Modul ke:
14
Pendidikan Pancasila Pancasila dan implementasinya dalam sila ke-4 dan ke-5
Fakultas
TEKNIK Program Studi
Arsitektur
Yayah Salamah, SPd. MSi.
Pokok Bahasan Sila Keempat
Sila Kelima
Arti dan Makna
Arti dan Makna
Implementasi secara umum
Implementasi secara umum
Penyimpangan terhadap sila
Penyimpangan terhadap sila
Implementasi sebagai Pengambilan Keputusan Pekerja dalam Perusahaan
mewujudkan keadilan sosial bagi semua orang yang mempunyai kepentingan dalam organisasi.
Keadilan menurut teori Aristoteles
Arti dan Makna Sila Keempat Sila ke-empat merupakan penjelmaan dalam dasar politik Negara, ialah Negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan mutlak daripada sifat demokrasi Negara Indonesia. Disebabkan mempunyai dua dasar mutlak, maka sifat demokrasi Negara Indonesia adalah mutlak pula, yaitu tidak dapat dirubah atau ditiadakan. Dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan” terkandung nilai dalam sila ini adalah nilai kerakyatan, yang berarti kedaulatan berada ditangan rakyat, setiap rakyat berhak memilih perwakilan mereka, setiap rakyat memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, dan musyawarah serta gotong royong. Next
Back
Secara garis besar, sila keempat Pancasila memiliki makna : • Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. • Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. • Mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. • Bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan.
Back
Implementasi Sila keempat Pancasila: 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Next
Back
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. Back
Adapun penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan terhadap sila ke-4 adalah 1) Banyak warga Negara/masyarakat belum terpenuhi hak dan kewajibannya didalam hukum. 2) Ketidak transparannya lembaga-lembaga yang ada didalam Negara Indonesia dalam sistem kelembagaannya yang menyebabkan masyarakat enggan lagi percaya kepada pemerintah. 3) Banyak para wakil rakyat yang merugikan Negara dan rakyat, yang seharusnya mereka adalah penyalur aspirasi demi kemajuan dan kesejahteraan Negara Indonesia. 4) Banyak keputusan-keputusan lembaga hukum yang tidak sesuai dengan asas untuk mencapai mufakat, sehingga banyak masyarakat yang merasa dirugikan. Next
Back
5) Banyak masyarakat yang kurang bisa menghormati adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. 6) Demonstrasi yang dilakukan tanpa melapor kepada pihak yang berwajib. 7) Kasus kecurangan terhadap pemilu, yang melihat bukan dari sisi kualitas, tetapi dari kuantitas. 8) Lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan bersama atau masyarakat. 9) Menciptakan perilaku KKN. 10) Pejabat-pejabat Negara yang diangkat cenderung dimanfaat untuk loyal dan mendukung kelangsungan kekuasaan Presiden. Back
Pengambilan Keputusan Pekerja dalam Perusahaan • Pada dasarnya pengambilan keputusan adalah suatu akibat dari adanya reaksi atas sebuah masalah. Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir, dapat berupa tindakan atau opini. Tentunya keputusan yang dibuat haruslah keputusan yang baik, rasional, dan mengandung nilai-nilai etis dalam batasan-batasan tertentu. • Definisi pengambilan keputusan menurut James A. F. Stoner adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah.
Next
Back
Di era yang semakin mengglobal ini, perusahaan semakin menyadari bahwa penghargaan dan jaminan atas hak karyawan merupakan faktor yang menentukan kelangsungan dan keberhasilan bisnis suatu perusahaan. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin perlindungan hak-hak pekerja melalui Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, dan Pasal 28 ayat (2): “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Next
Back
• Sebagai perusahaan yang baik, dalam menentukan kebijakan/aturan hendaknya hak-hak karyawan diikutsertakan sebagai bahan pertimbangan, misalnya UMR, masalah kesehatan dan keamanan kerja, jaminan kemerdekaan bagi karyawan untuk berserikat, jaminan perusahaan bahwa mereka tidak akan melakukan diskriminasi dalam hal ras, agama, suku, jenis kelamin, jaminan bahwa perusahaan tidak akan melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun mental dalam kegiatan bekerja, jam kerja yang sesuai, kompensasi, dan sebagainya. Seperti dalam hal pengambilan keputusan perusahaan, sudah seharusnya pekerja (karyawan/buruh) diikutsertakan guna mengimplementasi sila keempat Pancasila Next
Back
Back
Arti dan Makna Sila Kelima • Keadilan sosial = keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materi maupun spiritual. • Seluruh rakyat Indonesia = setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. • sila kelima memiliki makna bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
Back
Jenis-Jenis Keadilan Menurut Teori Aristoteles • 1) Keadilan Komunikatif Bersikap adil kepada seseorang tanpa melihat status dan kedudukannya. • 2) Keadilan Distributif Bersikap adil kepada seseorang sesuai dengan usaha yang telah mereka lakukan. • 3) Keadilan Kodrat Alam Adil sesuai dengan kodrat
4) Keadilan Konvensional Keadilan yang terjadi setelah seseorang telah mematuhi peraturan perundangundangan 5) Keadilan Perbaikan Keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain. Back
Implementasi Sila Ke-5 1) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. 2) Bersikap adil. 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4) Menghormati hak-hak orang lain. 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 6) Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. 7) Tidak bersikap boros. 8) Tidak bergaya hidup mewah. 9) Menghargai karya orang lain. 10) Suka Bekerja Keras Back
Adapun penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan terhadap sila ke-5 adalah • Kemiskinan: Indonesia adalah sebuah negara yang penuh paradoks. Negara ini subur dan kekayaan alamnya melimpah, namun sebagian besar rakyatnya tergolong miskin. •
Ketimpangan dalam pendidikan: Banyak anak usia sekolah harus putus sekolah karena biaya, mereka harus bekerja dan banyak yang menjadi anak jalanan.
Next
Back
• Ketimpangan dalam pelayanan kesehatan: Keadilan dalam kesehatan masih belum dirasakan oleh masyarakat miskin Indonesia. Didalam hal ini maksudnya adalah belum dirasakan manfaat PJKMM (Program jaminan kesehatan masyarakat miskin) atau ASKESKIN (Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin) sehingga munculnya anggapan “orang miskin dilarang sakit” karena biaya berobat di Indonesia bisa dikatakan cukup tinggi dan hanya untuk kalangan menengah ke atas
Back
Sila Kelima Mengacu Kepada Tujuan Organisasi Secara Maksimal dan Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Semua Orang yang Mempunyai Kepentingan dalam Organisasi. • Keadilan dalam kontek organisasi selalu dikaitkan dengan kebijakankebijakan yang dibuat oleh pimpinan organisasi. Pemimpin sebuah organisasi harus mampu bersikap adil terhadap segala komponen yang ada dalam organisasi itu. Terhadap pola kepemimpinan yang adil akan memberikan atmosfir yang kondusif sehingga tercipta hubungan yang harmonis antar sesama anggota organisasi. Kondisi ini sangat positif pada peningkatan kenyamanan, keseriusan, loyalitas dan tentunya kinerja seluruh komponen dalam organisasi. Pemimpin yang adil akan memberikan spirit kepada seluruh bawahan untuk bergerak bersama dengan segala kekuatan untuk mencapai tujuan bersama. Next
Back
• Di dalam sila kelima intinya bahwa adanya persamaan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat tidak ada perbedaan kedudukan ataupun strata di dalamnya semua masyarakat mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh dengan adil. Perwujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang merupakan pengamalannya, setiap warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibanya serta menghormati hak-hak orang lain.
Next
Back
• Dengan sila ke-5 ( keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia), manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini dikembangkan perbuatannya yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu dikembangkan sikap adil sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.
Next
Back
End
Back
Terima Kasih Yayah Salamah, S.Pd M.Si
