PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA Modul ke:
Fakultas
EKONOMI DAN BISNIS Program Studi
Manajemen Akuntansi
A. Kebijakan Pemerintahan Baik Melalui Media Cetak atau Elektronik B. Kebijakan Politik C. Kebijakan Hukum D. Kebijakan Ekonomi E. Kebijakan Sosial F. Kebijakan Budaya dan lain-lain Udjiani Hatiningrum, SH., M Si
Kebijakan adalah : rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.
Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan).
Sedangkan kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.
Sesuai dengan sistem administrasi Negara Republik Indonesia, kebijakan dapat dibagi menjadi 2, yaitu: 1. Kebijakan Internal (Manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri. 2. Kebijakan Eksternal (Publik), yaitu suatu kebijakan yang mengikat masyarakat umum, sehingga dengan kebijakan demikian kebijakan harus tertulis.
Dalam penyusunan kebijakan mengacu pada hal hal berikut: 1. Berpedoman pada kebijaksanaan yang lebih tinggi. 2. Konsisten dengan kebijaksanaan yang lain yang berlaku. 3. Berorientasi ke masa depan. 4. Berpedoman kepada kepentingan umum 5. Jelas dan tepat serta transparan 6. Dirumuskan secara tertulis.
Dalam bidang politik, kita harus mewujudkan perilaku : Menampilkan perilaku politik sesuai Pancasila Menghindari sikap dan perilaku yang memaksakan pendapat dan ingin menang sendiri Meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai nilai yang terbaik dan sesuai untuk bangsa Indonesia. dan lain sebagainya.
Banyak dampak positif dari adanya kebijakan yang ada dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik UU No 14 tahun 2008 yang secara garis besar menjelaskan mengenai aktifitas yang mengambarkan betapa pentingnya keterbukaan informasi publik hingga di harapkan publik dapat berpartisipasi dalam setiap program.
Untuk mewujudkan good governance dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik sangatlah perlu. Salah satu cara untuk mendapatkan informasi ialah dengan memanfaatkan media cetak seperti buku, majalah/jurnal dan lain-lain. Dan juga ada media yang memberikan informasi seperti media elektronik atau biasa disebut Teknologi Informasi (TI).
Media cetak merupakan media yang berpengaruh besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.
Pasca Indonesia merdeka, media cetak adalah sarana yang paling utama bagi masyarakat dalam mengemukakan pendapat.
Setelah media cetak muncullah media elektronik pertama yaitu radio. Yaitu sebagai media audio yang menyampaikan pesan lewat suara. Pada waktu penyebaran informasi Proklamasi Kemerdekaan media massa radio berperan utama dalam penyebaran berita. Setelah itu muncul Televisi yang lebih canggih bisa menayangkan gambar. Yaitu sebagai media massa audio visual.
Kebijakan Politik adalah: segala sesuatu hasil keputusan baik berupa dalam sistem. Kebijakan selalu berhubungan dengan keputusankeputusan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui instrumentinstrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah berupa hukum, pelayanan, transfer dana, pajak, dan lain sebagainya.
Dalam pemerintahan negara, maka kebijakan politik adalah : sistem konsep resmi yg menjadi landasan atau pedoman perilaku (dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak) politik negara.
Contoh Kebijakan Politik: Kementerian Hukum dan HAM telah memutuskan Partai Golkar versi Munas Ancol Jakarta atau kubu Agung Laksono sebagai kepengurusan partai yang sah. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, berdasarkan keputusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) yang mengabulkan untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol. "Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 5 UU Parpol Nomor 2/201, dinyatakan bahwa putusan MP (Mahkamah Partai) bersifat final, dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan," ujar Yasonna Laoly
C. Kebijakan Hukum Peraturan NOMOR 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap diwilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Permen ini terkesan brutal dengan menghentikan seluruh perizinan usaha perikanan tangkap tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat Nelayan, kalau yang dilarang itu kapal Ikan Eks Luar Negeri kami masih dapat memahami tapi dengan menyama ratakan seluruh Kapal Ikan ini sangat mencederai para Nelayan.
D. Kebijakan Ekonomi. Pemerintah menyiapkan paket kebijakan penyelamatan ekonomi yang terdiri dari beberapa kebijakan. Kebijakan Pertama, pemberian fasilitas atau keringanan pajak atau dikenal tax allowance untuk perusahaan yang melakukan investasi di Indonesia. Keringanan ini diberikan kepada perusahaan yang menciptakan lapangan kerja sekaligus mempunyai orientasi ekspor.
Kebijakan kedua, insentif pada perusahaan galangan kapal dalam negeri. Kebijakan ketiga tentang pengenaan bea masuk antidumping dalam rangka melindungi industri dalam negeri.
Kebijakan ketiga, tambahan bebas visa untuk beberapa negara. Ini dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Pemerintah akan memutuskan bebas visa kepada 30 negara baru. Dengan tambahan ini nantinya wisatawan dari 45 negara berhak berkunjung ke Indonesia tanpa visa.
Kebijakan keempat, soal kewajiban penggunaan bio fuel sampai dengan 15 persen. Sofyan yakin implikasinya terhadap ekonominya akan semakin besar. "Mengurangi impor solar cukup besar," tegasnya.
E. Kebijakan Sosial Kementerian Perdagangan akan meminta Pemerintah Daerah untuk mencabut izin operasi minimarket jika melanggar atas peraturan larangan menjual minuman beralkohol di tempat usahanya. Ketentuan tersebut mulai berlaku tanggal 16 April 2015 atau tiga bulan sejak ditetapkan. Peraturan Menteri Perdagangan no. 6/M-Dag/per/1/2015 ini merevisi Peraturan no. 20/M-Dag/per/2014 yang masih memperbolehkan penjual eceran untuk memperdagangkan minuman keras kelas A atau yang kandungannya alkoholnya berada di bawah 5 persen.
Larangan ini berlaku untuk minimarket. Sementara untuk supermarket masih diperbolehkan menjual minuman beralkohol dengan syarat yang ketat. Persyaratan tersebut di antaranya harus disimpan dalam rak khusus, dijual pada konsumen di atas 21 tahun dengan memperlihatkan KTP, serta wajib dilayani oleh petugas atau tidak boleh mengambil sendiri.
F. Kebijakan Budaya dan Lain-Lain
Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan pembatasan penerapan Kurikulum 2013. Sekolah yang telah tiga semester menerapkan Kurikulum 2013 bisa terus memakai kurikulum ini. Sedangkan sekolah yang baru memakai Kurikulum 2013 selama satu semester diimbau kembali ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006.
Di bidang pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan memutuskan menunda pelaksanaan Kurikulum 2013 di seluruh Indonesia dan kembali ke Kurikulum 2006. Selama masa penundaan para guru diberikan pelatihan agar benar-benar siap melaksanakan Kurikulum 2013. Menteri Anies juga memutuskan bahwa Ujian Nasional (UN) bukan lagi penentu kelulusan.
DAFTAR PUSTAKA 1. Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 136. 2. Triyanto, M.si (Modul Mata Kuliah “Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia” STPMD “APMD” Yogyakarta). 3. Lesmana M.A., Prof. Dr. Tjipta . 2009 . DARI SOEKARNO SAMPAI SBY : Intrik & lobi Politik Para Penguasa . Jakarta : Gramedia 4. Kencana Syafiie, Inu, Azhari. 2005. Sistem Politik Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama
DAFTAR PUSTAKA 5.http://media.diknas.go.id/media/document/3537.p df. 6.http://widuri.raharja.info/index.php?title=Media_Cet ak 7.http://www.academia.edu/4828185/Teori_Politik_da n_Kebijakan_Publik 8.http://civic-iiec.blogspot.com/2013/02/kebijakanpolitik-luar-negeri-indonesia.html 9.http://maslanpaloh.blogspot.com/2012/09/pemerint ahan-dari-presiden-pertama. html (Kamis,12 Deesember 2013).
DAFTAR PUSTAKA 10. http://www.merdeka.com/uang/ini-kebijakanpenyelamatan-ekonomi-ala-pemerintahan-jokowijk.html. 11. http://www.beritaonlinemedan.com/2015/01/6kebijakan-menteri-susi sengsarakan.html#sthash.Wps0FMyH.dpuf
Terima Kasih Udjiani Hatiningrum, SH., M Si
