03
Modul ke:
PENDIDIKAN PANCASILA Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa-2
Fakultas
Teknik Program Studi
Teknik Sipil www.mercubuana.ac.id
Ramdhan Muhaimin, M.Soc.Sc
1. PANCASILA ERA ORDE LAMA ¾ Pasca Pemilu 1955, dibentuklah Majelis Konstituane untuk merumuskan dasar negara Terdapat 2 pandangan besar dalam sidang2 Konstituante terkait Dasar Negara : ¾ Pro “anjuran” Presiden/ Pemerintah untuk “kembali ke UndangUndang Dasar 1945” dengan Pancasila versi Piagam Jakarta sebagai Dasar Negara. ¾ “kembali ke Undang-Undang Dasar 1945”, tanpa cadangan, artinya dengan Pancasila versi Pembukaan UUD tgl 18 Agustus 1945 sebagai Dasar Negara.
¾ Namun, kedua usulan tersebut tidak mencapai kuorum keputusan sidang konstituante
1. PANCASILA ERA ORDE LAMA ¾ Konstituante kemudian menemui jalan buntu pada bulan Juni 1959 atas dua pandangan besar tsb. ¾ Presiden Soekarno turun tangan ¾ Lahirlah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang berisi: 1. Pembubaran konstituante; 2. UUD 1945 kembali berlaku; dan 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Sementara
Rakyat
1. PANCASILA ERA ORDE LAMA ¾ Dekrit Presiden ini juga menandai lahirnya era Demokrasi Terpimpin ¾ Kekuatan politik nasional terbelah 2: ¾ Pro Soekarno dengan paham NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis) ¾ Anti Soekarno dengan Pancasila yang lebih “murni” dgn menyingkirkan paham komunisme yang tidak ber-Tuhan ¾ Perseteruan ini bertambah runcing melalui peristiwa G 30 S/PKI ¾ Akhirnya Soekarno jatuh dan digantikan oleh Soeharto
2. PANCASILA ERA ORDE BARU ¾ Berkuasanya Presiden Soeharto menandai lahirnya Orde Baru ¾ Semangat Orde Baru: Pemurnian Pancasila ¾ Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu: ¾ ¾ ¾ ¾
Satu : Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa Dua : Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga : Persatuan Indonesia Empat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan ¾ Lima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
¾ Instruksi Presiden tersebut mulai berlaku pada tanggal 13 April 1968.
• Tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan ketetapan (disingkat TAP) MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) • “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan pancasila merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik Pusat maupun di Daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh”. (pasal 4)
2. PANCASILA ERA ORDE BARU ¾Era Orde Baru di tandai dengan doktrinasi terhadap Pancasila ¾Pancasila di terapkan secara top-down melalui P4 di berbagai intitusi negara ¾Pancasila menjadi Asas Tunggal bagi seluruh organisasi
3. PANCASILA ERA REFORMASI Pancasila yang seharusnya sebagai nilai, dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana Negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, maka timbulah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya “reformasi”
3. PANCASILA ERA REFORMASI ¾ Era Reformasi menandai runtuhnya Soeharto dan Orde Baru ¾ Pancasila tersingkirkan karena stigma bagian dari Orde Baru ¾ Pancasila disepakati menjadi dasar Negara Republik Indonesia secara normatif, tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 Pasal 1 menyebutkan bahwa: ¾ “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara”
3. PANCASILA ERA REFORMASI ¾ Selain kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila pun menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Pasal 1 Ayat (3) yang menyebutkan: ¾ “Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945”.
3. PANCASILA ERA REFORMASI ¾Muncul program sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) ¾Pancasila kembali menjadi mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi
Terima Kasih Ramdhan Muhaimin, M.Soc.Sc
