Modul ke:
15
PENDIDIKAN PANCASILA Pancasila dan implementasi terhadap sila pertama
Fakultas
TEKNIK Program Studi
Arsitektur
Yayah Salamah, SPd. MSi.
Sila Pertama • Sila Pertama Pancasila Dalam Hubungannya Dengan Prinsip Pembangunan Manusia Seutuhnya A. Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat • Proklamasi Kemerdekaan yang diperingati pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi dari perjuangan bangsa Indonesia yaitu menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat dan mandiri. • Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan jembatan emas untuk membangun bangsa dengan mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
• Selama kurang lebih dua dasa warsa ( 19451965), penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat mengalami berbagai kendala yaitu munculnya revolusi fisik dan berbagai pemberontakan daerah bersamaan dengan itu, masuknya nilai-nilai liberalisme yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yan terkandnung dalam Pancasila. Hal ini dapat menghambat semnagat untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.
Sila Kedua • Sila Kedua sebagai usaha untuk tidak memperalat manusia sebagai faktor produksi • Sila kedua dengan rumusan ‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’ terkandung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan antara lain : 1. Pengakuan terhadap adanya martabat manusia dengan segala hakhak asasinya. 2. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia dengan memperlakukan dan memberikan sesuatu yang telah menjadi haknya. 3. Manusia beradab dengan sumber daya cipta rasa karsa dan keyakinan sebagai landasan sesuai nilai-nilai hidup manusiawi. 4. Nilai kemanusiaan diliputi dan dijiwai sila Ketuhanan Yang Maha Esa, serta meliputi dan menjiwai sila Persatuan Kerakyatan dan Keadilan.
•
•
Arti penting sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab adalah dimana kemanusiaan itu sendiri dalam kontek kemasyarakatan terakomodir dalam Pancasila. Karena pandangan dasar bahwa manusia itu untuk tidak diperalat sebagai faktor produksi. Sebab manusia Pancasila adalah manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan,dan nilai keadilan sosial yang beradab. Nilai-nilai di atas membentuk struktur tersendiri. Struktur mana tidak bersifat eksploitatif antar kelompok suku, ras, atau kelas/golongan dalam masyarakat. Begitu pula kegiatan usaha yang menyangkut faktor-faktor produksi dalam dunia bisnis untuk mencari keuntungan tidak dibenarkan bila sampai terjadinya eksploitasi dan penindasan yang dilakukan oleh para pengusaha atau para pemodal terhadap para pekerja/ kaum buruh yang mengelola produksinya. Hal serupa juga tidak boleh terjadi praktekpraktek penindasan (eksploitasi) para pekerja oleh pihak pengusaha hanya karena semata-mata demi mengejar target keuntungan belaka pada produksi barang atau segala jenis usaha yang bisa mendatangakan keuntungan (profit) sebesar-besarnya, namun tidak diimbangi dengan gaji memadai berikut tunjangan jaminan sosial tenaga keselamatan kesehatan para pekerja itu sendiri (Jamsostek).
• Dalam arti yang lainya sila kemanusian yang adil dan beradab, dimana menempatkan para pekerja dan majikan (pengusaha pemilik modal dan alat-alat produksi) wajib terbina hubungan yang harmonis, salaing menguntungkan serta saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan positip dan akan berdampak positip dalam peningkatan produktivitas otomatis akan terjadi peningkatan modal /kapital yang besar karena mendapatkan keuntungan/profit yang besar. • Di pihak kaum pekerja kesejahteran gaji dan Jamsosteknya wajib ditingkatkan yang layak. Dengan demikian antara pihak majikan/pengusaha dan kaum pekerja antara keduanya telah terjadi jalinan hubungan simbiose mutualisme sehingga terciptalah apa yang disebut hubungan masyarakat Industrial Pancasila. Oleh karenanya bukanlah terjadinya manusia memperalat manusia sebagai faktor produksi. Untuk itu sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” selalu berusaha menuntun untuk melarang memperalat manusia sebagai faktor produksi.
Sila Ketiga • Sila Ketiga menekankan kepentingan nasional yang harus didahulukan • Sila ketiga dengan rumusan “Persatuan Indonesia” terkandung nilai –nilai persatuan dan kebangsaan antara lain: 1. Persatuan Indonesia merupakan persatuan kelompok manusia yang menjadi warga negara Indonesia dengan citacita hidup bersama. 2. Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. 3. Pengakuan ke Bhineka Tunggal Ika-an suatu bangsa dalam pembinaan kesatuan bangsa. 4. Nilai Persatuan Bangsa diliputi dan dijiwai oleh Ketuhanan, dan Kemanusiaan, serta meliputi dan menjiwai sila Kerakyatan dan keadilan.
• Dimana arti penting kemanusiaan dalam kontek kemasyarakatan terakomodir dalam Pancasila. Karena pandangan dasar manusia-masyarakat secara timbal balik akan sangat mempengaruhi corak dan warna dasar kehidupan masyarakat. Seperti diketahui Pancasila menolak dua pandangan ekstrim tentang kemasyarakatan. Pandangan yang memberikan penekanan kuat pada manusia sebagai pribadi satu pihak dan pandangan yang menekankan terlalu besar terhadap masyarakat. • Kedua pandangan diatas, selain terlalu ekstrim sehingga meredusir esensi individual dan kemasyarakatan itu sendiri juga menerapkan pandangan itu akan berimplikasi besar dalam kehidupan individual maupun masyarakat dan kepentingan nasional. Oleh karena itu Pancasila memandang bahwa kebahagiaan manusia akan tercapai jika dapat di kembangkan hubungan yang selaras, serasi dan seimbang (3S) antara manusia dan masyarakat serta kepentingan nasional bangsa.
•
•
Sila Persatuan Indonesia tetap memberikan tempat pada individu, kelompok/golongan untuk tetap eksis ikut berperan aktip dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, meskipun tetap dibawah kepentingan nasional. Dan selanjutnya perkembangan serta dinamika masyarakat terus berkembang lebih cepat bila ditopang oleh pertumbuhan dan perkembangan individual diseluruh tanah air Indonesia dengan menggunakan semboyan pada Bhineka Tunggal Ika, yang telah merangkum kekayaan akan budaya, suku,ras, agama, bahasa dan sebagai lem perekat kesatuan dari seluruh wilayah tanah air Indonesia. Semua ini merupakan kekayaan dan kekuatan raksasa bangsa Indonesia pemberian Tuhan YME yang wajib kita syukuri bersama dan kewajiban kita yang tak kalah penting lagi adalah wajib memelihara serta melestarikannya. Dalam sila Persatuan Indonesia perbedaan individu dan kelompok masyarakat bisa ditolerir. Pancasila memandang bahwa perbedaan itu sendiri mempunyai makna tertentu sebagaimana yang di maksudkan dalam Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda suku bangsa, ras, budaya, agama, bahasa, akan tetap satu padu yaitu bangsa Indonesia). Berdasarkan Sila Persatuan, maka perbedaan itu harus selalu dikaitkan ke saling bertautan antara individu dan masyarakat, antara profesi dan keahlian antara berbagai suku dan kelompok/golongan, antara berbagai budaya dan agama.
Sila Keempat • Sila Keempat dalam Hubungannya dengan Pengambilan Keputusan Pekerja dalam perusahaan. • Arti dan Makna Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”: 1. Kerakyatan. Berasal dari kata rakyat, yang berarti sekelompok manusia yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu. Ini menjelaskan bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
2. Hikmat kebijaksanaan. Artinya, penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani. 3. Permusyawaratan. Suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. 4. Perwakilan. Satu sistem arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan.
•
•
Sila ke-empat merupakan penjelmaan dalam dasar politik Negara, ialah Negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan mutlak daripada sifat demokrasi Negara Indonesia. Disebabkan mempunyai dua dasar mutlak, maka sifat demokrasi Negara Indonesia adalah mutlak pula, yaitu tidak dapat dirubah atau ditiadakan. Dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan” terkandung nilai dalam sila ini adalah nilai kerakyatan, yang berarti kedaulatan berada ditangan rakyat, setiap rakyat berhak memilih perwakilan mereka, setiap rakyat memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, dan musyawarah serta gotong royong. Pada hakekatnya sila keempat ini di dasari oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Persatuan Indonesia, dan mendasari serta menjiwai sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila menyerukan pembuatan keputusan melalui musyawarah mencapai mufakat. Ini adalah demokrasi yang menghidupkan prinsip-prinsip Pancasila. Hal ini mengimplikasikan bahwa hak demokrasi harus selalu diiringi dengan sebuah kesadaran bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Besar menurut keyakinan beragama masingmasing, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan ke atas harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan penguatan dan pelestarian kesatuan nasional menuju keadilan sosial.
Sila Kelima • Arti dan Makna Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia • Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materi maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi sila kelima berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan (Pandji Setijo,13:2006). • Arti dan Makna Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: 1. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. 2. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. 3. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.
• Sila kelima ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, dan kebutuhan spiritual rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. • Butir-butir implementasi sila kelima adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Butir ini menghendaki agar setiap warga negara nerbuat baik satu sama lain. Perbuatan luhur dalam pengertian seperti apa yang diperintahkan Tuhan dan menjauhi yang dilarang. Perbuatan baik dan luhur tersebut dilaksanakan pada setiap manusia dengan cara saling membantu, bergotong-royong, dan merasa setiap manusia adalah bagian dari keluarga yangdekat yang layak dibantu, sehingga kehidupan setiap manusia layak dan terhormat.
2. Bersikap adil. Butir ini menghendaki dalam melaksanakan kegiatan antarmanusia untuk tidak saling pilih kasih, dan pengertian adil juga sesuai dengan kebutuhan manusia untuk hidup layak, dan tidak diskriminatif terhadap sesama manusia yang akan ditolong. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Butir ini menghendaki bawa manusia Indonesia jangan hanya mendahulukan hak-haknya seperti hak hidup bebas, berserikat, perlakuan yang sama, kepemilikan, dan lain-lain, tetapi menjaga kewajiban secara seimbang. Kewajiban yang harus dilakukan adalah berhubungan yang baik dengan sesama manusia, membantu sesama manusia, membela yanng teraniaya, memberikan nasehat yang benar dan menghormati kebebasan beragama. 4. Menghormati hak-hak orang lain. Bahwa setiap manusia untuk menghormati hak orang dan memberikan peluang orang lain dalam mencapai hak, dan tidak berusaha menghalang-halangi hak orang lain. Perbuatan seperti mencuri arta orang lain, menyiksa, merusak tempat peribadatan agama lain, adalah contoh-contoh tidak menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Mengembangkan sikap dan budaya bangsa yang saling tolongmenolong seperti gotong-royong, dan menjauhkan diri dari sikap egois dan individualisti 6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Butir ini menghendaki, manusia Indonesia bukanlah homo hominilupus (manusia yang memakan manusia yang lain). Manusia Indonesia tidak boleh memeras orang lain demi kepentingan sendiri. Contoh perbuatanya seperti melakukan perampokan, memberikan bunga terlalu tinggi kepada peminjam terutama pada kalangan orang kecil dan miskin. 7. Tidak bersikap boros. Menghendaki manusia Indonesia untuk tidak memakai atau mengeluarkan uang, barang, dan sumber daya secara berlebihan.
8. Tidak bergaya hidup mewah. Butir ini menghendaki agar untuk tidak bergaya hidup mewah, tetapi secukupnya sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Ukuran mewah memang relatif, namun dapat disejajarkan dengan tingkat pemenuhan kehidupan dan keadilan pada setiap strata kebutuhan manusia. 9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Butur ini menghendaki warga masyarakat Indonesia untuk menjaga kepentingan umum dan prasarana umum, sehingga sarana tersebut dapat berguna bagi masyarakat luas. 10. Suka bekerja keras. Untuk berusaha semaksimal mungkin dan tidak hanya pasrah pada takdir. Sebagai manusia yang bertaqwa kepada Tuhan, diwaibkan berusaha dan diiringi dengan doa. 11. Menghargai karya orang lain. Agar warga negara dapat menghargai karya orang lain sebagai bagian dari penghargaan atas hak cipta. Proses penciptaan suatu karya membutuhkan suatu usaha yang keras dan tekun, oleh sebab itu dihargai
Terima Kasih Yayah Salamah, S.Pd M.Si
