Modul ke:
PANCASILA Pancasila sebagai Ideologi Nasional
Fakultas
MKCU Program Studi
Manajemen www.mercubuana.ac.id
Poernomo A. Soelistyo, SH., MBA.
Pengertian Ideologi 1. Arti Ideologi • Ideologi adalah gabungan dari dua kata majemuk, yaitu idea dan logos, yang berasal dari bahasa Yunani eidos dan logos. Secara sederhana ideologi berarti suatu gagasan yang berdasarkan pemikiran sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat. Dalam arti kata luas, istilah ideologi dipergunakan untuk segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normative. Dalam artian ini ideologi disebut terbuka. Dalam arti sempit, ideology adalah gagasan atau teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Artian ini disebut juga ideology tertutup.
•
•
• •
Ideologi juga diartikan sebagai ajaran, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya yang disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Suatu pandangan hidup akan meningkat menjadi suatu falsafah hidup apabila telah mendapat landasan berpikir maupun motivasi yang lebih jelas, sedangkan kristalisasinya kemudian membentuk suatu ideologi. Keterikatan ideologi dengan pandangan hidup akan membedakan ideologi suatu bangsa dengan bangsa lain. Dalam praktik orang menganut dan mempertahankan ideologi sebagai cita-cita, karena ideology merumuskan cita-cita hidup. Oleh karena itu ideology dapat dirumuskan sebagai seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Ideology berada satu tingkat lebih rendah dari filsafat. Berbeda dengan filsafat yang digerakkan oleh kecintaan kepada kebenaran dan sering tanpa pamrih apapun juga, maka ideologi digerakkan oleh tekad untuk mengubah keadaan yang tidak diinginkan menuju kearah keadaan yang diinginkan. Dalam ideologi sudah ada suatu komitmen, sudah terkandung wawasan masa depan yang dikehendaki dan hendak diwujudkan dalam kenyataan.
• Dewasa ini ideologi telah menjadi suatu pengertian yang kompleks. Perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan terjadinya pembedaan yang makin jelas antara ideologi, filsafat, ilmu, dan teologi. Ideologi dipandang sebagai pemikiran yang timbul karena pertimbangan kepentingan. Di dalam ideologi orang tidak mempermasalahkan nilai kebenaran internalnya. Ideology dipandang sebagai belief system, sedangkan ilmu, filsafat ataupun teologi merupakan pemikiran yang bersifat refleksif, kritis, dan sistematik, dimana pertimbangan utamanya adalah kebenaran pemikiran. • Karena perbedaan itu ideologi disebut-sebut sebagai suatu system pemikiran yang sifatnya tertutup.
• Dalam perkembangan itu ideologi mempunyai arti yang berbeda. • • Pertama, ideology diartikan sebagai weltanschuung, yaitu pengetahuan yang mengandung pemikiran-pemikiran besar, cita-cita besar, mengenai sejarah, manusia, masyarakat, Negara (science of ideas). Dalam pengertian ini kerap kali ideologi disamakan artinya dengan ajaran filsafat. • • Kedua, ideologi diartikan sebagai pemikiran yang tidak memperhatikan kebenaran internal dan kenyataan empiris, ditujukan dan tumbuh berdasarkan pertimbangan kepentingan tertentu dank arena itu ideologi cenderung menjadi bersifat tertutup.
• Ketiga, ideologi diartikan sebagi suatu belief system dan karena itu berbeda dengan ilmu, filsafat, atau pun teologi yang secara formal merupakan suatu knowledge system (bersifat refleksif, sistematis dan kritis).
2.Pancasila sebagai Ideologi Nasional • Ideologi adalah istilah yang sejak lama dipakai dan menunjukkan beberapa arti. Ideologi mempuyai arti orientasi yang menempatkan seseorang dalam lingkungan ilmiah dan sosial. Dalam orientasi ini ideologi mempunyai pandangan tentang alam, masyarakat, manusia, dan segala realitas yang dijumpai serta dialami semasa hidupnya.
• Terdapat empat tipe ideologi, yaitu sebagai berikut : • Ideologi konservatif, yaitu ideology yang memelihara keadaan yang ada (status quo), setidak-tidaknya secara umum, walaupun membuka kemungkinan perbaikan dalam hal-hal teknis. • Kontra ideologi, yaitu melegitimasikan penyimpangan yang ada dalam masyarakat sebagai yang sesuai dan malah dianggap baik. • Ideologi reformis, berkehendak untuk mengubah keadaan. • Ideologi revolusioner, yaitu ideologi yang bertujuan mengubah seluruh sistem nilai masyarakat itu.
Pancasila dan Ideologi Dunia • Pancasila berbeda dengan ideologi-ideologi lainnya, seperti kapitalisme dan komunisme. Kedua ideologi ini telah terlebih dahulu lahir sebagai pemikiran fiosofis, kemudian dituangkan dalam rumusan ideologi dan setelahnya baru diwujudkan dalam konsep-konsep politik. Jangka waktu yang dilalui keseluruhan proses ini bisa sampai puluhan tahun. Misalnya, manifesto komunis diumumkan pada tahun 1841 sebagai pernyataan ideologis dari falsafah Marxisme. Konsep politiknya diwujudkan pada tahun 1917, dalam Revolusi Oktober di Rusia. Ada jarak waktu selama 76 tahun antara ideologi dan politik. Kapitelisme yang lahir lebih dahulu menjalani proses yang lebih panjang. Tangkaian pemikir falsafah menyampaikan hasil renungannya terlebih dahulu, yang kemudian diwujudkan dalam tatanan hidup bernegara.
• Proses yang dilalui Pancasila sedikit khusus, praktis sebelum ada pemikiran fiosofis sebelum tahun 1945 yang secara sistematis menguraikan pemikirannya secara mendalam mengenai ideologi untuk Negara yang hendak dibentuk, pemikiran mengapa kita merdeka, tetapi belum ada wawasan terpadu mengenai bagaimana konsepsi masa depan yang hendak dibangun itu.
1. Ideologi Liberalisme • Ajaran liberalism bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa, kecuali dengan persetujuannya. Hak asasi tersebut memiliki nilai-nilai dasar (intrinsic), yaitu kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak, yaitu kebebasan mengejar kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan materiil yang melimpah dan dicapai dengan bebas. Ancaman dari paham liberalism hampir tidak dapat digolongkan dalam uraian sejarah sebagaimana tergambar dalam ancaman golongan komunis.
• Ancaman liberalisme sangat terselubung dan secara tidak sadar dapat tertanam dalam cara berpikir dan bertindak masyarakat tertentu di Indonesia. Paham liberalism selalu mengaitkan aliran pikirannya dengan hak asasi manusia yang menyebabkan paham tersebut memiliki daya tarik yang kuat di kalangan masyarakat tertentu. • • Hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan, yang mengemban tugas sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat wajib menyelaraskan kepentingan pribadinya dengan kepentingan masyarakat dan haknya selalu dikaitkan dengan kewajibannya terhadap masyarakat.
• Pancasila dan Liberalisme • • Indonesia tidak menerima Liberalisme dikarenakan individualism Barat yang mengutamakan kebebasan makhluknya, sedangkan paham integralistik yang kita anut memandang manusia sebagai individu dan sekaligus juga makhluk sosial. Negara demokrasi model Barat lazimnya bersifat sekuler, dan hal ini tidak dikehendaki oleh segenap elemen bangsa Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Kaelan yang menyebutkan bahwa Negara liberal memberi kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masingmasing.
• Dalam negara liberal diberikan kebebasan untuk tidak percaya terhadap Tuhan atau atheis, bahkan negara liberal memberi kebebasan warganya untunk menilai dan mengkritik agama. Berdasarkan pandangan tersebut hampir dapat dipastikan bahwa system Negara liberal membedakan dan memisahkan dantara Negara dan agama atau bersifat sekuler. • • Berbeda dengan Pancasila, dengan rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa telah memberikan sifat yang khas kepada Negara Indonesia, yaitu bukan merupakan Negara sekuler yang memisah-misahkan agama dengan Negara.
2. Ideologi Sosialisme • Ajaran komunis didasarkan atas kebendaan. Oleh karena itu komunisme tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan agama dikatakannya sebagai racun bagi masyarakat. Ajaran tersebut jelas bertolak belakang dengan ajaran Pancasila. • Masyarakat komunis tidak bercorak nasional, masyarakat yang dicita-citakan komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional. Hal in itercermin dari seruan Marx yang terkenal : “kaum buruh di seluruh dunia bersatulah”. Komunis juga menghendaki masyarakat tanpa nasionalisme. Secara tegas menyatakan bahwa nasionalisme adalah suatu yang fundamental. Bukan nasionalisme yang sempit, tetapi nasionalisme yang dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab.
• Masyarakat komunis masa depan adalah masyarakat tanpa kelas, yang dianggap akan memberikan suasana hidup yang aman dan tenteram dengan tidak adanya hak milik pribadi atas alat produksi dan hapusnya pembagian kerja. Perombakan masyarakat menurut ajaran komunis hanya mungkin dilakukan oleh kaum proletar dengan jalan mengadakan revolusi. Setelah revolusi berhasil, maka kaum proletar sajalah yang akan memegang tampuk pimpinan pemerintahan dan menjalankan pemerintahan secara dictator yang mutlak.
Pancasila dan Agama • Pancasila yang di dalamnya terkandung dasar filsafat hubungan Negara dan agama merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui the founding fathers Negara Republik Indonesia. Begitu pentingnya memantapkan kedudukan Pancasila, maka Pancasila pun mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan milik semua orang dan berbagai agama. Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak terbagi, yang maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Budha, Hindu, dan bahkan juga animism, asal mula Pancasila secara langsung slah satunya asal mula bahan (kausa materialis) yang menyatakan bahwa “Bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila, … yang digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat istiadat kebudayaan serta nilai-nilai religious yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia”.
• Kuatnya paham keagamaan dalam formasi kebangsaan Indonesia membuat arus besar pendiri bangsa tidak dapat membayangkan ruang publik hampa Tuhan. Sejak decade 1920-an ketika Indonesia mulai dibayangkan sebagai komunitas politik bersama, mengatasi komunitas cultural dari ragam etnis dan agama, ide kebangsaan tidak terlepas dari Ketuhanan. Secara lengkap pentingnya dasar Ketuhanan ketikda dirumuskan oleh founding fathers Negara kita dapat dibaca pada pidato Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945, ketika berbicara mengenai dasar Negara (philosophische groundslag) yang menyatakan “Prinsip Ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan, Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semua berTuhan. Hendaknya Negara Indonesia ialah Negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Secara kebudayaan yakni dengan tiada “egoisme agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan.
Pernyataan ini mengandung dua arti pokok : • Pertama, pengakuan akan eksistensi agama-agama di Indonesia yang menurut Ir. Soekarno, “mendapat tempat yang sebaik-baiknya”. • Kedua, posisi Negara terhadap agama, Ir. Soekarno menegaskan bahwa “Negara kita akan ber-Tuhan”. Bahkan dalam bagian akhir pidatonya Ir. Soekarno mengatakan “hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
• Kaelan memetakan persoalan yang menyangkut hubungan agama dengan Pancasila, yang dikelompokkan dalam tiga tahap berikut : • • Pertama, terjadi ketika kaum “nasionalis” mengajukan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara menjelang kemerdekaan Indonesia. Para tokoh pendiri Negara dari kelompok nasionalis Islam dan nasionalis terlibat perdebatan tentang dasar filsafat dan ideologi Negara Indonesia yang akan didirikan kemudian.
• Kedua, respon umat Islam terhadap Pancasila tatkala pada tahun 1978 pemerintah Orde Baru mengajukan P-4 untuk disahkan. Dalam hubungan ini, pada awalnya banyak tokohtokoh Islam merasa keberatan, namun kemudian menerimanya. • • Ketiga, ketika tahun 1985 pemerintah mengajukan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua organisasi politik dan kemasyarakatan di Indonesia. • • Agama tetap menjadi referensi umum bagi Pancasila, dan agama-agama harus memperhitungkan eksistensi Pancasila sebagai “polisi lalu lintas” yang menjamin semua pihak dapat menggunakan jalan raya kehidupan bangsa tanpa terkecuali.
Hubungan Negara dengan agama menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut : a. Negara adalah berdasark atas ketuhanan Yang Maha Esa b. Bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensinya setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. c,. Tidak ada tempat bagi atheisme dan sekularisme karena hakekatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan. d. Tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, antar dan inter pemeluk agama serta antar pemeluk agama.
e. Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketakwaan itu bukan hasil paksaan bagi siapapun juga. f. Memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam Negara. g. Segala aspek dalam melaksanakan danmenyelenggarakan Negara harus sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, terutama norma-norma positif maupun norma moral baik moral agama maupun moral para penyelenggara Negara. h. Negara pada hakikatnya adalah merupakan “….berkat rahmat Allah Yang Maha Esa”.
• Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religious. Religious bangsa Indonesia ini secara filosofis merupakan nilai fundamental yang meneguhkan eksistensi Negara Indonesia sebagai Negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar kerohanian bangsa dan menjadi penopang utama bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka menjamin keutuhan NKRI. Karena itu agar terjalin hubungan selaras dan harmonis antara agama dan Negara, maka Negara sesuai dengan Dasar Negara Pancasila wajib memberikan perlindungan kepada agama-agama di Indonesia.
Terima Kasih Poernomo A. Soelistyo, SH., MBA.
