BAB II PANCASILA DALAM KONTEKS PERJUANGAN BANGSA

BAB II PANCASILA DALAM KONTEKS PERJUANGAN BANGSA

A. Pengantar Pancasila sebagai dasar Negara RI sebelum disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sebenarnya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sudah ada dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup masyarakat. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka untuk memahami Pancasila secara komprehensif dan integral terutama dalam kaitannya dengan Pembentukan Watak Bangsa (National and Character Building), yang akhir-akhir ini menunjukan adanya penurunan kadar nilai (dekadensi/degradasi) kebangsaan, maka mutlak diperlukan pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia guna menumbuh kembangkan rasa nasionalisme, heroik dan patriotik. Proses terjadinya bangsa dan negara melalui proses sejarah yang panjang yaitu sejak zaman kerajaan telah mulai nampak dasar-dasar kebangsaan Indonesia, walaupun masih bersifat lokal (kedaerahan). Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern baru dirintis oleh para pejuang bangsa, yang dimulai dengan pergerakan nasional yaitu kebangkitan nasional pada tahun 1908 (lahirnya Boedi Oetomo), kemudian diikrarkan melalui Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Akhirnya titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan diri merdeka (proklamasi) dan tanggal 18 Agustus 1945 Indonesia telah resmi menjadi Negara, baik secara defacto (factual) maupun dejure (yuridis).

Pancasila– Drs. Indri Djanarko

1

Fakultas Ekonomi – Univ. Narotama Surabaya

B. Zaman Kerajaan-Kerajaan 1. Kerajaan Kutai Kerajaan ini dibangun pada tahun 400 M, dengan rajanya yang pertama adalah Kudungga yang kemudian digantikan oleh Mulawarman dan Aswawarman. Kerajaan Kutai adalah

yang

pertama

kali membuka sejarah bangsa Indonesia

menunjukkan nilai sosial politik (bentuk kerajaan ), nilai

dengan

keTuhanan berupa

pengembangan agama Buddha, kenduri dan sedekah kepada para brahmana.

2. Kerajaan Sriwijaya Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Balaputra Dewa dari Wangsa Syailendra (6001400) jaman kerajaan Mataram Kuno (Mataram Hindu). Menurut Moh. Yamin, berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan lama. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui Tiga tahap yaitu : Pertama Zaman Kerajaan Sriwijaya yang bercirikan Kedatuan, Kedua Negara kebangsaan pada zaman Kerajaan Majapahit yang bercirikan Keprabuan, dan Ketiga adalah Negara Kebangsaan (Nation State) Modern yakni Indonesia Merdeka yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah sah menjadi sebuah Negara. Nilai-nilai yang bisa kita petik dari kerajaan Sriwijaya, antara lain: 1. Nilai nasionalisme yang berhubungan dengan kerajaan yang berciri Kedatuan. 2. Kerajaan Sriwijaya adalah Kerajaan Maritim yang mengandalkan kekuatan laut, memegang kunci lalu lintas disekitar Selat Sunda bahkan Selat Malaka. 3. Di dalam sistem pemerintahannya sudah terdapat pengurus pajak, harta benda Kerajaan, rohaniwan menjadi pengawas pembangunan rumah-rumah ibadat. 4. Kerajaan Sriwijaya telah mempunyai cita-cita tentang kesejahteraan bersama


2


dalam suatu Negara, tertuang dalam bunyi slogan Marvuat vanua Criwijaya siddhyatra subhiksa ( Suatu cita-cita Negara yang adil dan makmur) .

3. Kerajaan Majapahit Pada tahun 1293 berdirilah Kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya di bawah kekuasaan Raja Hayam Wuruk dengan patihnya Gajah Mada. Pada masa kejayaannya wilayah Majapahit membentang dari semenanjung Melayu sampai ke Kalimantan Utara. Pada masa itu Mpu Prapanca menulis Kitab Negarakertagama (1365) yang di dalamnya terdapat istilah Pancasila, Mpu Tantular menulis buku Sutasoma, yang di dalamnya ditemukan seloka persatuan nasional, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang bunyi lengkapnya Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua, yang artinya, walaupun berbeda namun satu jua. Dari seloka ini menunjukan bahwa kerajaan Majapahit sudah menganut paham demokrasi, yakni adanya toleransi dan mengakui adanya perbedaan antara agama Budha, Hindu dan Islam yang dianut oleh kerajaan Samudera Pasai (Aceh). Patih Gadjah Mada mempunyai cita-cita ingin mempersatukan seluruh Nusantara Raya, dengan bersumpah (Sumpah Palapa) “Saya tidak akan makan buah Palapa (kelapa) jikalau belum seluruh nusantara bertakluk di bawah kekuasaan Negara, jikalau Gurun, Seram, Tanjung, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang dan Tumasik belum dikalahkan.” Kerajaan Majapahit juga membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan mancanegara, antara lain Tiongkok, Ayodya, Champa, dan Kamboja.

C. Zaman Penjajahan Pada awalnya bangsa asing (Portegis dan Belanda) datang di Indonesia hanya untuk berdagang yang kemudian berubah meningkat menjadi praktek penjajahan. Untuk menghindari persaingan di kalangan mereka sendiri (Belanda), maka didirikanlah kongsi


3


atau perkumpulan dagang yang bernama VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) atau KongsiDagang Belanda, di kalangan rakyat terkenal dengan sebutan Kompeni. Praktek-praktek VOC sudah mulai dengan paksaan-paksaan, tindakannya bukan lagi sebagai pedagang, tetapi sudah menampakkan jati dirinya sebagai penjajah (imperialisme). Belanda menjajah Indonesia selama tiga setengah abad yang menjadikan rakyat sengsara. Di mana-mana banyak terjadi perlawanan dan pemberontakan dari seluruh penjuru nusantara, dengan tujuan mengusir penjajah dari bumi nusantara. Untuk melanggengkan kekuatan dan kekuasaanya, Belanda menggunakan taktik/strategi, antara lain dengan devide et empera (politik adu domba), monopoli (pembeli tunggal), benteng stelsel (penyempitan gerak) dan kultur stelsel (tanam paksa).

D. Kebangkitan Nasional Pergerakan nasional di tanah air dilatarbelakangi adanya pergolakan kebangkitan dari Dunia Timur, yaitu munculnya kesadaran akan kekuatannya sendiri, antara lain dari Filipina (1898) yang dipimpin oleh Jose Rizal, kemenangan Jepang atas Rusia di Tunisia (1905), Sun Yat Zen dari China melawan Jepang (1911) , India yang dipelopori oleh Nehru dan Mahatma Gandhi melawan Inggris. Adapun di Indonesia pergerakan nasional yang merupakan kebangkitan akan kesadaran kebangsaan (nasional) dipelopori oleh dr. Soetomo dan dr. Wahidin Soediro Hoesodo dengan nama Boedi Oetomo (BO) yang didirikan pada tanggal 2 Mei 1908. Asas yang digunakan adalah kooperatif serta bertujuan mengangkat derajat bangsa Indonesia agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Hanya dengan melalui pendidikan cita-cita ini akan tercapai. Setelah itu muncul pergerakan-pergerakan lain, yakni SDI, SI, Indische Partij dan seterusnya. Pada mulanya pergerakan-pergerakan itu berasaskan kooperatif, namun perkembangannya berubah menjadi non kooperatif, awalnya


4


bertujuan hanya berhubungan dengan perdagangan, sosial, agama dan pendidikan, namun kemudian meningkat menjadi sebuah tuntutan politik, yaitu Indonesia Merdeka. Tujuan merdeka diekspresikan dengan kata-kata yang dipelopori oleh kaum muda dari seluruh nusantara, dari Jawa Jong Java, dari Ambon Jong Ambon, dari Sulawesi Jong Celebes, dari Sumatra Jong Sumatra, sedangkan tokoh-tokoh pemudanya antara lain Moh. Yamin, Wongsonegoro, dan Kuncoro Probopranoto. Perjuangan rintisan kesatuan nasional para pemuda dimanifestasikan dalam bentuk ikrar, maka pada kongres Pemuda ke II pada tanggal 28 Oktober 1928, ikrar tersebut diwujudkan dalam Sumpah Pemuda, berisi Berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia dan bertanah air satu, tanah air Indonesia, bersama itu pula dikumandangkan Lagu Indonesia Raya ciptaan W R Supratman..

E. Zaman Penjajahan Jepang Fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda Tiga A, Nippon cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia dan Nippon Pemimpin Asia, serta mengaku sebagai saudara tua Bangsa Indonesia. Dalam perang melawan Sekutu (Amerika, Inggris, Rusia, Perancis dan Belanda), Jepang mulai terdesak, maka untuk menarik simpati bangsa Indonesia Jepang menjajikan kemerdekaan. Pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang Hirohito, beliau memberi hadiah ulang tahun untuk Bangsa Indonesia, yaitu janji kedua dari pemerintah Jepang berupa “Kemerdekaan tanpa syarat” melalui Maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di seluruh Jawa dan Madura), No. 23. Dalam janji kemerdekaan yang kedua tersebut bangsa Indonesia diperkenankan memperjuangkan kemerdekaannya, bahkan dianjurkan untuk berani mendirikan Negara


5


Indonesia Merdeka dihadapan musuh-musuh Jepang, yaitu Sekutu yang di dalamnya terdapat kaki tangannya, yaitu NICA (Nitherlands Indie Civil Administration). Realisasi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, berupa dibentuknya suatu badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diberi nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritu Zyunbi Tyosakai, yang diketuai oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat. 1. Sidang BPUPKI Pertama Sidang BPUPKI dilaksanakan selama empat hari berturut-turut dari tanggal 29 Juni sampai pada tanggal 1 Juni 1945, yang agenda utamanya adalah pemaparan Rumusan Calon Dasar Negara. Pemaparan rumusan calon dasar Negara adalah sebagai berikut: a. Rumusan Moh. Yamin (29 Mei 1945) Rumusan ini dikemukakan pada sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 oleh Moh. Yamin berupa rumusan calon dasar negara yang berisikan lima dasar Negara Indonesia merdeka, yakni: 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan. Setelah berpidato mengemukakan rumusan calon dasar Negara Indonesia merdeka beliau juga mengusulkan tertulis mengenai rancangan UUD RI, dari rancangan UUD tersebut tercantum rumusan Lima Asas atau Dasar Negara, sebagai berikut :


6


1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia 3. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. b. Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945) Berbeda dengan Moh. Yamin, beliau tidak mengemukakan rumusan calon dasar Negara, tetapi hanya mengemukakan teori-teori Negara sebagai berikut: 1. Teori Negara Perorangan (Individualis) Teori ini diajarkan oleh Thomas Hobbes (abad 17), JJ Rousseau (abad 18), Hebert Spencer (abad 19) dan H.J Laski (abad 20). Menurut mereka, Negara adalah masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontrak (teorinya disebut Kontrak Sosial/Contract Social) antara seluruh individu dengan pemerintah atau penguasa. Paham ini banyak dianut oleh negara-negara di Eropa dan Amerika. 2. Paham Negara Kelas atau Teori Golongan (Class Theory) Teori ini diajarkan oleh Karl Marx, Engels dan Lenin yang mengatakan bahwa negara adalah alat dari suatu golongan atau kelas (Borjuis) iuntuk menindas kelas yang yang lain (Proletar). Negara kapitalis adalah alat kaum borjuis, maka ajaran Marxis menganjurkan kaum proletar (kaum yang tidak memiliki modal) meraih kekuasaan dengan jalan ganti menindas kaum borjuis, class action (gerakan massa) atau revolusi. Paham ini populer dengan istilah Komunis. Paham ini dianut oleh negara China, Kuba, Korea Utara.


7


3. Paham Negara Integralistik Paham ini diajarkan Spinoza, Adam Muller dan Hegel (abad 18-19). Menurut paham ini Negara bukan menjamin perseorangan atau golongan, tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai suatu persatuan. Negara adalah susunan masyarakat integral, dengan segala golongan, bagian yang anggotanya saling berhubungan dan merupakan kesatuan organis. Negara memberi penghidupan bangsa seluruhnya, negara tidak memihak salah satu golongan/kelompok, yang terpenting bahwa negara menjaga dan menjamin keselamatan hidup bangsa sebagai suatu persatuan (Sekretaris Negara, 1995:33). Di Indonesia dihindarkan adanya dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Yang dimaksud dominasi mayoritas adalah suatu kelompok yang jumlahnya banyak (besar) memegang peranan penting dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara dan mengabaikan kepentingan kelompok yang jumlahnya kecil. Misal: jaman Orde Baru dikenal Partai Golongan Karya sebagai Partai Single Mayority, sehingga di dalam segala pengambilan keputusan selalu menang. Timbulnya dominasi mayoritas merupakan kosekuensi logis dari hasil demokrasi. Sedangkan yang

dimaksud

dengan

tirani

minoritas, adalah kelompok yang jumlahnya kecil, tetapi memegang peranan penting, karena segala kebijakan yang akan diambil mempengaruhi tata kehidupan masyarakat pada umumnya. Misal: pemgambilan keputusan dari Pengusaha, tentang kenaikan harga minyak goreng akan berpengaruh dalam sektor usaha (ekonomi) masyarakat. c. Ir Soekarno (1 Juni 1945) Dalam pidatonya, Ir. Soekarno mengajukan rumusan calon dasar Negara dengan lima asas yang diberi nama PANCASILA. Adapun rumusannya adalah sebagai berikut: 1. Nasionalisme atau Kebangsaan


8


2. Internationalisme atau Perikemanusiaan 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan Sosial 5. Ketuhanan Yang Berkebudayaan 2. Sidang BPUPKI Kedua (10-16 Juli 1945) Panitia Sembilan yang diketahui oleh Ir. Soekarno menyetujui Rancangan Pembukaan Hukum Dasar, rancangan Preambule UUD, yang bunyinya sebagai berikut: “……. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada: Ketuhanan dengan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Beberapa keputusan penting hasil sidang kedua BPUPKI adalah: 1. Pada tanggal 10 Juli 1945 menghasilkan keputusan, yaitu tentang Wilayah Negara Baru. Ada tiga usulan: a). Daerah Hindia Belanda yang dulu, b). Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara Borneo Inggris), Irian Timur, Timor Portugis dan pulau-pulau sekitarntya dan c). Hindia Belanda ditambah Malaya dan dikurangi Irian Barat. Berdasarkan hasil pemungutan suara dari 66 suara , yang memilih kelompok a) berjumlah 19, yang memilih kelompok b) 39 (terbanyak) , yang memilih c) sebanyak 6 suara lain-lain daerah I serta blangko 1.


9


Jadi sebagian besar dari mereka menghendaki Wilayah Indonesia Raya yang mampu mempersatukan seluruh kepulauan Indonesia. Keputusan-keputusan yang lain, adalah: 1. Membentuk Panitia perancang UUD yang diketuai Ir. Soekarno 2. Membentuk Panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Drs. Moh. Hatta 3. Membentuk Panitia pembelaan tanah air diketuai oleh Abikusno Tjokrosoejoso 4. Panitia Perancang UUD pada tanggal 14 Juli 1945 melaporkan, bahwa Susunan UUD diusulkan terdiri atas 3 bagian, yaitu: (a). Pernyataan Indonesia merdeka, berupa dakwaan di muka dunia atas penjajahan Belanda, (b). Pembukaan yang berisi Dasar Negara Pancasila dan (c). Pasal-pasal Undang-Undang Dasar.

F. Proklamasi Kemerdekaan Kemenangan Sekutu dalam perang dunia ke II membawa hikmah bagi bangsa Indonesia, maka pada tanggal 8 Agustus 1945 Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Dr. Radjiman berangkat ke Saigon atas panggilan Jendral Besar Terauchi. Pada tanggal 9 Agustus 1945 Jenderal Terauchi memberikan tiga keputusan: 1. Soekarno sebagai ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan, Moh. Hatta sebagai wakilnya dan Dr. Radjiman sebagai anggota. 2. Panitia boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945. 3. Cepat atau tidak pekerjaan Panitia diserahkan sepenuhnya kepada panitia. Sekembalinya dari Saigon pada tanggal 14 Agustus 1945 di Kemayoran kepada orang banyak, Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga (secepat mungkin), dan kemerdekaan bangsa Indonesia bukan merupakan hadiah dari Jepang, melainkan atas perjuangan bangsa Indonesia sendiri.


10


a. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, tepat pada hari Jum’at Legi, jam 10 pagi WIB, Bung Karno didampingi Bung Hatta membacakan naskah (teks) proklamasi , yang isinya adalah : PROKLAMASI Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 (2605) Atas Nama Bangsa Indonesia Soekarno Hatta

G. Sidang PPKI Sehari setelah proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI yang pertama kali mengadakan sidang, sebelum sidang resmi membahas beberapa perubahan yang terkait dengan rancangan naskah Pembukaan UUD 1945 yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta (Jakarta Charter), terutama Sila Pertama Pancasila dengan menghilangkan tujuh kata menjadi: Ketuhanan Yang Maha Esa. Berkat mufakat, keiklasan dan moral luhur para Pendiri Bangsa, terutama dari golongan Islam yang

menyetujui

Sila

Pertama

menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa demi kesatuan dan persatuan Indonesia, mengingat bahwa saudara kita terutama dari wilayah Timur banyak yang tidak beragama Islam. (1). Sidang Pertama 18 Agustus 1945 Sidang ini dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut: a. Mengesahkan UUD 1945 yang meliputi:


11


1. Setelah melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta, yang kemudian berfungsi sebagai Pembukaan UUD 1945. 2. Menetapkan rancangan Hukum Dasar yang telah diterima dari Badan Penyelidik pada tanggal 17 Juli 1945, setelah mengalami perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945. b. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden. c. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai Badan Musyawarah Darurat, yang fungsinya seperti MPR. Maka sejak tanggal 18 Agustus 1945 Indonesia telah sah (legal) menjadi sebuah Negara (State), dengan bentuk pemerintahan Republik, dan bentuk Negara Kebangsaan (Nation State), baik secara defacto maupun dejure, karena telah memenuhi syarat utama terbentuk/berdirinya sebuah negara, syarat-syarat itu adalah sebagai berikut : 1. Adanya Pemerintahan (Government),presiden, wakil presiden dan KNIP 2. Adanya Rakyat (People) Indonesia 3. Adanya Wilayah (Teritorial), bekas jajahan Belnda. Dari tiga syarat utama sudah terpenuhi, tetapi masih ada syarat khusus (tambahan) sebagai syarat yang ke empat, yakni adanya pengakuan kemerdekaan dari negara lain, sebab tanpa adanya pengakuan Negara lain Indonesia akan kesulitan membangun hubungan diplomatik dan membuat perjanjian dengan negara lain, (Traktat/Treaty) baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Selain itu, pengesahan UUD 1945 oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menyiratkan: (1). Bentuk Negara Indonesia adalah


12

: Negara Kesatuan-Negara Kebangsaan


(2). Bentuk Pemerintahan Indonesia

: Republik

(3). Bentuk Wilayah Indonesia

: Kepulauan

(4). Sistem Kabinet Indonesia

: Presidensiil

(5). Dasar Negara Indonesia

: Pancasila

(6). Lagu Kebangsaan Indonesia

: Indonesia Raya

(7). Lambang Dasar Negara Indonesia

: Burung Garuda

(8). Semboyan Negara Indonesia

: Bhinneka Tunggal Ika

(9). Bahasa Nasional/Persatuan

: Bahasa Indonesia

(10). Pololitik Luar Negeri

: Bebas – Aktif

(11). Sistem Pemerintahan/Politik

: Demokrasi/Trias Politika

2. Sidang kedua (19 Agustus 1945) Pada sidang yang kedua ini PPKI berhasil nenentukan ketetapan sebagai berikut: 1. Tentang provinsi, dengan pembagian sebagai berikut: a). Jawa Barat b). Jawa Tengah c). Jawa Timur d). Sumatra e). Borneo (Kalimantan) f). Sulawesi g). Maluku h). Sunda Hasil sidang lainnya adalah dibentuknya Kementrian atau Departemen yang meliputi : 1. Departemn Luar negeri


13


2.

Departemen Dalam Negeri

3. Departemen Kehakiman 4. Departemen Keuangan 5. Departemen Kemakmuran 6. Departemen Kesehatan 7. Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan 8. Departemen Sosial 9. Departemen Pertahanan 10. Departemen Penerangan 11. Departemen Perhubungan 12. Departemen Pekerjaan Umum 1. Sidang Ketiga (20 Agustus 1945) Pada sidang yang ketiga ini PPKI melakukan pembahasan tentang Badan Penolong Keluarga Korban Perang, yang menghasilkan putusan terdiri dari 8 pasal, salah satu pasal tersebut adalah pasal 2 yang menyebutkan perlunya pembentukan suatu badan yang disebut Badan Keamanan Rakyat. 4. Sidang Keempat (22 Agustus1945) Pada sidang yang keempat ini mengagendakan pembahasan tentang Kedudukan KNIP, hasil keputusannya KNIP Pusat berkedudukan di Jakarta.

H. Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan Secara ilmiah proklamasi kemerdekaan mengandung pengertian sebagai berikut: (a). Dari sudut Ilmu Hukum (Yuridis) Proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tertib hukum kolonial, dan mulai berlakunya tertib hukum nasional (Indonesia).


14


(b). Secara politis ideologis Proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan dan mempunyai kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia. Setelah proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih menghadapi ancaman Sekutu dan Belanda yang ingin kembali menanamkan kekuasaannya, bahkan secara licik mempropagandakan kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari Jepang. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah RI mengeluarkan 3 buah maklumat: (1). Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan

luar biasa dari Presiden. Kemudian Maklumat tersebut memberikan

kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh KNIP. (2). Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945, tentang Pembentukan Partai Politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat adanya anggapan bahwa salah satu ciri Demokrasi adalah Multi Partai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Demokrasi. (3) Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, yang intinya maklumat ini adalah mengubah Sistem Kabinet Presidentiil menjadi Sistem Kabinet Parlementer yang berdasarkan pada asas demokrasi liberal. Keadaan yang demikian membawa ketidak stabilan di bidang politik. Berlakunya Kabinet Parlementer jelas-jelas menyimpang dari konstitusi UUD 1945, serta ideologi Pancasila. Sejak keluarnya 3 Maklumat tersebut Dasar Negara Indonesia mengalami perubahan sampai puncaknya pada tanggal 5 Juli 1959 dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden. Adapun kronologis perubahan Dasar Negara itu adalah sebagai berikut:


15


1. Periode 27 Desember 1945 – 17 Agustus 1945 Dengan adanya Perjanjian Linggarjati, Perundingan Roem-Royen dan KMB, maka bentuk Pemerintahan Indonesia menjadi SERIKAT, yakni RIS (Republik Indonesia Serikat) dengan Sistem Kabinet Parlementer. 2. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 Bentuk Pemerintahan dan UUD yang bersifat Liberal/Serikat (Kabinet Parlemeter) dirasa tidak sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, maka bentuk undang-undang yang dipakai adalah UUDS, dengan Badan Konstituante sebagai badan yang bertugas me nyusun Undang-Undang Dasar yang baru. 3. Periode 5 Juli 1959 Sampai Sekarang a). Dekrit Presiden 5 Juli 1959 – kembali ke UUD 1945 serta membubarkan Badan Konstituante, karena tidak mampu menyusun UU Baru. b. Pasca Dekrit Presiden 1959 - Sekarang Sejak Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang UUD 1945 mengalami empat (4) kali perubahan (amandemen), ini dilakukan sebagai realisasi dan manifestasi aspirasi semangat reformasi. Ada beberapa alasan UUD 1945 di amandemen : 1. Untuk menyesuaikan tuntutan jaman, yang meliputi berbagai aspek kehidupan. 2. Ada beberapa pasal dan ayat yang bertentangan dengan demokrasi, yang memberi peluang untuk melanggengkan kekuasaan 3. Diantara pasal satu dengan yang lainnya ada yang bersifat kontradiksi dan bermakna bias./ganda.


16


Amandemen hanya diberlakukan pada pasal-pasal dan ayat-ayat (Batang Tubuh) UUD 1945, tidak untuk Pembukaan UUD 1945. Sebab jika Pembukaan UUD 1945 ikut diamandemen berarti pembubaran Negara, Pembukaan UUD 1945 merupakan manifestasi jiwa /rohnya proklamasi. Dengan proklamasi 17 Agustus 1945 Indonesia menjadi sebuah Negara Merdeka.


17


BAB II PANCASILA DALAM KONTEKS PERJUANGAN BANGSA

Recommend Documents