NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DENGAN
THE ZOOLOGICAL SOCIETY OF LONDON (ZSL) INDONESIA NOMOR : ________________________________ NOMOR : ________________________________ TENTANG PROGRAM PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN TAPAK PERCONTOHAN KEGIATAN PENERAPAN REDUCING EMISIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION PLUS (REDD+) HUTAN GAMBUT DI TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) SEKITAR TANJUNG KAWASAN-KAWASAN HUTAN LINDUNG GAMBUT (HLG) SUNGAI LONDERANG DAN AIR HITAM LAUT - AIR HITAM DALAM, PROVINSI JAMBI
Pada hari ini …….., Tanggal….. (……………) bulan Januari Tahun 2012 (Dua Ribu Dua Belas) bertempat di Kantor Gubernur Jambi, Jalan A. Yani Nomor 1. Telanai Pura, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing : 1.
Nama
: DRS. H. HASAN BASRI AGUS, MM
Jabatan
: Gubernur Jambi
Alamat
Jalan. Jend A. Yani No. 1 , Telanai Pura., Jambi 36128 : Telp (0741) 62697, 62064 Fax (0741) 66269 Website: www.jambiprov.go.id
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2.
Nama
: DOLLY PRIATNA, MSi.
Jabatan
:
Alamat
Jalan. Gunung Gede 1. Nomor 11A , Bogor 16128 : Telp (0251) 8339222, Fax (0251) 8339666 Website : www.zsl.org
Country Coordinator The Zoological Society of London Indonesia (ZSL)
Bertindak untuk dan atas nama Zoological Society of London Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
1
Pihak PERTAMA dan Pihak KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal yang menjadi dasar pemikiran dari Nota Kesepahaman ini sebagaimana dijelaskan dalam pokok-pokok pemikiran di bawah ini: 1.
Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 1999 tanggal 7 April 1999 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 421/Kpts- II/1999, tanggal 15 Juni 1999, Provinsi Jambi memiliki kawasan hutan seluas 2.179.440 hektar, di antaranya 85.630 hektar merupakan Kawasan Hutan Lindung Gambut. Selanjutnya dalam Kelompok Hutan Tungkal Betara yang terdiri kawasan-kawasan hutan bergambut di Taman Hutan Raya Sekitar Tanjung, Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai Londerang, HLG Air Hitam Dalam - Air Hitam Laut yang diperkirakan keseluruhan luasnya meliputi 51.500 hektar. Kawasan-kawasan hutan tersebut, kesatuan ekologis bentang alamnya terintegrasi dengan Kawasan Taman Nasional Berbak (TN.Berbak) membentuk Kawasan Ekosistem Berbak. Kawasan-kawasan hutan dimaksud di atas mempunyai kapasitas dan berfungsi sebagai Daerah Penyangga Taman Nasional untuk mempertahankan integritas ekologi Kawasan Taman Nasional. TN. Berbak sendiri adalah lokasi perlindungan lahan basah yang memiliki kepentingan nasional dan internasional serta mempunyai nilai konservasi global yang sejak tahun 1992 terdaftar pada Konvensi Ramsar;
2.
Bahwa kawasan hutan sebagaimana disebutkan dalam butir (1) sesuai peraturan perundang-undangan, kewenangan pengelolaannya terletak pada Pemerintah Daerah. Kawasan-kawasan hutan dimaksud menyimpan kekayaan jenis satwa mamalia dan burung yang sedang terancam punah secara global dan dilindungi perundangundangan, seperti jenis mamalia harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), tapir Asia (Tapirus indicus), jenis burung Mentok Rimba (Cairina scutulata), Trinil Nordman (Tringa guttifer), dan Bangau Bluwok (Mycteria cinerea). Disamping itu mengandung jasa ekosistem esensial, di antaranya potensi cadangan karbon yang tinggi dengan kontribusi pentingnya dalam stabilisasi iklim atau mengurangi dampak perubahan iklim, sehingga kawasan tersebut perlu dijaga kelestariannya. Pada saat ini kondisi kawasan-kawasan tersebut sedang mengalami ancaman kerusakan hutan cukup serius berupa deforestasi dan degradasi hutan yang didorong oleh penebangan kayu liar, kebakaran hutan, perburuan satwa liar, pembuatan kanal/parit, dan konversi hutan untuk perluasan lahan pertanian. Provinsi Jambi sendiri dalam kurun waktu dari tahun 2003 – 2006, angka rerata laju deforestasi di dalam kawasan hutan mencapai 1.465 hektar per-tahun, dan masih lebih kecil dari angka rerata laju deforestasi nasional yang mencapai 0,76 juta hektar pertahun (Kementerian Kehutanan 2008). Sehubungan dengan ini diperlukan upaya menekan laju deforestasi dan degaradasi hutan untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara sistematis, terencana, komprehensif dan berkelanjutan;
3.
Bahwa pengelolaan hutan yang menerapkan kegiatan-kegiatan penyimpanan cadangan (stock) karbon, penyerapan karbon dan pengurangan emisi karbon hutan 2
berpotensi memperoleh insentif positif dari sumber-sumber keuangan publik dan pasar karbon. Sumber keuangan dapat berupa insentif keuangan dari negara-negara pengemisi dan/ atau diperdagangkan melalui mekanisme pasar global baik melalui pasar sukarela (voluntary market) maupun pasar yang mengikat dalam hal pengurangan emisi negara-negara maju (mandatory market) yang saat ini sedang dibentuk oleh United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC). Insentif keuangan dan/ atau keuntungan ekonomi dari perdagangan karbon ini dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan terkait peningkatan kegiatan pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya dan Kawasan Hutan Lindung Gambut, peningkatan perlindungan keanekaragaman hayati, serta peningkatan pendapatan daerah serta pemberdayaan masyarakat rentan di sekitar hutan; 4.
Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, telah dinyatakan dalam Peraturan Presiden tersebut, salah satu rencana aksi dari rencana aksi nasional adalah menetapkan Provinsi Jambi sebagai salah satu target lokasi dari dua lokasi di Indonesia dalam rangka penurunan emisi dengan indikasi penurunan GRK sebesar 1,83 juta CO2e ton emisi dari total 3,67 juta ton CO2e pada sektor kehutanan dan lahan gambut. Rencana aksi ini dilaksanakan dengan kegiatan inti yang berdampak langsung untuk menurunkan emisi melalui pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dengan melaksanakan kegiatan percontohan (Demonstration Activities) REDD+ di kawasan konservasi dan/atau hutan gambut.
5.
Bahwa dijelaskan Demonstration activities adalah kegiatan pengujian dan pengembangan metodologis, teknologi dan institusi pengelolaan karbon hutan dalam rangka fase persiapan (readiness) penerapan REDD+;
6.
Bahwa selanjutnya dijelaskan REDD-Plus (REDD+) adalah upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi dengan menambahkan (Plus) aspek-aspek pengelolaan hutan berkelanjutan, pengakuan peranan penting konservasi cadangan karbon, dan pengayaan simpanan karbon;
7.
Bahwa lokasi-lokasi kawasan hutan sebagaimana disebutkan dalam butir (1) telah dinilai layak secara ekonomi dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai salah satu lokasi percontohan (demonstration activities) penerapan REDD+ di Provinsi Jambi.
Berdasarkan uraian dasar pemikiran tersebut di atas PARA PIHAK dengan itikad baik bekerjasama t elah bersepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan pokok-pokok kesepahaman yang dituangkan dalam pasal – pasal sebagai berikut:
3
Pasal 1 AZAS Azas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini atas dasar prinsip-prinsip saling menghormati, saling menghargai, saling percaya, saling memberdayakan dan saling memberikan kemanfaatan. Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN (1)
Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan acuan bekerjasama bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama kelembagaan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi keberhasilan Program Persiapan dan Pelaksanaan Tapak Percontohan REDD+ Hutan Gambut di Taman Hutan Raya Sekitar Tanjung, Kawasan-kawasan Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai Londerang serta HLG Air Hitam Laut – Air Hitam Dalam yang selanjutnya disebut PROGRAM KERJASAMA;
(2)
Tujuan diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk : a. Mendukung upaya Pemerintah Provinsi Jambi untuk menurunkan laju deforestasi dan degradasi hutan terkait dengan penurunan emisi karbon sebesar 1,83 juta CO2e ton emisi pada sektor kehutanan dan lahan gambut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; b. Mengembangkan, memetik hikmah pembelajaran (lesson learned), memantau, dan mengawasi PROGRAM KERJASAMA.
PASAL 3 RUANG LINGKUP Ruang lingkup kesepahaman kerjasama ini meliputi kegiatan-kegiatan pelaksanaan, pemantauan, pembelajaran dan pengawasan implementasi -PROGRAM KERJASAMA yang mencakup : a. Mengembangkan dan menyempurnakan kelembagaan , proses kegiatan serta hasil akhir kegiatan, sehingga Provinsi Jambi, khususnya PROGRAM KERJASAMA ini memiliki kesiapan melakukan penerapan REDD+ secara penuh dan berkelanjutan; b. Mengembangkan, menata ulang dan memperbaiki berbagai kebijakan dan peraturan pada tingkat daerah dan/ atau tapak kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka memberikan kerangka hukum serta menciptakan kondisi pemungkin (enanbling conditions) bagi pelaksanaan REDD+ di Provinsi Jambi; 4
c. Pengembangan berbagai kegiatan strategis untuk menyiapkan dan melaksanakan implementasi REDD+ yang meliputi survey dan kajian deforestasi, klimatologi, kandungan karbon dan proyeksinya, reduksi dan kebocoran emisi, keanekaragaman hayati, sosial-ekonomi masyarakat dan kajian strategi implementasi REDD+; d. Pengembangan kegiatan konservasi habitat satwa liar melalui program pemanfaatan penyerapan/penyimpanan karbon; e. Pengembangan pengamanan (safeguard) sosial dan biodiversitas/lingkungan dalam penerapan REDD+ dengan meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan terkait untuk pencapaian pelaksanaan konsepsi mekanisme “Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan”, PIADAPA (Free, Prior, Informed Concent, FPIC) dalam rangka implementasi REDD+ dan memastikan bahwa REED+ dapat memberikan banyak manfaat (co-benefit) bagi masyarakat setempat dan kelestarian biodiversitas; f. Sosialisasi dan pelibatan para pemangku kepentingan terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan REDD+; g. Tranformasi visi dan/atau paradigma model pembangunan menuju pembangunan rendah emisi serta perubahan budaya kerja pada seluruh elemen pemangku amanah terkait di Provinsi Jambi yang diperlukan dalam rangka mendukung keberhasilan program REDD+. Pasal 4 PROGRAM (1)
Tujuan PROGRAM KERJASAMA untuk melestarikan potensi karbon hutan, keanekaragaman hayati dan melindungi sumber daya air ekosistem hutan rawa gambut dengan menciptakan insentif keuangan dan manfaat ekonomi karbon hutan melalui skema REDD+ bagi pemerintah daerah guna membiayai pengelolaan kawasan hutan rawa gambut secara jangka panjang.
(2)
Maksud PROGRAM KERJASAMA ini adalah untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Program REDD+ di Kawasan-kawasan hutan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan dasar pemikiran pada butir (1), sehingga pemerintah daerah dapat mengelola kawasan hutan gambut secara berkelanjutan dan masyarakat rentan yang tinggal di sekitar kawasan hutan dapat merasakan manfaat ekonomi jangka panjang atas keberadaan hutan rawa gambut.
(3)
Sasaran-sasaran PROGRAM KERJASAMA meliputi : a. Terbangunnya data dan informasi ilmiah yang diperlukan dalam rangka persiapan Program REDD+ di kawasan-kawasan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan 5
dasar pemikiran butir (1), meliputi aspek-aspek klimatologi, perubahan tata guna lahan, deforestasi dan pendorongnya, keanekaragaman hayati dan spesies kunci, kandungan karbon dan proyeksi perubahannya, reduksi emisi, kebocoran emisi, sosial ekonomi masyarakat, keuntungan bersama (co-benefit) biodiversitas dan serta strategi intervensi implementasi kegiatan REDD+; b. Terbentuknya infrastruktur penelitian guna mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi tersebut; c. Terbentuknya sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi (Measurement, Reporting and Verification, MRV) tingkat tapak dan atau sub-nasional yang transparan, komparabel, koheren, lengkap dan akurat; d. Terbentuknya persetujuan sosial masyarakat berbasis konsepsi mekanisme PIADAPA untuk melaksanakan penerapan REDD+; e. Terbentuknya legalitas kelembagaan yang fungsional untuk terciptanya kondisi yang memungkinkan implementasi REDD+ di kawasan-kawasan hutan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan dasar pemikiran butir (1); f. Tersedianya Dokumen Rancangan Proyek (Project Design Document) REDD+ untuk diverifikasi dan divalidasi oleh lembaga verifikasi independen berdasarkan Standar Voluntary Carbon Standard (VSC) dan/ atau Standar Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA); g. Terlaksananya strategi dan rencana-rencana kegiatan penurunan emisi CO2e; h. Terlanjutkannya pelaksanaan kegiatan penurunan emisi CO2e yang efektif. Pasal 5 PENGELOLAAN PROGRAM (1)
Perencanaan PROGRAM KERJASAMA ini dilaksanakan bersama oleh PARA PIHAK.
(2)
Pelaksanaan PROGRAM KERJASAMA dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan pengawasan dan pemantauan oleh PIHAK PERTAMA. Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN
(1)
PIHAK PERTAMA memiliki hak dan kewajiban untuk :
6
a. Membantu memeperlancar perizinan bagi seluruh anggota tim peneliti yang terlibat dalam PROGRAM KERJASAMA untuk memasuki dan bekerja ke kawasankawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam dasar pemikiran tersebut pada butir (1) dan/ atau kawasan perdesaan di sekitar lokasi program; b. Membantu menyediakan data-data pendukung seperti citra satelit dan peta-peta kawasan hutan, baik format cetak dan elektronik, serta informasi-informasi relevan lainnya yang akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan persiapan Program REDD+; c. Mencari dan/ atau menyediakan dana pendamping yang bersumber dari APBD dan atau APBN untuk mendukung serta menjamin terlaksananya PROGRAM KERJASAMA ini. d. Membantu menyediakan staf dengan biaya yang dibebankan pada PIHAK PERTAMA, yang akan membantu selama PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan persiapan program REDD+; e. Memastikan bahwa pencantuman nama individu staf dan lembaga Pemerintah Provinsi Jambi akan selalu diberikan kepada PIHAK KEDUA dan semua personil yang terlibat pada setiap material-material publikasi ilmiah, pendidikan dan periklanan yang dihasilkan dari PROGRAM KERJASAMA ini. (2)
PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban untuk : a. Membuat perencanaan dan mengorganisir pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan mendukung persiapan Program REDD+; b. Menyediakan dan/ atau mencarikan bantuan pendanaan, agar kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam PROGRAM KERJASAMA ini dapat terlaksana; c. Menyampaikan satu laporan kemajuan berkala setiap enam bulan kepada PIHAK PERTAMA; d. Menyusun , mencetak dan mempublikasikan satu laporan ilmiah dari hasil PROGRAM KERJASAMA ini, yang juga akan menjadi salah-satu laporan ilmiah PIHAK KEDUA sebagai hasil kerjasama dengan PIHAK PERTAMA; e. Memastikan bahwa pencantuman nama individu staf dan lembaga Zoological Society of London akan selalu diberikan kepada PIHAK PERTAMA, dan semua personil yang terlibat pada setiap material-material publikasi ilmiah, pendidikan dan periklanan yang dihasilkan dari Program Kerjasama ini.
7
Pasal 7 PEMBIAYAAN PROGRAM Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) didanai dari sumber-sumber pembiayaan dari: a.
Dana hibah Zoological Society of London;
b.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
c.
Anggaran Pendapatan Belanja Negara , atau
d.
Sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8 TINDAK LANJUT
(1)
Program dan kegiatan dilaksanakan secara sinergis dalam batas-batas kemampuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas PARA PIHAK.
(2)
Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Naskah Kerjasama Teknis implementatif yang menguraikan arahan program dan rencana kerja operasional.
(3)
Naskah Kerjasama Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. Pasal 9 JANGKA WAKTU
(1)
Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
(2)
Nota Kesepahaman dapat berakhir dan/ atau dibatalkan atas persetujuan PARA PIHAK, atau adanya peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
(3)
Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman berakhir.
8
Pasal 10 KOORDINASI PROGRAM PARA PIHAK sepakat untuk untuk menunjuk pejabat dari masing-masing PIHAK guna melakukan koordinasi PROGRAM KERJASAMA ini, baik koordinasi administratif maupun teknis operasional yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini. Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1)
Apabila pada kemudian hari timbul perselisihan yang berhubungan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan musyawarah untuk mufakat.
(2)
Apabila perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) tidak diperoleh penyelesaian perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada Pengadilan Negeri.
(3)
Untuk maksud sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Ayat (2), PARA PIHAK sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri Kota Jambi untuk penyelesaian perselisihan. Pasal 12 KAHAR
(1)
Kahar adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan/ atau kekuasaan PARA PIHAK, yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain kejadian-kejadian gempa bumi besar, tsunami, angin badai, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, pencemaran lingkungan yang berat, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara sosial, krisis ekonomi nasional /dunia, krisis politik nasional, sabotase, peperangan dan pemberontakan, sehingga tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.
(2)
Apabila terjadi Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1), maka PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA yang terkena Kahar berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dan/ atau PIHAK KEDUA dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) disertai surat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.
(3)
PIHAK yang mengalami Kahar dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini. 9
Pasal 13 ADENDUM (1)
Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui dan/atau diubah atas persetujuan PARA PIHAK.
(2)
Apabila ada kekeliruan, kekurangan, perubahan dan/ atau tambahan dalam Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menetapkan Naskah Tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. Pasal 14 PENUTUP
Nota Kesepahaman ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK di Jambi pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal naskah ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas ermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta untuk keperluan administrasi PARA PIHAK dibuat salinan dalam rangkap 3 (tiga).
PIHAK KEDUA,
PIHAK PERTAMA,
Country Coordinator Zoological Society of London Indonesia Program
Gubernur Jambi
DOLLY PRIATNA, MSi.
DRS. H. HASAN BASRI AGUS, MM
10
