Modul ke:
PANCASILA Dasar-dasar, Tujuan Penyelenggaraan, Capaian dan Metode Pembelajaran Pendidikan Pancasila
Fakultas
MKCU Program Studi
Manajemen www.mercubuana.ac.id
Poernomo A. Soelistyo, SH., MBA.
•
•
•
Bagi para mahasiswa jika mempelajari pendidikan Pancasila pada umumnya untuk memahami dan memperoleh pengetahuan tentang Pancasila secara baik dan benar, dalam arti yuridis konstitusional dan objek ilmiah. Yuridis Konstitusional, mengingat Pancasila sebagai dasar Negara dijadikan landasan dan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan Negara Republik Indonesia termasuk melandasi tatanan hukum yang berlaku. Artinya, dalam setiap langkah dan tindakan dari aparat pemerintahan Negara yang ada, seperti presiden, para menteri, dan pejabat Negara yang lain termasuk DPR/MPR seharusnya selalu mengingat dan mempertimbangkan nilai-nilai luhur yang ada dalam sila-sila Pancasila agar dapat mencerminkan kepribadian dan budaya bangsa yang akan menjadi panutan bagi rakyat pendukungnya. Yaitu penduduk dan warga Negara sehingga terdapat keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta tegaknya tatanan hukum, seperti yang diharapkan bersama. Objektif ilmiah, artinya Pancasila sebagai dasar Negara adalah suatu nilai kerohanian. Yang masuk dalam kategori filsafat itu adalah pengetahuan. Oleh karena itu, penalaran dan penjabarannya selain secara objektif juga ilmiah. Objektif mengingat Pancasila bukan milik subjek tertentu, tetapi milik semua manusia, semua rakyat dan juga bangsa Indonesia.
Asal Mula Pancasila • Mengenai asal mula Pancasila, Prof. Dr. Drs. Notonagoro, SH. dalam bukunya Pancasila secara Ilmiah Populer (1975) menyebutkan adanya beberapa macam asal mula atau sebab-musabab Pancasila dapat dipakai sebagai falsafah Negara, yakni causa materialis, causa formalis, sebagai sambungan dari causa formalis dan causa finalis, causa efisien atau asal mula.
a. Causa Materialis Causa materialis, artinya asal mula bahan, yaitu bangsa Indonesia sebagai bahan terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama-agamanya.
b. Causa Formalis Causa formalis, artinya asal mula bentuk atau bangun dari causa finalis atau asal mula tujuan, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta sebagai pembentuk Negara, BPUPKI adalah asal mula bentuk atau bangun dan asal mula tujuan Pancasila sebagai calon dasar filsafat Negara.
c. Sebagai Sambungan dari Causa Formalis dan Causa Finalis Sebagai sambungan dari causa formalis dan causa finalis, adalah sembilan orang anggota BPUPKI termasuk Bung Karno dan Bung Hatta, sebagai asal mula sambungan dalam asal mula bentuk maupun asal mula tujuan Pancasila sebagai calon dasar filsafat Negara. Dengan cara lain menyusun rencana Pembukaan Pancasila UUD 1945, yang di dalamnya terdapat Pancasila dan juga BPUPKI menerima rencana tersebut dengan perubahan.
d.Causa Efisien atau Asal Mula Karya Causa efisien atau asal mula karya adalah Panitia Perisapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara (sebelum ditetapkan PPKI, istilahnya masih calon dasar filsafat Negara).
• Selanjutnya dijelaskan bahwa berdasarkan teori causa materialis dapat digambarkan pada kenyataan, yaitu kondisi sebelum diproklamirkannya Negara, perumusan menjadi dasar kerohanianatau dasar filsafat Negara RI pada masa perjuangan kemerdekaan dengan dimulainya siding-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) melalui penyampaian konsep dasar Negara oleh para tokoh-tokoh di antaranya Mr. Muh. Yamin, Prof. Soepomo dan Ir. Soekarno pada tanggal 29 Mei 31 Mei dan 1 Juni 1945. •
• Berdasarkan teori causa formalis dan causa finalis dapat digambarkan sebagai kondisi yang ada pada saat perumusan rancangan mukadimah hukum dasar yang merupakan hasil perumusan tanggal 22 Juni 1945 dan yang kemudian bisa diterima oleh anggota BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945 saat sedang terakhir.
• Untuk memenuhi teori efisiensi dapat ditunjukkan melalui kondisi sesudah masa proklamasi kemerdekaan RI yang kegiatan lembaga BPUPKI telah beralih ke lembaga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan tugas yang berbeda yaitu meletakkan dasar Negara, pembukaan UUD dan UUD Negara RI 1945.
Landasan Pendidikan Pancasila Landasan pendidikan Pancasila, antara lain landasan filosofis, landasan kultural, landasan historis dan landasan yuridis. a. Landasan Filosofis Landasan filosofis adalah filsafat Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional maka pendidikan Pancasila dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar kerihanian dan Dasar Negara tercantum tercantum pada paragraph ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melandasi jalannya pemerintahan Negara, melandasi hukumnya, dan melandasi setiap kegiatan operasional dalam Negara termasuk pendidikan nasional di dalamnya, serta pendidikan Pancasila dan segenap pendidikan matakuliah yang lainnya.
b. Landasan Kultural Landasan Kultural adalah landasan yang digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa yang sudah ada semenjak berabad-abad lamanya di Indonesia. Pancasila diambil dari nilai kehidupan nenek moyang yang telah menyatu dalam pandangan hidup atau kepribadian bangsa serta terpelihara secara baik sebagai milik bangsa yang sangat berharga, seperti nilai-nilai kemanusiaan, kegotong-royongan, nilai persatuankesatuan, dan toleransi tinggi dalam perbedaan pendapat maupun pergaulan dalam hidup bermasyarakat sampai kepada nilai-nilai religious dan keagamaan. Dengan demikian, factor nilai budaya bangsa sangat menentukan lahirnya nilai-nilai kerohanian Pancasila karena telah dijiwai karakter bangsa yang secara keseluruhan memiliki nilai kepribadian serta menjadi kesepakatan bersama seluruh bangsa.
c. Landasan Historis Landasan historis adalah landasan sejarah, terutama dalam rangka perjuangan bangsa dalam membebaskan diri dari segenap penderitaan selama berabad-abad dalam penjajahan. Dengan berjalannya waktu, masih dalam kondisi kehidupan yang serba sulit, melalui berbagai cara yang ditempuh dan dilakukan oleh para tokoh pejuang bangsa bersama seluruh rakyat berusaha terus untuk bisa bangkit melepaskan diri dari cengkeraman penjajah. Selain itu, berjuang menegakkan kehidupan yang bebas dalam Negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat dengan mendasarkan kepada suatu landasan kerohanian yang akan disusun dengan diilhami oleh fakta sejarah perjuangan bangsa yang dialami bangsa selama ini, dengan tetap berpegang pada kepribadian dan karakter bangsa secara keseluruhan.
d. Landasan Yuridis Pendidikan Pancasila Pasal 31 ayat 1 UUD 1945, “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan” Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang “Sistem Pendidikan Nasional” (Negara RI). Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 43/Dikti/Kep/2006, tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
Tujuan Pendidikan Pancasila Sebagai bagian dari pendidikan nasional, pendidikan Pancasila mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar : a. Menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur; c. Memiliki kepribadian yang mantap, mandiri dan bertanggung jawab sesuai hati nurani; d. Mampu mengikuti perkembangan IPTEK dan seni; e. Mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya.
Instruksi Presiden RI No. 12 Tahun 1968 Lahirnya Instruksi Presiden RI No. 12, Tahun 1968, telah menguatkan keberadaan Pancasila yang isinya menyebutkan bahwa Pancasila yang resmi adalah Pancasila yang tata urutan atau rumusan sila-silanya ada pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Adapun yang dimaksud Pancasila adalah : a. b. c. d. e.
Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
Selain itu, tujuan Inpres di atas adalah untuk mendapatkan keseragaman dalam penulisan dan pengucapan Pancasila yang resmi dipergunakan. Mengingat bahwa Indonesia dalam perkembangan kehidupan bernegara telah mempergunakan tiga macam UUD yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950. Ketiganya pada setiap pembukaan atau mukadimah selalu terdapat Pancasila. Maka, agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan Pancasila yang resmi hendaknya perlu diterbitkan instruksi presiden.
Tinjauan Pancasila dari Berbagai Segi Tinjauan Pancasila dari berbagai segi, yaitu etimologis, historis, istilah resmi dan yuridis a. Etimologis Berdasarkan asal kata (etimologis), istilah Pancasila (pancasyila) berasal dari bahasa Sansekerta (India) yang mengandung dua macam arti, seperti berikut : Pancasyila : panca artinya lima, sedangkan syila dengan huruf i yang dibaca pendek, artinya dasar, batu sendi atau alas sehingga pancasyila memiliki arti lima dasar. Pancasyila : panca artinya lima, sedangka syiila dengan huruf ii yang dibaca panjang, artinya peraturan tingkah laku yang penting sehingga pancasyiila memiliki arti lima aturan tingkah laku yang penting.
b. Historis Berdasarkan catatan sejarah tentang Buddha, sehubungan dengan Pancasila telah dikenal istilah sila, artinya moralitas dan berkembang pada masyarakat yang memeluk agama Buddha. Sila mengandung maksud melindungi orang lain dari penderitaan (Ashin Janakabhivamsa, 2005 : 179 - 183). Dijelaskan lebih lanjut bahwa sila juga bermakna menjalankan lima sila, melalui fungsi sila-sila, yakni menghindari membunuh (panditipata-virati), menghindari mencuri (adinnadana-virati), menghindari berbuat asusila (kamesu-micchacara virati), dan menghindari minum yang memabukkan (surapana-virati). Apabila saling menyadari dan benar-benar bisa menjalankan kelima aturan moral atau kelima sila di atas, manusia dapat menyelamatkan dunia dari kesengsaraan dan keresahan. Itulah ajaran tentang sila yang bermakna moralitas, yang sangat ditaati oleh mereka yang benar-benar melaksanakan ajaran Buddha.
c. Istilah Resmi Istilah resmi adalah “Pancasila” bagi “lima dasar” diusulkan oleh Ir. Soekarno pada Sidang Pertama BPUPKI hari terakhir tanggal 1 Juni 1945 d. Yuridis Segi yuridis (hukum) adalah pengertian Pancasila dalam sila-sila atau kelima sila dari Pancasila yang tata urutan/rumusannya tercantum pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945.
Hakikat Nilai Sila-Sila Pancasila a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Ketuhanan berasal dari kata Tuhan ialah pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa / Yang Maha Tunggal, tiada sekutu, esa dalam zatnya, esa dalam perbuatannya. Jadi, Ketuhanan YME mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan YME, pencipta alam semesta beserta isinya. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditegaskan meskipun bukan negara agama, juga bukan Negara sekuler, melainkan adalah Negara beragama. Artinya bahwa NKRI perlu hukum positif yang disepakati oleh seluruh bangsa, termasuk seluruh penyelenggara Negara (MPR, DPR, pemerintah) yang agamanya beraneka ragam dan Negara wajib melindungi segenap agama yang diakui keberadaannya serta Negara tidak dibenarkan mencampuri urusan akidah agama apapun.
b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab • Kemanusiaan berasal dari kata manusia yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi piker, rasa, karsa dan cipta karena berpotensi menduduki (memiliki) martabat yang tinggi. Dengan akal budinya manusia berkebudayaan dan dengan budi nuraninya manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. • Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang obyektif, tidak subyektif apalagi sewenang-wenang dan otoriter. • Beradab berasal dari kata adab, memiliki arti budaya yang telah berabadabad dalam kehidupan manusia. Jadi beradab berarti berkebudayaan yang lama berabad-abad, bertatakedopanan, berkesusilaan (bermoral) adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia dalam hubungan dengan normanorma dan kebudayaan umumnya, baik terhadapdiri pribadi, sesame manusia, terhadap alam dan Sang Pencipta.
c. Sila Persatuan Indonesia • Persatuan, berasal dari kata satu, berarti utuh tidak terpecah belah, mengandung bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam yang bersifat kedairahan menjadi satu kebulatan secara nasional, juga persatuan segenap unsur NKRI dalam mewujudkan secara nyata bhineka tunggal ika yang meliputi wilayah, sumber daya alam, dan sumber daya manusia dalam satu kesatuan yang utuh. Selain itu, persatuan bangsa yang bersifat nasional mendiami seluruh wilayah Indonesia, bersatu menuju kehidupan bangsa yang berbudaya bebas dalam wadah Negara RI yang merdeka dan berdaulat, menuju terbentuknya suatu masyarakat madani.
d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan • Kerakyatan, berasal dari kata rakyat berarti sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah tertentu, kerakyatan, berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, disebut pula kedaulatan rakyat (rakyat yang berdaulat dan berkuasa) atau demokrasi (rakyat yang memerintah). •
Hikmat kebijaksanaan, berarti penggunaan pikiran (ratio) yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan, kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani.
•
Permusyawaratan, artinya suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat (mufakat).
•
Perwakilan, artinya suatu system dalam arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain, dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan.
e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia • Keadilan social, berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat dalam segenap bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. • Seluruh rakyat Indonesia, artinya setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia baik yang berdiam di wilayah RI sebagai warga NKRI maupun WNI yang berada di luar negeri. Jadi setiap bangsa Indonesia mendapat perlakuan yang adil dan seimbang dalam bidang hukum, politik, social, ekonomi dan kebudayaan.
• Pada hakikatnya dengan menyimak makna, inti, dan arti dari kelima sila Pancasila tersebut di atas, tampaklah bahwa Pancasila secara bulat dan utuh sangat sesuai menjadi milik bangsa Indonesia sebagai dasar Negara, juga sebagai suatu ideologi. Sila-sila dari Pancasila sebagai dasar filsafat Negara mengandung arti mutlak bahwa Negara RI harus menyesuaikan dengan hakikat dalam arti hakikat abstrak dari Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil (Notonagoro, 1975 : 58) • Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa dengan kelima sila dari Pancasila secara bulat dan utuh memiliki makna bahwa di dalam setiap sila terkandung atau berisi sila-sila yang lainnya. Sila yang nomor satu menjadi dasar sila berikut atau nomor di bawahnya dan seterusnya serta sebaliknya, kemudian sila yang berikutnya menjadi jelmaan (Notonagoro, 1975:64) dari sila-sila yang ada di depannya.
Pancasila Suatu Pilihan Bangsa • Pancasila bagi bangsa Indonesia pada umumnya dan Negara khususnya sebagai dasar Negara juga sebagai Ideologi bangsa dan Negara Indonesia. • Dengan demikian Pancasila telah dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia dan menjadi dasar serta pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara RI, termasuk penataan jalannya hukum Negara. • Pancasila telah disahkan secara yuridis konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar Negara RI. • Pada masa Orde Baru Pancasila melalui P4 (Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) diberikan pengertian yang bermacam ragam, di samping dasar Negara juga diberikan sebutan pandangan hidup, perjanjian luhur bangsa, tujuan yang hendak dicapai, moral pembangunan, kepribadian bangsa Indonesia, dll.
• Setelah lahirnya reformasi, dikeluarkanlah Ketetapan MPRRI No. XVIII/MPR/1998, berisi : a. Pengembalian fungsi Pancasila sebagai dasar Negara; b. Penghapusan P4; c. Penghapusan Pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi social politik Indonesia. • Dengan demikian Pancasila memiliki fungsi yang tetap, yaitu sebagai dasar Negara dan juga sebagai ideology bangsa dan Negara.
Benarkah Pancasila telah menjadi dasar Negara dari selanjutnya juga menjadi ideologi bangsa dan Negara Indonesia? Untuk memberikan jawabannya, perlu dikemukakan beberapa argumentasi yang dapat mendukung, mengapa Pancasila telah menjadi pilihan bagi bangsa Indonesia dari sejak lahir sebagai dasar Negara sampai dengan sekarang sehingga menjadi ideologi bangsa dan Negara RI.
• Argumentasi serta alasan-alasan pembenarannya adalah sebagai berikut : 1. Ideologi Pancasila telah sesuai serta berakar pada nilai-nilai budaya luhur bangsa sendiri dan digali dari kehidupan rakyat yang telah berabad-abad lamanya dari bumi Indonesia semenjak zaman Nusantara. 2. Pancasila juga telah dapat mempersatukan seluruh kebhinekaan suku, kelompok, agama dan bahasa dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjadi satu kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dalam bentuk bhinneka tunggal ika.
3. Dalam kondisi krisis multidimensi dewasa ini yang sedang melanda bangsa dan Negara Indonesia, pelaksanaan ideologi Pancasila telah membantu dalam mengatasi segenap krisis melalui berbagai solusi yang bermanfaat baik. 4. Dengan melaksanakan ideologi Pancasila, derajat dan martabat bangsa Indonesia telah terangkat di tengah kehidupan bangsa dunia, juga untuk kehidupan masyarakat bangsa sendiri.
Terima Kasih Poernomo A. Soelistyo, SH., MBA.
