KEWARGANEGARAAN Modul ke:
12
OTONOMI DAERAH
Fakultas
FEB Program Studi
Management
SYAMSUNASIR, S.SOS., M. M.
PENGERTIAN OTONOMI DAERAH Otonomi scr sempit diartikan sbg “Mandiri”, scr luas diartikan sbg “Berdaya”. Jadi Otonomi daerah adl pemberian kewenangan pemerintah kpd pemerintah daerah utk scr mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
LATAR BELAKANG OTONOMI DAERAH Krisis ekonomi dan politik yg melanda Indonesia sjk tahun 1997 tlh memorak-porandakan hampir seluruh sendi-sendi ekonomi dan politik Negeri Indonesia. Sbg respon dr krisis tersebut, pd masa reformasi dicanangkan suatu kebijakan renstrukturisasi sistem pemerintahan yaitu melaksanakan otonomi daerah dan pengaturan perimbangan keuangan atarpusat dan daerah. Beberapa alasan mendesak diterapkannya otonomi daerah di Indonesia, diantaranya: 1. Kehidupan bangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di Jakarta. 2. Pembagian kekayaan dirasakan tidak adil dan tidak merata. 3. Kesenjangan sosial antara satu daerah dengan daerah lain sangat terasa.
TUJUAN DAN PRINSIP OTONOMI DAERAH Tujuan dilakukannya otonomi daerah adl sbb: 1. Dari segi Politik, utk mencegah penumpukan kekayaan di pusat dan membangun masyarakat demokratis. 2. Dari segi pemerintah, utk mencapai pemerintahan efisien. 3. Dari segi sosial budaya, agr perhatian lbh fokus kepada daerah. 4. Dari segi ekonomi, agr masyarakat dpt turut berpatisipasi dlm pembangunan ekonomi di daerah masing-masing.
PERKEMBANGAN UU OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Perubahan UU OTDA/Desentralisasi, adl sbb: 1. UU Nomor 1 tahun 1945, ttg pemerintah daerah. 2. UU Nomor 22 tahun 1948, ttg susunan Pemda yg demokratis. 3. UU Nomor 1 tahun 1957, ttg pemerintah daerah yg berlaku menyeluruh dan bersifat seragam. 4. UU Nomor 18 tahun 1965, ttg pemerintahan daerah yg menganut otonomi yg seluas-luasnya. 5. UU Nomor 5 tahun 1974, ttg pokok-pokok penyelenggara pemerintah pusat di daerah. 6. UU Nomor 22 tahun 1999, ttg otonomi daerah 7. UU Nomor 25 tahun 1999, ttg perimbangan keuangan pusat dan daerah. 8. UU Nomor 32 tahun 2004, ttg perimbangan daerah. 9. UU Nomor 33 tahun 2004, ttg perimbangan keuangan pusat dan daerah
MODEL DESENTRALISASI Model Desentralisasi adl pola penyerahan kewenangan pemerintah oleh pemerintah kpd daerah otonomi utk mengatur dan menangani urusan pemerintah dalam sistem NKRI. Menurut Rondinelli, model desentralisasi ada empat macam, yaitu: 1. Dekonsentralisasi adl pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kpd Gurbernur sbg wakil pemerintahan. 2. Delegasi adl pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajeril utk melaksanakan tugas scr tidak langsung dibawah pengawasan pemerintah pusat. 3. Devolusi adl transfer kewenangan utk pengambilan keputusan, keuangan, dan manajemen kp unit otonomi daerah. 4. Privatisi adl tindakan pemberian kewenangan dr pemerintah kp badan-badan sukarela, swasta dan swadaya masyarakat.
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH Menurut UU nomor 32 tahun 2004, ttg otonomi daerah, pembagian urusan pemerintah tersebut meliputi: 1. Urusan Pemerintah Pusat, meliputi: a. Politik Luar Negeri b. Pertahanan c. Keamanan d. Yutisi e. Monoter dan Fisikal nasional f. Agama
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH 2. Urusan Wajib yg mjd kewenangan Pemerintah daerah Provinsi, meliputi: a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. c. Penyelenggaraan, masyarakat.
ketertiban
umum,
dan
ketentraman
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum. e. Penanganan di bdiang kesehatan. f.
Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi SDM potensial.
g. Penanggulangan masalah sosial kabupaten/kota. h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota.
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH i.
Fasilitas pengembangan koperasi, usaha menengah, termasuk lintas kabupaten/kota.
j.
Pengendalian lingkungan hidup.
kecil
dan
k. Pelayanan pertanahan termsuk lintas kabupaten/kota. l.
Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan. n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota. o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yg blm dpt dilaksanakan oleh kabupaten/kota. p. Urusan wajib lainnya yg diamanatkan oleh peraturan UU.
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH 3. Urusan Wajib yg mjd Kabupaten/Kota, meliputi:
keweangan
pemerintah
daerah
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. c. Penyelenggaraan, masyarakat.
ketertiban
umum,
dan
ketentraman
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum. e. Penanganan di bidang pendidikan. f.
Penanggulangan masalah sosial.
g. Pelayanan di bidang ketenaga kerjaan. h. Fasilitas pengembangan menengah.
kopetensi,
usaha
kecil
dan
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH i.
Pengendalian lingkungan hidup.
j.
Pelayanan pertahanan.
k. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil. l.
Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan. n. Pelayanan administrasi penanaman modal. o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
OTONOMI DAERAH DAN DEMOKRASI Otonomi daerah merupakan bagian tak terpisahkan dr sistem demokrasi yg berintikan kebebasan kepada individu, kelompok daerah utk mengatur , serta menyelenggarakan pemerintahan sendiri dan dikendalikan oleh masyarakat pusat. Tujuan utama adanya kebijakan otonomi daerah adl 1. Kesetaraan politik 2. Tanggung jawab daerah 3. Kesadaran daerah.
IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH 1. Implementasi Otonomi daerah dalam pembinaan Wilayah. 2. Implementasi Otonomi daerah dalam pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM). 3. Implementasi Kemiskinan.
Otonomi
daerah
dalam
Penanggulangan
4. Implementasi Otonomi daerah dalam Hubungan Fungsional Eksekutif dan Legislatif. 5. Implementasi Otonomi daerah dalam membangun Kerja Sama Tim.
Terima Kasih SYAMSUNASIR, S.SOS., M. M.
