Modul ke:
Fakultas
FAKULTAS TEKNIK Program Studi
TEKNIK SIPIL
www.mercubuana.ac.id
PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA
ERA ORDE LAMA, ERA ORDE BARU DAN ERA REFORMASI BAHAN TAYANG MODUL 4 SEMESTER GASAL 2016 RANI PURWANTI KEMALASARI SH.MH.
Materi Pembelajaran dan Standar Kompetensi • Materi Pembelajaran pada Modul Pertemuan 4 adalah Pancasila dalam kajian sejarah perjuangan Era Orde Lama, Era Orde Baru dan Era Reformasi bangsa Indonesia. • Standar Kompetensi :
Mahasiswa mampu memiliki kemampuan analisis, berfikir rasional, bersikap kritis untuk mengkaji Pancasila dalam mengisi kemerdekaan.
Pancasila Era Orde Lama Masa ini adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan.
Kepemimpinan berada pada kekuasaaan pribadi Presiden Soekarno. Atas dasar tersebut terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi.
Pada masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintah sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden dan juga MPRS yang bertentangan dengan Pancasila serta UUD 1945.
Penyimpangan Pancasila Era Orde Lama Kepemimpinan berada pada kekuasaaan pribadi Presiden Soekarno. MPRS mengangkat Ir Soekarno sebagai Presiden seumur hidup ( hal ini bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 )
Presiden membubarkan DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 membentuk DPR Gotong Royong. Hal ini dilakukan karena DPR menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. ( Bertentangan dengan sila ke 4 Pancasila dan Bertentangan dengan Pasal 23 Ayat ( 1 ) UUD 1945.
Puncak dari situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan G 30 S/PKI yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan Komunis.
Soekarno menggabungkan Paham nasionalis, agama, dan komunis, yang tidak cocok dengan kehidupan Indonesia. Adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan Pancasila, dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi Komunis.
Penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada kekuasaan seorang Presiden Lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakankebijakan pemerintah.
• Munculnya pemberontakan G 30 S/PKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan Negara. • Mengingat keadaan makin membahayakan Ir. Soekarno selaku Presiden RI memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1969 (Supersemar) untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanaan, ketertiban dan ketenangan serta kesetabilan jalannya pemerintah. Lahirnya Supersemar tersebut dianggap sebagai awal masa Orde Baru.
Pancasila di Era Orde Baru Setelah jatuhnya Presiden Soekarno, selanjutnya Presiden Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini sekaligus memasuki fase Orde Baru Pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen salah satunya dilaksanakan oleh pemerintah melalui program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau Ekaprasetia Pancakarsa. Orde baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia. Akan tetapi implementasi dan sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran lain.
Penyimpangan Pancasila Era ORDE BARU 1. Doktrinasi. Pada awal kemunculannya, Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ) memberi angin segar dalam pengamalan Pancasila, namun lama kelamaan berjalan tak sesuai dengan apa yang dibayangkan. 2. Pancasila sering kali dijadikan Legimitator tindakan yang menyimpang. Pancasila dikeramatkan sebagai alasan untuk stabilitas nasional daripada sebagai ideologi yang memberikan ruang kebebasan untuk berkreasi. 3. Pancasila sebagai asas tunggal. Pada tahun 1985 seluruh organisasi sosial politik digiring oleh hukum untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya dasar filosofis, sebagai asas tunggal. Setiap warga negara atau organisasi sosial yang mengabaikan Pancasila maka akan dicap sebagai penghianat atau penghasut.
4. Stabilisasi. Presiden Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah. kritikan terhadap pemerintah menyebabkan ketidakstabilan di dalam negara. Dan untuk menstabilkannya Presiden Soeharto menggunakan kekuatan militer sehingga tak ada yang berani untuk mengkritik pemerintah. 5. Demokrasi Sentralistik. diterapkannya demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Selain itu Presiden juga memegang kendali terhadap lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuannya. 6. Tidak ada kebebasan pers. Presiden melemahkan aspek-aspek demokrasi terutama pers karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya. 7. Korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelewengan yang lain adalah pelanggengan korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga pada masa ini banyak pejabat negara yang melakukan korupsi. 8. Pelanggaran HAM. Demokratisasi akhirnya tidak berjalan, dan pelanggaran HAM terjadi dimana-mana yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara.
Tujuan Reformasi • Melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara; • Menata kembali seluruh struktur kenegaraan, termasuk perundangan dan konstitusi yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh masyarakat bangsa; • Melakukan perbaikan disegenap bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. • Menghapus dan menghilangkan cara cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat bangsa yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi, seperti KKN, kekuasaan sewenang wenang/otoriter, penyimpangan, penyelewengan dan lain lain.
• Era Reformasi memberikan harapan besar menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya Good Governance. Inti reformasi adalah memelihara segala yang sudah baik dari kinerja bangsa dan negara dimasa lampau, mengoreksi segala kekurangannya, sambil merintis pembaharuan untuk menjawab tantangan masa depan.
Peranan Pancasila Reformasi
sebagai
Paradigma
Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Hukum Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Politik PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI
Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi kehidupan p Kampus p Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Hak Asasi Manusia
Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Hukum
1. Pancasila sebagai sumber nilai perubahan hukum • Hukum harus senantiasa diperbaharui agar aktual atau sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. • Pancasila harus tetap sebagai kerangka berpikir, sumber norma dan sumber nilai-nilainya. 2. Pancasila sebagai paradigma reformasi pelaksanaan hukum. • Hukum pada masa reformasi ini harus benar-benar dapat mewujudkan negara demokratis dengan suatu supremasi hukum. ( Nilai sila ke 4 ) • Jaminan atas terwujudnya keadilan bagi setiap warga negara dalam hidup bersama dalam suatu negara yang meliputi seluruh unsur keadilan baik keadilan distributif, keadilan komutatif , serta keadilan legal. ( Nilai sila ke 5 )
Law and Human Right 3.Gerakan reformasi hukum haruslah menjamin dan menghormati Hak Asasi Manusia. • Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945 : “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Dasar Yuridis Peranan Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum adalah sebagai berikut
• Undang-Undang : Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. • Pasal 2 : “Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. • Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Politik 1. Reformasi atas sistem politik. • Mereformasi pada Undang-Undang yang mengatur sistem politik dengan tetap mendasarkan pada paradigma nilai-nilai kerakyatan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. 2. Susunan keanggotaan MPR, DPR,DPRD Tingkat 1 Dan 2 • susunan keanggotaan MPR, DPR, dan DPRD yang benar-benar mencerminkan nilai kerakyatan dan kedaulatan rakyat yang tercermin dalam sila ke 4. 3. Reformasi Partai politik. Setelah reformasi, Adapun syarat pembentukan partai politik tertuang dalam undang-undang no.2 tahun 1999, Pasal 2 : warga negara diberi kebebasan untuk membentuk partai politik, serta diberi kebebasan untuk menentukan asas sebagai ciri serta program masing-masing
Contoh Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Politik
Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Politik
• Setiap keputusan politik harus melalui proses yang demokratis dan transparan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. ( Cerminan sila ke 4 ) • Sistem politik yang demokratis yang dapat melahirkan penyeleksian pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat • Diperlukan demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik secara bebas dan bertanggung jawab sehingga menumbuhkan kesadaran untuk memantabkan persatuan bangsa.
Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi.
• Pengembangan ekonomi harus diletakkan pada peningkatan harkat martabat serta kesejahteraan seluruh bangsa. • Ekonomi Kerakyatan yang berdasarkan nilainilai Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan seluruh bangsa • Pasal 33 UUD 1945 merupakan penjabaran sila ke 5 Pancasila. Salah satu hal yang menjadi nilai dasar pada Pasal 33 dan Sila ke 5 Pancasila adalah “keadilan ekonomi”.
Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi
Pancasila sila ke 5 : Keadilan Sosial UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1,2 dan3 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajathidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi
pemerintah harus secara konsisten menghapuskan KKN, serta mengadili bagi oknum yang melakukan pelanggaran. Hal ini akan memberikan kepercayaan pada iklim usaha
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI EKONOMI
menciptakan kondisi kepastian usaha, yaitu dengan diwujudkannya perlindungan hukum serta undang-undang persaingan yang sehat. Penyehatan dalam sektor perbankan menjadi prioritas utama, karena perbankan merupakan jantung perekonomian
pembangunan ekonomi yang bertumpu pemberdayaan ekonomi rakyat dan daerah. mengurangi kesenjangan ekonomi.
pada
Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Kehidupan Kampus 1.
Sebagai kerangka acuan, pola pikir dan landasan nilai-nilai kemanusiaan yang didasari nilai ketuhanan bagi kehidupan masyarakat kampus.
2.
Kampus merupakan wadah kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, dan juga merupakan tempat untuk mengembangkan nilai-nilai luhur.
3.
Masyarakat kampus harus benar-benar mengamalkan budaya sikap kerja sama, santun, mencintai kemajuan ilmu dan teknologi, serta mendorong berkembangnya sikap mencintai seni.
4.
Mahasiswa harus bersikap obyektif, dan benar-benar berdasarkan kepentingan moral demi harkat dan martabat manusia, bukan karena kepentingan politik terutama kepentingan kekuasaan politik dan konspirasi kekuatan internasional yang ingin menghancurkan negara Indonesia
Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Kampus 1.
Tersedianya sarana dan prasarana untuk beribadah bagi civitas akademika serta adanya kesempatan bagi civitas akademika untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing masing.
2.
Semua mahasiswa memperoleh hak merdeka untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dipeluknya guna mempertebal keimanan dan ketakwaan mereka.
3.
Dikembangkannya rasa persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap civitas akademika tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, kedudukan sosial dan sebagainya.
4.
Dikembangkannya rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, rasa persatuan Indonesia, dan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara.
5.
Dikembangkannya nilai-nilai demokrasi di kampus, seperti tidak adanya pemaksaan kehendak, anti kekerasan, konstitusional, perkuliahan yang demokratis, kebebasan mimbar akademik dan sebagainya.
6.
Dikembangkannya kewirausahaan bagi mahasiswa, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta suka menolong orang lain dan sebagainya.
Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Hak Asasi Manusia UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Hak Asasi Manusia PANCASILA UUD NRI TAHUN 1945 Masalah Hak Asasi Manusia secara lugas telah dicantumkan dalam BAB XA, Pasal 28A sampai dengan 28J
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
HUMAN RIGHTS AND FREEDOM
Penjabaran Hak Asasi Manusia dalam Pancasila adalah sebagai berikut : Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. • Sila ini menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. • Sila tersebut mengamanatkan bahwa setiap warga negara bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing – masing. A.
B. Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. • Hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum • Setiap warga negara mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undangundang. • Melarang adanya diskriminasi.
C. Sila Persatuan Indonesia. • Sila ini mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan. D. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan. • Sila ini mencerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. • Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. E. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. • Hak ini mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. • Asas keadilan dalam HAM tercermin dalam sila ini, dimana keadilan disini ditujukan bagi kepentingan umum tidak ada pembedaan atau diskriminasi antar individu.
Dalam UUD 1945 terdapat pasal – pasal yang berkaitan dengan masalah – masalah HAM, Pasal – Pasal tersebut adalah :
• Pasal 27, tentang kesamaan kedudukan Hukum dan pemerintahan, tanpa ada kecuali serta setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. • Pasal 28, tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. • Pasal 29, tentang kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. • Pasal 30, tentang hak untuk membela bangsa. • Pasal 31, tentang hak mendapat pengajaran. • Pasal 33, tentang hak perekonomian atas asas kekeluargaan. • Pasal 34, tentang fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh Negara. • Masalah hak asasi manusia secara lugas telah dicantumkan dalam BAB XA, Pasal 28A sampai dengan 28J
TELAAH KASUS •
•
• • •
•
Pada akhir tahun 2015 ini, Kementerian Pertahanan melaksanakan Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara untuk membentuk Kader Bela Negara di seluruh Indonesia. Program Pembentukan Kader Bela Negara diperuntukkan untuk warga negara dari berbagai elemen. Dalam mengimplementasikan bela negara, terdapat lima dasar yang harus terus dikembangkan dan diterapkan oleh masyarakat. Pertama adalah cinta tanah air. Kedua, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara yang menyangkut kemampuan untuk memiliki perilaku disiplin, ulet, kerja keras serta pantang menyerah. Mentri Pertahanan mengatakan bahwa ancaman terhadap sebuah negara saat ini adalah Ancaman konflik SARA, separatisme, Ideologi radikal, terorisme, pertikaian antar anak bangsa, Dll.
•
Untuk itulah kesadaran bela negara ini penting untuk ditanamkan sebagai landasan sikap dan perilaku Bangsa Indonesia sebagai bentuk revolusi mental sekaligus untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi ancaman, mewujudkan ketahanan nasional, membentuk karakter cinta tanah air serta penguatan wawasan kebangsaan.
Pertanyaan • Penerapan Pasal berapakah dalam UUD 1945 dan Sila berapakah yang diimplementasikan Pemerintah Indonesia dalam kebijakan Bela Negara ! • Bagaimana pendapat anda sebagai seorang Warga Negara Indonesia menyikapi kebijakan pemerintah tersebut !
Terima Kasih
