PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus, selanjutnya disebut Para Pihak. Memperhatikan keberhasilan perkembangan di bidang perdagangan dan ekonomi kedua negara, dan Berhasrat untuk mempromosikan lebih lanjut lagi perluasan dan peningkatan hubungan perdagangan dan ekonomi kedua negara atas dasar persamaan dan sal ing menguntungkan, Dengan memepertimbangkan prinsip-prinsip Organisasi perdagangan I Tl.temasional. Telah menyetujui sebagai berikut:
Pasall
Para Pihak, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan masingmasing negara, akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mempromosikan, memberikan kemudahan dan mengembangkan kerjasama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara yang stabil dan berjangka panJang.
Pasal 2 Para Pihak harus saling memberikan perlakuan yang sama sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Umum di bidang Tarif dan Perdagangan mencakup: pungutan pembayaran pajak pada transaksi impor dan ekspor termasuk cara-cara pungutan pembayaran tersebut; peraturan yang berhubungan dengan perijinan pembebasan kepabean, pergudangan dan pengapalan; cara-cara pembayaran dan transfer pembayaran tersebut; peraturan yang berhubungan dengan penjualan, pembelian, transportasi, distribusi dan penggunaan barang-barang di pasar domestik.
Pasal 3 Para Pihak harus saling memberikan perlakuan yang tidak kurang daripada yang diberikan kepada negara lain manapun, dalam hal yang berhubungan dengan lisensi atau perijinan impor dan ekspor, yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan masing-masing negara.
Pasal 4 Ketentuan dalam pasal 2 dan 3, bagain1anapun, tidak berlaku terhadap pemberian atau kelangsungan dari : keuntungan-keuntungan dan perlakuan istimewa yang oleh salah satu Pihak telah diberikan kepada negara-negara tetangga dalam rangka untuk kemudahan perdagangan perbatasan. keuntungan-keuntungan dan perlakuan istimewa sebagai hasil dari setiap adanya kesatuan kepabeanan dan/atau zona perdagangan bebas yang mana salah satu Pihak adalah anggota atau kemungkinan menjadi anggota. keuntungan-keuntungan yang diberikan kepada negara-negara berkembang sesuai dengan perjanjian-perjanjian internasional.
Pasal 5
Impor dan ekspor terhadap barang-barang dan jasa-jasa harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di kedua Negara, praktek-praktek perdagangan intemasional berdasarkan pada kontrak-kontrak yang akan diputuskan antara perorangan dan badan-badan hukum kedua Negara. Para Pihak tidak bertanggungjawab atas kewajibankewajiban ataupun kerugian-kerugian dari perorangan dan badan-badan hukum, yang diakibatkan dari kontrak tersebut.
Pasal 6
Semua pembayaran yang timbul dari Persetujuan ini harus dilakukan dalam mata uang yang dapat dengan bebas dipertukarkan atau sesuai dengan peraturan dan perundang-w1dangan di negara salah satu Pihak.
Pasal 7
Para Pihak akan saling mendorong kontak-kontak antara perorangan dan badan hukum masing-masing negara, khususnya melalui pertukaran delegasi, partisipasi dalam pameran-pameran dan pertunjukkan-pertunjukkan, pertukaran informasi dengan maksud untuk memajukan hubungan dagang mereka. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing negara, masing-masing Pihak akan mengij inkan untuk mengimpor dan mengekspor kembali barang-barang yang dimaksudkan untuk kegiatan promosi dagang, seperti pameran-pameran dan pertunjukkan-pertunjukkan dan seminar yang diselenggarakan di Negaranya dan di negara Pihak lainnya.
PasaJ 8
Para Pihak menyetuJUI bahwa Republik Indonesia dapat mendirikan perwakilan dagangnya di Republik Belarus dan bahwa Republik Belarus dapat mendirikan perwakilan dagangnya di Republik Indonesia. Status hukum dari perwakilan ini, f1.mgsi-fungsinya dan lokasinya harus disetujui oleh Para Pihak.
Pasal 9 Hal-hal yang berkaitan dengan pemantauan terhadap pelaksanaan Persetujuan ini akan dipertimbangkan di dalam kerangka Komisi Bersama Antar Pemerintah Indonesia-Belarus untuk Kerjasama Perdagangan, Ekonomi dan Teknik yang dibentuk sesuai dengan pasal 5 Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus mengenai Ketjasama Ekonomi dan Teknik tanggall2 Mei 2000.
PasallO Persetujuan ini tidak menghalangi salah satu Pihak dari penerapan larangan atau pembatasan-pembatasan atas setiap tindakan yang dimaksudkan untuk melindungi keamanan masyarakat, perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, kekayaan nasional yang mempunyai nilai budaya, historis dan arkeologis. Namun demikian, larangan dan pembatasan tersebut tidak boleh merupakan suatu tindakan diskriminasi atau pembatasan terselubung terhadap perdagangan antara kedua negara.
Pasalll Para Pihak harus saling mcmberikan perlindungan atas kckayaan intelektual sesuai dengan Persetujuan mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual yang terkait dengan Aspek-aspek Perdagangan sebagai bagian inetegral dari Keputusan Akhir yang merupakan perwujudan dari hasil Putaran Uruguay tentang Perundingan Perdagangan Multilateral yang ditandatangani di Marakesh pada tanggal 15 April 1994 dan peraturan dan perundang-undangan masingmasing negara, konvensi-konvensi internasional, dimana Republik Indonesia dan Republik Belarus ikut serta.
Pasal12 Setiap perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui perundingan oleh Para Pihak atau melalui saluran-saluran diplomatik. Jika setiap perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui perundingan atau melalui saluran-saluran diplomatik, perselisihan itu dapat ajukan ke arbitrase.
Pasa113
Para Pihak akan menyediakan semua peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan perdagangan, termasuk bea cukai dan tatacara kepabeanan, investasi, pajak, perbankan, asuransi dan jasa keuangan lainnya, angkutan dan tenaga kerja. Para Pihak akan sating menginformasikan setiap perubahan tarif atau nomenklatur statistik mereka, bea cukai atau setiap keputusan yang diambil sesuai dengan prosedur yang berlaku yang berkaitan dengan klasifikasi produkproduk yang tercakup dalam Persetujuan ini. Pasal14
Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak sating memberitahukan bahwa prosedur internal untuk berlakunya Perjanjian ini telah dipenuhi. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu setiap 1 (satu) tahun kecuali salah satu Pihak mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertul is paling sedikit 6 bulan sebelum mas a Persetujuan ini berakhir. Salah satu Pihak dapat mcminta secara tertulis perbaikan atau perubahan terhadap Persetujuan ini. Setiap perbaikan atau perubahan yang telah disetujui oleh Para Pihak akan mulai berlaku pada tanggal yang akan ditentukan oleh Para Pihak. Perbaikan atau pengakhiran Persetujuan ini tidak akan memberikan dampak terhadap berlakunya pengaturan-pengaturan, kontrak-kontrak dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan atas dasar Persetujuan ini dan yang belum dilaksanakan secara penuh pada saat perbaikan dan pengakhiran Persetujuan ini. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT di Jakarta pada tanggal 1:2.. .Mei 2000 dalam rangkap dua dalam bahasa Indonesia, Rusia dan lnggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran atas Persetujuan ini, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Signed
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS Signed
TOPrOBOE COrilAWEH~E ME>KAY n PAB~TEilbCTBOM PECnYEiil~K~ 111HAOHE3~fl ~ n PAB~TEilbCTBOM PECnYEiil~K~
EiEilAPYCb
npaBHTCJibCTBO Pecrry6Jrnlill I1H~OIJe3vUI J1 IlpaBiiTeJlbCTBO Pccny6nHKH 6enapycb. B ~anoHeilweM MMeHyeMble ",ll,orosapHBaiOll.lVICC51 CTopoHbl ",
y ~onneTnopcnHCM
c
OTMeLia51 ycneumoe pa3BHTVIe B ccpepc Topr osnVI VI
1 1\ 01 JOVfVIKH B CBOVIX rocyII.apCTBaX, H )Kena5I
co~eM.cTBOBaTb
JlaJlbHeilrneMy
pacw11peH1110
H
yKpen nemuo
TOprOBblX 11 3 KOHOM11Y.eCKHX OTHOUleHHH Me)I<JJY ~BYM5I rocy~apCTBaMJ.-1 11a OCHOBC panel I CTBC\ 11 B3311Mil0M BblfO~bl. np t-1 H HM351 BO BIIHMai-Ivte rrpHTIUHITbl BceMHpHOH TOprOBOH oprami3aiUU1
(BTO).
CTATb5l l ,[(oroBap11B310lUVICC51
CTOpOHbL
cor·naCHO
COOTBCTCTBYIOUlHM
HC1UllOH8JlbHblM 3aKOHO~C1TCJlbCTBaM, 6y JJYT npe)JITp11HJ.1MaTb BCe !le06XO~J.1"MbJC MCpbl 1V15l CO~CHCTBH51, TIOOll.lpCrlH5I I1 pa3BHTI15I TOprOBOfO 11 1 1\0liOMW-leCKOfO COTp y ~H!JLlCCTBa MC)IC.[(y .[(BYM51 rocy ~apCTBaMVI Ha ~OJlfOCpOLII--IOH J.1" CTa6HJ1bHO~l OCITOBe.
CTATh51 2 ,1J,oroBapnsaiOlll.l1ec51 CTopoHbi 6 y llYT 11peJIOCTaBJI51Tb n p yr ~pyry p~)Kl1M llClH OOJlbTUCrO
6naronpH51TCTBOB3HI15I
l 'eHcpaJibtt oro cornawen1151
B
COOTBeTCTBJ111
C
II OJI0)KeHJ15I~iH
n o TapHcpaM VI Topronne B cne~ymu~Mx o6nacT5IX:
B3JTM3HVI5I TaMO)T<eTTI--ToTX TIJI3TC)l
KCT-H ill, OTHOC5Ill(l1XC51 K TaMO)J(el!l·: OM}' ocpopMJielJHIO, CKJlaLI}1pOBalllfJO 1--1
neperpy3J<e; llJIUTC)l<eM11 pa:::LICTOB;
B3!1Mai-HUI TaMO)KCI-IHbJX TIJ13TC)J
OTHOC5JUU1XC5l
K
rrpo)J,a)I
3aKynKe,
TpaiiCTIOpnrpOBKe,
pacnpe)J,enemno 11 l1CI10Jlh30BaHmo TOBapoB I-Ia BHYTpeHHeM phiHKe.
CTATh.H 3 )lorosap11BaiOIUHec5r OTI-IOWCIII111 JlHTJ,CH3HM
JII1UCH311M I1
I1
CTopOHhi pa3pernei-111M
pa3pernemrn
6y)J,yT Ha
rrpe)J,ocTaBmiTb
HMTIOpT
rrpe)J,yCMOTpeiihi
H
)J,pyr
3KCTIOpT,
COfJT3CHO
)J,pyry
T
B
Tal
COOTBCTCTBYIOIIJ,HM
H3UHOHaJlhHhlM 3aKOHO)J,aTCJlhCTBaM, pe)Kl1M, He MeHee 6naronpr.UITHbiM, LJeM TOT, KOTOpbiH n pe.[(OCTaBJIHeTC51 mo6oMy HHOMY rocy )J,apcTBY.
CTATh.H 4 Llo; rmKetnur CTaTCH
2
11
3,
O)J,HaKo, He 6y.[(yT npaMellilThC51 B onwwer r1111
1Lpe)lOC'faBJieHl151 l1Jll1 I1p O.[(JleHIDI: - JlLrOT l1 Ilp11BI1JICfHH, rrpe)J,OCTaBJI5ICMblX m-o6oi1 H3 .IJ:orosapv1BaJOTIIJIXC5f CTOpOrr COCC!I,IIliM rocy.n.apCT13aM 13 IJ,CJ15IX o6nerLJCHI15I rrpHrpaHJifLJHOH TOprOBJIH; - .t lbfOT COI03a
Hh1Jlf1
11 IIpi1BI1JICfl1M, 301-lbl
npC)J,OCTaBJI5ICMbiX
CB060.D.f-IOH
TOprOBJIH,
B
pe3yJibTaTe TaMmKCHHOfO
LJJlCHOM
KOTOpblX
JII06a5I
113
LJ,o rosapi1Barorum
B COOTBCTCTBI111 C
M C)KLJ,Y 1-lapO,JJ,Hh!MH corrraiiJelill51.M 11.
CTATb.H 5 HMIIOpT COOTBCTCT13HI1
H C
-~KCTIOpT
TOBapOB
LJ,etkTBYTOTJJ,HM
11
ycnyr
6y.D.CT
3aKOHO)J,aTCJlhCTBOM
:'.lC)lGJ.YHapOLI,HOll IIpU!CDIKOH TOprOBJIH
ocymeCTBilliTbC5I 060HX
!-Ia OCHOBC KOHTpaKTOl3.
B
rocy.n.apCT13. 3aKJI}()t.IaCMhiX
i\IC)T
mru,, BbJTCKalOIUMX 113 TaKHX KOTITpaKTOB.
CTATbH6
Bee
rmaTe)I
ocywecTBmreMbie
B
cooTBeTCTBMH
c
HaCTO.HIIIHM
CornarneHl1eM 6y,IzyT IIpOM3BO,Ul1TbC51 B CB060,UHO KOI-lBepTHpyeMOH BaJUOTe B COOTBeTCTBI1H C 3aKOHO,UaTeJibCTBOM, ,n;dkTBYTOIIIJi!M B Ka)I<,[(OM Ji!3 rocy,n;apCTB )J,oronapHBaJOWMXC.H CTopoH-
CTATb.H 7 )J,oroBapHBai:OII(Hec51 CTopOI I hi cnoco6crsyJOT pa3BHTI1IO KOHTaKTOB Me)J<.UY cp11311LteCKHMM liJ IOpH,llJ1-qecKHMH JIHIJ;aMH 060HX fOCy ,UapCTB, B '-JaCTJ-TOCTH, rryTeM 06MeHa
BI13Ji!TaMH
,UeJTeraiJ;HH,
Y"IaCTH5.1
B
5IpMapKaX
H
BbTCTaBI
06Mel-Ja
IIHCpOpMaUYieM B liiHTepecax pa3BMTVT51 VTX TOprOBbl X OTHOllleHMM . KmK)la51 H3 )J,orosapMBaJOII(HXC51 CTopoH 6yJleT pa3peman B cooTBeTCTBHM c 1-IaUJIOHaJIT:>HblM 3aKOTIO,UaTeJThCTBOM cnoero rocy.uapCTBa HMIIOpT 11 pe3IIX .UJI5I MeporrpiDinrn, rrponO.UHMhiX n u,en5Ix rroompeHM5f TOprOBmL T3KHX KaK 51pMapKI1, BbiCTaBKH It! CeMHHapbl Ha TeppHTOpHll CBOero rocy Jiapcrna
H
r-ra
TeppHTopnH
rocy.uapcrna
.upyrow
JJ;oronapHBaroruet:fc5r
CropoHbi.
CTATh.H 8 JloronapnBai:Oru,I1eC51
LITO
Pecrry6mn
Eenapycb JV!O)KCT yLJ pe,l.l,liiTh csoe Toprosoc rrpeL(cTamnerrocTBO n
Pecrry6mme
HHLIOHe3H5L
a
CTopoHbl
Pecrry61111Ka
comarnai:OTC5I
VlnllOHe3H5f
MO)J(eT
B
TOM,
yqpe;J;I1Tb
cBoe
Toprosoe
1tpt:JlCTaBHTenoCTBO B Pecrry6nm<e Gerrapyc1. llpaBOBOH CTaTyc 3THX rrpe,'J;CTaBI1TeJibCTB, HX cpyHKll,I1H H MeCTOIIOJlQ)T<ei-UJe 6y.iJ.)"T cornacosaHbl )J,oroBapnsai:OII(MMHC5l CropoHaMIL
CTATb519 f3onpOChl, CornaweHI1.5l,
OTHOC5IWI1eC5l
K
KOHTpOIIIO
3a
HCIIOJTHeT-meM
I-IaCT05II.U:ero
6yllyT paccMarpi1Banc51 B paMKax I1HL(Or-re3HHCKo-Ecrropyccr
MC)I
COTpyL(IIT1LJeCTBy, C03L(aHHOH B COOTBCTCTEI111 CO
CTaTbeH.
5
CornameHMH
Me)}(ny
IlpaBI-nennCTBOM
Pecny6nl11rn
l1H.IJ,OHe3llil
OpaBYJTeJlhCTBOM Pecrry6nmrn Eenapycr:, o6 3KOHOMlf':leCKOM coTpy,arH1LJecTBe oT
vi TeXH11'!eCKOM
12 MaJI 2000 ro.ua.
CTATbH 10 HacToHmee
Cornarnerme
IIe
npell5ITCTByeT
np11WITI1!0
Ka)l<.llOti
113
,n:orosapv1BaiOIDYIXC5I CTopoH Mep no 3anpern:eHIDO 11JII1 orpaHw-Iemno, KOTOpnie HanpasneHhi Ha 33W:MTY o6rn:ecTBeHHOH 6e3onacHOCTI1, oxpaHni )KJ13HMH 3.UopoBn5I mo.nefl,
)1\HBOTHnlX
ope.ncTannmoT
11JU:l
paCTCI-II1H,
xy.nmr<ecTBCI-U-I)'I-0,
Hali,MOI-HUinHnlX
MCTOpWieceyJ-O
6oraTCTB,
HJlM
KOTO]Jnie
apxeonorw-recrcyr-o
1(eiTHOCTn . Tarme 3anpeTDI M orpaHI1'lCHI151 He .UOJl)l(Hni, O.LJ;HaKo, cTaHOBI1TnC5l C]JC)lCTBOM
)ll1CK]JHMI1H3li,IDI
11
CK]JhiTniM
orpai-Hf':lei'IMCM
TO]JfOBJll1
MC)K.llY
npyry
3aW:MTY
rocy ,llapcTBaMM )J,oronapi1BaiOw,JtiXC51 CTopoH.
CTAThH 11 )loronapHBamrqHecH
CTopoHni
o6ecneLiaT
.LJ;pyr
IIIITCJI.f! eK·I yam:. HOM co6CTBCHHOCT11. OCHOBniBMCb Ha ITOJlO)I<eHllilX CornarneH¥UI TIO
T0j)f013b1M
5lBIDieTC5l
acneKT3M
l-TCOTheMJTCMOH
npaB
11HTeJ1JleKTyaJI.OHOH
'!aCTnJ-0
C06CTBeHHOCTI1,
3aKJlfOLJ:HTCJihHOfO
ai
00
KOTOpoe
pe3yJlnTaTaM
Ypyrr:mwcr
a T3IOI
1WUll0fT3JibHOfO 33KOHO)laTeJibCTB3 l1 MC)K.nyHapO)lHblX KOHBeHLJ,¥IH. y qaCTHI1K3MH KOTOpbiX HBmnoTCH Pecrry6nmca VfnnoHe311H YI Pecrry6nYIKa l3e.TTapycb.
CTATbH 12 Jho6oif cnop Me)l<.LJ;y ,.ZJ:oroBapMBaiOil!MMI1C5l CTopoHaMM OTHOCMTeJibTIO TOnKonanYI51 MJIM McnonHeHYI51 HaCTOHUlero Cornamenmr 6y .ue-r pa3pewaTnCJI .LJ:PY)Kemo6no
rrocpe.ncTBO:vt
neperosopoB
Me)l(.LJ;y
,.ZJ:oroBapMBaiOIUI1Ml1C5l
CTopoHaMJti YIJ111 no .UHIIJIOMaTHLJ:eCKMM KananaM. Ecn H cnop He 6y.ne-r yperyJmponaH nocpencTBOM ncpero sopoB HJIH no Jr:H ri.IIOM3TlfLJeCiilll\~
ap6wrpmK.
KaHaJiaM, OH MmKeT 6&ITb nepe.naH l-13 paCCMOT]JCHJtle B
CTATbH 13 L(oronapHnmomHec51 npe)locTaBJI5lTb
.n:pyr
CTopOI-Ibi
pcry mrpytOlUT.fX TOprOB)'TO
6y;zyT
ImcpopMaumo
.n:pyry
JJ.e5lTeJibHOCTb,
no o
Mepe
Heo6xoJJ,HMOCTM
3aKono.n:aTeJibHhiX
aKTax,
BKJIIOLJa51 TaMmi<eHHbie TapMcpbl
11
cpOpM3JibHOCTH, HHBeCTHUHM, HaJIOf'006JIQ)J<eHHe, 6aHKOBCKOe JJ,eJIO. CTpaXOI3ai--IHe, H JJ.pyme qHillaiiCOBbJe )'CJI)'fM, TpaliCllOpT, )'CJIOBM5J HaHMa H Tpy.n:a. L(orosapMBaTOI.IlMeC51 CTopOiiDI o6H3)'I·OTC5l HHcpopMHponaTb JJ.pyr .n:pyra o Jll06hiX H3MeHeHI15IX B HX TapHcpHOH JIH60 CTaTYICTifl.IeCKOM HOMeHKJiaType, cTanr
CTATbH14 HacT05liUee
CornarneHMe
ncrymn
n
cnny
c
.uaTbT
nocne.z.J,Hero
y seJJ,OMJieHM51, KOTOphlMH L(orosapi1BaiOrn)1ec5l CTopOHhl npoHmpopMHp)'IOT JJ.pyr Jipyra 0 BbJIJOJIHemm BH)'Tp11fOC)' JJ.apCTBei-IHbiX npoue;zyp, !-Te06XO)lliMblX )lJT5l scTynncHI1.5I B CMIIY HaCT051IUero Comarnemur. Comarnemre .ueiicTsyeT B Te4er-m e TI5ITH neT. a 3aTeM anTOMaTHLJeCI<M npo.unenaeTc51 Ha Kmi<JJ.hTH nocne.uyiOIUI1H ron, no Tex rrop, rroKa O)lHa 113 ,D,oronapi1BaiOili,MXC51 CTopoH He nper<paTHT .n:ei1cTnMe 1-JacTomuero CornarneHT1.51, yneJJ.OMHB o cnoeM HaMepeHI1l1 He n03)I<e, qeM 3a rneCTb Mec5luen JJ.O HCTeLieHH51 cpoKa neticTBT1.51 HaCT05llUero CornarneHH51. J1m6a51 ,D,oroBapimamma5Ic5r CTopoHa Mmi<eT B nncbMei-IHOH cpopMe BI-IecTH npenno)f<enMe o6 H3Mei-IeHim HJIH .n;orronHeHI111 HaCT05rlUero CornarneHM51. JTro6nre cornaconam-Ihie JJ.OITOJITTeHI151
Me)KJJ.Y
BCTYfLH
,D,oronapnnaioru;:r1MHC51
CTopoHaMH
B
KOTOpa51
CHJTY
C
l13Tbi.
H3MeHCHM51
6y )J,eT
nw6o
orrpeLI,eJie!Ia
)J,orosapHBaiOlUVIMHC51 CTopoHaMH. l13MeHelme HJIH rrpeKpamer-me nei1CTBvUI HaCT0511Uero CornameHIDI He 6y )l)'T OKa3bJBaTb BJIH5IHHe
I-Ia
mo6oe COf'JTallieHHe, KOHTpaKT 11JIU .Ue51TeJibi-TOCTb,
OC)'IUeCTBJieHHbie B paMKaX HaCT05TIJJ;ero ComaUiel-11151 I1 He HCTIOJITTeHHhiX Ha MOMCIIT H3Me!lel-ll151 HJil1 rrpeKpameiTM51 ..::r:el1CTBI1.51 HaCT05IIUero CornarneHI151.
B y.LlOCTO BepeHHe n6pa30M
na
TO
qero H¥DICeiTO)l.llMCaBIIUfeC5l rrpe,acTaBJITeJlJII, ll,OJl)KI-ffilM
yrrOJJHOMQLJCilllblC
CBOHMM
ITpaBJ1TCJibCTBUMJ1,
ITOJJ.ITHCaJTH
1~ac·t 05IW.ee CornaweHHC.
CoscpweHo B _ _ _ _ _ _ _
«___» Ma51 2000 ro.LJ,a
B .nsyx no)l.JJHHHhiX
".?>K3CM IJJ!5Ipax Ha IHJ,L(OITe3Ml1CKOM, pyCCKOM M aHrJ!IDICKOM 513blKaX, npMt.ICM BCe TeKCTbi
5IBJllliOTC5l
OTIIOWCIIHI1
paBHO ayTcT-JTWnibiMH.
TOJIKOBaH115l HaCT051UJ,ero
B
CJJYl.fae mo6oro
CornarneHH5l
pacxo)[<.LleH115l
npeHMYLllCCTBCHl-JYlO
6yJJ.eT 11MCTh TCI
3a fl paBHTeJibCTBO P<'cny6J1HKH HuuoueJIDI
Signed
3a IlpaBHTeJibCTBO Pecuy6J1HKH .bcJiapych
Signed
s
Cl1IlY
TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus hereinafter referred to as ''the Contracting Parties", Noting with satisfaction the successful development of trade and economic fields in their respective States, and Being desirous to promote for further expansion and strengthening of trade and economic relations between the two States on the basis of equality and mutual benefit, Taking into consideration the principles of the World Trade Organization (WTO). Have agreed as follows:
ARTICLE 1 The Contracting Parties shall, in accordance with the respective national laws and regulations, take all appropriate measures to promote, facilitate and develop economic and trade co-operation between the two States on a long term and stable basis. ARTICLE 2 The Contracting Parties shall grant each other the most-favoured-nation treatment in accordance with the provision of the General Agreement on Tariffs and Trade in areas regarding: levying of customs payments on import and export transactions including methods of levying of such payments; provisions relating to customs clearance, warehousing and transhipment; methods of payments and transfers of such payments; rules relating to the sale, purchase, transportation, distribution and use of goods on the domestic market.
ARTICLE3 The Contracting Parties shall grant each other, in respect of import and export licenses or permissions, where such licenses or permissions are prescribed under the respective national laws and regulations, treatment not less favourable than that granted to any other state.
ARTICLE 4 Provisions of Article 2 and 3, however, shall not apply to the grant or continuance of any: advantages and preferences provided by either Contracting Party to the neighbouring countries for the purpose of facilitating frontier trade. advantages and preferences resulting from a customs union and/or free trade zone, to which any of the Contracting Parties is or may become a party. advantages granted to developing countries in accordance with international agreements.
ARTICLE 5 The import and export of goods and services shall be carried out in accordance with the laws and regulations in force of both States, international trade practices based on contracts to be concluded between the natural and juridical persons of the both States. Neither of the Contracting Parties shall be responsible for liabilities or damages of natural and juridical persons, which results from such contracts.
ARTICLE 6 All payments arising under this Agreement shall be affected in freely convertible
currency or in other way in accordance with laws and regulations in the State of either Contracting Party.
ARTICLE 7 The Contracting Parties shall encourage contacts between natural and juridical persons of their countries, in particular, through exchange of delegations, participation in fairs and exhibitions, exchange of information in the interest of developing their trade relations. Each Contracting Party shall allow, in accordance with national laws and regulations of its State, import and re-export of goods which are assigned for trade promotion activities such as fairs, exhibitions and seminars in territory of its State and in the territory of the state of other Contracting Party.
ARTICLE 8 The Contracting Parties agree that the Republic of Indonesia may establish its trade representation in the Republic of Belarus and that the Republic of Belarus may establish its trade representation in the Republic oflndonesia. The legal status of these representations, their functions and locations shall be agreed upon by the Contracting Parties.
ARTICLE 9 The matters pertammg to the observation of implementation of the present Agreement shall be considered within the framework of the Intergovernmental IndonesiaBelarusian Joint Commission on Trade, Economic and Technical Co-operation established in accordance with Article 5 of the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belants on Economic and Technical Co-operation of 12 May 2000.
ARTICLE 10 The present Agreement shall not prevent either of the Contracting Parties from applying prohibition or restriction of any measures which is directed to the protection of public security, the protection of life and health of humans, animals or plants, national treasures of cultural, historic or archaeological value. Such prohibitions and restrictions must not, however, constitute a means of discrimination or disguised restriction on trade between the two States.
ARTICLE 11
The Contracting Parties shall provide each other intellectual property protection based on the provisions of the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights which forms an integral part of the Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations signed in Marakesh on 15 April 1994 and the respective national laws and regulations, international conventions, m which the Republic of Indonesia and the Republic of Belarus participate. ARTICLE 12 Any dispute between the Contracting Parties on the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through negotiations by both Contracting Parties or through diplomatic channels. If any dispute can not be settled through negotiations or diplomatic channels it may be submitted to the arbitration. ARTICLE 13 The Contracting Parties shall make available all laws and regulations related to trade activities, including customs duties and formalities, investment, taxation, banking, insurance and other financial services, transport and labour. The Contracting Parties shall inform each other of any changes in their tariff or statistical nomenclature, customs duties or of any decision taken in accordance with the procedures in force concerning the classification of products covered by this Agreement.
ARTICLE 14 This Agreement shall enter into force on the date of last notification by which the Contracting Parties notify each other that their internal procedures for the entry into force of this Agreement have been fulfilled. lt shall be valid for a period of 5 (five) years and shall automatically be extended for subsequent periods of 1 (one) year each unless either Contracting Party terminates it by giving written notification at least 6 (six) months prior to its expiration. Either Party may request in writing a revision or amendment of this Agreement. Any revision or amendment which has been agreed to by the Contracting Parties shall come into effect on such day as will be determined by the Contracting Parties. The revision or termination of this Agreement shall not affect the validity of any arrangements, contracts. and activities made under the present Agreement and not fully implemented at the time of revision and expiration of this Agreement. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement. Done at Jak.arto... on this 1:1.. day of )4 a. y 2000 in two originals in the Indonesian, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Agreement the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Signed
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Signed
