Modul ke:
12
OTONOMI DAERAH
Fakultas
Teknik Program Studi
MKCU
Yayah Salamah, SPd. MSi.
Tujuan Instruksional Khusus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menyebutkan pengertian otonomi daerah Menjelaskan latar belakang otonomi daerah Menjelaskan tujuan dan prinsip otonomi daerah Menjelaskan perkembangan UU otonomi daerah di Indonesia Menjelaskan model desentralisasi Membedakan urusan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten Menjelaskan keterkaitan otonomi daerah dengan demokratisasi 8. Menguraikan implementasi otonomi daerah
A. Pengertian Otonomi Daerah
• Otonomi secara sempit diartikan sebagai “mandiri”, sedangkan dalam arti luar adalah “berdaya”. • Jadi otonomi daerah yang dimaksud disini adalah pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan daerah sendiri.
B. Latar Belakang Otonomi Daerah • Alasan perlunya otonomi daerah : pemerintahan terpusat sentralistik, pembagian SDA tidak adil dan merata, serta kesenjangan sosial. • Otonomi daerah dianggap dapat menjawab tuntutan pemerataan pembangunan sosial ekonomi, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan kehidupan berpolitik yang efektif. Sebab dapat menjaminpenanganan tuntutan masyarakat secara variatif dan cepat
C. Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah • Tujuan otonomi daerah : dapat mencegah pemusatan kekuasaan, terciptanya pemerintahan yang efisien dan partisipasi masyarakat. • Prinsip otonomi daerah : efisiensi dan efektivitas, pendidikan politik, karier politik, stabilitas politik, kesetaraan politik dan akuntabilitas politik
D. Perkembangan UU Otonomi Daerah di Indonesia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Susunan Pemda yang Demokratis UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku menyeluruh dan bersifat seragam UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut otonomi yang seluas-luasnya UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pemerintah Pusat di Daerah UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah
E. Model Desentralisasi 1. Dekonsentrasi : pelimpahan wewenang pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 2. Delegasi : pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas khusus yang berada di bawah pengawasan pusat. 3. Devolusi : transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan, keuangan dan manajemen kepada unit atonomi pemerintah daerah. 4. Privatisasi : tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan sukarela, swasta dan swadaya masyarakat.
F. Pembagian Urusan Pemerintahan 1. Urusan pemerintahan pusat : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter/fiskal nasional dan agama. 2. Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi : perencanaan pembangunan dan tata ruang, ketentraman masyarakat, penanganan dibidang kesehatan dan pendidikan, dan penanggulangan masalah sosial dan dibidang ketenagakerjaan. 3. Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota : perencanaan pembangunan dan tata ruang, ketentraman masyarakat, penanganan dibidang pendidikan dan ketenagakerjaan, penanggulangan masalah sosial, dan pelayanan pertahanan, kependudukan, administrasi umum dan penanaman modal.
G. Otonomi Daerah dan Demokratisasi • Otonomi daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi yang berintikan kebebasan kepada individu, kelompok, daerah untuk mengatur, mengendalikan, serta menyelenggarakan pemerintahan sendiri. • Tujuan utama otonomi daerah : kesetaraan politik, tanggung jawab daerah dan kesadaran daerah. • Prasyarat untuk mencapai tujuan ekonomi daerah : memiliki tetitorial kekuasaan yang jelas, memiliki pendapatan daerah sendiri, memiliki badan perwakilan dan memiliki kepala daerah yang dipilih sendiri melalui pemilu. • Inti pelaksanaan otonomi daerah : keleluasaan pemda untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktiv masyarakat.
H. Implementasi Otonomi Daerah 1.
2.
3.
4.
5.
Implementasi otonomi daerah dalam pembinaan wilayah : otonomi daerah tidak dirancang agar suatu daerah memiliki sifat seperti suatu negara, pengawasan otonomi daerah dilakukan secara hierarki (bertingkat). Implementasi otonomi daerah dalam pembinaan sumber daya manusia : implementasi otonomi daerah dalam pembinaan SDM meliputi ; memberi wewenang kepada daerah, memiliki kebutuhan SDM dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, kerja sama membangun team work, menata struktur organisasi dan pelatihan SDM, memperbaiki cara kerja birokrasi, mengurangi kesenjangan birokrasi. Implementasi otonomi daerah dalam penanggulangan kemiskinan : pengentasan kemiskinan menggunakan prinsip pemberdayaan wanita, memudahkan akses keluarga miskin untuk berusaha, program terpadu, peran masyarakat dan swasta, membangun paradigma baru, memberi legitimasi kepada LSM, mendata keluarga miskin. Implementasi otonomi daerah dalam hubungan fungsional eksekutif dan legislatif : prinsip kerja DPRD dan kepala daerah, transparansi akuntabilitas, kompromi dan menjunjung etika. Implementasi otonomi daerah dalam membangun kerja sama tim : melakukan koordinasi antara pemerintah dengan pemda, pemda dengan pemda dan pemda dengan DPRD.
Terima Kasih Yayah Salamah, S.Pd M.Si
