NOTA KESEPAHAMAN DALAM KERJASAMA ANTARA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KEHAKIMAN RUMANIA
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Kehakiman Rumania dalam hal ini disebut sebagai "Para Pihak"
Berhasra.t untuk memperdalam saling pengertian mengenai sistem hukum, fembaga-lembaga, dan peraturan perundang-undangan mereka; Mengingat kompleksitas dan dinamika perkembangan sistem hukum kedua negara dan keinginan untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan; Mengakui pentingnya kerjasama dalam bidang hukum sebagai suatu cara untuk memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara; Berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing; Telah Menyetujui hal-hal sebagai berikut :
PASAL 1 TUJUAN Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk membentuk suatu kerangka hukum bagi kerjasama antara para Pihak mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan sistem hukum, lembaga-lembaga dan peraturan perundangundangan mereka, dengan cara yang saling menguntungkan bagi kedua negara.
PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA Ruang Lingkup utama dari kerjasama antara para Pihak adalah sebagai berikut :
-
1.
Saling tukar menukar informasi hukum yang berkaitan dengan sistem hukum, lembaga-lembaga dan peraturan perundang-undangan masing-masing negara;
2.
Tukar menukar bahan-bahan hukum;
3.
Tukar menukar informasi dalam kegiatan mengenai masalah-masalah hukum;
4.
Saling mengunjungi antara pejabat yang relevan dari para Pihak;
5.
Pengembangan program pendidikan dan pelatihan bersama untuk perancang perundang-undangan dalam bidang hukum internasional dan hukum nasionat, dan pejabat yang relevan antara lembaga-lembaga yang berwenang;
6.
Bekerjasama dalam bidang administrasi lembaga pemasyarakatan;
7.
Bekerjasama dalam memfasilitasi penelitian hukum, seminar-seminar dan konferensi-konferensi terhadap isu-isu hukum yang menjadi perhatian bersama, dan
8.
Bidang-bidang lain yang menjadi perhatian bersama dalam isu-isu hukum berdasarkan kesepakatan bersama. PASAL 3 BIAYA-BIAYA
Segala biaya yang timbul dari seluruh kegiatan-kegiatan bersama akan dibiayai sesuai kesepakatan bersama oleh wakil-wakil yang terlibat dalam kegiatan terse but. Seluruh kegiatan bersama berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan tunduk kepada anggaran yang tersedia. PASAL4 AMANDEMEN Nota Kesepahaman ini dimungkinkan untuk diamandemen sewaktu-waktu dengan persetujuan bersama dari para Pihak. Amandemen akan dirumuskan dalam suatu Protokol tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini dan akan mulai efektif berlaku pada tanggal yang ditetapkan oleh para Pihak.
PASAL 5 KONSULTASI Perbedaan-perbedaan yang timbul antara Para Pihak mengenai interpretasi atau implementasi Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan-perundingan.
PASAL 6 MULAI BERLAKU DAN MASA BERLAKU Nota Kesepahaman ini berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan yang terakhir oleh Para Pihak yang saling mengkomunikasikan dipenuhinya prosedur-prosedur hukum nasionalnya. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan berikutnya akan dilanjutkan untuk diberlakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali diakhiri dengan pemberitahuan tertulis oleh salah satu Pihak yang diajukan 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian setiap proyek atau kegiatan bersama yang diselenggarakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan belum dilaksanakan secara penuh pada waktu masa berlakunya berakhir.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan dibawah ini, yang telah diberi wewenang penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Nota Kesepahaman ini. pada tanggal J~/; ~{as 4(lrlL lotnul? Ouq rt"6l1 £~etm dalam dua naskah asli, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Rumania dan Bahasa Inggris, semua naskah sama aslinya. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah dalam Bahasa Inggris akan menentukan.
DITANDATANGANI di
8a1Carfi.St
Untuk Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia
Signed
~
Hamid A~OO'iN ·~ Menteri Hakum dan HAM
Untuk Kementerian Kehakiman Rumania
I Signed Mo.lk:a Luisa MACOVEI Menteri Kehakiman
MEMORANDUM DE iNJELEGERE PRIVIND COOPERAREA iNTRE DEPARTAMENTUL JUSTIJIEI $1 DREPTURILOR OMULUI AL REPUBLICIIINDONEZIA
$1 MINISTERUL JUSTIJIEI AL ROMANIEI
Departamentul Justitiei
~i
Drepturilor Omului al Republicii Indonezia
~i
Ministerul
Justitiei al Romaniei, denumite In continuare "Partile";
DIN DORINJA de a aprofunda lntelegerea sistemelor juridice, a institutiilor
~i a
legislatiei lor;
DATE FIIND complexitatea
~i
dinamismul dezvoltarii sistemelor juridice respective
~i necesitatea de a stabili o cooperare reciproc avantajoasa intre acestea;
RECUNOSCAND importanta cooperarii in materie juridica drept un mod de consolidare a relatiilor bilaterale dintre cele doua tari;
iN BAZA legislatiei existente in ambele tari; AU CONVENIT urmatoarele:
ARTICOLUL 1 OBIECTIV Obiectivul prezentului Memorandum de intelegere este asigurarea cadrului juridic pentru cooperarea dintre Parti cu privire Ia chestiuni legate de dezvoltarea sisteme-
lor juridice, a institutiilor ~i legislatiei, intr-o maniera reciproc avantajoasa pentru ambele tari.
ARTICOLUL 2
li
DOMENII DE COOPERARE Principalele domenii de cooperare intre Parti sunt:
1. Schimbul de informatii privind sistemul juridic, institutiile
~i
legislatia din
fiecare tara; 2. Schimbul de documentatie juridica; 3. Schimbul de informatii pe proiecte in domeniul juridic; 4. Schimbul de vizite intre personalul celor doua Parti; 5. Dezvoltarea in colaborare a unor programe de educatie ~i pregatire pentru speciali~tii ~i
in elaborarea actelor normative cu caracter international ~i national
pentru funqionarii competenti din institutiile autorizate;
6. Colaborarea in domeniul administratiei penitenciarelor; 7. Colaborarea pentru facilitarea cercetarii juridice, seminariilor ~i conferintelor pe probleme juridice de interes reciproc
~i
8. Alte domenii de interes reciproc pe probleme juridice, stabilite de comun 1::
Ill
I~
acord.
ARTICOLUL 3 CHELTUIELI Cheltuielile ocazionate de activitatile de cooperare sunt suportate In maniera convenita de institutiile implicate In activitatile respective. Teate activitatile de cooperare prevazute In prezentul Memorandum de intelegere se supun limitelor fondurilor disponibile.
ARTICOLUL4 AMENDAMENTE Prezentul Memorandum de intelegere poate fi amendat in orice moment, prin consimtamantul Partilor. Amendamentele sunt aduse prin Protocoale separate, care sunt parti integrante ale prezentului Memorandum de intelegere §i care intra In vigoare Ia data stabilita de Parti.
ARTICOLUL 5 CONSULTARI Orice nelntelegeri intre Parti cu privire Ia interpretarea sau implementarea prezentului Memorandum de lntelegere sunt solutionate amiabil prin consultari sau negocieri.
ARTICOLUL6 INTRAREA iN VIGOARE SI DURATA Memorandumul de intelegere intra in vigoare in termen de 30 (treizeci) de zile de Ia data primirii ultimei notificari prin care Partile l~i comunica reciproc indeplinirea procedurilor legale interne. Prezentul Memorandum de lntelegere s-a lncheiat pentru o perioada de 5 ( cinci) ani ~i ramane in vigoare ulterior acestei perioade, pentru Inca 5 (cinci) ani, cu exceptia
cazului in care este denuntat de catre oricare dintre Parti, printr-o notificare scrisa transmisa cu 6 (~ase) luni inainte de incheiere. incetarea Memorandumului de intelegere nu afecteaza finalizarea niciunui proiect ~i niciunei activitati de cooperare efectuate conform prezentului Memorandum ~i care nu sunt imptementate complet Ia momentul expirarii acestuia.
DREPT PENTRU CARE, subsemnatii, imputerniciti in mod corespunzator de catre Guvernele tarilor proprii, au semnat prezentul Memorandum de intelegere.
SEMNAT Ia Bucure~ti, Ia data de 11 aprilie 2006, in doua exemplare originate, fiecare in limbile indoneziana, romana ~i engleza, toate textele fiind egal autentice. in caz de divergente, textul in limba engleza prevaleaza. Pentru Departamentullustitiei §i
Pentru Ministerullustitiei al
Drepturilor Omului al
Romaniei
Republicii Indonezia
Signed ,
Signed Ham1d AWALOD!t4 Ministrullusti~iei
Monica Luisa
§i Drepturilor Om.ului
ACOVI;J
, Ministrullustitiei 4
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON COOPERATION BETWEEN THE DEPARTMENT OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF JUSTICE OF ROMANIA
The Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and the Ministry of Justice of Romania hereinafter referred to as the \\Parties";
DESIRING to deepen mutual understanding of their legal systems, institutions, and legislation;
CONSIDERING the complexity and dynamism of their respective legal system development, and the need to establish mutually beneficial cooperation thereof;
RECOGNISING the importance of cooperation on legal matters as a way to further strengthening bilateral relations between the two countries;
PURSUANT to the prevailing legislation in their respective country; HAVE AGREED as follows: ARTICLE 1 OBJ Ec:;TIVE The objective of this Memorandum of Understanding is to provide legal framework for cooperation between the Parties on issues pertinent to the development of their legal systems, institutions and legislation, in manner which would mutually beneficial for both countries.
ARTICLE 2 AREAS OF COOPERATION
The main areas of cooperation between the Parties are as follows:
1. Mutual exchange of legal information concerning legal system, institutions and legislation of each country; 2. Exchange of legal materials; 3. Exchange of information on projects concerning legal matters; 4. Exchange of visits between relevant personnel of the Parties; 5. Development of collaborative education and training programs for legislative drafter of international and domestic laws, and re1evant officials between the authorized institutions; 6. CoHaboration in the field of the penitentiaries administration; 7. Collaboration in facilitating legal research, seminars, and conferences on legal issues of common interest, and 8. Other areas of common concern in legal issues based on mutual consent.
ARTICLE 3 EXPENSES
The expenses occurred under the cooperative activities shall be funded as mutually determined by the agencies involved in those activities.
2
All cooperative activities under this Memorandum of Understanding will be subject to the availabitity of funds.
ARTICLE 4 AMENDMENTS This Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual consent of the Parties. Amendments shall be formulated by separated Protocols that form an integral part of this Memorandum of Understanding and shall come into effect on such date determined by the Parties.
ARTICLE 5 CONSULTATIONS Any differences between the Parties on the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations or negotiations.
ARTICLE 6 ENTRY INTO FORCE AND DURATION
This Memorandum of Understanding shall enter into force within 30 (thirty) days from the reception date of the last notification by which the Parties mutually communicate the accomplishment of the internal legal procedures.
3
-
This Memorandum of Understanding is concluded for a period of 5 (five) years and shall subsequently continue to be in force for
a period
of 5 (five) years thereafter,
unless terminated by a written notice by either Party submitted within 6 (six) months prior to the expiry. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the completion of any project or cooperative activity undertaken under this Memorandum of Understanding and not fully implemented at the time of its expiration.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Government, have signed this Memorandum of Understanding.
SIGNED at
twa
/3(Jchan.It
thousand "', d
, on
eLt v~n fh day o( 11-fr/L
8 /x..
,
in two original copies, each in the
Indonesian, Romanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence, the English text will prevail.
For the Department of Law and
For the Ministry of Justice
Human Rights of
of Romania
the Republic of Indonesia 1
Signed
- .,.......-~ , Ham1d AWALUdilt
Signed
Monica Luisa MACOVEI
Minister of Law and Human Rights
Minister of Justice
4
