Modul ke:
PANCASILA Makna dan Aktualisasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Kehidupan Bernegara
Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Program Studi
Manajemen www.mercubuana.ac.id
Poernomo A. Soelistyo, SH., MBA.
Pendahuluan • Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, sang pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa berarti yang Maha Tunggal, tiada sekutu, Esa dalam zat-Nya, Esal dalam sifat-Nya, Esa dalam perbuatan-Nya. Artinya, bahwa zat Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yang banyak lalu menjadi satu. Sifat Tuhan adalah sempurna, perbuatan Tuhan tidak dapat disamai oleh siapapun. Jadi Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya. Keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar yang dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika.
• Agama hendaknya menjadi titik konvergen (pertemuan) dari berbagai ajaran moral, kepentingan, keyakinan, serta niat untuk membangun. Ada beberapa syarat dialog antar umat beragama : 1. Dialog beragama mesti berdasarkan pengalaman religious atau pengalaman beriman yang kokoh. 2. Dialog menuntut keyakinan bahwa religi lain juga memiliki dasar kebenaran pula. 3. Dialog harus didasari keterbukaan pada kemungkinan perubahan yang tulus (pemahaman). • Atas keyakinan yang demikianlah maka negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dan negara memberi jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.
• •
•
•
Inti sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah kesesuaian sifat-sifat dan hakikat negara dan hakikat Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan, yang menyangkut segala swsuatu yang berkaitan dengan kewajiban manusia sebagai makhluk Tuhan terkandung dalam nilai-nilai agama. Disisi lain, negara adalah suatu lembaga kemanusiaan suatu lembaga kemasyarakatan yang anggota-anggotanya terdiri atas manusia untuk manusia, bertujuan untuk melindungi dan menyejahterakan manusia sebagai warganya. Jadi hubungan antara negara dengan landasan sila pertama, yaitu inti sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah berupa hubungan yang bersifat mutlak dan tidak langsung. Hal ini sesuai dengan asal mula bahan Pancasila, yaitu berupa nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, yang telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dulu kala, yang konsekuensinya harus direalisasikan dalan setiap aspek penyelenggaraan negara.
• •
• • • • • • •
Makna Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki makna bahwa segala aspek penyelenggaraan hidup bernegara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Karena, sejak awal pembentukan bangsa ini bahwa negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan. Maksudnya adalah bahwa masyarakat Indonesia merupakan manusia yang memiliki iman dan kepercayaan terhadap Tuhan, dan iman kepercayaan inilah menjadi dasar dalam hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sikap positif yang perlu dilakukan terhadap nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu sebagai berikut : Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. Setiap warga negara Indonesia sudah seharusnya memiliki pola pikir, sikap, dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nila Ketuhanan Yang Maha Esa.
• •
• •
Penerapan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Penciptaan kerukunan antar umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakatt, dalam kenyataannya tidak selalu berjalan mulus seperti yang dicita-citakan. Ternyata masih banyak terdapat hambatan-hambatan yang muncul baik dari campur tangan pemerintah maupun dari golongan penganut agama dan kepercayaan itu sendiri. Hal ini bisa saja disebabkan karena penghayatan terhadap Pancasila khususnya sila Ketuhanan, tidak dapat dipahami dan dihayati secara mendalam dan menyeluruh. Akibatnya meuncul ideologiideologi atau paham-paham yang berbasiskan ajaran agama tertentu, sehingga seakan-akan bahwa sila pertama dari Pancasila itu hanya dimiliki oleh salah satu agama tertentu saja. Konflik antar kelompok agama terkadang juga dapat dipicu karena kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah (departemen agama). Seharusnya departemen agama adalah lembaga yang bersifat netral yang membawahi seluruh unsur-unsur agama yang ada atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan memegang teguh nilai-nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila. Jangan malah mengeluarkan suatu kebijakan yang merugikan ataupun menguntungkan agamaagama tertetntu, yang malah dapat memicu konflik atau ketegangan antar umat beragama.
Makna dan Aktualisasi Sila Ketuhanan yang Maha Esa dalam Pembangunan Bidang Politik •
• •
Dalam aspek kehidupan sangatlah penting menempatkan bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa dalam segala hal, termasuk dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga akan merasa ada control yang tidak pernah lepas dan lengah dalam melakukan berbagai kebijakan pemerintah. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pada kenyataannya belum cukup mengikuti Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, bahwa setiap diri kita tidak ada yang mengawasi atau lupa akan Tuhan melihat kita. Dalam Al-Quran Surat Al-Alaq, Allah SWT berfirman, “Tidaklah dia mengetahui bahwa sungguh Allah melihat (segala perbuatannya)?”. Banyak para pejabat pemerintah kita serta pelaksana pemerintahan kurang memperhatikan sila pertama ini. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak perilaku-perilaku yang seolah-olah Tuhan tidak mengetahui dan Tuhan tidak ada. Perilaku korupsi adalah contoh perilaku yang seharusnya tidak dilakukan oleh seseorang yang berkeyakinan dan menyatakan ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketuhanan yang maha Esa bukanlah symbol, melaikan identitas dan etika bagi kita sebagai bangsa yang mewarnai perilaku warga negara beserta aparat negara dalam menuju tujuan pembangunan bangsa.
• Dalam bidang politik, secara umum terdapat berbagai macam kegiatan kenegaraan meliputi proses menentukan tujuan-tujuan dari system yang telah disepakati dan melaksanakan tujuan tersebut. Politik meliputi unsur kekuasaan, jabatan, wewenang dan lain-lain. Jika dalam berpolitik kita berpedoman kepada Tuhan Yang Maha Esa maka segala proses mekanisme perpolitikan harus sesuai dengan perundang-undangan dan nilai agama. Tindakan “money politic” dalam sebuah pesta demokrasi seperti pilkada merupakan suatu tindakan yang secara nyata tidak meyakini bahwa Tuhan akan memberikan kekuasaan sesuai apa yang dikehendakiNya. Kalau dalam pelaksanaan politik tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam agama, maka hasil dari kepemimpinan seorang pemimpin politik tidak akan membawa dampak positif kepada diri pemimpin dan rakyat, seperti aparat pemerintahan terlibat dalam korupsi hingga akhirnya masuk penjara.
Makna dan Aktualisasi Sila Ketuhanan yang Maha Esa dalam Pembangunan Bidang Ekonomi •
• •
•
Berpedoman kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjadikan landasan spiritual, moral dan etika bagi penyelenggara pembangunan ekonomi. Dengan demikian ekonomi Pancasila dapat dikendalikan oleh kaidahkaidah moral dan etika sehingga pembangunan dapat meningkatkan akhlak warga negara. Pancasila yang sudah disepakati sebagai dasar negara etika dalam kehidupan bernegara, tentu sudah semestinya yang dapat menciptakan terwujudnya nilail-nilai Ketuhanan YME. Demokrasi ekonomi merupakan bentuk ekonomi sosialis religious. Disebut sosialis karena berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945 yang dijiwai roh sosialisme, ditandai dengan adanya kepemilikan faktor-faktor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak oleh negara, dan dengan adanya asas kebersamaan yang melandasi kegiatan perekonomian. Namun tidak hanya sosialis, demokrasi ekonomi yang ditawarkan Bung Hatta juga bercorak religius karena karena dijiwai oleh Pancasila yang termaktub dalam sila pertamanya. Hal ini diperkuat dengan bukti bahwa tidak ada satu pun agama di dunia yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk menomorsatukan individualism. Dengan demikian pelaksanaan demokrasi ekonomi memiliki basis ontologis pada tradisi komunalisme yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakat yang berketuhanan dan beragama di Nusantara.
Makna dan Aktualisasi Sila Ketuhanan yang Maha Esa dalam Pembangunan Sosial Budaya • Pembangunan social budaya termasuk salah satu aspek pembangunan yang penting dan senantiasa terus ditingkatkan kualitasnya. Seperti halnya dalam pembangunan aspek yang lainnya, Pancasila khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar moralitas utama untuk menyelenggarakan proses pembangunan dalam aspek ini, yang dapat diwujudkan dengan cara : • Senantiasa berdasarkan kepada sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. • Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual. • Menciptakan sistem sosial budaya yang beradab melalui pendekatan kemanusiaan secara universal.
• Moral subyektif seseorang sangat bergantung dengan agama yang dianutnya. Artinya, ada peranan hokum Tuhan yang menjadi dasar pemikiran seseorang dalam bertindak dan membuat kebijakan yang akan menjadi etika yang obyektif di masyarakat. Jika kita lihat mengenai penetapan Pancasila, maka disitu akan terlihat jelas peranan pemimpin dalam prosesnya. • Dengan adanya sila pertama yang berbunyi Ketuhana Yang Maha Esa dimaksudkan oleh para pendiri republic ini agar mereka yang berasal dari golongan agama tetap terkomodir. Kepemimpinan sebagai standar nilai budaya dengan subyeknya adalah pemimpin, yaitu seseorang yang mampu mengaktualisasikan moralnya yang subyektif ke dalam tatanan yang obyektif. Sudah pasti orang tersebut akan memiliki sikap yang mendekatkan kehidupan manusia ini sesuai dengan perintah-Nya. Pola berpikir demikianlah yang perlu dijaga dan dikembangkan untuk mewujudkan cita-cita bersama bangsa ini.
Makna dan Aktualisasi Sila Ketuhanan yang Maha Esa dalam Pembangunan Bidang Hankam • Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan mutlak dilakukan dengan senantiasa berlandaskan pada nilainilai Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan bidang ini dapat dilakukan dengan cara : • Pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan kepada tujuan demi tecapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. • Pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan demi tercapainya kepentingan seluruh warga negara Indonesia. • Pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin hak asasi manusia, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan. • Pertahanan dan keamanan negara harus diperuntukan demi terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakt.
Pancasila telah menjadi paradigm pembangunan kehidupan umat beragama di Indonesia. Indonesia adalah negara yang majemuk, bhinneka dan plural, Indonesia terdiri dari beberapa suku, etnis, bahasa dan agama namun terjalin kerjasama guna meraih dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia kita. Paradigm toleransi umat beragama guna terciptanya kerukunan umat beragama perspektif Piagam Madinah pada intinya adalah seperti berikut : • Semua umat Islam, meskipun terdiri dari banyak suku merupakan satu komunitas (ummatan wahidah). • Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan komunitas lainnya didasarkan atas prinsip-prinsip : • Bertetangga yang baik. • Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama • Membela mereka yang teraniaya • Saling menasehati • Menghormati kebebasan beragama
Lima prinsip tersebut mengisyaratkan : • Persamaan hak dan kewajiban antara sesame warga negara tanpa diskriminasi yang didasarkan atas suku dan agama. • Pemupukan semangat persahabatan dan saling berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah bersama serta saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. • Guna memperkokoh kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia yang saat ini sedang diuji kiranya perlu membangun dialog horizontal dan dialog vertikal. • Dialog Horizontal adalah interaksi antar manusia yang dilandasi dialog untuk mencapai saling pengertian, pengakuan akan eksistensi manusia, dan pengakuan akan sifat dasar manusia yang indeterminis dan independen. Identitas indeterminis adalah sikap dasar manusia yang menyebutkan bahwa posisi manusia berada pada kemanusiaannya. Artinya, posisi manusia yang bukan sebagai benda mekanik, melainkan sebagai manusia yang berakal budi, yang kreatif, yang berbudaya.
Makna dan Aktualisasi Sila Ketuhanan yang Maha Esa dalam Pembangunan Bidang Hukum dan HAM • Kebebasan beragama harus dilaksanakan berdasarkan pada tiga pilar yaitu freedom (kebebasan), rule of law (aturan hokum) dan tolerance (toleransi). • • Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan landasan spiritual, moral dan etik. Salah satu ciri pokok dalam negara hokum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama (freedom of religion). • • Dalam negara hokum, Pancasila tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara, karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila. Kebebasan beragama dalam arti positif, ateisme tidak dibenarkan. Komunisme dilarang, asas kekeluargaan dan kerukunan. Terdapat dua nilai mendasar, yaitu : pertama, kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan; kedua, ada hubungan yang erat antara agama dan negara.
•
Negara hukum Pancasila berpandangan bahwa manusia dilahirkan dalam hubungannya atau keberadaannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Para pendiri negara menyadari bahwa negara Indonesia tidak terbentuk karena perjanjian melainkan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas.
• Prinsip ketuhanan yang maha esa merupakan prinsip pertama dari dasar negara Indonesia. Sukarno pada 1 juni 1945, ketika berbicara mengenai dasar negara menyatakan : • “Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangs Indonesia berTuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya berTuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuknya Isa Al Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya berTuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya berTuhan. Secara kebudayaan yakni dengan tiada “egoism agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang berTuhan”.
•
•
• •
Dalam pelaksanaan pemerintahan negara, pembentukan hukum, pelaksanaan pemerintahan serta peradilan, dasar ketuhanan dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat ukur untuk menentukan hukum yang konstitusional atau hukum yang tidak konstitusional. Nilai Ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan nilai bahwa negara mengakui dan melindungi kemajemukan agama di Indonesia. Negara mendorong warganya untuk membangun negara dan bangsa berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Sila pertama dari Pancasila secara jelas ditindaklanjuti Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini menjadi dasar penghormatan dasar untuk memperkuat persatuan dan persaudaraan. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai adanya pengakuan adanya kekuasaan di luar diri manusia yang menganugerahkan rahmat-Nya kepada bangsa Indonesia, suatu nikmat yang luar biasa besarnya. Selain itu ada pengakuan bahwa ada hubungan dan kesatuan antara bumi Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa, pengakuan bahwa ada hubungan kesatuan antara bumi Indonesia dengan bangsa Indonesia dan adanya hubungan antara Tuhan manusia-bumi Indonesia itu membawa konsekuensi pada pertanggung jawaban dalam pengaturan maupun pengelolaannya, tidak saja secara horizontal kepada bangsa dan Negara Indonesia, melainkan termasuk juga pertanggung jawaban vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.
• Negara hukum Indonesia tidak memberikan kemungkinan untuk adanya kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk promosi antiagama serta tidak memungkinkan untuk menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan. Elemen inilah yang merupakan salah satu elemen yang menandakan perbedaan pokok antara negara hukum Indonesia dengan hukum Barat. • • Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa elemen negara hukum Indonesia disamping mengandung elemen negara hukum dalam arti rechstaat maupun rule of law, juga mengandung elemen-elemen yang spesifik, yaitu elemen Ketuhanan serta tidak ada pemisahan antara agama dan negara, elemen musyawarah, keadilan social, serta persatuan Indonesia.
Terima Kasih Poernomo A. Soelistyo, SH., MBA.
