1f BKPM
]ETRO NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA DAN
JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION TENTANG KERJASAMA PROMOS! PENANAMAN MODAL
Sadan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "BKPM") dan Japan External Trade Organization (selanjutnya disebut sebagai "JETRO"), sebuah instansi administratif berbadan hukum dari pemerintah Jepang, selanjutnya secara bersama - sama
disebut sebagai
"Para Pihak" , MENGINGAT adanya keinginan untuk memperkuat hubungan persahabatan
yang telah terjalin di antara kedua negara dan masyarakatnya dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi kedua negara; MENEGASKAN bahwa kerjasama akan memberikan manfaat yang saling
menguntungkan untuk masyarakat dari kedua negara; BERKEINGINAN untuk meningkatkan kerjasama teknis antara kedua negara
berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan pengakuan penuh terhadap kedaulatan ; SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku di
masing - masing negara;
TELAH MENYETUJUI hal - hal sebagai berikut:
Pasal 1 TUJUAN
Tujuan dari Nota Kesepahaman (selanjutnya disebut sebagai "MoU") ini adalah untuk meningkatkan kerjasama bilateral yang telah terjalin, mempromosikan dan
mengembangkan
kerjasama
teknis,
termasuk
kegiatan
promosi
penanaman modal antara kedua Negara dalam kerangka MoU ini dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku di masing masing negara.
Pasal2 LINGKUP KERJASAMA
Lingkup kerjasama dalam MoU ini yang telah disepakati oleh kedua belah Pihak adalah sebagai berikut; 1. Mempromosikan "gagasan berinvestasi" Dengan cara mengkomunikasikan kepada komunitas bisnis di kedua negara mengenai peluang-peluang bisnis dan keuntungan potensial yang dapat timbul dari kerjasama dan kemitraan jangka panjang. 2.
Melaksanakan
pertukaran
informasi
mengenai
peluang
-
peluang
penanaman modal yang potensial dengan cara: a. Berbagi informasi yang tersedia untuk umum terkait kebijakan, peraturan dan prosedur tentang penanaman modal di kedua Negara; b. Melakukan pertukaran publikasi berkala dan materi penelitian yang telah menjadi konsumsi publik; c. Berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengatur dan mengelola konferensi -konferensi penanaman modal asing.
3.
Bekerjasama dalam menyelenggarakan misi penanaman modal dan sepakat untuk mendukung segala persiapan yang wajar dalam kaitannya dengan program bisnis dari kunjungan delegasi penanam modal di Indonesia dan sebaliknya;
4.
Mempromosikan dan memfasilitasi kegiatan penanaman modal langsung dari pengusaha Jepang untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan sebaliknya,
termasuk
dukungan
kepada
penanam
modal
dalam
menghadapi kendala yang mungkin dapat menghadang realisasi investasi di kedua Negara; 5.
Pendidikan/Pelatihan: Bekerjasama
dalam
program
pendidikan
dan
pelatihan
untuk
pengembangan sumber daya manusia dalam hal program-program tersebut dapat disepakati oleh Para Pihak
Pasal 3 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Setiap Kekayaan intelektual yang muncul dari kegiatan di bawah Nata Kesepahaman
ini
harus tunduk
pada
hukum
dan
peraturan
tentang
perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual di masing-masing wilayah Para Pihak.
Pasal4 KERAHASIAAN
1. Masing - masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan semua dokumen, informasi atau data lain yang diterima oleh salah satu Pihak dalam rangka pelaksanaan MoU ini atau yang dibuat berdasarkan MoU ini.
2. Apabila salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkap kerahasiaan data dan/atau
informasi
yang
dihasilkan
dari
kegiatan
kerjasama
berdasarkan MoU ini kepada pihak ketiga, maka Pihak yang akan mengungkap kerahasiaan wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang lainnya sebelum pengungkapan dapat dilakukan. 3. Para Pihak setuju bahwa ketentuan Pasal ini akan tetap mengikat Para Pihak meskipun MoU ini telah berakhir. 4. Ketentuan - ketentuan pada Pasal ini tidak boleh bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku di negara negara Para Pihak.
Pasal5
PENGATURANPELAKSANAAN Pelaksanaan kerjasama yang dicantumkan dalam Pasal 2 MoU ini, ketika diperlukan, dapat dilaksanakan melalui pengaturan tersendiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
Pasal6
PENGATURAN KEUANGAN Kecuali disepakati sebaliknya, masing - masing Pihak akan menanggung biaya dan pengeluaran untuk keterlibatannya dalam kegiatan - kegiatan berdasarkan MoU ini. Kapasitas untuk melaksanakan kegiatan - kegiatan berdasarkan MoU ini harus disesuaikan dengan ketersediaan dana, personil dan sumber daya lainnya.
Pasal7 PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL
Personil para pihak yang terikat kegiatan dalam MoU ini wajib menghormati kemerdekaan politik, kedaulatan, dan integritas teritorial negara tuan rumah , dan wajib menghindari kegiatan yang tidak sesuai dengan MoU ini.
Pasal8 AMAN DEM EN
Mou ini dapat dirubah atau diamandemen sewaktu - waktu berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis antara Para Pihak. Perubahan atau amandemen tersebut akan berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MoU.
Pasal9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perselisihan antara Para Pihak mengenai interpretasi dan/atau pelaksanaan Mou ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi.
Pasal 10 MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU, DAN PENGAKHIRAN
1.
MoU ini akan berlaku sejak tanggal penandatanganan.
2.
MoU ini akan tetap berlaku untuk periode 2 (dua) tahun, kecuali jika salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak yang lain mengenai keinginannya untuk memperpanjang MoU ini selambatlambatnya 6 (enam) bulan sebelum waktu pengakhiran tersebut dan Pihak yang lain menyepakati secara tertu lis untuk memperpanjang MoU ini.
3.
Salah satu Pihak dapat mengakhiri MoU ini dengan menyampaikan kepada Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri MoU ini.
4.
Kecuali
disepakati
sebaliknya,
Pengakhiran
MoU
ini
mempengaruhi keabsahan atau masa berlaku proyek -
tidak
akan
proyek atau
kegiatan - kegiatan yang dibuat berdasarkan MoU ini hingga berakhirnya proyek - proyek atau kegiatan - kegiatan tersebut.
Pasal 11
..
HAK DAN KEWA ---.:~
.
"
~r
~ ,
•f;.,_,.,,.
~
'f-~'r'4? _,.
ota Kesepahaman ini tidak menimbulkan hak atau kewajiban hukum tetap
SEBAGAI BUKTI , yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani
MoU ini. DITANDATANGANI di Tokyo pada tanggal 23 Maret 2015 dalam Bahasa
Indonesia dan Bahasa lnggris, kedua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas MoU ini, naskah Bahasa lnggris yang akan berlaku.
I~ Franky Sibarani
Hiroyuki lshige
Kepala
Chairman dan CEO
Sadan Koordinasi Penanaman Modal
Japan External Trade Organization
Republik Indonesia
~
]ETRO
BKPM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN
THE INVESTMENT COORDINATING BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION ON INVESTMENT PROMOTION COOPERATION
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as "BKPM") and the Japan External Trade Organization (hereinafter referred to as "JETRO"), an Incorporated Administrative Agency of Government of Japan, hereinafter collectively referred to as "the Parties"; BEARING in mind the desire to strengthen the existing friendly relations
between the
tyvo
countries and their peoples in favor of the economic
development of !both countries; AFFIRMING that cooperation would bring further mutual benefit for the peoples
of the two countries; DESIRING to promote the expansion of technical cooperation between the two
countries based on the principles of equality, mutual benefit and full respect of sovereignty. Pursuant to thi prevailing laws and regulations in the respective countries;
1
HAVE AGREED as follows;
Article 1
OBJECTIVE The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MoU") to enhance the existing bilateral cooperation, promote and develop technical cooperation, including investment promotion activities between two countries within the framework of the present MoU and in conformity with their respective laws and regulations.
Article 2 SCOPE OF COOPERATION
The scope of cooperation of this MoU as agreed by both Parties are as follows: 1. Promote the 'idea of investing' By means of communicating to business communities of the two countries with regard to business opportunities and potential benefits that could arise from cooperation and long term partnerships. 2.
Exchange of Information on potential investment opportunities: a. Sharing general information of publicly available policies, regulations and procedures on investment issues in both countries; b.
Exchanging periodical publications and research materials that are available for public;
c.
Sharing knowledge and experience in organizing and managing foreign investment conferences and exhibition.
3.
Cooperate in organizing investment missions and/or seminars and agree to support with all reasonable preparations of the business programs of visiting investors delegations in Indonesia and vice versa
2
4.
Promote and facilitate foreign direct investment activities of Japanese entrepreneurs to proceed investment in Indonesia and vice versa, including assistance to concerned investors in dealing with obstacles that may restrain the investment realization in both countries
5.
Education/training: Cooperate in the education and training programs for human resources development when such programs are agreeable to both Parties.
Article 3 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Any intellectual property arising out from the activities under this MoU shall be subject to the laws and regulation concerning the protection on intellectual property rights in the respective territories of the Parties.
Article 4 CONFIDENTIALITY
1. Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received from the other Party during the period of the implementation of this Memorandum of Understanding or any
other
agreements
made
pursuant
to
the
Memorandum
of
Understanding 2.
If either Party wishes to disclose confidential data and/or information resulted from the cooperation activities under this MoU to any third party, the disclosing Party must obtain prior consent from the other Party before any disclosure can be made.
3.
The Parties agree that the provision of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this MoU.
3
4. The provision of this Article shall not prejudice the prevailing laws and regulations of the Parties
Article 5 IMPLEMENTING ARRANGEMENT
The implementation of the cooperation sets forth in the Article 3 of this MoU shall be carried out through arrangements to be concluded by both Parties.
Article 6 FINANCIAL ARRANGEMENT
Unless otherwise agreed, each Party shall bear the cost and expenses for its participation in activities under this MoU. The capacity of each Party to carry out activities under this MoU shall be subject to the availability of funds, personnel and other resources.
Article 7 LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES
Any persons engaged in activities related to this MoU shall respect political independence, sovereignty, and territorial integrity of the host country, and shall avoid any activities inconsistent with the purposes and objectives of this MoU.
Article 8 AMENDMENTS
This MoU may be revised or amended at any time by written mutual consent of the Parties. Such revisions or amendments shall come into force on the date as mutually agreed by both Parties.
4
Article 9 SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute between the Parties concerning the interpretation and/or
implementation of this MoU shall be settled amicably through consultations or negotiations.
Article 10 ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND TERMINATION
1. This MoU shall enter into force on the date of its signing. 2. This MoU shall remain in force for a period of 2 (two) years unless either Party notifies the other Party in writing of the farmer's intention to extend this MoU not less than 6 (six) months before the termination of this MoU and the other Party agrees in writing to extend the MoU. 3. Each Party may terminate at any time this MoU by notifying the other Party in writing of its intention to terminate this MoU not less than 6 (six) months in advance. 4. Unless agreed otherwise by the Parties, the termination of this MoU shall not affect any ongoing projects or activities carried out under this MoU until the completion of such projects or activities.
Article 11 LEGAL RIGHTS AND OBLIGATION
This Memorandum of Understanding does not create any legal rights and obligations on the Parties.
5
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this MoU. Done in duplicate at Tokyo on this day of March 23rd in the year of 2015 in Bahasa Indonesia and English, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this MoU, the English text shall prevail.
Franky Sibarani
Hiroyuki lshige
Chairman
Chairman and CEO
Investment Coordinating Board
Japan External Trade Organization
Republic of Indonesia
·-
6
