Modul ke:
Fakultas
Program Studi
www.mercubuana.ac.id
Masyarakat Madani Rusmulyadi, M.Si.
Pengertian Masyarakat Madani • Masyarakat madani berasal dari bahasa Inggris, civil society. Kata civil society sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu civitas dei yang artinya kota illahi dan society yang berarti masyarakat. Dari kata civil akhirnya membentuk kata civilization yang berarti peradaban (Gelner, 1995). Oleh sebab itu, kata civil society dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah mencapai peradaban maju.
• Gellner (1995) menyatakan bahwa masyarakat madani akan terwujud ketika terjadi tatanan masyarakat yang harmonis, yang bebas dari eksploitasi dan penindasan. Masyarakat madani adalah gambaran dari komunitas yang jauh dari monopoli kebenaran dan kekuasaan. • Sementara itu, Seligman (dikutip oleh Mun’im: 1994), mendefinisikan istilah civil society sebagai seperangkat gagasan etis yang mengejawantah dalam berbagai tatanan sosial, dan yang paling penting dari gagasan ini adalah usahanya untuk menyelaraskan berbagai konflik kepentingan antar individu, masyarakat dan negara.
Latar Belakang Masyarakat Madani • Masyarakat madani timbul karena faktorfaktor: – Adanya penguasa politik yang cenderung mendominasi (menguasai) masyarakat dalam segala bidang agar patuh dan taat pada penguasa. – Masyarakat diasumsikan sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan yang baik (bodoh) dibandingkan dengan penguasa (pemerintah). – Adanya usaha membatasi ruang gerak dari masyarakat dalam kehidupan politik.
Sejarah Masyarakat Madani • Filsuf Yunani Aristoteles ( 384-322) yang memandang civil society sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Pandangan ini merupakan fase pertama sejarah wacana civil society. • Pada masa Aristoteles civil society dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinonia politike, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan.
• Rumusan civil society selanjutnya dikembangkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679 M ) dan Jhon Locke (16321704), yang memandangnya sebagai kelanjutan dari evolusi natural sciety. Menurut Hobbes, sebagai antitesa Negara civil society mempunyai peran untuk meredam konflik dalam masyarakat sehingga ia harus memiliki kekuasaan mutlak, sehingga ia mampu mengontrol dan mengawasi secara ketat pola-pola interaksi (perilaku politik) setiap warga Negara. • Berbeda dengan Jhon Locke, kehadiran civil society adalah untuk melindungi kebebasan dan hak milik setiap warga Negara.
• Fase kedua, pada tahun 1767 Adam Ferguson mengembangkan wacana civil society dengan konteks social dan politik di Skotlandia. Ferguson, menekankan visi etis pada civil society dalam kehidupan social. Pemahamannya ini lahir tidak lepas dari pengaruh dampak revolusi industri dan kapitalisme yang melahirkan ketimpangan sosial yang mencolok.
• Fase ketiga, pada tahun 1792 Thomas Paine mulai memaknai wacana civil society sebagai sesuatu yang berlawanan dengan lembaga Negara, bahkan dia dianggap sebagai antitesa Negara. Menurut pandangan ini Negara tidak lain hanyalah keniscayaan buruk belaka. Konsep Negara yang absah, menurut mazhab ini, adalah perwujudan dari delegasi kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan bersama
• Fase keempat, wacana civil society selanjutnya dikembangkan oleh GWF. Hegel (1770-1837 M), Karl Marx (1818-1883 M) dan Antonio Gramsci (1891-1837 M). Dalam pandangan ketiganya civil society merupakan elemen ideologis kelas dominan. • Fase kelima, wacana civil society sebagai reaksi terhadap mazhab Hegelian yang dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville (1805-1859 M). Pemikiran Tocqueville tentang civil society sebagai kelompok penyeimbang kekuatan Negara. Menurut Tocqueville, kekuatan politik dan masyarakat sipil merupakan kekuatan utama yang menjadikan demokrasi Amerika mempunyai daya tahan yang kuat.
Karakteristik Masyarakat Madani • Beberapa unsur pokok yang dimiliki oleh masyarakat madani adalah: – Wilayah publik yang bebas ( free public sphere), – Demokrasi, – Toleransi, – Kemajemukan (pluralism), – Keadilan social (social justice).
Institusi Masyarakat Madani • Sifat atau karakteristik intitusi masyarakat madani adalah: – Independen, yaitu lembaga ini memiliki sifat yang bebas (netral) dari intervensi lembaga lain, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah – Mandiri, yaitu bahwa lembaga ini memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi lembaga, dengan tidak melibatka pihak lain di luar institusi – Swaorganisasi, yaitu bahwa pengelolaan dan pengendalian institusi dilakukan secara swadaya oleh SDM lembaga – Transparan, yaitu bahwa dalam pengelolaan dan pengendalian institusi dilakukan secara terbuka – Idealis, yaitu bahwa pelaksanaan institusi diselenggarakan dengan nilainilai yang jujur, ikhlas dan ditujukkan bagi kesejahteraan masyarakat banyak – Demokratis, yaitu bahwa institusi yang dibentuk, dikelola, serta dikendalikan dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri.
• Institusi penegak masyarakat madani antara lain: – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) – Pers – Supremasi Hukum – Perguruan Tinggi – Partai Politik
Masyarakat Madani dan Demokratisasi • Hubungan antara masyarakat madani dengan demokrasi, menurut Dawam bagaikan dua sisi mata uang yang keduanya bersifat ko-eksistensi. Artinya, hanya dalam masyarakat madani yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan dengan baik dan hanya dalam suasana demokratislah civil society dapat berkembang secara wajar. • Menurut Nucholish Madjid, masyarakat madani merupakan “rumah” persemian demokrasi. Perlambang demokrasinya adalah pemilihan umum (pemilu) yang bebas dan rahasia. Namun, demokrasi tidak hanya bersemayam dalam pemilu, sebab jika demokrasi harus mempunyai “rumah” maka rumahnya adalah masyarakat madani.
Terima Kasih Rusmulyadi, M.Si.
