Modul ke:
PANCASILA Pancasila dalam Kajian Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia (Lanjutan)
Fakultas
MKCU Program Studi
Manajemen www.mercubuana.ac.id
Poernomo A. Soelistyo, SH., MBA.
Pancasila dalam Kajian Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia
1. Pengertian, Tujuan, dan Syarat Reformasi A. Pengertian Reformasi •
Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan hidup bernegara Republik Indonesia termasuk jalannya ketatanegaraan, bangsa Indonesia telah mengalami momen sejarah baru, yaitu reformasi. Tepatnya terjadi pada sekitar tahun 1998, setelah tumbangnya pemerintahan Orde Baru yang sebelumnya telah berlangsung selama lebih kurang 32 tahun silam
•
Gerakan reformasi terjadi sebagai akibat krisisyang bersifat multidimensi di seluruh Negara Indonesia yang menyangkut segenap bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, social budaya maupun kemanan dan ketertiban. Diikuti pula oleh suatu kondisi yang sangat rawan sebagai akibat perbedaan yang sangat tajam antara golongan yang di atas (pemegang tampuk kekuasaan) dengan rakyat yang mengalami kehidupan yang sangat menderita, tertekan dan tidak berdaya.
• Berangkat dari keprihatinan moral yang dalam atas berbagai krisis di dalam negeri yang diakibatkan membumbung tingginya harga pokok kehidupan masyarakat, merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tingkah laku kepemimpinannya yang sangat menyimpang dari tatanan kehidupan, dimulailah gerakan reformasi yang diprakarsai oleh para mahasiswa yang selanjutnya melibatkan lembaga social masyarakat serta akhirnya menyangkut seluruh lapisan masyarakat. Lebih tergugah lagi dengan terjadinya peristiwa/tragedi 12 Mei 1998, selain pengorbanan jiwa raga dan harta benda maka merebaklah semangat reformasi ke seluruh lingkup kehidupan masyarakat untuk mengakhiri kekuasaan Orde Baru.
• Arah dan tujuan reformasi yang utama adalah untuk menanggulangi dan menghilangkan dengan cara mengurangi secara bertahap dan terus menerus krisis berkepanjangan di segenap bidang kehidupan serta merta menata kembali ke arah kondisi yang lebih baik atas system ketatanegaraan Republik Indonesia yang telah hancur menuju Indonesia baru. • • Reformasi berasal dari kata “reformation” dengan kata dasar “reform” yang memiliki arti perbaikan, pembaharuan, memperbaiki dan menjadi lebih baik. • Secara umum reformasi di Indonesia dapat diartikan sebagai melakukan perubahan kea rah yang lebih baik dengan cara menata ulang hal-hal yang telah menyimpang dan tidak sesuai lagi dengan kondisi dan struktur ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
B. Tujuan Reformasi Tujuan reformasi dapat disebutkan sebagai berikut : • •
• •
Melakukan perubahan secara serius dan bertahap untukmenemukan nilainilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Menata kembali seluruh struktur kenegaraan, termasuk perundangan dan konstitusi yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh masyarakat bangsa Melakukan perbaikan di segenap bidan gkehidupan baik politik, ekonomi, social budaya, maupun pertahanan keamanan. Menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat bangsa yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi, seperti KKN, kekuasaan sewenang-sewenang/otoriter, penyimpangan, dan penyelewengan yang lain.
C. Syarat-syarat Reformasi Adapun ketentuan atau syarat-syarat yang bisa menyatakan suatu kondisi reformasi adalah sebagai berikut : •
•
•
• •
Telah terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan kehidupan di bidang ketatanegaraan, termasuk bidang perundangundangan dan hukum Penyelenggara Negara telah menggunakan kewenangannya secara semenamena/otoriter di luar etika kenegaraan melalui tindakan-tindakan yang sangat merugikan dan menekan kehidupan rakyat keseluruhan Telah semakin melemahnya kondisi kehidupan ekonomi seluruh warga masyarakat bangsa sebagai akibat krisis multidimensi yang berkepanjangan dan terus-menerus Perlunya langkah-langkah penyelamatan dalam segenap bidang kehidupan, khususnya yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak Reformasi harus menggunakan landasan kerohanian berupa falsafah dasar Negara Pancasila
2. Dampak Reformasi A. Dampak Negatif •
Reformasi yang telah bergulir di tengah masyarakat Indonesia sejak 1998 menghendaki perubahan mendasar. Agenda reformasi telah diputuskan melalui berbagai ketetapan MPR dan berbagai produk perundangundangan yang baru, tetapi setelah berlangsung lebih dari lima tahun lamanya, terasa bahwa reformasi berjalan secara belum terarah.
•
Bangsa Indonesia pada saat ini justru sedang mengalami ketidak harmonisan, tanpa orientasi sehingga sangat mudah mengarah kepada jurang disintegrasi. System kehidupan nasional yang telah susah payah dibangun dan disempurnakan dalam beberapa dasa warsa bukan mengalami kemajuan maupun penyempurnaan, malainkan secara perlahan sedang mengalami proses erosi dan kerumitan yang serius.
B. Dampak Positif • Dampak positif reformasi dapat kita rasakan dan saksikan melalui berita-berita media massa, serta surat kabar, dan internet, maupun pendapat-pendapat pengamat di bidangnya. • Munculnya suasana baru yang bisa kita saksikan di antaranya terdapatnya kebebasan pers, kebebasan akademis, kebebasan berorganisasi, dan lain-lain yang selama ini belum pernah ada, termasuk kebebasan pemikiran dalam memperjuangkan pembebasan tahanan politik maupun narapidana politik. Hal ini bisa dinilai sebagai lambing dari suatu era kebebasan berpolitik di Indonesia.
C. Hasil Reformasi • Berbicara mengenai hasil reformasi, tentu tidak bisa seobyektif mungkin mengingat reformasi sampai saat ini masih tetap bergulir tanpa kejelasan tentang hasi lyang sangat ditunggutunggu seluruh rakyat Indonesia, tentunya hasil yang positif meskipun belum total dan menyeluruh. • Pendapat dan penilaian terhadap reformasi masih banyak yang bersifat vocal, terutama dari kalangan bawah yang sangat mendambakan hasil reformasi bagi perbaikan kondisi kehidupan yang tentunya telah serba pembaharuan, tetapi hasil inipun belum banyak menunjukkan kemajuan dan perubahan kea rah yang lebih baik.
D. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi • Sebagai suatu paradigma, Pancasila merupakan model atau pola berpikir yang mencoba memberikan penjelasan atas kompleksitas realitas sebagai manusia personal dan komunal dalam bentuk bangsa. Yang menjadi paradigm justru sila-silanya karena silasila terssebut mengandung sejumlah yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi.
• Pancasila sebagai paradigma juga berada pada posisi pembangunan nasional yang meliputi segenap bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, social budaya, dan pertahanan keamanan, juga di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta hukum dan hak asasi manusia, di samping yang lain. • • Di bidang politik, Pancasila menjadi kerangka acuan, kerangka proses, dan kerangka arah tujuan dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan dalam rangka melakukan pembangunan politik. Pancasila juga melakukan pemikiran, gagasan, konsep, evaluasi, sertqa tindak lanjut bagi bidang politik kenegaraan. Pancasila juga merupakan landasan dan dasar Negara, dengan dijiwai oleh nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawatan perwakilan (politik demokrasi).
• Dalam paradigma pembangunan nasional bidang ekonomi, pemerintah harus mengarah lebih memperhatikan kepentingan rakyat, karena sifat perekonomian harus disesuaikan dengan ekonomi kerakyatan yang bersumber kepada sifat kekeluargaan dan kerakyatan. Untuk melindungi kepentingan rakyat yang sesungguhnya perlu pihak pemerintah mengendalikan perusahaanperusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak dan digunakan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya secara keseluruhan, seperti amanat Pasal 33 UUD 1945. • • Dalam bidang lmu pengetahuan dan teknologi, harus bisa tidak menempatkan pada posisi yang bertentangan antara iptek dan Pancasila dan justru keduanya harus saling mendukung sehingga tiada Pancasila tanpa sikap kritis iptek dan tiada iptek tanpa didasari maupun diarahkan oleh nilai-nilai luhur Pancasila.
• Pembangunan nasional bidang kebudayaan, harus dilandasi dengan berpikir tentang masalah persatuan dan kesatuan bangsa. Negara harus menjalankan pemerintahan yang serba efektif harus menghilangkan mental birokrasi serta mau membangun system budaya dalam hal norma maupun pengembangan iptek dengan melakukan pemberdayaan kebudayaan local guna memfungsikan etos budaya bangsa yang majemuk. Kehidupan setiap insan harus dipertahankan dengan baik dalam menghadapi segala tantangan dan hambatan serta dapat membangun dirinya sendiri menjadi masyarakat yang berkeadilan, demokrasi, inovatif, dan mencapai kemajuan kehidupan yang beradab.
• Dalam paradigm pembangunan nasional di bidang hukum dan HAM, tidak lain adalah pelaksanaan tanggung jawab pemerintah serta penyelenggara Negara harus bisa mengarahkan rakyat untuk dapat mengatur dirinya dalam melaksanakan kebebasan, kebersamaan, cita-cita supremasi hukum, dan tunduk kepada hukum. Dalam implementasinya masyarakat mau menghormati tatanan social, masyarakat egaliter dan dalam bentuk kepamongan, tatanan pelayanan yang baik serta bentuk public servis. Supremasi hukum yang sifatnya demokratis harus dibarengi dengan peran serta dan partisipasi yang tinggi dari seganap anggota masyarakat. Masalah HAM yang sifatnya universal tidak harus selalu dibawa ke pertimbangan universal, tetapi lebih sesuai dan tergantung kepada suatu kultur social yang bertanggung jawab.
• Pembangunan nasional di bidang social masyarakat adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat madani atau civil society. Untuk itu diperlukan suatu sikap dan budaya semokrasi karena demokrasi Pancasila sesungguhnya adalah system berpikir dan bertindak atas dasar kedaulatan dan kekuasaan rakyat. Namun demokrasi harus kita lihat dari segi proses sejarah perkembangan bangsa dan dari kelahiran bangsa Indonesia sehingga sekarang yang penuh dengan aneka ragam unsur-unsur dalam proses perkembangannya.
• Paradigma pembangunan bidang pertahanan dan keamanan telah menunjukkan kemajuan yang dikedepankan melalui agenda-agenda pembaharuan, mengingat TNI sebagai bagian integral bangsa Indonesia senantiasa memegang teguh jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional berperan serta mewujudkan keadaan aman dan rasa aman masyarakat sesuai perannya sebagai alat pertahanan NKRI. • TNI sebagai bagian dari rakyat dan berjuang bersama rakyat senantiasa menggugah kepedulian TNI untuk mendorong terwujudnya kehidupan demokrasi, juga terwujudnya hubungan sipil militer yang sehat dan persatuan kesatuan bangsa melalui pemikiran, pandangan dan langkah-langkah reformasi internal TNI.
Terima Kasih Poernomo A. Soelistyo, SH., MBA.
