STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI
NO.
POKOK MATERI
TUJUAN PEMBELAJARAN
SUB POKOK MATERI
METODE
BEBAN BELAJAR PERTE BOBOT MUAN
Mata Diklat : Sejarah dan Fungsi Pancasila Serta Perwujudannya. Standar Kompetensi : Memahami dan menghayati sejarah dan fungsi Pancasila serta perwujudannya. Kompetensi Dasar : 1. Mengetahui sejarah Pancasila. 2. Memahami fungsi Pancasila serta perwujudannya. 1. Pancasila 1. Peserta didik • Sejarah pembentukan 1 • Ceramah dalam mengetahui sejarah Pancasila: • Tanya jawab pertemu perspektif Pancasila melalui an - Pembahasan dalam • Demonstrasi pembelajaran di historis. sidang BPUPK. • Curah kelas secara - Penetapan dalam sidang pendapat terpadu. (KognitifPPKI. • Diskusi C1) • Pancasila dalam berbagai • Panel 2. Peserta didik Konstitusi: • Seminar, memahami sejarah - UUD 1945. simposium Pancasila melalui - Konstitusi RIS. • Inkuiri/disco pembelajaran di - UUDS 1950. very kelas secara - Dekrit Presiden. • Problem terpadu. (Kognitif - Perubahan UUD 1945. solving C2). • Studi kasus 2. Fungsi 1. Peserta didik • Pancasila sebagai pandangan • Story telling Pancasila dan memahami fungsi hidup: • Model perwujudannya Pancasila dan - Pandangan hidup sebagai inklusi
1 JP (Teori dan tugas).
PENILAIAN (KKM)
• Menyelesaikan seluruh pokok materi yang diberikan. Bentuk Penilaian: a. Sikap : Observasi Penilaian diri Penilaian antar peserta diklat Jurnal b. Pengetahuan : Tes Tulis Tes Lisan Penugasan c. Keterampilan : Tes Praktek
basic belief system. • Outbond - Kekeluargaan sebagai pandangan hidup. - Pancasila sebagai sumber etika, moral, dan budaya 2. Peserta didik mampu • Pancasila sebagai dasar mengkualifikasi negara: fungsi Pancasila dan - Dasar negara sebagai perwujudannya staats fundamental norm. melalui penjelasan - Hakikat Pancasila secara detail. Sebagai Dasar Negara. (Afektif-A5) • Pancasila sebagai ideologi nasional: - Pemikiran tentang ideologi. - Hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Mata Diklat : Konsep, Prinsip, dan Nilai dalam Pancasila. Standar Kompetensi : Memahami dan menganalisis konsep, prinsip, dan nilai dalam Pancasila. Kompetensi Dasar : 1. Memahami konsep-konsep dalam Pancasila. 2. Memaknai prinsip-prinsip dalam Pancasila. 3. Mengkorelasikan nilai-nilai dalam Pancasila. 3. Konsep-konsep Peserta didik mampu • Konsep religiusitas: • Ceramah dalam menjelaskan konsep - Awal mula tumbuhnya • Tanya jawab Pancasila. Pancasila melalui keimanan dan ketaqwaan • Demonstrasi pembelajaran di kelas dalam masyarakat • Curah dan diskusi secara Indonesia. pendapat berkelompok. - Makna konsep • Diskusi (Kognitif- C2). religiositas dalam • Panel Pancasila. .
Projek Portofolio
perwujudannya melalui penjelasan secara detail. (Kognitif-C2)
1 pertemu an
1 JP (Teori dan tugas).
• Menyelesaikan seluruh pokok materi yang diberikan. Bentuk penilaian: a. Sikap : Observasi Penilaian diri
4.
Prinsip-prinsip dalam Pancasila.
5.
Nilai-nilai
• Konsep humanitas: - Paham humanism. - Hakikat manusia menurut Pancasila. • Konsep nasionalitas: - Makna suatu bangsa. - Hakikat kebangsaan Indonesia menurut Pancasila. • Konsep soverinitas : - Paham kedaulatan rakyat. - Hakikat kerakyatan menurut Pancasila. • Konsep keadilan sosial: - Paham keadilan. - Hakikat keadilan sosial menurut Pancasila. Peserta didik mampu • Prinsip Ketuhanan yang memaknai prinsipMaha Esa. prinsip dalam Pancasila • Prinsip kemanusiaan yang melalui pembelajaran adil dan beradab. di kelas dan diskusi • Prinsip persatuan Indonesia. secara berkelompok. • Prinsip kerakyatan yang (Kognitif- C2). dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. • Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peserta didik mampu • Nilai-nilai dalam Pancasila.
• Seminar, simposium • Inkuiri/disco very • Problem solving • Studi kasus • Story telling • Model inklusi • Outbond
Penilaian antar peserta diklat Jurnal b. Pengetahuan : Tes Tulis Tes Lisan Penugasan c. Keterampilan : Tes Praktek Projek Portofolio
• Nilai keimanan dan ketaqwaan. • Nilai kemanusiaan. • Nilai keberadaban. • Nilai kesetaraan. • Nilai keadilan. • Nilai kebijaksanaan. • Dan lain-lain Mata Diklat : Implementasi dan Aktualisasi Pancasila. Standar Kompetensi : Menilai dan Mengkonstruksi Implementasi dan Aktualisasi Pancasila. Kompetensi Dasar : 1. Menilai bentuk-bentuk penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 2. Mengkonstruksi bentuk-bentuk penerapan Pancasila sebagai dasar negara. 3. Menerapkan bentuk-bentuk pengamalan Pancasila dalam putusan MK. 6. Bentuk-bentuk 1. Peserta didik • Implementasi dan aktualisasi • Ceramah penerapan mampu menilai Pancasila sebagai pandangan • Tanya jawab Pancasila. bentuk-bentuk hidup bangsa. • Demonstrasi penerapan Pancasila • Implementasi dan aktualisasi • Curah dalam kehidupan Pancasila sebagai dasar pendapat berbangsa dengan negara. • Diskusi benar. (Kognitif• Implementasi dan aktualisasi • Panel C3) Pancasila dalam putusan • Seminar, 2. Peserta didik MK. simposium mampu • Inkuiri/disco mengkonstruksi very nilai yang • Problem terkandung dalam solving Pancasila melalui • Studi kasus implementasi dan • Story telling aktualisasi • Model Pancasila sebagai dalam Pancasila.
mengkorelasikan nilainilai dalam Pancasila melalui pembelajaran di kelas dan pemberian contoh secara visual. (Kognitif- C2 & C4).
1 pertemu an
1 JP
• Menyelesaikan seluruh pokok materi yang diberikan.
(Teori, tugas, dan Bentuk penilaian: praktek). a. Sikap : Observasi Penilaian diri Penilaian antar peserta diklat Jurnal b. Pengetahuan : Tes Tulis Tes Lisan Penugasan c. Keterampilan : Tes Praktek
dasar negara. inklusi (Kognitif- C6) • Outbond 3. Peserta didik mampu menerapkan, bentuk-bentuk pengamalan Pancasila melalui implementasi dan aktualisasi Pancasila dalam putusan MK. (Psikomotorik-P1). Mata Diklat : Konstitusi dan Konstitusionalisme. Standar Kompetensi : Memahami, menganalisis, dan mengelola konsep konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia. Kompetensi Dasar : 1. Memahami pengertian konstitusi dan konstitusionalisme. 2. Memahami materi muatan konstitusi. 3. Menganalisis keterkaitan supremasi konstitusi. 4. Menganalisis perubahan konstitusi. 5. Memahami sejarah konstitusi di Indonesia. 7. Pengertian Peserta didik 1 2 JP • Pengertian konstitusi: • Ceramah konstitusi dan memahami pengertian pertemu - Konstitusi dalam • Tanya jawab konstitusionalis konstitusi dan an (Teori pengertian luas. • Demonstrasi me. konstitusionalisme dan - Konstitusi dalam • Curah melalui pembelajaran tugas). pengertian sempit. pendapat di kelas secara - Perkembangan istilah • Diskusi bertahap. konstitusi. • Panel (Kognitif- C2). - Jenis-jenis konstitusi. • Seminar, • Konstitusi dan simposium konstitusionalisme:
Projek Portofolio
• Menyelesaikan seluruh pokok materi yang diberikan. Bentuk penilaian: a. Sikap : Observasi Penilaian diri Penilaian antar peserta diklat
•
• •
8.
Materi muatan konstitusi.
Peserta didik memahami materi muatan konstitusi melalui penjelasan dan pemberian contoh secara detail. (Kognitif- C2).
•
•
- Pengertian konstitusionalisme. - Hubungan konstitusi dan konstitusionalisme. Konvensi ketatanegaraan sebagai bagian dari konstitusi: - Pengertian konvensi. - Pembagian konvensi. - Praktik konvensi di Indonesia. UUD 1945 dalam pengertian dan klasifikasi konstitusi. Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Konstitusi sebagai general agreement, civil religion, dan hukum dasar. Materi muatan konstitusi: - Pengaturan dasar-dasar penyelenggaraan negara. - Pengaturan lembaga negara. - Pengaturan hubungan antar lembaga negara. - Pengaturan hubungan negara dan warga negara. - Pengaturan hak dan kewajiban warga negara.
• Inkuiri/disco very • Problem solving • Studi kasus • Story telling • Model inklusi • Outbond
Jurnal b. Pengetahuan : Tes Tulis Tes Lisan Penugasan c. Keterampilan : Tes Praktek Projek Portofolio
9.
Supremasi konstitusi.
Peserta didik menganalisis keterkaitan bentukbentuk supremasi konstitusi melalui penjelasan dan diskusi secara menyeluruh. (Kognitif- C4).
10.
Perubahan konstitusi.
Peserta didik mampu menganalisis ketentuan-ketentuan perubahan konstitusi melalui penjabaran dan diskusi di kelas (Kognitif- C4)
• Materi muatan UUD 1945. • Pengertian supremasi konstitusi: - Pengertian kedaulatan. - Macam-macam kedaulatan. - Kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. - Supremasi parlemen. - Supremasi konstitusi. • Konstitusi dan ketentuan perundang-undangan di bawah konstitusi: - Hubungan konstitusi dan perundang-undangan di bawah konstitusi. - Penegakan supremasi konstitusi • Supremasi konstitusi di Indonesia. • Penilaian Konstitusi - Konstitusi bernilai normatif - Konstitusi bernilai nominal - Konstitusi bernilai semantik • Alasan dan Kondisi yang mendorong Perubahan Konstitusi. • Cara perubahan konstitusi
- Perubahan secara formal oleh lembaga Negara yang berwenang. - Perubahan melalui kebiasaan ketatanegaraan. - Perubahan melalui putusan pengadilan. • Lembaga pengubah konstitusi - Lembaga legislatif biasa dengan tata cara khusus - Referendum - Negara Bagian - Lembaga/Badan khusus • Perubahan UUD 1945 - Latar Belakang Perubahan - Kesepakatan dasar arah perubahan - Tahapan perubahan - Substansi Perubahan • Kedudukan Penjelasan UUD 1945 setelah Perubahan UUD 1945Perubahan UUD 1945.
11.
Sejarah konstitusi di Indonesia.
Peserta didik memahami sejarah konstitusi di Indonesia
• Pembentukan UUD 1945 • Konstitusi RIS 1945 • UUD Sementara 1950
melalui pemutaran film dokumenter dan penjelasan narasumber (Kognitif- C1).
• Dekrit Presiden dan Berlakuknya kembali UUD 1945 • Hubungan Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 - Pengertian dan makna proklamasi - Proklamasi dan pokokpokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 • Hubungan proklamasi dan pembukaan UUD 1945
Mata Diklat : Negara Hukum dan Demokrasi. Standar Kompetensi : Memahami dan Menghayati Konsep Negara Hukum dan Demokrasi. Kompetensi Dasar : 1. Memahami Perkembangan negara hukum dan demokrasi. 2. Menguraikan unsur-unsur negara hukum dan demokrasi. 3. Mengklasifikasikan unsur-unsur negara hukum dan demokrasi. 12. Perkembangan 1. Peserta didik • Perkembangan gagasan • Ceramah dan unsurmemahami negara hukum • Tanya jawab unsur negara perkembangan • Rule of Law, Rechtstaat, dan • Demonstrasi hukum dan negara hukum dan Negara Hukum Pancasila • Curah demokrasi. demokrasi melalui • Unsur-unsur negara hukum pendapat pembelajaran di dan unsur-unsur negara • Diskusi kelas dan diskusi demokrasi • Panel secara panel. • Pengaturan negara hukum • Seminar, (Kognitif-C2). dan demokrasi dalam UUD simposium 2. Peserta didik 1945 • Inkuiri/disco mampu • Praktik negara hukum dan very menguraikan demokrasi di Indonesia • Problem
1 pertemu an
2 JP (Teori dan tugas).
• Menyelesaikan seluruh pokok materi yang diberikan. Bentuk penilaian: a. Sikap : Observasi Penilaian diri Penilaian antar peserta diklat Jurnal b. Pengetahuan :
unsure-unsur negara hukum dan demokrasi melalui pembelajaran di kelas dan diskusi secara panel. (Kognitif- C2)
• • • •
Tes Tulis Tes Lisan Penugasan
solving Studi kasus Story telling Model inklusi Outbond
c. Keterampilan : Tes Praktek Projek Portofolio
3. Peserta didik mampu mengklaisifikasikan tentang negara hukum dan demokrasi melalui pembelajaran di kelas dan diskusi. (Afektif- A4) Mata Diklat : Sistem Pemerintahan Negara. Standar Kompetensi : Memahami dan menghayati Konsep Sistem Pemerintahan Negara. Kompetensi Dasar : 1. Memahami pengertian sistem pemerintahan negara. 2. Mengklasifikasikan pembagian sistem pemerintahan negara. 3. Memahami penyelenggaraan sistem pemerintahan dan konstitusi di Indonesia. 4. Memahami praktek sistem pemerintahan di Indonesia. 13. Pengertian Peserta didik • Definisi sistem pemerintahan • Ceramah sistem memahami pengertian negara. • Tanya jawab pemerintahan sistem pemerintahan • Demonstrasi negara. negara melalui • Curah penjelasan secara pendapat lengkap. • Diskusi
1 pertemu an
2 JP (Teori dan tugas).
• Menyelesaikan seluruh pokok materi yang diberikan. Bentuk penilaian: a. Sikap : Observasi
14.
15.
16.
Pembagian sistem pemerintahan.
Sistem pemerintahan dan konstitusi Indonesia.
Praktek sistem pemerintahan di Indonesia.
(Kognitif- C2). Peserta didik mampu mengklasifikasikan pembagian sistem pemerintahan negara melalui penjabaran secara sistematis. (Afektif-A4). Peserta didik memahami penyelenggaraan sistem pemerintahan dan konstitusi di Indonesia melalui pembelajaran di kelas dan diskusi secara berkelompok. (Kognitif- C2). Peserta didik memahami cara praktek sistem pemerintahan di Indonesia melalui paparan materi dan diskusi di kelas. (Kognitif- C2).
• Sistem pemerintahan parlementer • Sistem pemerintahan presidensial • Sistem pemerintahan campuran (Semiparlementer atau semi presidensial) • Sistem pemerintahan dalam UUD 1945 • Sistem pemerintahan dalam KRIS • Sistem pemerintahan dalam UUD Sementara 1950 • Sistem pemerintahan dalam UUD 1945 setelah perubahan • Praktik sistem pemerintahan 1945-1949 • Praktik sistem pemerintahan 1949-1950 • Praktik sistem pemerintahan 1950-1959 • Praktik sistem pemerintahan 1959-1967 • Praktik sistem pemerintahan 1967-1998 • Praktik sistem pemerintahan 1998-sekarang
• Panel • Seminar, simposium • Inkuiri/disco very • Problem solving • Studi kasus • Story telling • Model inklusi • Outbond
Penilaian diri Penilaian antar peserta diklat Jurnal b. Pengetahuan : Tes Tulis Tes Lisan Penugasan c. Keterampilan : Tes Praktek Projek Portofolio
Mata Diklat : Mahkamah Konstitusi. Standar Kompetensi : Memahami sejarah, wewenang, struktur, dan mekanisme kerja Mahkamah Konstitusi. Kompetensi Dasar : 1. Memahami Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 2. Memahami struktur dan mekanisme kerja Mahkamah Konstitusi. 17. Mahkamah Peserta didik 1 2 JP • Perkembangan gagasan • Ceramah Konstitusi memahami sejarah dan Judicial Review • Tanya jawab pertemu sebagai wewenang Mahkamah • Model judicial review an (Teori • Demonstrasi pengawal Konstitusi melalui dan • Sejarah Mahkamah • Curah Pancasila dan penjelasan dan tugas). Konstitusi RI pendapat Undangpemutaran video profil • Kewenangan dan kewajiban • Diskusi undang Dasar Mahkamah Konstitusi MK RI • Panel 1945 secara lengkap. • Pancasila dan UUD 1945 • Seminar, (Kognitif- C2). • 18.
Struktur dan mekanisme kerja Mahkamah Konstitusi
Peserta didik memahami Struktur dan mekanisme kerja Mahkamah Konstitusi melalui pembelajaran di kelas secara interaktif.
• • • •
sebagai ″batu uji″ dalam perkara konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Hakim Konstitusi Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi menuju Court Excellence
• • • • • •
simposium Inkuiri/disco very Problem solving Studi kasus Story telling Model inklusi Outbond
(Kognitif- C2). Mata Diklat : Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Standar Kompetensi : Memahami dan mempraktekkan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Kompetensi Dasar : 1. Memahami ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi. 2. Mengkonstruksi, dan mendemonstrasikan hukum acara pengujian UU terhadap UUD 1945 (PUU).
• Menyelesaikan seluruh pokok materi yang diberikan. Bentuk penilaian: a. Sikap : Observasi Penilaian diri Penilaian antar peserta diklat Jurnal b. Pengetahuan : Tes Tulis Tes Lisan Penugasan c. Keterampilan : Tes Praktek Projek Portofolio
3. 4. 5. 6.
Mengkonstruksi, dan mendemonstrasikan hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN). Mengkonstruksi, dan mendemonstrasikan hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Mengkonstruksi, dan mendemonstrasikan hukum acara pembubaran partai politik. Mengkonstruksi, dan mendemonstrasikan hukum acara memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (Impeachment). 19. Ketentuan Peserta didik 1. Pengertian Hukum Acara MK • Ceramah 2 4 JP • Menyelesaikan seluruh umum hukum memahami ketentuan 2. Asas-asas Hukum Acara MK: • Tanya jawab pertemu pokok materi yang acara di MK hukum acara di MK a. Asas Hukum Objektif an (Teori, diberikan. • Demonstrasi melalui penjelasan dan b. Asas Hukum Subjektif tugas, • Curah pemberian contoh 3. Asas-asas Peradilan MK: dan Bentuk penilaian: pendapat secara jelas dan a. Peradilan tidak boleh praktek). a. Sikap : • Diskusi Observasi sistematis. menolak untuk memeriksa • Panel Penilaian diri perkara • Seminar, Penilaian antar peserta (Kognitif- C2). b. Persidangan terbuka untuk simposium diklat umum Jurnal • Inkuiri/disco c. Independen dan Imparsial very d. Peradilan cepat, sederhana, b. Pengetahuan : • Problem murah Tes Tulis solving Tes Lisan e. Hak untuk didengar secara • Studi kasus Penugasan seimbang • Story telling f. Hakim pasif dan aktif c. Keterampilan : • Model dalam persidangan Tes Praktek inklusi g. Praduga keabsahan Projek • Outbond 4. Sumber Hukum Acara MK Portofolio 5. Permohonan 20. Hukum acara Peserta didik mampu 1. Pemohon dan Materi pengujian UU mengkonstruksi, dan Permohonan: terhadap UUD mendemonstrasikan a. Pemohon/kedudukan 1945 (PUU) hukum acara hukum Pemohon: pengujian UU • Kualifikasi Pemohon; terhadap UUD 1945 • Kerugian hak dan/atau (PUU) melalui
penjelasan dan praktek secara berkelompok dan dengan benar. (Psikomotorik-P1 dan P2).
2.
3.
4.
5.
kewenangan konstitusional. b. Jenis Permohonan: • Pengujian Formil; • Pengujian Materiil; c. Materi Permohonan: • Identitas Pemohon • Dasar Permohonan (posita): - Kewenangan MK - Kedudukan Hukum Pemohon - Alasan Permohonan d. Hal-hal yang dimohon untuk diputus (petitum) e. Permohonan dilampiri alat bukti Persidangan: a. Pemeriksaan Pendahuluan b. Pemeriksaan Persidangan c. Pengucapan Putusan Kedudukan Pembentuk Undang-Undang dalam Persidangan Pembuktian a. Macam-macam alat bukti b. Beban pembuktian c. Perolehan alat bukti d. Pengesahan alat bukti e. Penilaian alat bukti Putusan:
21.
Hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN)
a. Pengambilan Putusan b. Jenis Putusan c. Materi Muatan Putusan d. Amar Putusan e. Ultra Petita f. Sifat Putusan g. Kekuatan Hukum Putusan Peserta didik mampu 1. Pemohon dan Termohon mengkonstruksi, dan (subjectum litis). mendemonstrasikan 2. Kewenangan yang hukum acara sengketa dipersengketakan kewenangan lembaga (objectum litis). negara (SKLN) 3. Permohonan: melalui penjelasan dan a. Permohonan memuat: praktek secara • Identitas Lembaga berkelompok dan Negara dengan benar. • Nama dan alamat Lembaga Negara (Psikomotorik-P1 dan b. Dasar Permohonan P2). (posita): • Kewenangan yang dipersengketakan • Kepentingan Pemohon atas kewenangan tersebut c. Hal-hal yang dimohon untuk diputus (petitum) d. Permohonan dilampiri alat bukti 4. Kedudukan Mahkamah Agung dalam Persidangan
22.
Hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU)
5. Persidangan: a. Pemeriksaan Pendahuluan b. Pemeriksaan Persidangan c. Pengucapan Putusan 6. Pembuktian a. Macam-macam alat bukti b. Beban pembuktian c. Perolehan alat bukti d. Pengesahan alat bukti e. Penilaian alat bukti 7. Putusan: a. Pengambilan Putusan b. Jenis Putusan c. Materi Muatan Putusan d. Amar Putusan e. Pelaksanaan Putusan f. Sifat Putusan a. Kekuatan Hukum Putusan Peserta didik mampu 1. Pemilihan Umum: mengkonstruksi, dan a. Pemilu Anggota DPR, mendemonstrasikan DPD, dan DPRD hukum acara b. Pemilu Presiden dan perselisihan hasil Wakil Presiden pemilihan umum c. Pemilu Kepala Daerah (PHPU) melalui 2. Para Pihak (subjectum litis) penjelasan dan praktek a. Pemohon, secara berkelompok b. Termohon, dan dengan benar. c. Pihak Terkait. 3. Objek Sengketa (Psikomotorik-P1 dan (objectum litis) P2). • Hasil penghitungan suara
yang ditetapkan oleh Termohon (Pemilukada) • Penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh Termohon (Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden) 4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan 5. Pelanggaran Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu. 6. Permohonan: a. Permohonan memuat: • Identitas Pemohon • Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon • Permintaan (petitum) untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon • Permintaan (petitum) untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon b. Permohonan dilampiri alat bukti 7. Proses Persidangan
23.
Hukum acara pembubaran partai politik
a. Pemeriksaan Pendahuluan b. Pemeriksaan Persidangan c. Pengucapan Putusan 8. Pembuktian a. Macam-macam alat bukti b. Beban pembuktian c. Perolehan alat bukti d. Pengesahan alat bukti e. Penilaian alat bukti 9. Putusan: a. Pengambilan Putusan b. Jenis putusan c. Materi Muatan Putusan d. Amar Putusan e. Pelaksanaan Putusan f. Sifat Putusan g. Kekuatan Hukum Putusan h. Tenggang Waktu Putusan Peserta didik mampu 1. Pemohon dan Termohon mengkonstruksi, dan (subjectum litis). mendemonstrasikan • Pemohon : Pemerintah hukum acara • Termohon: Parpol pembubaran partai 2. Permohonan: politik melalui • Identitas Pemohon penjelasan dan praktek • Alasan Permohonan secara berkelompok Pembubaran Partai Politik dan dengan benar. (posita): a. ideologi, asas, tujuan, (Psikomotorik-P1 dan program parpol P2). bertentangan dengan UUD 1945
24.
Hukum acara memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran
Peserta didik mampu mengkonstruksi, dan mendemonstrasikan hukum acara memutus pendapat DPR mengenai dugaan
b. kegiatan parpol bertentangan dengan UUD 1945 • Hal-hal yang dimohon untuk diputus (petitum) • Permohonan dilampiri alat bukti 3. Persidangan: a. Pemeriksaan Pendahuluan b. Pemeriksaan Persidangan c. Pengucapan Putusan 4. Pembuktian a. Macam-macam alat bukti b. Beban pembuktian c. Perolehan alat bukti d. Pengesahan alat bukti e. Penilaian alat bukti 5. Putusan: a. Pengambilan Putusan b. Materi Muatan Putusan c. Amar Putusan d. Pelaksanaan Putusan e. Sifat Putusan f. Kekuatan Hukum Putusan g. Tenggang Waktu Putusan 1. Para Pihak (subjectum litis) a. Pemohon : DPR b. Termohon: Presiden dan/ atau Wakil Presiden 2. Permohonan: a. Alasan permohonan
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (Impe achment)
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (Impeachmen t) melalui penjelasan dan praktek secara berkelompok dan dengan benar. (Psikomotorik-P1 dan P2).
*Ket : 1 JP = 60 menit.
memuat dugaan: • Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum • Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden b. Permohonan dilampiri alat bukti 3. Proses Persidangan a. Pemeriksaan Pendahuluan b. Pemeriksaan Persidangan c. Pengucapan Putusan 4. Pembuktian a. Macam-macam alat bukti b. Beban pembuktian c. Perolehan alat bukti d. Pengesahan alat bukti e. Penilaian alat bukti 5. Putusan: a. Pengambilan Putusan b. Jenis Putusan c. Materi Muatan Putusan d. Amar Putusan e. Pelaksanaan Putusan f. Kekuatan Hukum Putusan g. Tenggang Waktu Putusan
Proses Pembelajaran 1. Tahap Pencairan Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan menggunakan metode dinamika kelompok dimana para pelaksana, pelatih, dan peserta pelatihan berkumpul di suatu ruangan untuk saling berkenalan, mengisi kuesioner (misalnya mengenai hal-hal yang disukai, tidak disukai, harapan, kekhawatiran, dll), membuat permainan, dst. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar. 2. Tahap Pembekalan Materi Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, sharing, dll. 3. Tahap Konsolidasi Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.
