12 Modul ke:
Fakultas
TEKNIK
Program Studi
SIPIL
www.mercubuana.ac.id
AKTUALISASI SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN ( DALAM BIDANG POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, HANKAM HUKUM DAN HAM ) =SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017 RANI PURWANTI KEMALASARI SH.MH.
Kompetensi dan Materi • Standar Kompetensi :
• Mahasiswa memiliki kemampuan analisis, berfikir rasional dan bersikap kritis dalam mengaktualisasikan Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan dalam kehidupan bernegara. •
Makna Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Nilai persatuan Indonesia bersumber pada asas kedaulatan rakyat serta menentang segala bentuk feodalisme, totaliter dan kediktatoran oleh mayoritas maupun minoritas. Nilai ini menunjuk kepada makna sila ke 4 yakni kekuasaan negara dengan partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan. Adanya Nilai nilai demokratis yaitu pembatasan kekuasaan negara, atas nama hak asasi manusia, keterwakilan politik dan kewarganegaraan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan menunjukkan bahwa manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Setiap warga negara dalam menggunakan hak-haknya harus menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan rakyat Hakikat Sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Secara sederhana demokrasi yang dimaksud adalah melibatkan segenap bangsa dalam pemerintahan yang baik yang tergabung dalam pemerintahan dan kemudian adalah peran rakyat yang diutamakan
Makna Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Permusyawaratan artinya mengusahakan keputusan secara bulat Bulat yang dimaksud adalah hasil yang mufakat, artinya keputusan itu diambil dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian berarti bahwa penentu demokrasi yang berdasarkan Pancasila adalah kebulatan mufakat sebagai hasil kebijaksanaan.
Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa konsekwensi kejujuran bersama. apabila keputusan secara bulat itu tidak bisa tercapai dengan mudah, baru diadakan pemungutan suara. suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mufakat melalui lembaga lembaga perwakilan dari penyelenggara negara yang demokratis
PENJABARAN SILA KE 4 DALAM BATANG TUBUH UUD 1945 Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan • Implementasi Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan dalam UUD NRI 1945 ada dalam Pasal Pasal berikut : • Pasal 1 UUD NRI 1945. • Pasal 2 UUD NRI 1945. • Pasal 3 UUD NRI 1945. • Pasal 5 UUD NRI 1945. • Pasal 20 UUD NRI 1945. • Pasal 22E UUD NRI 1945. • Pasal 28 UUD NRI 1945. • Pasal 37 UUD NRI 1945.
Implementasi sila ke 4 : • • • • • • • • •
•
Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Menghormati setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.
Aktualisasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dalam Bidang Politik.
Dasar politik negara berkedaulatan rakyat adalah dasar politik negara berkedaulatan rakyat adalah negara ditangan rakyat, rakyat adalah pendukung kekuasaan tertinggi dari jalannya pemerintahan suatu negara Dalam sila keempat ada dua kata kunci yaitu kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Kerakyatan sebagai dasar negara berarti bahwa kepentingan rakyatlah yang harus menjadi sumber inspirasi seluruh kebijakan negara. Konsep kerakyatan lebih dikenal dengan konsep pemerintahan dimana kedaulatan tertingginya ada ditangan rakyat.
Aktualisasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dalam Bidang Politik. Nilai nilai demokrasi yang terkandung dalam Sila ke Empat adalah : 1. Kerakyatan yang berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, berarti Indonesia menganut demokrasi. 2. Hikmat kebijaksanaan berarti menggunakan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani. 3. Permusyawaratan berarti suatu tatacara mengusahaakan turut sertanya rakyat dalam mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan melalui badan perwakilan rakyat atau melalui musyawarah mufakat untuk rakyat. 4. Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik kepada masyarakat, bangsa maupun secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Aktualisasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dalam Bidang Politik. Nilai nilai demokrasi yang terkandung dalam Sila ke Empat adalah : 5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. 6. Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama. 7. Mengakui perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama karena perbedaan merupakan suatu kodrat manusia. 8. Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku maupun agama. 9. Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama kemanusiaan yang beradab. 10. Mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial.
Aktualisasi Sila keempat dalam Bidang Ekonomi Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Hal itu sejalan dengan bunyi Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Kedua, partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional. Artinya dalam rangka ekonomi kerakyatan, harus ada jaminan bahwa setiap anggota turut serta menikmati hasil produksi nasional termasuk para fakir miskin dan anak terlantar. Ketiga, kegiatan produksi dan pembagian hasil produksi nasional itu harus berlangsung dibawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Artinya dalam rangka perwujudan demokrasi ekonomi anggota masyarakat tidak boleh menjadi objek namun harus diupayakan menjadi subjek perekonomian.
Aktualisasi Sila keempat dalam Bidang SOSIAL BUDAYA • Sila Keempat, merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan; • Dalam kehidupan kemasyarakatan, musyawarah mufakat memiliki beberapa manfaat langsung, yaitu sebagai berikut : ¾ Musyawarah mufakat merupakan cara yang tepat untuk mengatasi berbagai silang pendapat. ¾ Musyawarah mufakat berpeluang mengurangi penggunaan kekerasan dalam memperjuangkan kepentingan. ¾ Musyawarah mufakat berpotensi menghindari dan mengatasi kemungkinan terjadinya konflik.
Makna dan aktualisasi Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan dalam pembangunan bidang Hankam.
• Nilai sila ke empat pancasila dalam penerapan pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang pertahanan dan keamanan adalah pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin hak dasar persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan.
Makna dan aktualisasi Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan dalam pembangunan bidang Hukum dan HAM
• Dalam mengaktualisasikan Sila keempat dalam pengembangan hukum dan ham perlu memiliki prinsip untuk dijadikan pedoman antara lain : 1. Kerakyatan yang berarti kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Hal ini menunjukkan Indonesia menganut demokrasi. 2. Hikmat kebijaksanaan berarti mengunakan akal pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan jujur, bertanggung jawab. 3. Permusyawaratan berarti bahwa dalam merumuskan hukum atau mengambil keputusan hukum harus berdasarkan kehendak rakyat.
4. Perwakilan berarti suatu tatacara mengusahakan turut sertanya wakil rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara antara lain dilakukan melalui badan perwakilan rakyat. 5. Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan YME. 6. Menjunjung tingggi harkat dan martaabat kemanusiaan. 7. Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras suku maupun agama. 8. Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama kemanusiaan yang beradab.
ANALISA KASUS • •
•
Fenomena Calon Independen. Meskipun pendaftaran Pilkada DKI 2017 belum dimulai, namun telah muncul satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang menyatakan niatnya untuk maju melalui jalur independen ( perseorangan tanpa didukung partai politik ). Pasangan calon tersebut adalah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan pasangannya Heru Budihartono. Mereka dibantu kelompok relawan, Teman Ahok, yang mengumpulkan 1 juta data KTP sebagai syarat dukungan bagi calon independen. Calon independen diperbolehkan dalam Undang Undang Pemilukada. Mencermati keberadaan Calon Independen, maka sebenarnya fenomena Calon Independen menimbulkan optimisme baru dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Masyarakat selama ini merasakan bahwa calon dari partai politik kurang mewakili aspirasi mereka. Selama ini masyarakat cenderung tidak mempercayai Partai politik. Sebab, Partai Politik hanya mementingkan sekelompok golongan tertentu saja. Kini masyarakat dituntut untuk lebih kritis dalam memilih pemimpin tanpa harus ada keterikatan dengan partai politik. Peluang bagi masyarakat umum menjadi kepala daerah semakin besar dan terbuka. Keberadan Calon Independen dalam Pilkada akan memberikan nuansa baru dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
PERTANYAAN • Penerapan Sila berapakah yang diimplementasikan Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Pemilukada terkait Calon Independen ! • Bagaimana pendapat anda sebagai seorang Warga Negara menyikapi fenomena calon Independen pada Pilkada tersebut ! ( kaitkan pendapat anda sesuai dengan makna dan aktualisasi Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Dalam Pembangunan Bidang Politik )
