 6 (six) months on the date of entry into territory of the country of the other Party.
ARTICLE 2 ENTRY AND EXIT CONDITIONS Holders of valid ordinary passport of either Party referred to in this Agreement, may enter into and depart from the territory of the country of the other Party, at any point authorized for that purpose by the competent immigration authorities, without any restrictions, except for those stipulated in the security, migratory, customs, sanitary entry and other provisions which may be legally acceptable to holders of such va lid passports.
ARTICLE 3 RIGHTS OF AUTHORITIES 1. The Parties shall reserve the right to refuse admission of entry, shorten or terminate the duration of stay any person entitled to visa exemption and facilities under this Agreement if it considers that the person is found to be undesirable or likely to endanger public peace , public order, public health or national security.
2. Nationals of either Party entitled to visa exemption and facilities under this Agreement shall abide by the laws and regulations in force in the territory of the other Party during their stay in the respective territories .
ARTICLE 4 SPECIMEN AND ISSUANCE OF PASSPORTS OR TRAVEL DOCUMENTS 1. The Parties shall exchange, through diplomatic channels, within 30 (thirty) days after signing of this Agreement, the specimens of their valid ordinary passports. In case of
introduction of new ordinary passport, as well as, modifications of the existing one, the Parties shall inform each other in writing , through diplomatic channels , about any changes at least 30 (thirty) days prior to their official introduction.
2. In case of nationals of either Party lose or damage their ordinary passports in the territory of the country of the other Party, they shall immediately inform the competent authorities of the receiving country through diplomatic mission or consular office of the country of their nationality. The diplomatic mission or consular office concerned shall issue to the aforementioned persons, in conformity with the legislation of their country, a document for returning to the country of their nationality.
ARTICLE 5 SUSPENSION Either Party may temporarily, partially or fully suspend the implementation of .this Agreement for reasons of national security, public order or public health. The introduction, as well as termination of such suspension shall be notified to the other Party, through diplomatic channels , no later than 15 (fifteen) days from the intended date of commencement and termination.
ARTICLE 6 DISPUTE SETILEMENT Any difference or dispute arising out of the implementation or the provisions of this Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiation between the Parties.
ARTICLE 7 AMENDMENT This Agreement may be amended or revised, if it is deemed necessary, by mutual written consent of the Parties, through diplomatic channels. Such amendment or revision shall enter into force on a date as may be mutually agreed by the Parties, and form as an integral part of this Agreement.
ARTICLE 8
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days from the day of receipt of the last notification by which the Parties notify each other, through diplomatic channels, that their internal requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled .
2. This Agreement shall remain in force unless either Party decides to terminate this Agreement by giving written notice to other Party, through diplomatic channels, 60 (sixty) days prior to the expected termination date.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Agreement.
DONE in Nay Pyi Taw on the Tenth day of May in the year 2014 in duplicate in
Indonesian, Myanmar and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPURI.IC OF
THE REPUBLIC OF THE UNION OF
INOONESIJ ,,
MYANMA~
Signed
R. M. MARTY M. N lTALEGAWA
Signed
WUNNA MAUNG LWIN
I
MINISTER FOR FOI EIGN AFFAIRS I
UNION MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
