Modul ke:
09
HAK ASASI MANUSIA
Fakultas
Teknik Program Studi
MKCU
Yayah Salamah, SPd. MSi.
Tujuan Instruksional Khusus 1. Mengetahui pengertian hak asasi manusia (HAM) 2. Memahami tujuan (HAM) 3. Memahami perkembangan pemikiran (HAM) di dunia dan di Indonesia 4. Memahami (HAM) pada tatanan global dan di Indonesia 5. Memahami permasalahan dalam penegakan HAM di Indonesia 6. Mengetahui lembaga penegak (HAM) 7. Memahami dan mengembangkan pendidikan (HAM)
A. Pengertian Hak Asasi Manusia • Pengertian hak asasi manusia menurut Tillar (2001) adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. • HAM memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi yaitu Tuhan. • Pemenuhan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan pemenuhan terhadap HAM dari tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi bermasyarakat dan bernegara. • Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat disimpulkan pokok hakikat HAM, yaitu : HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau diwariskan. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama atau asl-usul orang tersebut. HAM tidak bisa dilanggar
B. Tujuan Hak Asasi Manusia Tujuan pelaksanaan hak asasi manusia adalah untuk mempertahankan hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat negara dan mendorong tumbuh serta berkembangnya pribadi manusia yang multidimensional.
C. Perkembangan Pemikiran HAM 1. Perkembangan HAM di dunia : a. Piagam Magna Charta : piagam ini berisi perlakuan adil, hukuman, bertanggungjawab dan penegakan hak dan keadilan bagi rakyat. b. Bill of Rights : piagam ini menuntut agar rakyat diperlakukan sama di muka hukum sehingga tercapai kebebasan. c. Declaration Des Droits de L’homme et du Citoyen : pernyataan ini berisi bahwa manusia lahir merdeka, hak adalah suci tidak boleh diganggu gugat dan proses penangkapan serta penahanan harus dengan surat izin. d. Declaration of Human Rights PBB : maksud dan tujuan HAM adalah menyelamatkan keturunan manusia, untuk keselamatan gender penghargaan atas hak dan kewajiban serta tingkat hidup yang lebih tinggi. e. Piagam Atlantic Charter : lima kebebasan dasar manusia menurut F.D. Roosevelt meliputi bebas dari rasa takut, bebas memeluk agama, bebas berpendapat, bebas memperoleh informasi dan bebas dari kemelaratan.
2. Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia : a. Periode sebelum kemerdekaan pemikiran HAM sebelum kemerdekaan dipelopori oleh organisasi pergerakan seperti : Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia, Indische Party, Partai Nasional Indonesia, Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia.
b. Periode setelah kemerdekaan Pemikiran HAM sesudah kemerdekaan ada 5 : Periode 1945-1950 : hak untuk merdeka, kebebasan untuk berserikat dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Periode 1950-1959 : menekankan pada semaangat kebebasan demokrasi liberal yang berintikan kebebasab individu. Periode 1959-1966 : dalam periode ini HAM tidak mendapatkan ruang kebebasan dari pemerintah, seperti hak sipil, hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Periode 1966-1998 : terbagi menjadi 3 kurun waktu. Yang pertama melindungi kebebasan dasar manusia, yang kedua pemasungan HAM dengan sikap bertahan, kekerasan dan membatasi terhadap HAM. Periode 1998-sekarang : pemerintah memberi perlindungan yang signifikan terhadap kebebasan HAM dalam semua aspek.
D. HAM pada Tatanan Global di Indonesia Konsep utama HAM diklasifikasikan : a. Konsep negara barat/liberalisme : - Meninggalkan konsep negara yang mutlak - Mendirikan federasi rakyat yang bebas - Filosofi dasar : Hak asasi tertanam pada diri individu - Hak asasi ada lebih dulu daripada tatanan negara b. Konsep sosialis : - Hak asasi hilang pada individu - HAM tidak ada sebelum negara ada - Negara berhak membatasi HAM apabila situasi menghendaki c. Konsep bangsa Asia/Pasifik : - Tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama - Masyarakat sebagai keluarga besar - Individu tunduk pada kepala adat
d. Konsep PBB : 1. Universal Declaration of Human Right menyatakan : - Hak untuk hidup - Hak untuk diakui kepribadiannya - Hak untuk memperoleh perlakuan yang baik - Hak untuk masuk/keluar pada suatu negara - Hak untuk mendapatkan jaminan hukum - Hak untuk mendapat pendidikan/pekerjaan, dll 2. HAM di Indonesia dalam UUD 1945 : - Hak kebebasan berpendapat - Hak berkumpul, beragama dan berserikat - Hak penghidupan yang layak - Hak memperoleh pengajaran/pendidikan 3. HAM dalam UU no. 39 tahun 1999 : - Hak hidup, mengembangkan diri, memperoleh keadilan, kebebasan pribadi dan berkeluarga - Hak atas rasa aman dan kesejahteraan - Hak untuk turut serta dalam pemerintahan
E. Permasalahan dan Penegakkan HAM di Indonesia • Sejalan dengan amanat konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkkan baik dalam penerapan, pemantauan maupun dalam pelaksanaannya dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu konsep internasional yang berdasarkan prinsip saling menghormati, kesederajatan dan hubungan antarnegara serta hukum internasional yang berlaku. • Program penegakan hukum dan HAM meliputi pemberatasan korupsi, antiterorisme dan pembasmian penyalahgunaan narkotika/obat yang berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif dan konsisten.
F. Lembaga Penegak HAM • HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia makhluk tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara. • Lembaga penegak HAM meliputi : a. Komnas HAM : lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM. b. Pengadilan HAM : untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk pengadilan HAM dilingkungan peradilan umum, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. c. Partisipasi masyarakat : setiap orang/kelompok/organisasi berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM. Berhak menyampaikan laporan, mengajukan usulan dan bekerja sama dengan Komnas HAM.
G. Mengembangkan Pendidikan HAM a. Dr. Seto Mulyadi berpendapat bahwa pembelajaran HAM sejak dini mulai dari anak-anak merupakan tuntutan bagi pembangunan di masa depan. b. Dr. Sri Untari berpendapat bahwa pembelajaran HAM harus sesuai dengan tingkatan usia dan golongan masyarakat serta adanya keselarasan antara pembelajaran HAM di dalam dan di luar rumah agar tidak ada benturan nilai. c. Sutisno berpendapat bahwa pendidikan HAM diselenggarakan sejak dini sampai perguruan tinggi. Penyampaian materi HAM dilakukan dengan metode diskusi dan permainan dan tujuan pembelajaran tidak hanya pengetahuan tetapi mengubah sikap dan meningkatkan keterampilan di bidang HAM.
Terima Kasih Yayah Salamah, S.Pd M.Si
