Modul ke:
Fakultas
TEKNIK
Program Studi
Arsitektur www.mercubuana.ac.id
Pancasila dalam Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia Yayah Salamah, SPd. MSi.
Pancasila Dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia • Asal mula Pancasila secara budaya Menurut Sunoto (1984) melalui kajian filsafat Pancasila, menyatakan bahwa unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, namun jauh sebelum tanggal tersebut bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan merdeka.
• Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama dan kebudayaan pada umumnya. (Sunoto, 1984: 1).
1. 2. 3. 4. 5.
bahwa di Indonesia tidak pernah ada putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan. bahwa bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia. bahwa bangsa Indonesia dengan ciri-cirinya guyub, rukun, bersatu, dan kekeluargaan. bahwa unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita. bahwa bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat social dan berlaku adil terhadap sesama.
Teori nilai budaya • Nilai budaya merupakan cara manusia menjawab baik secara pribadi atau masyarakat terhadap masalahmasalah yang mendasar di dalam hidupnya. Nilai tersebut merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. (Koentjaraningrat, 1974: 32).
Nilai budaya dengan masing-masing orientasinya akan mempengaruhi pandangan hidup. Pandangan hidup adalah sesuatu yang dipakai oleh masyarakat dalam menentukan nilai kehidupan. Pandangan hidup sebenarnya meliputi bagaimana masyarakat memandang aspek hubungan dalam hidup dan kehidupan yakni hubungan manusia dengan yang transenden, hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan sesama makhluk lain.
Asal mula pancasila secara formal Secara rinci Sartono Kartodirdjo menjelaskan bahwa fungsi pengajaran sejarah nasional Indonesia meliputi : 1. Membangkitkan perhatian serta minat kepada sejarah tanah airnya; 2. Mendapatkan inspirasi dari cerita sejarah; 3. Memupuk alam pikiran ke arah kesadaran sejarah; 4. Memberi pola pikiran ke arah kesadaran sejarah; 5. Mengembangkan pikiran penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
• Dardji Darmodihardjo mengajukan kesimpulan bahwa nilai-nilai Pancasila telah menjiwai tonggak-tonggak sejarah nasional Indonesia yaitu : 1. 2.
3.
4.
Cita- cita luhur bangsa Indonesia yang diperjuangkan untuk menjadi kenyataan; Perjuangan bangsa Indonesia tersebut berlangsung berabad-abad, bertahap dan menggunakan cara yang bermacam-macam Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dijiwai oleh pancasila; Pembukaan UUD 1945 merupakan uraian terperinci dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;
5.
6.
7.
Empat pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945; paham negara persatuan, negara bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara berdasarkan kedaulatan rakyat, negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; Pasal-pasal UUD 1945 merupakan uraian terperinci dari pokok-pokok yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 yang berjiwakan Pancasila; Maka penafsiran sila-sila pancasila harus bersumber, berpedoman dan berdasar kepada Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. (Dardji Darmodihardjo, 1978: 40).
Secara Historis Rumusan- Rumusan Pancasila Dapat Dibedakan Dalam Tiga Kelompok (Bakry, 1998: 20) : • Rumusan Pancasila yang terdapat dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merupakan tahap pengusulan sebagai dasar negara Republik Indonesia, termasuk Piagam Djakarta. • Rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai dasar filsafat Negara Indonesia yang sangat erat hubungannya dengan Proklamasi Kemerdekaan. • Beberapa rumusan dalam perubahan ketatanegaraan Indonesia selama belum berlaku kembali rumusan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.
Masa Pengusulan Dalam sidang Teiku Gikoi (Parlemen Jepang) pada tanggal 7 September 1944, perdana menteri Jepang Jendral Kuniaki Koisi, atas nama pemerintah Jepang mengeluarkan janji kemerdekaan Indonesia yang akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945, sebagai janji politik. Sebagai realisasi janji ini, pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan akan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai). Badan ini baru terbentuk pada tanggal 29 April 1945.
Masa Sidang Pertama BPUPKI • Pada sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 M. Yamin mengemukakan usul yang disampaikan dalam pidatonya yang berjudul asas dan dasar negara Kebangsaan Indonesia di hadapan sidang lengkap BPUPKI. Beliau mengusulkan dasar negara bagi Indonesia Merdeka yang akan dibentuk meliputi Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri Ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. • Selain usulan dalam bentuk pidato, usulan M. Yamin juga disampaikan dalam bentuk tertulis tentang lima asas dasar negara dalam rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbeda rumusan kata-kata dan sistematikanya dengan isi pidatonya
Rumusan M.Yamin : • Ketuhanan Yang Maha Esa, • Kebangsaan Persatuan Indonesia, • Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, • Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tanggal 31 Mei 1945 negara menurut Soepomo adalah adanya daerah, rakyat, dan pemerintahan. Mengenai dasar dari negara Indonesia yang akan didirikan, ada tiga persoalan yaitu: • 1. Persatuan negara, negara serikat, persekutuan negara, • 2. Hubungan antara negara dan agama, • 3. Republik atau monarchie. •
Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan berhasil merumuskan Rancangan pembukaan Hukum Dasar, yang oleh Mr. M. Yamin dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Masa Sidang Kedua BPUPKI • Masa sidang kedua BPUPKI yaitu pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945, merupakan masa sidang penentuan perumusan dasar negara yang akan merdeka sebagai hasil kesepakatan bersama
Sidang BPUPKI Ini Rumusan Pancasila Dalam Sejarah Perumusannya Ada Empat Macam: 1. Rumusan pertama Pancasila adalah usul dari Muh. Yamin padatanggal 29 Mei 1945, yaitu usul pribadi dalam bentuk pidato, 2. Rumusan kedua Pancasila adalah usul Muh.Yamin tanggal 29 Mei 1945, yakni usul pribadi dalam bentuk tertulis, 3. rumusan ketiga Pancasila usul bung Karno tanggal 1 Juni 1945, usul pribadi dengan nama Pancasila, 4. Rumusan keempat Pancasila dalam piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, hasil kesepakatan bersama pertama kali.
Pembentukan PPKI Sehari setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, diadakan sidang pleno PPKI untuk membahas Naskah Rancangan Hukum Dasar yang akan ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar (1945). Tugas PPKI semula hanya memeriksa hasil sidang BPUPKI, kemudian anggotanya disempurnakan. Penambahan keanggotaan ini menyempurnakan kedudukan dan fungsi yang sangat penting sebagai wakil bangsa Indonesia dalam membentuk negara Republik Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Hasil Sidang PPKI 1. Piagam Jakarta yang telah diterima sebagai rancangan Mukaddimah Hukum Dasar oleh BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 dengan beberapa perubahan, disahkan sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2. Rancangan Hukum Dasar yang telah diterima oleh BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945 setelah mengalami berbagai perubahan, disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama, yaitu Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden. 4. Menetapkan berdirinya Komite Nasional sebagai Badan Musyawarah darurat.
Sejarah Pancasila Pra Kemerdekaan Pancasila dikenali yang terdapat dalam buku Nagarakertagama karangan Mpu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut istilah Pancasila di samping mempunyai arti "berbatu sendi yang lima" (dalam bahasa Sansekerta), juga mempunyai arti "pelaksanaan kesusilaan yang lima" (Pancasila Krama), yaitu : 1. Tidak boleh melakukan kekerasan 2. Tidak boleh mencuri 3. Tidak boleh berjiwa dengki 4. Tidak boleh berbohong 5. Tidak boleh mabuk minuman keras
• (Darmodihardjo, 1978: 6).Kedua zaman, baik Sriwijaya maupun Majapahit dijadikan tonggak sejarah karena pada waktu itu bangsa telah memenuhi syarat-syarat sebagai bangsa yang mempunyai negara. • Baik Sriwijaya maupun Majapahit waktu itu merupakan negara-negara yang berdaulat, bersatu serta mempunyai wilayah yang meliputi seluruh Nusantara. Pada zaman tersebut bangsa Indonesia telah mengalami kehidupan yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem, kerta raharja (Darmodihardjo dkk, 1991: 21).
Sejarah Pancasila Pasca Kemerdekaan • Awal dekade 1950-an muncul inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Pertama, beberapa tokoh berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontrak sosial. Mereka memandang Pancasila tidak hanya kompromi politik melainkan sebuah filsafat sosial atau weltanschauung bangsa. • Kedua, mereka yang menempatkan Pancasila sebagai sebuah kompromi politik. Dasar argumentasinya adalah fakta yang muncul dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Pancasila pada saat itu benar-benar merupakan kompromi politik di antara golongan nasionalis netral agama (Sidik Djojosukarto dan Sutan takdir Alisyahbana dkk) dan nasionalis Islam (Hamka, Syaifuddin Zuhri sampai Muhammad Natsir dkk) mengenai dasar negara.
1. Pancasila Era Orde Lama Terdapat dua pandangan besar terhadap Dasar Negara yang berpengaruh terhadap munculnya Dekrit Presiden. 1. Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi "anjuran" Presiden/ Pemerintahuntuk "kembali ke Undang-Undang Dasar 1945" dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai Dasar Negara. 2. pihak lainnya menyetujui'kembali ke Undang-Undang Dasar 1945", tanpa cadangan, artinya dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Dasar Negara. Namun, kedua usulan tersebut tidak mencapai kuorum keputusan sidang konstituante (Anshari, 1981: 99).
• Dekrit Presiden diumumkan secara resmi oleh presiden pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 di depan Istana Merdeka (Anshari, 1981: 99100) berisi: 1. Pembubaran konstituante; 2. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku; dan 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.
2. Pancasila Era Orde Baru • Setelah jatuhnya Ir. Soekarno sebagai presiden selanjutnya jendral Soeharto yang memegang kendali terhadapnegeriini.Denganberpindahnyakursikepresid enantersebut ,arahpemahamanpancasila pun mulai di perbaiki. Presiden soeharto mengatakan “ pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk di kumandangkan, Pancasila bukan hanya sekedar falsafah Negara yang sekedar di keramatkan dalam naskah UUD melainkan pancasila harus di amalkan (Setiardja, 1994:5)
Asas tunggal pancasila Dalam pidato kenegaraan di depan DPR-RI tanggal 16 Agustus 1982, president Soeharto mengemukakan pendapatnya mengenai penerapan asas tunggal Pancasila atas partai-partai politik. Tujuan penyeragaman asas partai politik adalah untuk mengurangi seminimal mungkin potensi konflik ideologis yang terkandung dalam partai-partai politik.
3. Pancasila Era Reformasi • Saat orde baru tumbang muncul fobia terhadap pancasila.Dasar Negara itu untuk sementara waktu seolah dilupakan karena hamper selalu identik dengan rezim orde baru. Negara menjadi maha tahu mana yang benar dan mana yang salah.Nilai – nilai itu selalu ditanam kebenak masyarakat melaui indoktrinisasi (Ali, 2009 :50) • Pancasila yang seharusnya sebagai nilai ,dasar moral etik, bagi Negara dan aparat pelaksana Negara dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, maka timbullah berbagai gerakan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntun adanya reformasi disegala bidang ekonomi ,politik, dan hukum (Kaelan , 2000 :245)
Terima Kasih Yayah Salamah, S.Pd M.Si
