REPUBLIK INDONESIA
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TENTANG KERJASAMA DI SEKTOR TRANSPORTASI Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia, selanjutnya secara sendiri disebut "Peserta" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Peserta",
BERKEINGINAN untuk lebih mengembangkan hubungan persahabatan dan kerjasama yang telah ada antara kedua negara berdasarkan pada kesetaraan dan saling menguntungkan; MENGAKUI pentingnya sektor transportasi bagi pembangunan ekonomi dan sosial kedua negara; BERUSAHA untuk mewujudkan kemanfaatan kerjasama dan keterlibatan regional yang lebih luas dalam hubungannya dengan kegiatan organisasi-organisasi internasional dan untuk mendukung kemajuan isu-isu transportasi dalam forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) ; SESUAI dengan komitmen antara kedua negara dalam Deklarasi Bersama tentang Kemitraan Komprehensif antara Republik Indonesia dan Australia ditandatangani pada 4 April 2005; MEMAHAMI pentingnya Deklarasi Bogor, Deklarasi Pemimpin Ekonomi APEC Mengenai Penyelesaian Umum, yang dibuat pada 15 Nopembcr 1994 dalam memajukan tujuan-tujuan APEC ; MENGACU pada Perjanjian Umum dalam Pengembangan Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia yang dibuat di Jakarta pada 9 Juli 1998 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") ; MEMAHAMI pentingnya Perjanjian antara Australia dan Republik Indonesia tentang Kerangka Ke1jasama Keamanan, dibuat di Lombok pada 13 November 2006 sebagai kerangka kerja untuk mengatasi tantangan-tantangan di bidang keamanan tradisional dan non-tradisional;
BERHASRAT untuk terus mengambil langkah-langkah praktis untuk lebih memahami pendekatan masing-masing guna menyusun kebijakan transportasi dan administrasi transportasi dengan tujuan untuk mempromosikan saling hormat dalam hubungan antara masing-masing kementerian transportasinya; MENGGANTIKAN Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Kerjasama di Sektor Transportasi, ditandatangani di Jakarta pada 31 Januari 2008; BERDASARKAN DAN TUNDUK pada hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara ; Telah mencapai kesepahaman sebagai berikut :
Pasal 1 Bidang Kerjasama l. Kerjasama di bidang transportasi dapat dilaksanakan pada bidang-bidang sebagai berikut: a. transportasi darat ; b. perkeretaapian; c. transportasi laut dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; d. transportasi udara; e. pendidikan dan pelatihan; f. penelitian dan pengembangan transportasi ; g. transportasi multimoda ; h. keselamatan transportasi ; i. keamanan transportasi ; j. dampak transportasi terhadap lingkungan; k. perencanaan dan peraturan transportasi ; I. pencarian dan penyelamatan ; m. manajemen data dan informasi; dan n. bidang-bidang lain yang disetujui bersama. 2. Rincian-rincian dari proyek dan kegiatan kerjasama, yang mungkin akan dilaksanakan diluar pasal ini, akan dibuat dalam Pengaturan khusus antara Para Peserta atau antara badan - badan transportasi atau yang terkait transportasi dari Para Peserta. Pengaturan ini akan ditambahkan dalam bentuk Lampiran-lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. Pengaturan yang terdapat dalam lampiran tersebut dapat, apabila perlu, dilaksanakan oleh otoritas yang berbeda untuk tujuan pengaturan tersebut.
Pasal 2 Tujuan Kerjasama
Tujuan dari kerjasama dalam Nota Kesepahaman ini adalah: a)
untuk memfasilitasi pengembangan hubungan transportasi antara kedua negara ;
b) untuk bertukar informasi dan konsultasi tentang isu transportasi, termasuk melaksanakan pertemuan-pertemuan yang disepakati bersama ; c)
untuk melaksanakan studi bersama yang penting bagi pertumbuhan transportasi antara dua negara dan hubungan antara transportasi dan perkembangan industri lainnya di kedua negara. Para Peserta saling mengakui bahwa studi tersebut harus : 1.
berfokus awal untuk memfasilitasi upaya-upaya pengembangan transportasi yang layak di dalam dan di antara wilayah timur Indonesia dan utara Australia dan peranan transportasi dalam pertumbuhan ekonomi ;
ii. membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan transportasi dan dengan demikian berkontribusi terhadap investasi pemerintah dan swasta yang efektif di sektor transportasi kedua negara, dan kesempatan untuk transfer teknologi di sektor transportasi ; dan iii. berfokus pada percobaan dan penggunaan teknologi masa depan yang disepakati secara intemasional; d) untuk berbagi informasi dan konsultasi tentang tujuan-tujuan terkait transportasi dan implementasinya di organisasi intemasional ; e)
untuk menelaah ruang lingkup pemahaman khusus tentang aspek-aspek tertentu dari kerjasama transportasi, dengan memperhatikan seperlunya hal-hal penting yang mempengaruhi hubungan sektor transportasi di masing-masing negara, termasuk : i. hubungan dan kerjasama industri transportasi yang ada maupun yang direncanakan ; ii. pengembangan sumber daya manusia, termasuk pendidikan, pelatihan dan pertukaran personil ; iii. pengesahan dan pemenuhan standar-standar, prosedur-prosedur dan keselamatan, keamanan dan langkah-langkah lain yang dibuat oleh badan internasional; iv. kemajuan dalam pelaksanaan Deklarasi Bogor; v. memperkuat kerjasama keamanan udara dan laut dibawah kerangka Traktat Lombok ; dan vi. perkembangan lainnya yang dapat berkontribusi dengan cara praktis untuk kerjasama dan pemahaman yang lebih baik ;
t)
untuk memfasilitasi dan memperkuat kerjasama antara perusahaan swasta di sector transportasi kedua negara.
Pasal 3 Pelaksanaan
1.
Para Peserta yang diusulkan sebagai otoritas pelaksana dalam Nota Kesepahaman: a. b.
2.
Kementerian Perhubungan untuk Pemerintah Republik Indonesia; dan Departemen Infrastruktur dan Transportasi untuk Pemerintah Australia;
Para Peserta dapat mengusulkan otoritas pelaksana lain dengan persetujuan bersama dari waktu ke waktu. Pasal 4 SumberDaya
Pengaturan khusus di bawah Nota Kesepahaman ini akan, dengan persetujuan bersama oleh otoritas pelaksana dari Pengaturan tersebut, berusaha untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya clan pendanaan yang mungkin diperlukan untuk pelaksanaan Pengaturan tersebut. Pasal 5 Konsultasi Salah satu Peserta dapat kapan saja meminta konsultasi yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini. Konsultasi tersebut akan dimulai secepat mungkin pada tanggal yang sesuai dengan kedua Peserta. Pasal 6 Amandemen Nota Kesepahaman ini dapat diamanden setiap saat berdasarkan persetujuan bersama Para Peserta. Amandemen terhadap Nota Kesepahaman ini akan berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir oleh salah satu pihak yang telah menyelesaikan prosedur internal untuk amandemen.
Pasal 7 Pcnerapan Nota Kesepahaman Nota Kesepahaman ini hanya mengatur Pengaturan yang menjadi lampirannya. Nota Kesepahaman ini tidak dapat diperluas pada perjanjian bilateral atau pengaturan yang berhubungan dengan sektor transportasi yang disepakati oleh Para Peserta atau antara badan-badan transportasi atau terkait transportasi dari Para Peserta, yang terpisah dan tersendiri.
Pasal 8 Kerahasiaan
Dalam hal salah satu Peserta berkehendak untuk memberitahukan kerahasiaan data dan/atau informasi dari kegiatan kerjasama di bawah Nota Kesepahaman ini kepada peserta ketiga, Peserta pemberitahu harus mendapat persetuj uan terlebih dahulu dari Peserta lain sebelum pengungkapan dibuat.
Pasal 9 Kekayaan Intelektual
Hak kekayaan intelektual yang timbul sebagai hasil dari materi yang dikembangkan di bawah Nota Kesepahaman ini akan diatur melalui ketentuan dalam pengaturan tambahan (termasuk hal-hal yang sesuai: kontrak, perjanjian pendanaan, proposal proyek dan lain sebagainya). Ketentuan ini akan ditentukan bersama oleh Para Peserta dan Peserta Ketiga yang terkait, atas dasar kasus per kasus. Jika terdapat permintaan khusus dari satu Peserta terkait dengan munculnya hak kekayaan intelektual dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dipertimbangkan dengan baik oleh Peserta lainnya.
Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan
Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antara Para Peserta.
Pasal 11 MuJai Berlaku, Jangka Waktu dan Pengakhiran
1. Nota Kesepahaman ini akan berlaku pada tanggal penandatangannya oleh Para Peserta ~ 2. Nota Kesepahaman ini akan tetap berlaku untukjangka waktu 5 (lima) tahun. 3. Salah satu Pcserta dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini kapan saja dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Peserta lain tentang keinginannya untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud. 4. Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak ak.an menghalangi proyek-proyek atau kegiatan yang sedang berjalan dibawah Nota Kesepahaman ini dan Pengaturan yang menjadi lampirannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan proyek-proyek atau kegiatankegiatan terse but kecuali j ika disepakati lain.
5. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Kerjasama di Sektor Transportasi, yang ditandatangani di Jakarta pada 31 Januari 2008 tidak berlaku lagi pada tanggal berlakunya Nota Kesepahaman ini. 6. Nota Kesepahaman ini bukan merupakan suatu traktat.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani Nota Kesepahaman.
...
Ditandatangani rangkap dua di ......J~~~~~-~············ pada tanggal ·''--~~?..~~~ .......~9.t;. ....... dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa lnggris wajib berlaku. UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PEMERINTAH
Signed
Signed
E. E MANGINDAAN MENTERI PERHUBUNGAN
Al~TRALIA
YA~RMAT ANTHONY ALBANESE
ERI INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN Tiffi GOVERNMENT OF Tiffi REPUBLIC OF INDONESIA
AND Tiffi AUS1RALIAN GOVERNMENT ON COOPERATION IN THE TRANSPORT SECTOR The Government of the Republic of Indonesia and the Australian Government, hereinafter individually referred to as ''the Participant" and collectively referred to as "the Participants'', WISHING to further develop the friendly and cooperative relations that exist between the two countries based on equality and mutual benefit; RECOGNIZING the importance of the transport sector to the economic and social development of both countries; SEEKING to realize the benefits of wider regional cooperation and involvement in relation to the work of international organizations and to support progress on transport issues within the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) forum; IN ACCORDANCE with the commitment between the two countries in the joint Declaration on Comprehensive Partnership between The Republic of Indonesia and Australia signed on 4 April 2005; ACKNOWLEDGING the significance of the Bogor Declaration, APEC Economic Leaders' Declaration of Common Resolve, made on 15 November 1994 in advancing the goals of APEC; REFERRING to the General Agreement on Development Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia, done at Jakarta on 9 July 1998 (hereinafter referred to as "the Agreement"); ACKNOWLEDGING the significance of the Agreement between Australia and the Republic of Indonesia on the Framework for Security Cooperation, done at Lombok on 13 November 2006 as a fran1ework for addressing traditional and non-traditional security challenges;
DESIRING to continue taking practical steps to better understand each other's approaches to transport policy formulation and transport administration with a view to promoting mutual respect in relations between each other's national transport ministries; SUPERSEDING the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia on Cooperation in the Transport Sector, signed at Jakarta on 31 January 2008; PURSUANT AND SUBJECT to the prevailing laws and regulations in their respective countries; Have reached the following understanding:
Paragraph 1 Areas of cooperation
I. Cooperation in the transport sector may be undertaken in the following areas: a) land transport; b) railways; c) sea transport and inland waterways; d) civil aviation; e) education and training; f) transport research and development; g) intermodal transport; h) transport safety; i) transport security; j) transport impact on environment; k) transport planning and regulation; 1) search and rescue; m) data and information management; and n) other areas as may be mutually considered appropriate.
2. The details of cooperation projects and activities, which may be undertaken in the areru outlined in this paragraph, will be set out in specific Arrangements between the Participant: or between the transport or transport-related agencies of the Participants. These Arrangements will be added as Annexes forming an integral part of this Memorandum o Understanding. The Arrangements contained in such Annexes may, where appropriate specify different implementing authorities for the purposes of those arrangements.
Paragraph 2 Aims of Cooperation The aims of cooperation ofthis Memorandum of Understanding are: a) to facilitate the development of transport relations between both countries; b) to exchange information and consult on transport issues, including the holding of meetings by mutual consent; c) to pursue joint studies of the potential for transport growth between the two countries and of the relationship between transport and the development of other industries in both countries. The Participants mutually recognize that such studies should: i) focus initially on facilitating efforts for viable transport development in and between the eastern part of Indonesia and northern Australia and on transport's role in economic growth;
ii) assist in identifying transport needs and thereby contribute to effective public and private investment in the transport sectors of both countries, and opportunities for technology transfer in the transport sector; and iii) focus on the trial and use of internationally agreed future technology;
d) to share information and consult on transport-related objectives and their implementation in international organizations; e) to examine the scope for specific understandings on particular aspects of transport cooperation, having regard as appropriate to significant matters affecting the relationship between the transport sectors in each country, including: i) existing and projected transport industry relationships and cooperation; ii) human resources development, including education, training, and exchange of personnel; iii) the adoption of and compliance with standards, procedures and safety, security, and other measures set by international bodies; iv) progress in implementing the Bogor Declaration; v) strengthening of aviation and maritime security cooperation under the auspices of the Lombok Treaty; and v) such other developments as may contribute in a practical way to better understanding and cooperation; f) to facilitate and foster cooperation between private sector companies in the transport sectors of both countries.
Paragraph 3 Implementation The Participants nominate the following as implementing authorities for this Memorandum of Understanding: a. the Ministry of Transportation for the Government of the Republic of Indonesia; and b. the Department of Infrastructure and Transport for the Australian Government; ~
The Participants may nominate other implementing authorities by mutual consent from time to time.
Paragraph 4 Resources l1ie specific Arrangements under this Memorandum of Understanding will, by mutual onsent of the implementing authorities for such arrangements, seek to address matters elating to resources and funding which may be necessary for the implementation of such ~ rrnngements.
Paragraph 5 Consultation ~ither Participant may at any time request consultations relating to this Memorandum of lJnderstanding. Such consultations will begin at the earliest possible date suitable to both >articipants.
Paragraph 6 Amendment tbis Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual consent of the ~articipants. Amendments to this Memorandum of Understanding will come into effect on be date of later notification by either Participant of the completion of its internal procedures ror amendment.
Paragraph 7 Applicability of the Memorandum of Understanding
This Memorandum of Understanding governs only the Arrangements annexed to it. It does not extend to any other bilateral agreements or arrangements relating to the transport sector concluded between the Participants or between the transport or transport-related agencies of the Participants, which are separate and independent.
Paragraph 8 Confidentiality
In the event that either participant wishes to disclose confidential data and/or information resulted from the cooperation activities under this Memorandum of Understanding to any third participant, the disclosing Participant should obtain prior consent from the other Participant before any disclosure can be made.
Paragraph 9 Intellectual Property
Intellectual property rights arising as a result of any material developed under this Memorandum of Understanding will be managed through provisions in subsidiary arrangements (including as appropriate: contracts, funding agreements, project proposals etc.). These provisions will be mutually determined by the Participants, and any relevant Third Parties, on a case by case basis. Any specific requests from a Participant regarding intellectual property rights arising from the implementation of this Memorandum of Understanding will be favourably considered by the other Participant.
Paragraph 10 Settlement of Disputes
Any dispute or differences arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding will be settled amicably through consultation or negotiation between the Participants.
Paragraph 11 Entry in to Effect, Duration, and Termination
I . This Memorandum of Understanding will come into effect on its signature by both Participants;
2. This Memorandum of Understanding will remain in effect for a period of 5 (five) years; 3.
Either Participant may terminate this Memorandum of Understanding at anytime by giving written notification to the other Participant of its intention to terminate this Memorandum of Understanding at least 6 (six) months prior to the intended date of termination;
4.
The termination of this Memorandum of Understanding will not prejudice the completion of any ongoing projects or activities under this Memorandum of Understanding and the Arrangements annexed to it in accordance with the terms of those projects or activities unless otherwise mutually determined.
5.
The Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia on Cooperation in the Transport Sector, signed in Jakarta on 31 January 2008 will cease to have effect on the date that this Memorandum comes into effect.
6.
This Memorandum of Understanding will not constitute a treaty.
IN WITNESS WHEREOF, the Undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.
Signed
in
duplicate
at
.. . .. ...Ja\<arla ................ .... .. .. ....
..~~.~~.... ~
on
this
. . 11 . . . .\h ....
day
of
languages. All texts are equally
authentic. In case of any divergence of intrepretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF
FOR Tiffi AUSTRALIAN GOVERNMENT
THE REPUBLIC OF INDONESIA
Signed E.E. MANGINDAAN MINISTER FOR TRANSPORTATION
Signed ,ORABLE ANTHONY ALBANESE ER FOR INFRASTRUCTURE TRANSPORT
