1
Al-Qur’an yang menyatakan bahwa halal dan haram merupakan sesuatu yang sangat prinsip dalam Islam karena di dalamnya terkait hubungan antara manusia dengan Allah.
Pancasila sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa
Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan menjamin agar dapat beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
1. Jumlah konsumen muslim Indonesia yang cukup besar dan potensial. 2. Produk yang beredar di masyarakat
belum terjamin kehalalannya.
3. Banyak ditemukan kasus-kasus terkait kehalalan produk.
Sesuatu yang dibolehkan oleh Allah untuk dilakukan, digunakan, atau dikonsumsi.
Produk Halal Produk yang dibolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi dan tidak berakibat mendapat dosa dan siksa dari Allah SWT.
Pembahasan RUU JPH oleh Tim PANJA
5
1. Pertumbuhan permintaan produk halal dunia 9,5% dari
2 trilliun USD (2013) menjadi 3,7 triliun USD tahun 2019; 2. Jumlah penduduk dunia th 2013 adalah 7.021.836.029 ± 1,57 milyar beragama Islam; 3. Di Asia Tenggara, pemeluk agama Islam >250 juta; 4. Kesadaran gaya hidup halal meningkat; 5. Konsumsi Muslim global tumbuh 1.626 miliar USD (2018) sekitar 17,4 % dari total konsumsi dunia; 6. Indonesia konsumen terbesar produk halal ±197 miliar USD, Turki (100 miliar USD), Pakistan (93 miliar USD ) dan Mesir (88 miliar USD). Sumber (State of The Global Islamic Economy 2013, Thomson Reuters)
Asas Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal a. b. c. d. e. f.
perlindungan; keadilan; kepastian hukum; akuntabilitas dan transparansi; efektifitas dan efisiensi; dan Profesionalitas;
Penyelenggaraan JPH bertujuan
1. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan
2. meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.
1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah Badan yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
KELEMBAGAAN PENYELENGGARA
JPH
2. BPJPH berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Usulan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 11 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 3. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.
Pasal 4 UU JPH Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal
Pasal 26 UU JPH Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal dan wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk
Pasal 67 UU JPH Kewajiban bersertifikat halal mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak sejak UU JPH diundangkan.
Lanjutan…
Produk asal hewan yang wajib bersertifikat halal sebagaimana telah diatur pada peraturan sebelumnya (UU Nomor 41 Tahun 2014) maka sifat pengaturan sertifikasi halalnya adalah tetap “wajib” (mandatory).
8
LABEL HALAL Pasal 37 UU JPH BPJPH menetapkan bentuk label yang berlaku nasional
Pasal 38 UU JPH Pelaku Usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan tempat tertentu pada produk
ALUR PROSES SERTIFIKASI HALAL PENOLAKAN PEMBERIAN SERTIFIKAT
PELAKU USAHA
PENDAFTARAN
PEMERIKSAAN ADMINISTRASI TIDAK
BERKAS DIKEMBALIKAN
TIDAK MEMENUHI SYARAT ADM HALAL
PENERBITAN SERTIFIKAT HALAL OLEH BPJPH 7 Hari Kerja HALAL
TIDAK MEMENUHI SYARAT HALAL
OK
5 Hari Kerja
PEMERIKSAAN OLEH AUDITOR HALAL LPH
BPJPH
SIDANG FATWA HALAL (MUI,PAKAR, K/L, INSTANSI TERKAIT)
30 Hari Kerja PENGUJIAN OLEH LPH
24
S E R T I F I K A T H A L A L
1.
Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan BPJPH berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Halal Produk yang dikeluarkan oleh MUI;
2.
Permohonan Sertifikat Halal diajukan Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH;
3.
Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada produknya;
4.
Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan;
BPJPH dalam Melaksanakan Kewenangan
a. Kementerian dan/ atau Lembaga terkait; b. LPH; dan c. MUI.
Kementerian Koperasi dan UMKM: Pembinaan dan Pengembangan UMKM
Kemendag: Peredaran Barang dan Jasa Badan POM: Pemeriksaan dan Pengujian Produk Halal
BPJPH Kemenag
KAN &BSN: Standar akreditasi dan sertifikasi
Kementan: Pengendalian Bahan Pangan dan Hewan
Kemenperin: Pembinaan Pelaku Usaha
Kemenkeu: Tarif dan Pengelolaan Keuangan BLU
Kerjasama BPJPH dengan MUI
a. Sertifikasi
Auditor Halal b. Penetapan Ketetapan Halal; dan c. Akreditasi LPH
Kerja sama BPJPH dengan Komite Akreditasi Nasional
Undang-undang Nomor. 33Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian
a. LPH mengajuan permohonan akreditasi kepada BPJPH dengan dokumen pendukung b. Verifikasi kelengkapan dokumen oleh BPJPH dan penerbitan surat keterangan akreditasi. c. Pelaksanaan assessment Teknis oleh KAN d. Pelaksanaan assessment Syariah oleh MUI e. Hasil keputusan KAN dan MUI diserahkan kepada BPJPH f. BPJPH menerbitkan sertifikat akreditasi dengan logo BPJPH, KAN, dan MUI g. Sertifikat Akreditasi ditanda tangani oleh kepala BPJPH.
Pasal 9 UU JPH Kerja sama BPJPH dengan LPH dilakukan untuk pemeriksaan dan/ atau pengujian Produk Pasal 30 UU JPH BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.
Pasal 12 UU JPH (1) Pemerintah
dan/atau
masyarakat
dapat
mendirikan LPH. (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang sama dalam
membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.
BIDANG KERJA SAMA JAMINAN PRODUK HALAL
SUBBIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI STANDARDISASI JAMINAN PRODUK HALAL
PUSAT KERJA SAMA DAN STANDARDISASI HALAL
SUBBIDANG STANDARDISASI RUMAH POTONG HEWAN, JASA, DAN PENERBITAN AKREDITASI LPH
BAGIAN TATA USAHA
SUB. TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
SUB. PERLENGKAPAN DAN BMN
SUB. KEUANGAN
SUB. HUKUM
SUB. ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
SUB. SISTEM INFORMASI DAN HUMAS
BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM
SUBBIDANG STANDARDISASI PRODUK KEMASAN & NONKEMASAN
SUBBIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI KERJA SAMA JAMINAN PRODUK HALAL
SUBBIDANG KERJA SAMA MUI DAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
BIDANG PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL
. SUBBIDANG KERJA SAMA LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DALAM DAN LUAR NEGERI
BIDANG BINA AUDITOR HALAL DAN PELAKU USAHA
SUB. PENGELOLAAN DATA PRODUK HALAL
SUB. PERENCANAAN DAN PELAPORAN
BAGIAN PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI
SUBBIDANG PENGAWASAN PRODUK DAN JASA HALAL
PUSAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
SUBBIDANG PENGAWASAN PELAKU USAHA DAN PENYELIA HALAL
BAGIAN TATA USAHA
SUBBIDANG PENGAWASAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DAN AUDITOR HALAL
SUBBIDANG BINA PELAKU USAHA DAN KONSUMEN
BIDANG VERIFIKASI DAN PENILAIAN PRODUK HALAL
. SUBBIDANG BINA AUDITOR HALAL
SUBBIDANG VERIFIKASI PRODUK RPU/RPH DAN PRODUK JASA
PUSAT REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL
SUBBIDANG VERIFIKASI PRODUK NON KEMASAN
BIDANG SERTIFIKASI HALAL
SUBBIDANG VERIFIKASI PRODUK KEMASAN
SUBBIDANG PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL RPU/RPH DAN PRODUK JASA
SUBBIDANG PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK NON KEMASAN
BIDANG REGISTRASI HALAL
SUBBIDANG PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK KEMASAN
SUBBIDANG REGISTRASI LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DAN AUDITOR HALAL
SUBBIDANG REGISTRASI PRODUK DAN LABEL HALAL
Struktur Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal KEPALA BADAN
SET. BADAN
BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM
BAGIAN TATA USAHA
BIDANG STANDARDISASI PRODUK HALAL
Peraturan Turunan Undang Undang Tentang Jaminan Produk Halal 1 2 3
4
Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama ( pasal 45 s.d 48 BPJPH). Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Kementerian Agama. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (diserahkan kepada Kemen Hum dan Ham).
Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Penetapan Jenis dan Tarif PNBP Kementerian Agama
Lanjutan … Penyusunan Draf Peraturan Menteri Agama (PMA):
5
1. Draf PMA tentang Tata Cara Permohonan Sertifikasi Halal dan Penyelia Halal 2. Draf PMA tentang Akreditasi LPH 3. Draf PMA tentang Peran Serta Masyarakat. 4. Draf PMA tentang Sanksi 5. Draf PMA Pengelolaan Keuangan BPJPH 6. Draf PMA Sertifikasi Auditor Halal 7. Draf PMA Kerjasama Luar Negeri 8. Draf PMA Pengawasan Jaminan Produk Halal 9-11. Kepustusan Menteri Agama tentang Jenis-Jenis Produk Halal dan Hewan yang di Haramkan (4 KMA) 12. Draf Peraturan Menteri Agama tentang Label Halal.
6
Penyusunan Renstra, Core Bisnis dan beberapa Juklak
KERJASAMA LUAR NEGERI Pasal 6 UU JPH BPJPH melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.
Pasal 46 UU JPH (1)
(2)
Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Kerjasama internasional dalam bidang JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/ atau pengakuan Sertifikat Halal.
PRODUK LUAR NEGERI
Pasal 47 Undang Undang JPH:
(1) Produk luar negeri yang diimpor ke Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. (2) Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halalnya sepanjang Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2). (3) Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum Produk diedarkan di Indonesia. (4) Ketentuan mengenai tatacara registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Organization Islamic Conference (OKI) pasal 23 dan 24 UU JPH Bahwa pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian anatara produk halal dan tidak halal.
SMIIC (The Standards and Metrology Institute for the Islamic Countries) This standard defines the basic requirements that shall be followed at any stage of food chain including, receiving, preparation, processing, sorting, determination, packaging, labelling, marking, controlling, handling, transportation, distribution, storage and service of halal food and its products based on Islamic rules.
Tujuan Penggunaan Obat
Untuk menyelamatkan jiwa, atau memulihkan atau memelihara kesehatan
Darurot Obat Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Al – Baqarah; 173).
…………Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur” (QS. Al-Baqarah: 185). ………Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (AlMaidah; 6)
Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. (An-Nisa’;28) ……Allah telah merinci apa yang diharamkan untuk kalian, kecuali jika kalian dalam keadaan terpaksa..” (Al-An’am; 119).
Semua jenis yang diharamkan adalah haram pada kondisi normal, pada kondisi darurat ada hukumnya sendiri, dengan syarat-syarat
1. Yakin akan adanya bahaya yang mengancam jika seseorang tidak mengonsumsi obat ini 2. Tidak diketemukan obat selain yang diharamkan, yang fungsinya sepadan dengan obat tersebut 3. Tidak ada kondisi darurat pada individu jika di masyarakat terdapat sesuatu yang dapat mengatasinya Diambl dari Halal Haram Dalam Islam Oleh DR. yusuf Qardhawi
Usulan pasal dalam draf RPP JPH Dalam hal ada Produk obat, alat kesehatan, dan vaksin yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal dan apabila tidak dikonsumsi dapat mengancam keselamatan jiwa, dapat beredar dan diperdagangkan sampai ditemukan bahan yang halal.
Pada Pembuatan obat pengendalian menyeluruh sangat penting untuk menjamin konsumen menerima obat yang bermutu tinggi pembuatan secara sembarangan tidak dibenarkan bagi produk untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan atau memelihara kesehatan
Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) Merupakan pedoman yang bertujuan memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya
1. Penguatan regulasi dan perangkat peraturan terkait peredaran, penyelenggaraan dan pengawasan produk halal.
2. Peningkatan koordinasi antar kementerian/ Lembaga dalam: a. pembinaan kepada Pelaku Usaha Besar, Menengah, Kecil dan Mikro serta PIRT dalam memproduksi, dan mendistribusikan Produk Halal. b. optimalisasi pemberdayaan UMKM untuk dapat bersaing di pasar nasional dan Internasional.
3. Peningkatan dukungan dan komitmen penyediaan anggaran dari pemerintah untuk: a. SDM b. Infrastruktur c. Pengujian dan riset produk halal. d. Bahan baku industri yang halal, thoyib dan murah 4. Mutual Recognation Agreement (MRA) dengan Badan Sertifikasi Halal dunia baik milik Pemerintah maupun non Pemerintah. 5. Peningkatan koordinasi antar kementerian/Lembaga dalam penyusunan Standar Halal dan harmonisasi dengan negara lain.
TERIMAKASIH
