Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI Semester 2 KTSP – Yulistiana Retno Pafitri, S.Pd SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

SMK TAMAN KARYA MADYA PERTAMBANGAN KELAS XI SEMESTER 2 BAB 4 1


HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

A. Makna Hubungan Internasional Berikut beberapa hal penting mengenai hubungan internasional, 1. Pengertian Hubungan Internasional Berikut beberapa pengertian mengenai hubungan internasional, a. Menurut Restra (Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia), hubungan internasional dirumuskan sebagai hubungan antarbangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. b. Menurut Charles A. Mc.Clelland, hubungan internasional adalah studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. c. Menurut Warsito Sunaryo, hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. d. Menurut Drs. Suwardi Wiraatmadja, M.A., hubungan internasional lebih luas dari politik internasional. Politik internasional membahas keadaan atau soal-soal politik di masyarakat internasional dalam arti sempit, sedangkan hubungan internasional mencakup segala macam hubungan antarbangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat internasional. e. Menurut Tygve Nathiessen. Hubungan internasional adalah bagian dari ilmu politik dan karena itu komponenkomponen hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan administrasi internasional dan hukum internasional. Hubungan internasional lebih luas dari pada politik internasional karena politik internasional hanya membahas tentang kondisi politik atau diplomasi hubungan antar negara dengan satuan politik lainnya. Sedangkan hubungan internasional mencakup segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia ( internasional ) 2. Komponen-komponen yang harus Ada dalam hubungan internasional a. Politik internasional (international politics). b. Studi tentang peristiwa internasional (the study of foreign affair). 2


c. Hukum internasional (international law). d. Organisasi administrasi internasional (international organization of administration). 3. Bentuk dari hubungan internasional Bentuk dari hubungan internasional dapat berupa hubungan-hubungan, yaitu sebagai berikut: a. Hubungan individual, berbentuk kontak-kontak pribadi yang didasari oleh kepentingan individual, misalnya hubungan pedagang antarnegara yang mengadakan transaksi jualbeli, mahasiswa yang belajar di negara lain, kunjungan wisatawan, dan lain-lain. b. Hubungan antarkelompok, dapat berbentuk hubungan antarlembaga keagamaan, sosial, lembaga-lembaga ekonomi, dan perdagangan antarnegara. c. Hubungan antarnegara, biasanya melibatkan kepentingan nasional atau kepentingan yang sifatnya lebih luas, misalnya kerja sama ekonomi, politik, kebudayaan, ataupun hankam. 4. Maksud dan tujuan hubungan internasional Menurut Kartasasmita, hubungan internasional dimaksudkan untuk a. mempererat hubungan antarnegara yang satu dengan negara lain, b. mengadakan kerja sama dalam rangka saling membantu, c. menjelaskan dan menegakkan kedaulatan dan batas-batas wilayah, d. mengadakan perdamaian dan perundingan pakta nonagresi, e. mengadakan hubungan dagang atau ekonomi sesuai dengan kepentingan masingmasing. B. Arti Penting Hubungan Internasional bagi Suatu Negara. Arti penting hubungan internasional bagi suatu negara antara lain karena faktor- faktor berikut : a. Faktor internal. Yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain dalam bidang pertahanan dan keamanan, misalnya membentuk pakta pertahanan.. b. Faktor eksternal : 1) Ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain.

3


2) Untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara guna mewujudkan kerjasama yang produktif dalam memenuhi berbagai kebutuhan yang menyangkut kepentingan nasional. 3) Mewujudkan tata dunia baru yang damai dan kesejahteraan 4) Kerja sama antar bangsa di dunia ini didasari atas sikap saling menghormati dan saling menguntungkan. Kerjasama internasional antara lain bertujuan untuk : a) Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara. b) Menciptakan saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia. c) Menciptakan keadilan dan kesejahteran sosial bagi seluruh rakyatnya. Hubungan internasional secara khusus diwakili oleh politik luar negeri yang dikendalikan oleh departemen luar negeri. Pelaksanaan politik luar negeri suatu negara akan tetap memperhatikan faktor-faktor keamanan, kemerdekaan, ideologi negara, kesejahteraan masyarakat dan lain-lain. Pentingnya politik luar negeri suatu negara dalam hubungan internasional dapat ditunjukkan dengan peranannya sebagai : a). penyambung kehendak nasional ke dunia internasional b). pembela dan pengabdi kepentingan nasional c). pemelihara persatuan dan kesatuan terhadap dunia internasional Arti pentingnya politik luar negeri Indonesia bertujuan untuk : a) Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara, b) Memperoleh bantuan untuk kemakmuran dan rehabilitasi pembangunan c) Perdamaian internasional d) Persaudaraan antar bangsa Untuk mencapai tujuan tersebut, maka politik luar negeri yang dijalankan Indonesia adalah sebagai berikut : a) Politik damai b) Bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain c) Memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional d) Berusaha mempermudah pertukaran dan pembayaran internasional (perdagangan ) e) Membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional berdasarakan Piagam PBB f) Berusaha dalam lingkungan PBB mencapai kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia. Bagi bangsa Indonesia hubungan kerjasama antar negara merupakan jalinan antar negara yang mengacu pada beberapa landasan hukum : a) Landasan idiil adalah Pancasila b) Landasan konstitusional adalah Pembukaan UUD 1945 alenia IV c) Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) d) Perjanjian internasional (traktat = treaty) e) Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang diakui PBB pada tanggal 10 Desember 1982 dan disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Hukum Laut. Sifat politik luar negeri suatu negara adalah anti penjajahan dalam segala bentuk dan manifestasinya sehingga kemerdekaan merupakan asas pelaksanaan politik luar negeri suatu negara. Sedangkan fasilitas yang terkait dengan hubungan internasional suatu negara meliputi: 4


a) letak geografis yang strategis b) potensi kekayaan alam c) jumlah penduduk yang banyak d) kesatuan ideologi yang mantap C. Sarana-Sarana Hubungan Internasional Berikut sarana-sarana yag diperlukan dalam hubungan internasional, a. Korps Diplomatik Untuk membina hubungan dengan negara lain baik secara politis maupun non politis, maka negara RI mempunyai perwakilan di negara lain yang disebut Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang dipimpin oleh seorang Duta Besar. Dalam pasal 13 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden mengangkat Duta dan Konsul. Dalam melaksanakan tugasnya Duta dan Konsul berada di bawah koordinasi Menteri Luar Negeri. Dalam membina hubungan yang bersifat politis dengan dengan negara lain Duta Besar dibantu oleh satu “Korps Diplomatik “ yang terdiri dari Kuasa Usaha dan Ataseatase. Sedangkan dalam membina hubungan yang bersifat non politis Duta Besar dibantu oleh “Korps Konsuler “ yang terdiri dari Konsul Jendral, Konsul dan Wakil Konsul. b. Organisasi dan Lembaga Internasional Organisasi dan Lembaga Internasional adalah kesatuan dari negara-negara di dunia yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang pendeklarasiannya berdasarkan piagam kesepakatan bersama. Organisasi dan Lembaga Internasional dapat dikelompokkan dalam empat jenis yaitu: 1) Organisasi kawasan / regional Contoh : ASEAN, AA, MEE, Liga Arab 2) Organisasi Pakta Pertahanan Contoh : NATO ( Pakta Pertahanan Negara-negara Atlantik Utara ) 3) Organisasi Perdagangan Contoh : OPEC ( Perdagangan Minyak Dunia ) 4) PBB PBB merupakan organisasi internasional yang bersifat lintas sektoral dan lintas regionnal. Karena tujuan PBB mencakup masalah perdamaian dan keamanan internasional, mempererat persahabatan antar bangsa, kerja sama internasional, menyelesaikan sengketa internasional dan menjadikan PBB sebagai tempat mewujudkan segala cita-cita bersama. c. Asas- asas hubungan internasional. Ada lima asas dalam hubungan internasional yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi, yaitu : 1) Asas teritorial. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. 2) Asas kebangsaan.

5


Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya.Menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. 3) Asas kepentingan umum. Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melidungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. 4) Asas persamaan harkat, martabat dan derajat. Hubungan antar bangsa hendaknya di dasarkan atas asas bahwa Negara-negara yang berhubungan adalah Negara yang berdaulat. Oleh karena itu harus dijunjung tinggi harkat dan martabatnya oleh setiap Negara yang berhubungan agar terwujud persamaan derajat sehingga saling menghormati dan menjaga hubungan baik dan saling menguntungkan. 5) Asas keterbukaan. Dalam hubungan antar bangsa perlu dilakukan keterbukaan dari kedua belah pihak sehingga setiap negara dapat memahami manfaat dari hubungan itu.

Pengertian perjanjian internasional a. Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M., perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. b. Oppenheimer-Lauterpacht, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar Negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya. c. G. Schwarzenberger, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun multirateral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini selain lembagalembaga internasional, juga negara-negara. Pendapat dari para tokoh di atas pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama. Setiap Negara yang ikut dalam suatu perjanjian harus menjunjung tinggi dan menaati seluruh ketentuan yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan asas pacta sunt servanda. jika tidak maka mengakibatkan terjadinya gangguan dan hambatan untuk terciptanya perdamaian dan keharmonisan, bahkan mengakibatkan pertentangan antar Negara-negara yang melakukan perjanjian. 2. Azas-azas / prinsip dalam perjanjian internasional a Pacta sunt servanda, yaitu para pihak yang terikat pada suatu perjanjian, harus mentaati perjanjian yang telah dibuatnya. ( perjanjian internasional mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak) 6


b Good fith (itikad baik) yaitu semua pihak yang terikat dalam suatu perjanjian internasional harus beritikad baik untuk melaksanakan isi perjanjian c Rebus sic stantibus, yaitu suatu perjanjian internasional boleh dilanggar dengan syarat adanya perubahan yang fundamental, artinya jika perjanjian internasional tersebut dilaksanakan maka akan bertentangan dengan kepentingan umum pada negara bersangkutan. 3. Istilah-istilah dalam perjanjian internasional Beberapa istilah perjanjian internasional, yaitu: a. Traktat ( treaty), dipergunakan untuk bidang politik dan ekonomi yang sifatnya lebih formal karena memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Negara peserta tidak dapat menarik diri dari kewajibankewajiban tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. b. Konvensi (convention) dipergunakan untuk memberi nama suatu catatan persetujuan mengenai hal-hal yang dipandang penting yang tidak berkaitan dengan kebijakan/politik tingkat tinggi. Perjanjian ini bersifat lebih khusus dibandingkan dengan traktat namun bersifat multilateral dan harus ditandatangani dan dilegalisasi oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh (plaenipotentimes). c. Convenant, dipergunakan untuk memberi nama perjanjian internasional yang membentuk dan mengatur liga bangsa-bangsa ( The Convenant of League of Nations) Tahun 1920. d. Piagam (charter/statute) dipergunakan untuk menyebut perjanjian internasional yang membentuk dan mengatur organisasi internasional (PBB) dan mempunyai fungsi administratif seperti Atlantic Charter 1941, dan The Charter of the United Nations 1945. Statute merupakan perjanjian yang menunjukkan himpunan peraturan yang ditetapkan oleh perjanjian internasional unttuk mengatur fungsi lembaga internasional atau anggaran dasarnya, seperti piagam Mahkamah Internasional e. Protocol dipergunakan untuk menyebut suatu dokumen pelengkap instrumen perjanjian internasional yang mencatat pemenuhan para pihak terhadap syarat-syarat perjanjian internasional atau yang memperluas ruang lingkup dan interpretasi perjanjian internasional. Sifatnya kurang resmi jika dibandingkan dengan konvensi atau traktat dan protocol digunakan sebagai naskah tambahan dari konvensi, hal ini diketahui dari adanya protocol tambahan terhadap Konvensi Jenewa 1949. f. Deklarasi (Declaration) dipergunakan dengan tujuan untuk menunjukkan suatu perjanjian yang menunjukkan hukum yang ada, membentuk hukum yang baru atau untuk menguatkan beberapa prinsip kebijaksanaan umum. g. Pakta (Pact) persetujuan yang lebih khusus jika dibandingkan dengan traktat pakta merupakan traktat dalam arti sempit, dan harus mendapat pengesahan (ratifikasi). h. Perikatan (Arrangement) Perjanjian yang tidak seresmi traktat (konvensi). Digunakan bagi transaks-transaksi yang bersifat sementara. i. Persetujuan (agreement) Perjanjian yang bersifat teknis/administrative, tidak seresmi traktat/konvensi dan cukup ditandatangani oleh wakil-wakil departemen dan tidak perlu diratifikasi. 7


j. Modus Vivendi Perjanjian internasional yang merupakan dokumen untuk mencatat persetujuan tanpa memerlukan ratifikasi dan bersifat sementara sementara disini maksudnya adalah sampai diwujudkan hasil perjanjian yang lebih rinci (sitematis) dan tetap (permanen) k. Ketentuan Penutup (Final Act) dokumen dalam bentuk catatan ringkasan dari hasil konferensi dan tidak memerlukan ratifikasi, seperti catatan Negara peserta, para utusan dari Negara-negara yang turut dalam perundingan dan segala kesimpulan tentang hal-hal yang disetujui konferensi. l. Ketentuan Umum (general Act) Merupakan traktat yang bersifat resmi atau tidak resmi, misalnya LBB ketika menyelesaikan masalah secara damai dan pertikaian internasional (arbitrasi) pada tahun 1928. 4. Macam-macam perjanjian internasional Perjanjian internasional dapat diklasifikasikan ke dalam tujuh kategori, yaitu : a. Berdasarkan Para Pihak yang membuatnya 1). Perjanjian Bilateral, yaitu perjanjian antar dua negara atau dua organisasi dan mengatur soal-soal khusus yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak. Contoh perjanian antara

Indonesai

dengan RRC

tentang

Dwi

Kewarganegaraan.

Perundingan dalam perjanjian ini disebut dengan istilah pembicaraan (talk). 2). Perjanjian Multilateral, yaitu perjanjian yang diadakan oleh beberapa negara atau organisasi yang pada umumnya perjanjian ini bersifat terbuka yang menyangkut kepentingan umum yang tidak terbatas hanya pada kepentingan yang membuat perjanjian saja. Perundingan dalam perjanjian ini disebut konferensi Diplomatik (Diplomatic conference). b. Berdasarkan Subjeknya 1). Perjanjian antar negara yang dilakukan banyak Negara yang merupakan subjek hukum internasional. 2). Perjanjian diantara Negara dan sujek hukum internasional lainnya , seperti Tahta Suci Vatikan dengan organisasi Uni Eropa. 3).Perjanjian antarsesama subjek hukum internasional selain Negara, misalnya kerjasama ASEAN dengan Uni Eropa c. Berdasarkan Segi struktur atau sumber hukum formal 1).Treaty

Contract, yaitu

perjanjian

yang

hanya mengikat

pihak-pihak yang

mengadakan perjanjian saja, misalnya perjanjian RI dengan RRC mengenai dwikewarganegaraan tahun 1955, perjanjian tentang batas wilayah, pemberantasan penyelundupan-penyelundupan. 8


2).Law Making Treaties, yaitu perjanjian yang akibat-akibatnya menjadi dasar dan kaidah hukum internasional secara universal, misalnya Konvensi Hukum Laut tahun 1958, Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang, dan Konvensi Montenegro tentang hukum laut internasional tahun 1982. d Berdasarkan Proses/Tahapan Pembentukannya 1).Perjanjian yang bersifat penting, yang dibuat melalui tiga proses perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Menurut Mochtar Kusumaadmadja perjanjian ini termasuk dalam istilah “ perjanjian internsional atau traktat “ 2).Perjanjian

yang bersifat sederhana,

yang dibuat melalui dua tahap yaitu

perundingan dan penandatanganan. Perjanjian ini disebut “ persetujuan atau agreement “ e Berdasarkan Isinya 1).Perjanjian di bidang politik, seperti pada pakta pertahanan dan pakta perdamaian contoh NATO, SEATO, ANZUS 2).Perjanjian di bidang ekonomi, seperti pada bantuan ekonomi dan keuangan contoh CGI, IMF DAN IBRD. 3).Perjanjian di bidang Hukum, seperti pada status kewarganegaraan 4) Perjanjian di bidang batas wilayah, seperti laut teritorial dan batas alam daratan. 5) Perjanjian di bidang kesehatan, seperti masalah pada karantina penanggulangan wabah dan penyakit AIDS. f Berdasarkan bentuknya 1). Perjanjian antar kepala negara (head of state form). Pihak peserta dari perjanjian disebut “High Contracting State (pihak peserta Agung)”. Dalam praktek pihak yang mewakili negara dapat diwakilkan kepada MENLU, atau Duta Besar dan dapat juga pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa penuh (full powers). 2). Perjanjian antar Pemerintah (inter-Government form). Perjanjian ini juga sering ditunjuk MENLU atau Duta Besar atau wakil berkuasa penuh. Pihak peserta perjanjian ini tetap disebut “contracting State” walaupun perjanjian itu dinamakan perjanjian “inter-governmental”.

9


3) Perjanjian antar negara (inter-state form), pejabat yang mewakilinya dapat ditunjuk MENLU, Duta Besar dan wakil berkuasa penuh (full Powers). g Berdasarkan sifat pelaksananya 1). Dispositive treaties (perjanjian yang menentukan) yang maksud tujuannya dianggap selesai atau sudah tercapai dengan pelaksanaan perjanjian itu. Contoh perjanjian tapal batas. 2). Executory treaties (perjanjian yang dilaksanakan), adalah perjanjian yang pelaksanaan nya tidak sekaligus, melainkan dilanjutkan terus menerus selama jangka waktu perjan jian itu. Contoh perjanjian perdagangan. 5. Tahap-Tahap Perjanjian Internasional a. Prosedur normal ( klasik ) Prosedur normal ini timbul sesudah revolusi Perancis, yaitu timbulnya negaranegara demokrasi dimana parlemen memegang peranan penting dalam pembuatan undang-undang dan juga pembuatan treaty (treaty making). Secara kronologis pembuatan perjanjian internasional dengan cara prosedur normal, yaitu : 1) Perundingan (negotiation). 2) Penandatanganan (signature). 3) Ratification (ratifikasi). Menurut Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral dilakukan melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut: a). Perundingan (negotiation) Tahap pertama dari suatu perjanjian antarnegara adalah pembicaraan pendahuluan sebagai penjajakan untuk mendapatkan kesepakatan dari masing-masing pihak yang berkepentingan. Dalam tahap ini, negara dapat diwakili oleh pejabat yang memiliki surat kuasa penuh (full powers) atau langsung kepala negara atau kepala pemerintahan, menteri luar negeri, dan duta besar sesuai dengan tingkatan perjanjian antarnegara tersebut. b). Penandatanganan (signature) Setelah tahap perundingan mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dilanjutkan dengan penandatanganan sebagai tindakan formal pengesahan. Penandatanganan biasanya dilakukan oleh kepala negara atau menteri luar negeri.

10


Untuk perjanjian multilateral, perjanjian sah apabila ditandatangani oleh minimal peserta yang hadir, kecuali jika ada ketentuan lain yang mengatur. c). Pengesahan (ratification) Suatu perjanjian dapat mengikat bagi suatu negara apabila sudah mendapatkan ratifikasi. Ratifikasi (pengesahan) perjanjian internasional ada tiga macam, yaitu 1) ratifikasi oleh lembaga eksekutif (pemerintah), sistem ini biasanya dilakukan oleh raja yang otoriter, 2) ratifikasi oleh lembaga legislatif (parlemen atau DPR), sistem ini jarang digunakan, 3) ratifikasi oleh lembaga eksekutif dan legislatif (sistem campuran), sistem ini banyak digunakan karena selain disetujui eksekutif juga dimintakan persetujuan parlemen sebagai representatif dari rakyat. b. Prosedur yang disederhanakan (simplified) Dalam praktek negara-negara prosedur yang disederhanakan timbul mengingat pengaturan hubungan internasional menghendaki atau memerlukan waktu yang cepat, seperti kebutuhan dalam bidang ekonomi. Prosedur yang disederhanakan ini tidak memerlukan waktu yang lama seperti prosedur normal/klasik yang menghendaki ratifikasi dari badan yang berwenang (parlemen) sebelum treaty atau perjanjian internasional itu berlaku mengikat negara-negara penandatangan. Treaty dalam prosedur yang disederhanakan sering dibuat oleh menteri yang bersangkutan tanpa ikut Kepala Negara dan ratifikasi hanya terjadi dengan persetujuan sederha na/simple approval (Edy.., Praktek.., 1984, hal. 18). Secara teknis nampak perbedaan kedua prosedur tersebut, yaitu perlu atau tidaknya persetujuan Parlemen dalam prosedur pembuatan perjanjian. Dapat diambil kesimpulan bahwa apabila treaty dibuat dengan prosedural normal biasanya treaty tersebut perlu diratifikasi dengan mendapat persetujuan dari parlemen sebelum berlaku. Sedangkan prosedur yang disederhanakan seperti biasanya hanya persetujuan pemerintah “government agreement”, maka treaty itu tidak perlu diratifikasi dengan persetujuan parlemen cukup hanya dengan pemberitahuan saja. Menurut Hukum Positif Indonesia. 1) Penjajakan. 2) Perundingan ( negotiation ). 3) Perumusan naskah perjanjian. 4) Penerimaan naskah perjanjian ( adoption of the text ). 5) Penandatanganan ( signature ). 6) Pengesahan naskah perjanjian ( authentication of the text ). 6. Berlaku, Berakhir atau Ditangguhkan Berlakunya Perjanjian Internasional a. Berlakunya Perjanjian Internasional : 11


1) Perjanjian internasional berlaku pada saat peristiwa berikut ini. 2) Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara perunding. 3) Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku segera setelah persetujuan diikat dan dinyatakan oleh semua negara perunding. 4) Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tersebut, kecuali bila perjanjian menentukan lain. 5) Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan teksnya, pernyataan persetujuan suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul yang perlu sebelum berlakunya perjanjian itu, berlaku sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu. b. Pelaksanaan Perjanjian Internasional 1) Ketaatan Terhadap Perjanjian a) Perjanjian harus dipatuhi (pacta sunt servada). Perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi pihak yang berjanji sehingga para pihak harus mentaatinya. b) Kesadaran hukum nasional. Perjanjian akan dipatuhi jika tidak bertentangan dengan hukum nasional negara bersangkutan. 2) Kedudukan Negara Bukan Peserta Negara bukan peserta pada hakikatnya tidak memiliki hak dan kewajiban untuk mematuhinya. Akan tetapi, bila perjanjian itu bersifat multilateral (PBB) atau objeknya besar (Terusan Suez, Panama, Selat Malaka dan lain-lain), mereka dapat juga terikat, apabila: a) Negara tersebut menyatakan diri terikat terhadap perjanjian itu, dan b) Negara tersebut dikehendaki oleh para peserta. 3) Pembatalan Perjanjian Internasional, Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969, karena berbagai alasan, suatu perjanjian internasional dapat batal, antara lain : a) Negara peserta atau wakil kuasa penih melanggar ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya. b) Adanya unsur kesalahn (error) pada saat perjanjian dibuat. c) Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain waktu pembentukan perjanjian. d) Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan (corruption), baik melalui kelicikan atau penyuapan. e) Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta. Paksaan tersebut baik dengan ancaman maupun penggunaan kekuatan. f) Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional umum. 4). Penerapan Perjanjian a) Daya berlaku surut (retroactivity). b) Wilayah penerapan (teritorial scope). c) Perjanjian penyusul (successive treaty). c. Berakhir atau Ditangguhkan Berlakunya Perjanjian Internasional. 12


1. Menurut Strake berakhirnya suatu perjanjian internasional dapat disebabkan oleh : a) Hangusnya seluruh materi pokok dari suatu perjanjian b) Terjadinya pecah perang antar pihak c) Pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak dan memberikan hakpada pihak lain untuk mengakhirinya d) Ketidakmampuan melaksanakan perjanjian karena penghilangan atau perusakan terus menerus suatu objek yang sangat diperlukan bagi pelaksanaan perjanjian. e) Doktrin rebus sic stantibus yaitu terjadinya perubahan yang fundamental dalam kenyataannya yang ada pada waktu traktat itu dibuat ( paal 62 Konvensi Wina 1969 ) : 1) Suatu perubahan fundamental keadaan yang terjadi pada saat para pihak melakukan perjanjian tidak dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian kecuali : a) keadaan tersebut merupakan landasan hakiki dari persetujuan para pihak untuk mengikatkan diri pada traktat b) akibat perubahan tersebut secara mendasar mengubah tingkat / luas kewajiban yang masih akan dilaksanakan menurut traktat. 2) Perubahan fundamental keadaan tidak dapat dijadikan alasan mengakhiri atau menarik diri dari traktat: a) jika traktat itu menetapkan suatu batas atau b) perubahan fundamental tersebut akibat dari pelanggaran salah satu pihak yang menghendakinya baik karena kewajiban menurut traktat maupun kewajiban internasional lainnya. 3) Jika pada ayat-ayat sebelumnya, suatu pihak menghendaki perubahan fundamental keadaan sebagai alasan untuk mengakhiri atau menarik diri dari traktat, maka ia dapat juga sebagai alasan untuk menangguhkan berlakunya traktat. 2. Menurut Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., mengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir karena : 1) telah tercapainya perjanjian tersebut 2) telah habis masa berlakunya perjanjian tersebut 3) telah punahnya salah satu pihak perserta perjanjian atau punahnya objek perjanjian 4) karena persetujuan dari peserta untuk mengakhiri perjanjian tersebut 5) karena adanya perjanjian yang meniadakan perjanjian sebelumnya 6) karena dipenuhinya syarat-syarat untuk mengakhiri perjanjian tersebut 7) diakhirinya perjanjian secara sepihak oleh salah satu peserta dan diterima oleh pihak lain. Dalam hal pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak, yang memberikan alasan pihak lain untuk mengakhiri atau menangguhkan perjanjian untuk sebagian atau seluruhnya. Contohnya : a) Force majeur yaitu terjadinya suatu keadaan karena terjadi di luar kehendaknya b) Impossibility of performance yaitu ketidakmungkinan pelaksanaan kewajiban karena lenyapnya obyek atau tujuan perjanjian c) Fundamental change of circumstances yaitu perubahan fundamental dalam keadaan pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler atau pecahnya perang.

13


A. Perwakilan Diplomatik lstilah diplomatik berasal dari bahasa Latin, yaitu diploma yang berarti piagam, surat perjanjian. Dalam pertumbuhan sejarah negara-negara, arti diplomatik itu berkembang hingga meliputi kegiatan yang sangat luas seperti kegiatan yang menyangkut hubungan antarnegara. Dahulu hubungan antarnegara dilakukan secara tertutup dan rahasia serta dilakukan antarkepala negara. Akan tetapi, sejak tumbuhnya kesadaran demokrasi, timbul pula apa yang disebut diplomasi terbuka. Dalam kegiatannya, diplomasi dilakukan dengan suatu tata cara yang halus, mengindahkan kesopanan hubungan yang menjadi kelaziman dalam hubungan internasional, dan dijalankan oleh dinas diplomat yang merupakan bagian dari dinas luar negeri. Melihat fungsi dan kegiatan diplomasi di atas, dewasa ini ada tiga hal yang memberikan kemungkinan adanya pengawasan diplomasi antara lain sebagai berikut, 1. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pasal 102 yang mewajibkan negara-negara anggota PBB untuk mendaftarkan persetujuan-persetujuan yang telah dicapai oleh negara tersebut kepada sekretariat PBB. 2. Kesempatan bagi menteri luar negeri dari berbagai negara untuk dapat bertemu dalam sidang umum PBB setiap tahun. 3. Pemerintah demokrasi menghendaki bahwa setiap persetujuan yang diadakan antarnegara, sebelum diresmikan, harus mendapatkan persetujuan dari dewan perwakilan rakyat negara masing-masing. Perwakilan diplomatik adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas membina hubungan politik dengan negara lain. Tugas dan wewenang ini dilakukan oleh perangkat korps diplomatik, yaitu duta besar, duta kuasa usaha, dan atase-atase. Ketentuan mengenai perwakilan diplomatik diatur dalam undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 13 yaitu sebagai berikut, 1. Presiden mengangkat duta dan konsul. 2. Presiden menerima duta negara lain.

14


Kekuasaan presiden dalam mengangkat dan menerima duta negara lain ini adalah konsekuensi dari kedudukan presiden sebagai kepala negara. B. Perwakilan Negara dalam Hubungan Internasional Hubungan antarnegara pada dasarnya adalah hubungan hukum, yang berarti hubungan tersebut melahirkan hak dan kewajiban antarsubjek hukum yang saling berhubungan. Untuk menjalin hubungan di antara negara-negara itu, biasanya negara tersebut saling menempatkan perwakilannya. 1. Jenis Perwakilan Diplomatik Dalam praktik internasional terdapat dua jenis perwakilan diplomatik yaitu, a. Kedutaan besar, yang ditugaskan tetap pada suatu negara tertentu untuk saling memberikan hubungan rutin antarnegara tersebut. b. Perutusan tetap, yang ditempatkan pada suatu organisasi internasional (PBB). Ketua perwakilan diplomatik dipimpin oleh seorang duta besar dipimpin oleh seorang duta besar dan berkuasa penuh serta bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri luar negeri. 2. Perwakilan Diplomatik Syarat pertukaran atau pembukaan perwakilan diplomatik ataupun konsuler dengan negara lain adalah sebagai berikut: a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mau mengadakan pertukaran diplomatik atau konsuler. Kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk persetujuan bersama (joint agreement) dan komunikasi bersama (joint declaration). b. Prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, yaitu setiap negara dapat melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik berdasarkan prinsipprinsip hubungan yang berlaku dan prinsip timbal-balik atau resiprositas. 3. Tugas Perwakilan Diplomatik a. Representasi, yaitu selain untuk mewakili pemerintah negaranya ia juga dapat melakukan protes, mengadakan penyelidikan suatu perkara dengan pemerintah negara penerima, ia mewakili kebijakan politik pemerintah negaranya. b. Negosiasi, yaitu untuk mengadakan perundingan atau pembicaraan baik dengan negara di mana ia diakreditasi maupun di negara lain.

15


c. Observasi, yaitu untuk menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerima yang mungkin dapat memengaruhi kepentingan negaranya. d. Proteksi, yaitu untuk melindungi pribadi, harta benda, dan kepentingan-kepentingan warga negaranya yang berada di luar negeri. e. Persahabatan, yaitu untuk meningkatkan hubungan persahabatan antara negaranegara pengirim dan negara penerima, baik di bidang ekonomi, kebudayaan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Fungsi Perwakilan Diplomatik a. Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima. b. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. c. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima. d. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim. e. Memelihara hubungan persahabatan antarkedua negara. 5. Perangkat Perwakilan Diplomatik a. Duta Besar Berkuasa Penuh Adalah tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa. b. Duta Adalah wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar. Dalam menyelesaikan segala persoalan kedua negara, duta harus berkonsultasi dengan pemerintahnya. c. Menteri Residen Seorang menteri residen dianggap bukan wakil pribadi kepala negara. Dia hanya mengurus urusan negara. Menteri residen pada dasarnya tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara di mana ia bertugas. d. Kuasa Usaha Kuasa usaha yang tidak diperbantukan kepada kepala negara dapat dibedakan atas:

16


1) Kuasa usaha tetap, menjabat kepala dari suatu kepala perwakilan. 2) Kuasa usaha sementara, yang melaksanakan pekerjaan kepala perwakilan, ketika pejabat yang bersangkutan belum atau tidak berada di tempat. 3) Atase-Atase Adalah pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh. Atase terdiri atas dua bagian, yaitu a) Atase Pertahanan Atase ini dijabat oleh seorang perwira militer yang diperbantukan oleh Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di kedutaan besar negara bersangkutan dan diberikan kedudukan sebagai seorang diplomat. b) Atase Teknis Atase ini dijabat seorang pegawai negeri sipil tertentu yang tidak berasal dari lingkungan Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di salah satu kedutaan besar untuk membantu duta besar. Misalnya, atase perdagangan, perindustrian, pendidikan, dan kebudayaan. 6. Hak Kekebalan (immunitet) Korps Diplomatik : Para anggota diplomatik memperoleh perlakukan yang istimewa dari pemerintah di negara ia ditempatkan. Perlakuan istimewa itu merupakan ketentuan yang dalam pergaulan internasional ditetapkan oleh protokol yang menetapkan semua aturan yang berhubungan dengan tugas, hak, serta kewajiban. Anggota diplomatik adalah kepala protokol atau direktur protokol yang berasal dari pegawai departemen luar negeri. Selain diperlakukan istimewa, seorang anggota diplomatik mendapatkan kekebalan (hak istimewa) dan hak ekstrateritorial. Asas kekebalan dan keistimewaan diplomatik, disebut (exteritoriallity” atau ”extra teritoriallity”). Para diplomatik hampir dalam segala hal harus diperlakukan sebagaimana mereka berada di luar wilayah negara penerima. Para diplomat beserta stafnya, tidak tunduk pada kekuasaan peradilan pidana dan sipil dari negara penerima. Menurut Konvensi Wina 1961 : Perwakilan diplomatik diberikan Kekebalan dan keistimewaan, dengan maksud : 1) Menjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatik sebagai wakil negara. 2) Menjamin pelaksana fungsi perwakilan diplomatik secara efisien.

17


Kekebalan Perwakilan Diplomatik atau Involability (tidak dapat diganggu gugat) yaitu kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan dari sega la gangguan yang merugikan para pejabat diplomatik. Kekebalan diplomatik (Immunity), mencakup : 1) Pribadi Pejabat Diplomatik. 2) Kantor Perwakilan (Rumah Kediaman), disebut juga daerah ekstrateritorial. Para diplomat tidak memiliki hak asylum, yaitu hak untuk memberi kesempatan kepada suatu negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara asing yang melarikan diri. 3) Korespondensi Diplomatik. Pemberian keistimewaan kepada perwakilan diplomatik, atas dasar ”timbal – balik” sebagaimana diatur di dalam Konvensi Wina 1961 dan 1963, yaitu mecakup : 1) Pembebasan dari kewajiban membayar pajak, antara lain pajak penghasilan, kekayaan, rumah tangga, kendaraan bermotor, radio, bumi dan bangunan, televisi dan sebagainya. 2) Pembebasan dari kewajiban pabean, antara lain bea masuk, bea keluar, bea cukai, terhadap barang-barang keperluan dinas, misi perwakilan, barang keperluan sendiri, keperluan rumah tangga dan sebagainya. Seorang perwakilan Diplomatik memiliki beberapa hak antara lain : 1). Hak Ekstra teritorialitas, hak kekebalan dalam daerah perwakilan seperti daerah kedutaan besar, daerah kedutaan termasuk halaman dan bangunannya dimana terpancang bendera dan lambang negara itu. Gedung perwakilan Diplomatik tidak boleh digeledah atau dimasuki oleh petugas kehakiman, polisi, tanpa seizin kepala perwakilan diplomatik bersangkutan. Arsip-arsip, surat-surat ataupun telegram tidak boleh dibuka oleh polisi, hakim tersebut. Warga negara yang mencari perlindungan di gedung perwakilan diplomatik tidak dapat ditangkap begitu saja melainkan harus melalui perundingan dengan kepala perwakilan setempat. Kecuali pelaku kejahatan, yang memang harus diserahkan pada polisi setempat. 2). Hak Kekebalan atau Kebebasan Korps Diplomatik, setiap anggota diplomatik tunduk kepada hukum dan peraturan kepolisian setempat namun tidak dapat dituntut di muka pengadilan. Mereka dibebaskan dari pajak dan bea cukai, bebas mendirikan tempat ibadah di lingkungan kedutaan. 7. Perwakilan Konsuler Konsul adalah petugas di wilayah negara lain, tetapi bukan petugas perutusan diplomatik.Konsul tidak melakukan hubungan resmi antarnegara. Konsul bertugas untuk melindungi kepentingan komersial negara yang menunjuknya. Di samping itu, konsul juga dibebani tugas tambahan untuk melayani kepentingan warga negara dari

18


negara yang menunjuknya, seperti eksekusi akta notaris, memberi paspor, meresmikan perkawinan, dan melakukan yurisdiksi disipliner awak kapal negaranya. 8. Persamaan dan Perbedaan Diplomatik dan Konsuler Persamaan antara perwakilan diplomatik dan konsuler adalah bahwa kedua-duanya merupakan utusan dari suatu negara tertentu PERBEDAAN No.

Korps Diplomatik

Korps Konsuler

1.

Memelihara kepentingan negaranya Memelihara kepentingan negaranya dengan dengan melakukan hubungan dengan melaksanakan hubungan dengan pejabat-pejabat pejabat-pejabat Tingkat Pusat. tingkat daerah (setempat)

2.

Berhak mengadakan hubungan yang Mempunyai hak ekstrateritorial (tidak tunduk bersifat politik. pada pelaksanaan kekuasan Peradilan).

3.

1 negara hanya mempunyai 1 Berhak mengadakan hubungan yang bersifat perwakilan diplomatik dalam satu non politik. negara penerima. Satu negara dapat mempunyai lebih dari satu perwakilan konsuler.

4.

Mempunyai hak ekstrateritorial (tidak tunduk pada pelaksanaan kekuasan

Tidak mempunyai hak ekstrateritorial (tunduk pada pelaksanaan kekuasaan peradilan).

Peradilan). Adapun tugas-tugas yang berhubungan dengan kekonsulan, antara lain mencakup bidang berikut : 1) Bidang ekonomi, menciptakan tata ekonomi dunia barudengan menggerakan ekspor komoditas non-migas, promosi perdagangan, mengawasi pelayanan pelaksanaan perjanjian perdagangan, dan lain-lain. 2) Bidang Kebudayaan,dan Ilmu Pengetahuan,seperti tukar menukar pelajar, mahasiswa dan lain-lain. 3) Bidang-bidang lain, seperti : a) Memberikan Paspor dan dokumen perjalanan kepada warga pengirim dan visa atau dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi negara pengirim b) Bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil serta menyelenggarakan fungsi administratife lainnya. c) Bertindak sebagai subjek hukum dalam praktik dan prosedur pengadilan atau badan lain di Negara penerima

19


9. Mulai dan Berakhirnya Fungsi Misi Perwakilan Diplomatik-Konsuler HAL Mulai berlakunya Fungsi Berakhirnya Fungsi

DIPLOMATIK Yaitu saat menyerahkan surat kepercayaan (Lettred Creance / menurut pasal 13 Konvensi Wina 1961) 1) Sudah habis masa jabatan. 2) Ia ditarik (recalled) oleh Pemerintah negaranya. 3) Karena tidak disenangi (dipersona non Grata). 4) Kalau negara penerima perang dengan negara pengirim (pasal 43 Konvensi Wina 1961).

KONSULER (Pasal dan Konvensi Wina 1963) memberitahukan dengan layak kepada negara penerima. (Pasal 23, 24, dan 25 Konvensi Wina 1963) 1) Fungsi seorang pejabat konsuler telah berakhir. 2) Penarikan dari negara pengirim 3) Pemberitahuan bahwa ia bukan lagi sebagai anggota staf Konsuler.

A. Peranan Organisasi Internasional dalam Meningkatkan Hubungan Internasional Organisasi internasional atau disebut ”Multilateralisme” adalah suatu istilah hubungan internasional yang menunjukkan kerjasama antar beberapa negara yang tersusun secara sistematis dan terencana 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa a. Sejarah Singkat PBB 1) Pada tanggal 14 Agustus 1941, berhasil disepakati Piagam Atlantik antara Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchil. 2) Tanggal 30 Oktober 1943, di Moskow berhasil disepakati Deklarasi Moskow yang isinya antara lain pentingnya membentuk organisasi internasional perdamaian dunia. 3) Tahun 1944 dilangsungkan Konferensi Dumbarton Oaks di Washington DC yang diikuti oleh 39 negara yang membahas tentang rencana mendirikan PBB. 4) Pada pertemuan Dumbarton Oaks, Washington DC, pada tanggal 21 Agustus - 7 Agustus 1945 dipersiapkan Piagam PBB. 5) Tanggal 26 Juni 1945, berhasil ditandatangani Piagam PBB (Declaration of United Nations) oleh 50 negara di San Fransisco, Amerika Serikat. Piagam ini mulai berlaku tanggal 24 Oktober 1945 dan tanggal berlakunya Piagam PBB 20


dijadikan sebagai hari lahirnya PBB, sedang kelima puluh negara penandatangan Piagam PBB tersebut diakui sebagai negara pendiri (original members). Indonesia secara resmi masuk sebagai anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Pada tanggal 20 Agustus 1965, Indonesia di bawah Presiden Soekarno mengundurkan diri dari PBB. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali masuk menjadi anggota PBB. b. Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1) Memelihara perdamaian dan keamanan internasional. 2) Mengembangkan hubungan persaudaraan antarbangsa di dunia. 3) Menciptakan kerja sama dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi manusia. 4) Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam mewujudkan tujuan atau cita-cita bersama seperti di atas. c. Asas Perserikatan Bangsa-Bangsa 1) Berdasarkan persamaan kedaulatan dari semua anggotanya. 2) Semua anggota harus memenuhi dengan ikhlas kewajiban-kewajiban mereka sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB. 3) Semua anggota harus menyelesaikan persengketaan-persengketaan internasional dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, keamanan, dan keadilan. 4) Dalam hubungan-hubungan internasional, semua anggota harus menjauhi penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap negara lain. d. Struktur Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1) Majelis Umum (General Assembly) Keanggotaan Majelis Umum adalah wakil seluruh anggota PBB dengan jalan setiap anggota berhak mengirimkan 5 wakilnya, akan tetapi hanya mempunyai 1 suara. Organisasi ini bersidang setiap bulan September atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Dewan Keamanan atau jika sebagian besar anggota PBB berniat melakukan sidang luar biasa. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Spanyol, Cina, Inggris, Prancis, dan Rusia. Tugas dan kekuasaan Majelis Umum PBB, yaitu a) Berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional. 21


b) Berhubungan dengan keuangan. c) Berhubungan dengan kerja sama ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan perikemanusiaan. d) Mengadakan perubahan piagam. e) Berhubungan dengan perwakilan internasional, termasuk di daerah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri yang bukan daerah stategis. f) Memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Hakim Mahkamah Internasional, dan sebagainya. 2) Dewan Keamanan (Security Council) Dewan ini beranggotakan 15 negara yang terdiri dari a) Lima negara anggota tetap yang mempunyai hak veto, yaitu Inggris, Prancis, Rusia, Cina, dan Amerika Serikat. b) Sepuluh anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa 2 tahun oleh Majelis Umum PBB. Fungsi Dewan Keamanan adalah a) Memelihara perdamaian dan keamanan internasional. b) Menyelidiki tiap-tiap sengketa antarnegara. c) Menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian. d) Mengadakan aksi militer terhadap negara penyerang. e) Mengusulkan metode penyelesaian konflik secara damai.

3) Dewan Ekonomi dan Sosial PBB Dewan ini beranggotakan 54 negara yang dipilih oleh Majelis Umum untuk masa 3 tahun dan sedikitnya bersidang 3 kali dalam satu tahun. Tugas Dewan Ekonomi dan Sosial adalah a) Mengamati, membuat laporan dan memberikan saran kepada Majelis Umum tentang persoalan ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan hak asasi manusia. 22


b) Memberikan saran untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. c) Mempersiapkan rencana perjanjian untuk diajukan kepada Majelis Umum dan penyelenggaraan pertemuan internasional mengenai persoalan yang termasuk lingkup kekuasaannya. Organisasi-Organisasi di bawah wewenang Dewan Ekonomi dan Sosial a) WHO (World Health Organization) atau organisasi kesehatan sedunia. b) FAO (Food Agriculture Organization) atau organisasi pangan sedunia. c) UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) atau organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan sedunia. d) ILO (International Labour Organization) atau organisasi buruh sedunia. e) IMF (Inter national Monetary Fund) atau organisasi keuangan internasional. f) IBRD, World Bank, UNICEF, dan lain-lain. 4) Dewan Perwalian (Trusteeship Council) Anggota dewan ini terdiri dari: a) Anggota yang menguasai daerah perwalian. b) Anggota tetap Dewan Keamanan. c) Sejumlah anggota yang dipilih majelis umum untuk masa 3 tahun. Tugas dan Fungsi Dewan Perwalian adalah a) Mempertimbangkan laporan dari penguasaan pemerintahan dan menerima petisi atau usul dari daerah perwalian. b) Mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian untuk mencapai kemerdekaan sendiri. c) Memberi dorongan untuk menghormati hak asasi manusia. d) Mengambil tindakan yang sesuai dengan syarat dalam persetujuan perwalian.

23


5) Mahkamah Internasional (International Court of Justice) Badan ini merupakan lembaga peradilan internasional PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Organisasi ini beranggotakan 15 hakim agung yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan untuk masa jabatan 9 tahun. 6) Sekretariat Badan ini terdiri dari sekretariat jenderal yang diangkat oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan untuk masa jabatan 5 tahun dan staf sekretariat. Tugas Sekretariat PBB adalah a) Mengurus segala kegiatan administratif PBB. b) Mempersiapkan penyelenggaraan pertemuan badan-badan utama PBB. c) Membuat laporan tahunan tentang kegiatan PBB. e. Peranan PBB Berikut ini adalah contoh peranan PBB bagi bangsa-bangsa di dunia dalam upaya mewujudkan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan. 1) Menyelesaikan sengketa antara Indonesia-Belanda untuk masalah Irian Barat (Irian Jaya). 2) Kampanye program antipenjajahan di Asia Afrika sehingga lahir negara-negara merdeka. 3) Menyelesaikan konflik Timur Tengah mengenai Terusan Suez. 4) Menyelesaikan konfrontasi Amerika Serikat dan Rusia mengenai masalah penempatan peluru kendali di Kuba. 5) Menempatkan pasukan perdamaian di berbagai negara yang sedang dilanda konflik untuk mengawasi gencatan senjata seperti di Timur Tengah (Iran, Irak, Palestina, dan Israel), Namibia, Afrika, Vietnam, Bosnia, dan lain-lain. 6) Memberikan bantuan keuangan, fasilitas, dan tenaga ahli untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang seperti melalui UNICEF, WHO, FAO, UNESCO, UNDP (United Nations Development Programme), IMF, World Bank, dan sebagainya. 7) Memberi bantuan dana untuk renovasi bangunan bersejarah seperti Candi Borobudur. 24


8) Membantu penanggulangan penyakit kronis dan menular seperti cacar dan HIV (AIDS). 9) Memberikan bantuan kepada pengungsi internasional melalui UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). 2. Association of South East Asian Nations (ASEAN) Pada tahun 1967, lima negara Asia Tenggara telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dan ikatan sesuai dengan kepentingan timbal-balik antara bangsa seregion. Lima negara tersebut ialah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Muangthai. Pada tanggal 8 Agustus 1967, negara-negara tersebut menandatangani suatu deklarasi di Bangkok yang menandai adanya suatu perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Namun demikian, perhimpunan ini masih memberi kesempatan kepada negara-negara lain di wilayah Asia Tenggara untuk menjadi anggota baru ASEAN, sepanjang kelima anggota perhimpunan tersebut menyetujuinya. a. Tujuan ASEAN Dalam Deklarasi ASEAN (Bangkok, 8 Agustus 1967), dicantumkan bahwa maksud dan tujuan perhimpunan adalah sebagai berikut: 1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkukuh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. 2) Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; 3) Meningkatkan kerja sama yang aktif serta saling membantu antara satu dan yang lain di dalam memecahkan masalah-masalah kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi; 4) Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesional, teknik, dan administrasi; 5) Bekerja sama dengan lebih efektif dalam meningkatkan penggunaan pertanian serta industri, perluasan perdagangan komoditi internasional, perbaikan saranasarana pengangkutan dan komunikasi serta peningkatan taraf hidup rakyat-rakyat mereka; 6) Meningkatkan studi-studi tentang Asia Tenggara;

25


7) Memelihara kerja sama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan regional yang ada dan bertujuan serupa, dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara lebih erat satu dengan yang lain. 3. Konferensi Asia Afrika di Bandung Berdasarkan pengalaman Indonesia dalam merintis, merebut, dan mempertahankan kemerdekaan, maka terasa betapa pentingnya kesetiakawanan dan dukungan bangsa-bangsa yang pernah atau masih dijajah oleh kekuatan asing. Oleh karena bangsa-bangsa bertipe seperti ini sebagian besar berada di benua Asia dan Afrika, maka timbul prakarsa untuk mengadakan pertemuan guna mengadakan tukar pikiran tentang kerja sama, khususnya mengenai pokok-pokok yang menyangkut kepentingan bersama. Negara pemrakarsa adalah lima negara Asia yaitu Indonesia, India, Pakistan, Birma, dan Sri Lanka. Persiapan untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika diadakan oleh kelima perdana menteri negara-negara itu di Kolombo pada tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 1954 yang bersifat penjajakan tidak resmi dan persiapan kedua diadakan di Bogor pada tanggal 29 Desember 1954. Dilihat dari pengalaman sejarah perjuangan Bangsa Indonesia, konferensi semacam itu sangat penting, mengingat RI pernah mendapat dukungan dan bantuan dari dunia internasional khususnya dari Asia dan Afrika. Pada awal tahun 1949 waktu Indonesia masih dalam keadaan perang Kemerdekaan II, ketika kota-kota besar diduduki Belanda dan banyak pemimpin puncak ditawan, serta RI diisolasikan dari dunia luar, di New Delhi, India, diselenggarakan konferensi antarbangsa Asia dan Afrika untuk memprotes tindakan Belanda dan mendukung sepenuhnya perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada permulaan dasawarsa lima puluhan, negaranegara Asia dan Afrika yang merdeka dengan penuh semangat menggalang persatuan yang mendukung bangsa-bangsa yang sedang berjuang untuk membebaskan dirinya dari penjajahan. Di samping itu, situasi dunia pada waktu itu sedang dicekam kekhawatiran akan adanya perang nuklir yang dilancarkan oleh negara-negara yang tergabung dalam blok Barat dan Timur. Karena itu, negara-negara berkembang berusaha untuk memberikan sahamnya dalam meredakan ketegangan dan memelihara perdamaian dunia. Kelima negara pemrakarsa sepakat untuk mengadakan konferensi sebelum puasa tahun 1955 di Bandung, tepatnya pada tanggal 18 sampai dengan 24 April 1955.

26


a. Maksud dan Tujuan Konferensi Asia Afrika 1) Untuk meningkatkan kemauan baik (goodwill) dan kerja sama antarbangsa-bangsa Asia dan Afrika, serta untuk menjajaki dan melanjutkan, baik kepentingan timbalbalik maupun kepentingan bersama. 2) Untuk mempertimbangkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan budaya dalam hubungannya dengan negara-negara peserta. 3) Untuk mempertimbangkan masalah-masalah mengenai kepentingan khusus yang menyangkut rakyat Asia-Afrika, dalam hal ini yang menyangkut kedaulatan nasional, rasialisme, dan kolonialisme. 4) Untuk meninjau posisi Asia-Afrika dan rakyatnya dalam dunia masa kini dan saham yang dapat diberikan untuk peningkatan perdamaian dunia dan kerja sama internasional. b. Dasasila Bandung Di samping keempat tujuan konferensi tersebut di atas, dalam agenda konferensi antara lain dicantumkan tentang masalah hidup berdampingan secara damai (peaceful coexistence), soal pelucutan senjata (disarmament), dan senjata penghancur yang dahsyat (weapon of mass desctruction). Konferensi ini menghasilkan prinsip-prinsip yang disetujui dan dituangkan dalam Dasasila Bandung (Bandung Declaration). Isi lengkap Dasasila Bandung adalah sebagai berikut: 1) Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat dalam Piagam PBB. 2) Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. 3) Mengakui persamaan ras dan persamaan semua bangsa, baik besar maupun kecil. 4) Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negaranegara lain. 5) Menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendiri atau secara kolektif, sesuai dengan Piagam PBB. 6) Tidak menggunakan peraturan-peraturan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus salah satu negara besar dan tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.

27


7) Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. 8) Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrase atau penyelesaian hukum atau cara damai lainlain menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan Piagam PBB. 9) Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama. 10) Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Konferensi Asia-Afrika diikuti oleh 29 negara, yaitu: Afganistan, Birma, Jepang, Ethiopia, Filipina, Ghana, India, Indonesia, Irak, Iran, Kamboja, Laos, Lebanon, Liberia, Libia, Mesir (RPA), Nepal, Pakistan, Pantai Emas, Republik Rakyat Cina, Saudi Arabia, Sri Lanka, Sudan, Suriah, Turki, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Yaman, dan Yordania. 4. Gerakan Non Blok Non Blok merupakan gerakan negara-negara yang tidak termasuk dua kekuatan militer, yaitu Nato yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Pakta Warsawa yang dipimpin oleh Uni Sovyet (sekarang sudah bubar). Tujuan pendirian gerakan Non Blok yang utama adalah untuk meredakan ketegangan internasional dari pertentangan blok-blok politik militer yang dipimpin oleh AS dengan Nato-nya dan Uni Sovyet dengan pakta Warsawa-nya. di samping itu, untuk mencoba menjadi penengah dari dua kekuatan politik militer tersebut. Sebagai cetusan dari adanya kedua kelompok yang saling berhadapan itu memang terjadi peperangan di muka bumi ini, misalnya di Korea, Vietnam, di beberapa negara Afrika dan Amerika Latin. Namun, pada umumnya pihak-pihak yang berhadapan itu dapat menahan diri untuk tidak terlibat dalam perang nuklir yang mengerikan. Sekalipun demikian, pertentangan itu dapat benar-benar dirasakan oleh dunia internasional, namun tidak tercetus dalam peperangan terbuka, maka orang menamakan situasi yang demikian itu sebagai “perang dingin” (The cold war). Perang dingin yang timbul sebagai akibat dari posisi kekuatan militer utama dunia yang diukur dari persenjataan strategis (nuklir,kemampuan jelajah angkatan laut, dan kekuatan udara yang dipegang oleh dua kekuatan, yaitu Amerika serikat dan Uni Soviet

28


A. KERJASAMA DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG BERMANFAAT BAGI INDONESIA 1. Politik Luar Negeri Republik Indonesia Dalam rangka membina hubungan dengan negara lain, baik hubungan politis maupun non politis, Indonesia mempunyai perwakilan di suatu negara yang disebut Kedutaan Besar Republik Indonesia ( KBRI ) yang dipimpin oleh seorang Duta Besar yang diangkat oleh Presiden sesuai pasal 13 ayat 1 UUD 1945. Dalam membina hubungan yang bersifat politis dengan negara lain maka Duta Besar dibantu oleh satu perangkat “ Korp Diplomatik “ yang terdiri dari Kuasa Usaha dan Ataseatase, sedangkan dalam membina hubungan non politis, Duta Besar dibantu oleh “ Korp Konsuler “ yang terdiri dari Konsul Jenderal, Konsul, dan Wakil Konsul. Meskipun ada pemisahan tugas politis dan non politis, tetapi tugas tersebut merupakan satu kesatuan tugas KBRI dalam rangka melaksanakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dalam bidang Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. Pelaksanaan hubungan politik luar negeri yang harus dilaksanakan bangsa Indonesia seperti termuat dalam pelita IV tentang “ Hubungan Luar Negeri “ adalah sebagai berikut : a. Politik luar negeri yang bebas dan aktif diabdikan untuk kepentingan nasional dalam segala bidang. b. Peningkatan usaha dan peranan Indonesia dalam turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial seperti tercantum dalam tujuan pembukaan UUD 1945 alenia keempat . c. Peningkatan usaha dan peranan Indonesia dalam turut serta menyelesaikan persoalan dunia yang mengancam perdamaian. d. Peningkatan kerjasama dengan negara di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya e. Membina persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antar bangsa untuk kepentingan nasional. f. Memperjuangkan perwujudan tatanan dunia baru dengan menggalang dan memupuk solidaritas, sikap dan kerjasama diantara negara-negara berkembang. g. Untuk mewujudkan Tata Ekonomi Dunia Baru sebagai hasil resolusi Sidang Khusus Majelis Umum PBB tanggal 1 mei 1974 yaitu : 1) Terwujudnya perjanjian internasional tentang komoditi 2) Meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknik antar negara berkembang. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif, bebas artinya bebas menentukan sikap dan pandangan kita terhadap masal;ah-masalah internasional dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa secara ideologis bertentangan ( Timur dengan komunisnya dan Barat dengan Liberalnya) sedangkan aktif artinya senantiasa aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia. Aktif memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan, aktif memperjuangkan ketertiban dunia dan aktif ikut serta menciptakan keadilan sosial dunia. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, didasarkan pada landasan hukum : a. Landasan idiil adalah Pancasila b. Landasan konstitusional UUD 1945 Pasal 11 dan 13. 29


c. Landasan operasional adalah sebagai berikut. 1) Ketetapan MPR mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) terutama dibidang hubungan luar negeri. 2) Keputusan Presiden (Keppres) yang menyangkut politik luar negeri Indonesia. 3) Kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh menteri luar negeri. Prinsip-prinsip -pokok yang menjadi dasar politik luar negeri Indonesia : a. Negara kita menjalani politik damai. b. Negara kita bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri soal susunan dan corak pemerintahan negeri masing-masing. c. Negara kita memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internsional untuk menjamin perdamaian yang kekal. d. Negara kita berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional. e. Negara kita membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada Piagam PBB. f. Negara kita dalam lingkungan PBB berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah, sebab tanpa kemerdekaan, persaudaraan dan perdamaian internasional itu tidak akan tercapai. 2. Bentuk-bentuk kerjasama dan Perjanjian Internasional Yang Bermanfaat bagi Indonesia.

1.

Jenis / Bentuk Bilateral

2.

Regional

No

Keterangan/ Uraian

Manfaat yang diperoleh

 Persetujuan RI dan RRC menge  Ada kejelasan dalam penga nai Dwi Kewarganegaraan, telah turan kewarganegaraan ketu disahkan dengan keluarnya runan Cina yang sudah ber Undang-Undang No. 2 Tahun umur 18 tahun, apakah mau 1958. menjadi WNI atau kembali menjadi warga negara Cina dengan sukarela.  Perjanjian RI – Malaysia tentang  Ada kejelasan (terhindar dari Penetapan Garis Landas konflik) dalam pemanfaatan Kontinen kedua negara (di selat laut baik sebagai sarana trans Malaka dan Laut Cina Selatan) portasi air maupun untuk kepen ditandatangani pada tanggal 27 tingan penangkapan ikan, Oktober 1969 dan mulai berlaku eksplorasi kekayaan laut, tanggal 7 November 1969. mineral dan tambang.  Pembentukan ASEAN yang  Mempercepat proses pertum dipra karsai oleh pemimpin buhan ekonomi, kemajuan Indonesia, Malaysia, Filipina, sosial dan pengembangan Singapura dan Thailand melalui budaya. Demikian juga, jika Deklarasi Bang- kok pada terjadi konflik hal ini dapat tanggal 8 Agustus 1967. dengan mudah dilesaikan melalui jalan damai.  Persetujuan dibentuknya  Dapat meningkatkan investa si kawasan perdagangan bebas langsung ke negara-negara 30


ASEAN yaitu AFTA (ASEAN ASEAN, dan khususnya negara Free Trade Area), yang Indonesia. ditandatangani pada tahun 1995  Meningkatkan daya saing dan oleh negara-negara Indonesia, penghapusan bea ekspor – Malaysia, Filipina, Singapura impor bagi negara-negara yang dan Thailand. berada di kawasan ASEAN (termasuk negara Indonesia). 3. Multilateral  Masuknya negara RI menjadi  Mempercepat proses penyeanggota PBB (pertama kali pada lesaian konflik Indonesia – tanggal 28 Sep 1950), kemudian Belanda (penjajah), sehingga keluar pada tanggal 7 Januari mau mengakui kedaulatan 1965 dan masuk kembali pada Indonesia pada tanggal 27 tanggal 28 September 1966. Desember 1949.  Pembentukan Gerakan Negara-  Sebagai wadah dalam upaya negara Non Blok me-lalui KTT menumbuhkan sikap solidayang pertama pada tahun 1961 di ritas negara-negara di kawa san Beograd (Yugoslavia) dan Asia – Afrika dalam mem dipelopori oleh negara perjuangkan kemerde- kaannya Indonesia, Yu- goslavia, Mesir, sekaligus melawan India dan Ghana. kolonialisme, rasialisme dan zionisme.  Pengesahan Konvensi Internasio  Masyarakat Indonesia akan -nal tentang Penghapusan segala lebih memahami bahwa sebabentuk diskriminasi rasial 1965, gai bagian masyarakat interdengan dikeluarkannya Undang- nasional harus menghormati, Undang No. 29 Tahun 1999. menghargai dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam PBB serta HAM. B. Menghargai Kerja Sama dan Perjanjian Internasional Berikut beberapa hal penting mengenai menghargai kerja sama dan perjanjian internasional, 1. Prinsip-Prinsip Kerja Sama dan Perjanjian Internasional Indonesia a. Kebebasan dan kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri dalam mencapai citacita nasional. b. Aktif ikut serta mewujudkan ketertiban, keamanan, dan perdamaian dunia dengan menghormati kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing. c. Menjalin hubungan kerja sama, saling membantu dan saling menguntungkan demi tercapainya kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat atas dasar keselarasan atau persamaan derajat dan keadilan. d. Hidup bertetangga secara baik dan hidup berdampingan antarnegara secara damai. 31


32


2. Sikap Positif / manfaat terhadap Kerja Sama dan Perjanjian Internasional Sikap positif yang perlu dikembangkan terhadap adanya kerja sama dan perjanjian internasional, antara lain sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas kemampuan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian bangsa agar berwibawa dan diperhitungkan oleh bangsa lain. b. Meningkatkan kedisiplinan kepada aturan hukum yang berlaku untuk terciptanya situasi kondusif dalam kerja sama antarbangsa demi kepentingan nasional. c. Melakukan diplomasi atau promosi proaktif di segala bidang kehidupan untuk membangun citra positif di dunia internasional. d. Memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) lebih efektif guna mempercepat pemulihan ekonomi dan membangun kepercayaan serta kredibilitas dalam kerja sama ekonomi dan bidang-bidang lainnya yang saling menguntungkan. e. Aktif dalam perjuangan yang menyangkut kepentingan nasional (termasuk WNI yang ada di luar negeri) dan kemerdekaan serta kedaulatan dan keadilan bangsabangsa di dunia dalam hubungan internasional. f. Mengutuk, mengecam, sampai tindakan pemutusan hubungan diplomatik dengan negara yang melanggar prinsip hubungan internasional Indonesia dan Piagam PBB. g. Membantu bangsa dan negara yang mengalami musibah, baik bencana alam, bencana perang, maupun untuk krisis lainnya yang terjadi sesuai dengan kemampuan. 3. Partisipasi Bangsa Indonesia dalam Kerja Sama dan Perjanjian Internasional yang Bermanfaat Bentuk-bentuk partisipasi bangsa Indonesia dalam kerja sama internasional, antara lain sebagai berikut: a. Ikut aktif dalam pasukan perdamaian PBB untuk mengawasi gencatan senjata yang sedang berlangsung, baik di Timur Tengah, Asia, Afrika, maupun Bosnia dengan Pasukan Garuda. b. Sebagai pendiri dan aktif dalam organisasi kerja sama internasional, yaitu Gerakan Non Blok, ASEAN, Konferensi Asia Afrika. c. Aktif dalam kegiatan kepanitiaan kegiatan kerja sama internasional baik dari badanbadan khusus PBB seperti UNDP, UNICEF, maupun menjadi negara tuan rumah penyelenggaraan pertemuan (KTT) internasional GNB 1992, ASEAN, APEC 1994, dan lain-lain. 33


d. Mendukung negara yang menghendaki kemerdekaan atas wilayahnya, seperti Palestina  Jawablah soal-soal ini dengan tepat ! 1. Jelaskan pengertian organisasi internasional ! 2. Sebutkan prinsip-prinsip pembentukan Asean ! 3. Sebutkan tujuan dari PBB ! 4. Berapa negarakah jumlah anggota tidak tetap dewan keamanan PBB ? 5. Mahkamah Internasional dapat membuat keputusan “ ex aequo et bono “ apakah artinya ? 6. Jelaskan pengertian politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif ! 7. Sebutkan landasan konstitusioal politik luar negeri Indonesia ! 8. Apakah manfaat adanya persetujuan Dwi Kewarganegaraan antara Indonesia dengan RRC? 9. Indonesia pernah menjadi anggota PBB tetapi kemudian keluar dan akhirnya masuk kembali tanggal 28 September 1966. Jelaskan manfaatnya bagi Indonesia ! 10. Berilah dua contoh yang termasuk jenis perjanjian regional !

34


BAB 5 SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL A. Hal-hal Dasar Mengenai Hukum Internasional Berikut hal-hal mendasar mengenai hukum internasional, 1. Makna Hukum Internasional Secara sederhana, hukum internasional diartikan sebagai peraturan yang mengatur hubungan antarbangsa, antara negara dan negara, atau negara dan subjek hukum. Istilah hukum internasional lahir sejak masa Romawi yaitu ius intergentium, kemudian berkembang dan diterjemahkan menjadi a. Volkernrecht (bahasa Jerman). b. Droit des gens (bahasa Prancis). c. Law of nations atau international law (bahasa Inggris). Beberapa pendapat mengenai pengertian hukum internasional adalah sebagai berikut: a. Hugo de Groot (Grotius atau Bapak Hukum Internasional) Hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara. b. J.G. Starke Hukum internasional adalah sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antarnegara. c. Mochtar Kusumaatmadja Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, negara dan negara, negara dan subjek hukum internasional lainnya yang bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu dengan lainnya. d. Wirjono Prodjodikoro Hukum internasional adalah hukum yang mengatur perhubungan hukum antara berbagai bangsa di berbagai negara. e. Boer Mauna

35


Hukum internasional adalah suatu kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum internasional, yaitu negara, lembaga, dan organisasi internasional, serta individu dalam hal-hal tertentu. 2. Macam-macam Hukum Internasional a. Hukum Internasional Perdata Adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas-batas negara. Dengan kata lain, hukum yang mengatur hukum perdata antara pelaku-pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berbeda. b. Hukum Internasional Publik Adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara negara satu dan negara lain dalam hubungan internasional. Dalam pembicaraan selanjutnya, yang dimaksud dengan hukum internasional adalah hukum publik internasional atau hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dan negara yang lain. 3. Asas Hukum Internasional a. Asas Teritorial Negara memberlakukan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi, bagi semua orang dan semua barang yang ada di luar wilayahnya berlaku hukum internasional atau hukum asing sepenuhnya. b. Asas Kebangsaan Setiap warga negara di manapun ia berada tetap harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di negaranya. Asas ini menekankan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. c. Asas Kepentingan Umum Asas ini didasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tidak berdasarkan atau terikat pada batas-batas wilayah suatu negara, tetapi menekankan pada kepentingan dalam kehidupan masyarakat. 4. Subjek Hukum Internasional Subjek hukum adalah pihak-pihak yang dapat dibebani hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum.

36


Negara yang diakui sebagai subjek hukum internasional harus mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Dalam hal mengakui suatu negara sebagai subjek hukum internasional, terdapat dua teori pengakuan yang saling bertentangan. a. Pengakuan yang konstitutif (constitutive theory at recognitions). Teori ini menyatakan bahwa meskipun sebelumnya sudah diakui secara legal sebagai negara, namun kenyatannya belum eksis sebelum diakui oleh negara lain. b. Pengakuan yang bersifat politis atau disebut pengakuan deklaratif (declarative theory of recognitions). Dari pengertian tersebut, subjek hukum internasional meliputi hal-hal berikut, a. Negara yang Merdeka dan Berdaulat Negara adalah subjek hukum internasional. Hal ini sejalan dengan lahirnya hukum internasional itu sendiri atau sesuai dengan istilah lain dari hukum internasional. b. Tahta Suci Vatikan Tahta Suci Vatikan merupakan suatu contoh dari subjek hukum internasional selain negara. Hal ini merupakan peninggalan sejarah sejak zaman dahulu ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja Roma, tetapi memiliki pula kekuasaan duniawi. Tahta Suci memiliki perwakilan diplomatik di bawah ibukota negara. c. Palang Merah Internasional Palang Merah Internasional berkedudukan di Jenewa. Palang Merah Internasional merupakan salah satu subjek hukum internasional. Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa perjanjian internasional, beberapa konvensi internasional tentang perlindungan korban perang. Saat ini Palang Merah Internasional dikenal dengan organisasi internasional. d. Organisasi Internasional Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional tidak diragukan lagi, walaupun pada mulanya masih belum ada kepastian mengenai hal ini. e. Orang-perorang (Individu) Dalam arti yang terbatas, orang-perseorangan dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Perjanjian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri perang dunia pertama, telah menetapkan pasal-pasal yang memungkinkan orang-perseorangan mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah Arbitrasi Internasional.

37


f. Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam beberapa hal tertentu. Para pemberontak dianggap sebagai salah satu subjek hukum internasional yang memilki beberapa hak, misalnya mereka pun memiliki hak yang sama untuk 1) menentukan nasibnya sendiri, 2) hak secara bebas memilih sistem ekonomi, politik, dan sosialnya sendiri, 3) hak menguasai sumber kekayaan alam di wilayah yang didudukinya. 5. Sumber Hukum Internasional Sumber hukum internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: a. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara. b. Sumber hukum formal adalah sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Menurut J.G. Starke, sumber hukum material hukum internasional diartikan sebagai bahan-bahan aktual yang digunakan oleh para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa. Menurut Piagam Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional adalah sebagai berikut, a. Perjanjian Internasional (International Conventions) Perjanjian internasional atau traktat adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian yang mereka buat atau tanda tangani harus dilaksanakan secara konsekuen. Dengan demikian, begitu perjanjian sudah diratifikasi oleh pihak-pihak yang mengadakan, maka saat itu pula perjanjian menjadi sumber hukum internasional bagi negara yang menyetujui atau mengesahkannya. Contoh: 1) Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS yang disahkan tahun 1982. 2) Konvensi Senjata-Senjata Kimia tahun 1993.

38


b. Kebiasaan Internasional (International Custom) Kebiasaan internasional adalah tindakan atau perilaku yang terjadi di dalam pergaulan internasional. Kebiasaan internasional dapat menjadi sumber hukum internasional apabila memenuhi syarat sebagai berikut, 1) Perilaku itu harus merupakan perilaku yang umum, yang dilakukan secara berulang-ulang dengan pola yang sama. 2) Perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang yang bersifat umum itu, oleh negara-negara atau masyarakat internasional telah diterima atau ditaati. Contoh hasil kodifikasi hukum kebiasaan di antaranya adalah a) konvensi-konvensi hubungan diplomatik dan konsuler, b) konvensi-konvensi hukum laut 1958, c) konvensi-konvensi hukum perjanjian tahun 1969. c. Keputusan Pengadilan (Judicial Decisions) Keputusan pengadilan atau yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman untuk memutuskan oleh hakim berikutnya dalam kasus yang sama, baik nasional maupun internasional. Keputusan pengadilan ini tidak terbatas pada keputusan pengadilan internasional tapi juga putusan pengadilan nasional. d. Doktrin atau Pendapat Ahli Hukum Terkemuka Bila dalam memutuskan suatu perkara secara normatif tidak ditemukan dalam perjanjian internasional, kebiasaan internasional dan keputusan pengadilan sebelumnya atau yurisprudensi, maka hakim dapat menggali dari pendapat ahli hukum terkemuka dalam bidang atau masalah yang berhubungan dengan perkara. Pendapat ahli hukum terkemuka dunia tersebut bila diterima oleh masyarakat internasional maka dapat dijadikan sebagai sumber hukum internasional. e. Prinsip-prinsip Hukum Umum (General Principles of Law) Dalam menyelesaikan suatu masalah, Hakim Mahkamah Internasional tidak selalu mendasarkan diri pada perjanjian internasional, kebiasaan internasional, keputusan pengadilan atau pendapat para ahli, tetapi ada kalanya hakim mendasarkan diri pada prinsip-prinsip hukum umum. Sebab di dalam hukum internasional, kelima macam sumber hukum tersebut kedudukannya sederajat, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting dari yang lainnya.

39


Pertemuan ketujuh B, Lembaga Peradilan Internasional Peradilan internasional merupakan proses penyelesaian masalah hukum pertikaian internasional secara adil menurut hukum yaitu melalui kesepakatan maupun perjanjian. Secara umum penyelesaian masalah pertikaian internasional dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara damai dan secara kekerasan, secara damai yaitu dengan lewat jalur pengadilan dan secara kekerasan yaitu dengan cara peperangan. Peradilan sengketa internasional dapat dilakukan melalui arbitrase internasional dan pengadilan internasional. a. Arbitrase internasional adalah penyelesaian konflik internasional dengan cara penunjuk kan arbitrator ( wasit ) oleh pihak-pihak yang bersengketa tanpa harus memperhatikan ketentuan hukum secara ketat. b. Pengadilan internasional adalah merupakan proses penyelesaian hukum atas konflik internasional secara formal. Pengadilan internasional dapat terjadi jika : 1) peradilan nasional tidak mau atau tidak bisa mengadili suatu kasus kejahatan kemanusiaan 2) sistem peradilan internasional sudah tidak independen dan tidak efektif. Komponen-komponen Lembaga Peradilan Internasional terdiri dari : 1) Mahkamah Internasional (The International Court of Justice) a) Komposisi terdiri dari 15 orang Hakim dan masa jabatan 9 tahun. Dipilih oleh MU & DK (5 anggota dari negara anggota tetap DK PBB) b) Berfungsi, menyelesaikan kasus – kasus persengketaan internasional yang subjeknya negara. c) Yurisdiksi adalah kewenangan MI untuk memutuskan perkara-perkara pertikaian dan memberi opini yang bersifat nasihat. d) Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara, berpedoman pada perjanjian-perjanjian internasional (traktat-traktat dan kebiasaan-kebiasaan internasional) sebagai sumber hukum. e) Keputusan Mahkamah Internasional, merupakan keputusan terakhir walaupun dapat diminta banding. f) Di samping pengadilan Mahkamah Internasional, terdapat juga pengadilan arbitrasi internasional. g) Arbitrasi internasional hanya untuk perselisihan hukum, dan keputusan para arbitet tidak perlu berdasarkan peraturan hukum. 2) Mahkamah Pidana Internasional (The International Criminal Court) a. Komposisi adalah 18 orang hakim yang masa jabatannya 9 tahun. Dipilih berdasarkan 2/3 suara Majelis Negara Pihak. b. Yurisdiksi adalah kewenangan untuk menegakkan aturan hukum internasional terhadap pelaku kejahatan berat. c. Ada 4 Jenis Kejahatan (Pasal 5-8 Statuta Mahkamah) yaitu : a) Kejahatan Genosida yaitu suatu perbuatan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian suatu kelompok nasional, etnik, rasial atau agama. b) Kejahatan terhadap kemanusiaan c) Kejahatan perang 40


d) Kejahatan agresi 3) Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional ( The International Criminal Tribunals/ICT) Berwenang mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat tidak permanen, artinya setelah selesai mengadili, peradilan dibubarkan Contoh: International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia Special Court for cambodia C. Kendala yang dihadapi Mahkamah Internasional dalam memerankan sebagai lembaga peradilan internasional Dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang berkembang dengan pesat, Mahkamah Internasional dituntut mampu untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Hal ini dapat terlihat dengan adanya perkembangan demokratisasi khususnya tuntutan negaranegara baru sejak berakhirnya Perang Dunia II. Ada beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Mahkamah Internsaional, diantaranya: 1) Adanya subjek hukum yang tidak mau mematuhi keputusan Mahkamah Internasional, sehingga cukup mempersulit Mahkamah Internasional dalam memerankan tugasnya 2) Bagi negara yang bersengketa tentunya tidak ingin kalah, sehingga mengkhalalkan segala cara agar menang termasuk dengan tidak memberikan data yang sebernarnya 3) Adanya pengaruh dari Amerika, Eropa, pakta pertahanan NATO dalam berbagai sengketa sehingga Mahkamah Internasional tidak bisa netral dalam mengambil keputusan 4) Peran PBB sebagai organisasi internasional terbesar yang tidak maksimal (di bawah bayang-bayang Amerika) 5) Mahkamah internasional cukup kesulitan menghadapi masalah-masalah global, karena kasus-kasus yang akan dihadapi oleh Mahkamah Internasional tidak hanya persoalanpersoalan politik saja, beberapa kasus lingkungan hidup khususnyabelum terselesaikan. B. Menjelaskan Penyebab Timbulnya Sengketa Internasional dan Cara Penyelesaian Oleh Mahkamah Internasional

Istilah sengketa internasional ( international disputes ) mencakup antar negara dan negara, negara dan individu, negara dan korporasi asing serta sengketa antar negara dan kesatuan kenegaraan bukan negara. Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik di mana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya Walaupun hukum internasional atau perjanjian internasional telah mengatur hubungan antarbangsa dalam tata pergaulan dunia, kenyataannya masih ada sengketa internasional. Perselisihan tersebut bisa terjadi dikarenakan berbagai sebab di antaranya, a. Pelanggaran terhadap hukum internasional. b. Salah satu negara dengan sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain. c. Perbedaan kepentingan (Wilayah, Warganegara, Hak Asasi Manusia,Terorisme, dll.) 41


Penyebab timbulnya sengketa internasional meliputi berbagai bidang sebagai berikut, a. Bidang politik Sejak berakhirnya perang dingin, sistem bipolar (perkembangan kekuatan antara dua negara adidaya yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet) berubah. Tahun 1945 dengan munculnya dua blok kekuatan besar yaitu Blok Barat dan Blok Timur dengan pakta pertahanan NATO di bawah pimpinan Amerika Serikat dan Pakta Warsawa dipimpin oleh Uni Soviet yang berakhir dengan kejayaan pakta pertahanan NATO mengubah dunia secara drastis. b. Batas wilayah (laut teritorial dan daratan) Ketidakjelasan batas wilayah perbatasan, baik darat maupun laut, dengan wilayah negara lain merupakan salah satu penyebab munculnya sengketa internasional. Salah satu contoh ketidakjelasan batas laut teritorial misalnya antara lndonesia dan Malaysia terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan (di Kalimantan). Sengketa tersebut diserahkan ke Mahkamah Internasional, hingga akhirnya pada tahun 2003 sengketa tersebut dimenangkan oleh Malaysia. c. Bidang ekonomi Adanya perbedaan kepentingan dan ketidakcocokan antara industri, contohnya ekonomi Jepang dan Amerika Serikat. Amerika mengatakan bahwa Jepang adalah masyarakat industri yang berbeda dengan negara-negara Barat karena Jepang tidak memedulikan konsumsi rakyatnya, tetapi menguasai ekonomi dunia dengan cara merkantilisme atau menguasai perdagangan dan menitikberatkan dirinya sebagai masyarakat produsen Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terjadinya konflik internasional disebabkan oleh beberapa hal antara lain : perebutan kekuasaan, perebutan wilayah, perbedaan kepentingan ekonomi, perbedaan ras, perbedaan ideologi, penyebaran pengaruh dan pertentangan politik. 1. Cara penyelesaian sengketa Internasional Dalam prosedur penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional, dikenal dengan istilah Adjudication, yaitu suatu teknik hukum untuk menyelesaikan persengketaan internasional dengan menyerahkan putusan kepada lembaga peradilan. Adjudikasi berbeda dari arbitrase, karena adjudikasi mencakup proses kelembagaan yang dilakukan oleh lembaga peradilan tetap, sementara arbitrase dilakukan melalui prosedur ad hoc. Cara penyelesaian perkara internasional secara umum mengikuti jenis perselisihan itu sendiri. Perselisihan internasional dapat dibagi menjadi dua yaitu perselisihan hukum dan perselisihan politik. Perselisihan hukum ( legal dispute ) adalah perbedaan paham tentang tuntutan yang disandarkan atas peraturan hukum internasional. Perselisihan politik adalah perbedaan paham dalam hal ideologi maupun pengambilan kebijakan negara.Contoh : agresi, kudeta, perang saudara. Cara penyelesaian sengketa pada umumnya ada dua cara, yaitu penyelesaian secara damai dan penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan. a. Berikut cara penyelesaian secara damai, antara lain : 1). Rujuk

42


Rujuk adalah penyelesian sengketa melalui usaha penyesuaian pendapat antara pihak–pihak yang bersengketa secara bersahabat. Rujuk dapat dilakukan oleh pihak- pihak yang bersengketa dengan mengadakan negosiasi, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi 2). Penyelesaian di bawah pengawasan PBB Peranan PBB dalam penyelesian sengketa secara damai dapat dilakukan melalui penyelesian secara politik yaitu oleh Majelis Umum dan dewan Keamanan. Sedangkan penyelesaian secara hukum oleh Mahkamah internasional. 3). Pewasitan ( Arbitrasi Mahkamah Internasional ) Arbitrasi adalah penyelesaian sengketa dengan mengajukan permasalahan kepada orang-orang tertentu (pihak ketiga) yang diplih secara bebas oleh pihak yang bersengketa untuk memutuskan sengketa itu tanpa memperhatikan hukum secara ketat. 4). Penyelesaian Yudisial Penyelesaian yudisial berarti suatu penyelesaian melalui pengadilan yudisial internasional, dengan memberlakukan kaedah-kaedah hukum. Satu-satunya organ umum untuk penyelesaian yudisial yang ada pada saat ini adalah International court of Justice di Den Haag. Berikut ini ketentuan kerja Mahkamah internasional, antara lain : a) Mahkamah secara permanen merupakan sebuah pengadilan, yang diatur dengan statuta dan serangkaian ketentuan prosedurnya mengikat terhadap semua pihak yang berhubungan dengan mahkamah. b) Proses peradilan dilakukan secara terbuka, sementara pembelaan dan catatancatatan dengar pendapat serta keputusan-keputusannya dipublikasikan. c) Keanggotaan Mahkamah Internasional adalah berupa wakil-wakil dari bagian terbesar masyarakat terbesar masyarakat Internasional dan mewakili sistem hukum utama, sejauh hal itu tidak bertentangan dengan pengadilan lain.( saat ini keanggotaan terdiri dari : tiga orang dari negara Afrika, tiga dari Asia, tiga dari Amerika latin, Lima dari Eropa barat dan negara-negara lain, dan dua dari Eopa Timur ) d) perundingan ( negotiation ) merupakan penyelesaian konflik secara damai yang paling baik. e) pengadilan ( judicial settlement ) merupakan penyelesaian konflik melalui badan pengadilan f) arbitrase ( arbitration ) melalui perwasitan ( menunjuk pihak ketiga yang disepakati pihak yang bersengketa ) g) jasa-jasa baik ( good affices ) h) perantaraan ( mediation ) i) rukun ( conciliation ) Fungsi Yurisdiksi mahkamah ada dua macam : 1) Untuk memutuskan perkara-perkara pertikaian 2) Untuk memberi opini-opini nasehat b. Cara penyelesaian perkara dengan kekerasan Adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan sarana pemaksa antara lain : 1). Pertikaian bersenjata 43


Adalah suatu cara menyelesaikan masalah dengan cara menundukkan pihak lawan dalam persengketaan. 2). Retorsi Adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhdap tindakan yang tidak pantas dari negara lain. Perbuatan retorsi antara lain berupa pengetatan hubungan diplomatik, penghapusan hak istimewa diplomatik dan penarikan kembali konsensi pajak atau tarif. 3). Blokade Adalah suatu pengepungan wilayah, misalnya suatu kota atau pelabuhan, dengan tujuan untuk memutuskan hubungan wilayah itu dengan pihak luar. 4). Intervensi Dapat diartikan mengurusi negara lain. 2. Compulsory Jurisdiction, yaitu kekuasaan peradilan internasional untuk mendengar dan memutuskan kategori tertentu mengenai suatu keputusan tanpa memerlukan kesepakatan terlebih dahulu dari pihak yang terlibat untuk menerima ketentuan hukum dari kasus tersebut. Statuta Mahkamah Internasional dalam pasal 36 menentukan bahwa mereka yang mengakui kekuasaan hukum ipso facta tanpa persetujuan khusus, dan pihak negara lainnya menerima kewajiban serupa kekuasaan hukum Mahkamah Internasional mencakup seluruh permasalahan hukum dan ikhwal tentang penafsiran perjanjian, setiap permasalah hukum internasional, keadaan yang dianggap melanggar kewajiban internasional, serta sifat dan perangkat ganti rugi yang harus dikenakan bagi pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Ex Aequo Et Bono, asas untuk menetapkan keputusan oleh pengadilan internasional atas dasar keadilan dan keterbukaan. Beberapa hal terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa Internasional melalui Mahkamah Internasional. a. Wewenang Mahkamah, yaitu dapat mengambil tindakan sementara dalam bentuk ordonasi (melindungi hak-hak dan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa sambil menunggu keputusan dasar atau penyelesaian lainnya secara defenitif). b. Penolakan Hadir di Mahkamah, bahwa sikap salah satu pihak tidak muncul di mahkamah atau tidak mempertahankan perkaranya, pihak lain dapat meminta mahkamah mengambil keputusan untuk mendukung tuntutannya. Jika negara bersengketa tidak hadir di mahkamah, tidak menghalangi organ tersebut untuk mengambil keputusan. C. Menghargai Putusan Mahkamah Internasional 1. Memperkuat Hukum Internasional 1.Langkah-langkah untuk memperkuat berlakunya Hukum Internasional demi menghargai putusan Mahkamah Internasional yaitu : a. Menghormati prinsip dan kaidah hukum internasional dalam hubungan antar negara. b. Menggunakan cara damai dalam menyelesaikan sengketa internasional c. Menaati hukum internasional dan tidak melangarnya d. Ratifikasi hukum Internasional menjadi hukum nasional. 2. Mengefektifkan Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional

44


Usaha atau langkah-langkah untuk mengefektifkan hukum internasional adalah sebagai berikut : a. Pembentukan dan fungsionalisasi organisasi internasional b. Penbentukan dan fungsionalisasi organ-organ pelaksananya c. Pencantuman dan penggunaan klausal penyelesaian sengketa dalam perjanjian. 3. Peranan Hukum Internasional Dalam Menjaga Perdamaian Dunia Berikut ini ada beberapa contoh mengenai peranan hukum internasional (berdasarkan sumber-sumbernya) dalam menjaga perdamaian dunia : a. Perjanjian pemanfaatan Benua Antartika secara damai (Antartika Treaty) pada tahun 1959. b. Perjanjian pemanfaatan nuklir untuk kepentingan perdamaian (Non-Proliferation Treaty) tahun 1968. c. Perjanjian damai Dayton (Ohio- AS) tahun 1995 yang mengharuskan pihak Serbia, Muslim Bosnia, dan Kroasia untuk mematuhinya. Untuk itu, NATO menempatkan pasukannya guna menegakkan hukum internasional yang telah disepakati. 4. Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai Berdasarkan Persamaan Derajat Prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai didasarkan pada prinsipprinsip hukum internasional yang berlaku secara universal : a. Bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB. b. Non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara. c. Persamaan hak menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa. d. Persamaan kedaulatan negara. e. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial suatu negara. f. Itikad baik dalam hubungan internasional. g Keadilan dan hukum internasional. Pelaksanaan prinsip hidup berdampingan secara damai berdasarkan persamaan derajat dijalankan dalam kegiatan operasi-operasi dari PBB. Ada tiga prinsip penegakan operasi perdamaian PBB yaitu : a. Kesepakatan pemerintah atau pihak yang terkait. Operasi pemeliharaan perdamaian dan keamanan mengharuskan kesepatan semua pihak yang berkepentingan. Contoh penempatan pasukan PBB atas permintaan negara tuan rumah untuk memlihara perdamaian dan keamanan internasional. b. Tidak menggunakan kekuatan militer ( operasi tanpa kekerasan ) Operasi ini dilakukan dengan melalui resolusi, persetujuan, dan kesepakatan. Kebera daan pasukan PBB tidak untuk berperang dan tidak memaksa agar mematuhi kehen dak PBB. Secara militer, pasukan PBB tidak boleh menggunakan senjata dan hanya boleh digunakan untuk membela diri atau mempertahankan posisi. c. Operasi konservasi dan netral Pada umumnya operasi pasukan perdamaian PBB adalah untuk menghentikan permu suhan, menjaga gencatan senjata, menurunkan ketegangan wilayah tertentu, sehingga pasukan PBB bersifat dan bersikap netral agar diterima di negara tujuan. Secara umum operasi perdamaian pasukan PBB difokuskan pada masalah : 1) pencegahan konflik yang mematikan 45


2) perlindungan terhadap orang yang lemah dan tidak berdaya 3) dilema intervensi terhadap suatu negara 4) penguatan operasi-operasi perdamaian 5) penerapan sanksi secara lebih terarah 6) pengurangan jumlah senjata. 6. Prosedur penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional Mekanisme kerja Mahkamah Internasional di bentuk berdasarkan Bab IV (pasal 92 – 96) Charter PBB yang dirumuskan di San Fransisco pada tahun 1945. Pasal 92 Charter menyatakan bahwa Mahkamah adalah “ organ utama Perserikatan Bangsa – Bangsa “ dan menentukan bahwa Mahkamah akan bekerja menurut suatu Statuta, yang merupakan “ organ intergral ” dari Charter. Perangkat kaedah yang dikeluarkan oleh Mahkamah sesuai Statuta, yaitu antara lain : a) Rules of Court Disahkan pada tanggal 14 April 1978, memuat peraturan – peraturan hukum yang merupakan revisi dari peraturan – peraturan sebelumnya dan juga kaedah – kaedah yang mengatur struktur dan tugas Mahkamah serta tugas Panitera. b) Resolusi pada tanggal 12 April 1978 Yaitu mengenai praktek yudisial intern mahkamah, yang juga merupakan revisi dari resolusi tanggal 5 Jui 1968. Prosedur penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional adalah sebagai berikut, 1) Wewenang Mahkamah Internasional Peranan dan cara Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan konflik internaional tercakup dalam wewenang mahkamah yang diatur dalam Bab II Statuta Mahkamah Internasional yaitu : a. Wewenang ratione personae, yaitu siapa-siapa saja yang dapat mengajukan perkara ke mahkamah, (hanya negara sesuai pasal 34 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional) b. Wewenang ratione materiae, yaitu mengenai jenis sengketa-sengketa yang dapat diajukan (meliputi semua perkara yang diajukan oleh pihak yang konflik sesuai pasal 36 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional ). Wewenang Mahkamah Internasional bersifat Fakultatif artinya jika terjadi konflik antar negara, maka intervensi mahkamah internasional baru dapat terjadi bila negara yang bersengketa dengan persetujuan bersa ma membawa perkara itu ke mahkamah. c. Wewenang wajib (compulsory jurisdiction), yaitu hanya dapat terjadi jika negara-negara sebelumnya dalam suatu persetujuan menerima wewenang tersebut yaitu berdasarkan Ketentuan Konvensional, Klausula Opsional dan Advisory Opinion Mahkamah Internasional juga berwenang memberi nasehat/pendapat/pertimbangan yang disebut advisory opinion atas semua persoalan hukum berdasarkan permintaan badan-badan internasional sesuai Piagam PBB.( Wewenang ini sifatnya tidak mengikat)

46


Beberapa istilah penting yang berhubungan dengan upaya-upaya penyelesaian Internasional. a. Advisory Opinion, suatu opini hukum yang dibuat oleh pengadilan dalam melerai permasalahan yang diajukan oleh lembaga berwenang. b. Compromis, suatu kesepakatan awal diantara pihak yang bersengketa yang menetapkan ketentuan ikhwal persengketaan yang akan diselesaikan, melalui : 1) Penetapan ikhwal persengketaan, 2) Menetapkan prinsip untuk memandu peradilan, dan Membuat aturan prosedur yang harus diikuti dalam menentukan kasus. Dengan demikian Kewenangan Mahkamah Internasional terdiri atas : a. Untuk memutuskan perkara-perkara perdebatan (contentious case) b. Untuk memberi opini-opini nasihat (advisory juridiction) c. Memeriksa perselisihan/sengketa antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepada Mahkamah Internasional. Peranan Mahkamah Internasional sangat menentukan kepada kedua negara yang sedang bersengketa. Dalam hal ini, Mahkamah Internasional mempunyai kewenangan, dimana Mahkamah Internasional berwenang untuk memeriksa, menyelesaikan sengketa hingga memberikan keputusan atas dasar sengketa tersebut. Hal ini dinyatakan dalam pasal 94 ayat (1) Piagam PBB, yaitu : “Setiap anggota PBB berusaha mematuhi keputusan Mahkamah Internasional dalam perkara apapun dimana anggota tersebut menjadi suatu pihak.” Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan sebagai berikut “Apabila sesuatu pihak dalam suatu perkara tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh suatu keputusan Mahkamah, pihak yang lain dapat meminta perhatian Dewan Keamanan, yang jika perlu, dapat memberikan rekomendasi atau menentukan tindakan-tindakan yang akan diambil untuk terlaksananya keputusan itu.” Apabila terjadi persengketaan internasional, Mahkamah Internasional dapat mengambil keputusan sementara dalam bentuk ordonansi. Tindakan ini diambil dengan maksud untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa sambil menunggu keputusan secara definitif. Contoh: 1) Kasus penyanderaan kedubes Amerika Serikat oleh kelompok militan Iran di Teheran tanggal 4 November 1979. Dalam hal ini Mahkamah Internasional memutuskan untuk menyerahkan kembali kedubes Amerika Serikat dan membebaskan para sandera.

47


2) Kasus sengketa antara Nikaragua dan Amerika Serikat tanggal 10 Mei 1984, memberikan keputusan bahwa supaya kedaulatan dan kemerdekaan negara Nikaragua dilindungi oleh militer Amerika Serikat. 2) Keputusan Mahkamah Internasional Keputusan Mahkamah Internasional diambil berdasarkan putusan suara terbanyak dalam suatu sidang yang memenuhi kuorum. Bila suara majelis hakim seimbang maka suara ketua dan wakil ketua menentukan. Keputusan Mahkamah internasional bersifat final dan tidak dapat dimintakan banding, namun apabila ditemukan faktor penentu baru yang berhubungan dengan sengketa, maka dapat dimintakan revisi keputusan. Keputusan Mahkamah Internasional hanya mengikat pada pihak-pihak yang bersengketa dan hanya untuk perkara yang diputuskan. Keputusan Mahkamah Internasional terdiri dari tiga bagian, yaitu a) Pertama berisikan komposisi mahkamah, informasi mengenai pihak-pihak yang bersengketa, serta wakil-wakilnya, analisis mengenai fakta-fakta, dan argumentasi hukum pihak-pihak yang bersengketa. b) Kedua berisikan penjelasan mengenai motivasi mahkamah yang merupakan suatu keharusan karena penyelesaian yuridiksional sering merupakan salah satu unsur dari penyelesaian yang lebih luas dari sengketa dan karena itu, perlu dijaga sensibilitas pihak-pihak yang bersengketa. c) Ketiga berisi dispositif, yaitu berisikan keputusan mahkamah yang mengikat negara-negara yang bersengketa 3) Penolakan Hadir di Mahkamah Internasional Apabila salah satu pihak yang bersengketa menolak hadir dalam pengadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Internasional, maka pihak lain dapat meminta Mahkamah Internasional mengambil keputusan untuk mendukung tuntutannya. Contoh: 1) Tanggal 15 Desember 1949, Albania tidak hadir dalam pengadilan Mahkamah Internasional tentang masalah Selat Corfu. 2) Tahun 1974, Prancis tidak hadir dalam sengketa uji coba nuklir. 3) Tahun 1978, Turki tidak hadir dalam peristiwa landas kontinen. 4) Amerika Serikat, tidak hadir dalam peristiwa aktivitas militer kontra Nikaragua. 4) Penyampaian pendapat yang terpisah Penyampaian pendapat yang terpisah apabila suatu keputusan tidak mewakili seluruh atau hanya sebagian dari pendapat bulat para hakim, maka hakim yang lain bisa memberikan pendapatnya secara terpisah. Pendapat terpisah tersebut biasa disebut dengan dissenting opinion, yaitu pendapat seorang hakim yang tidak

48


menyetujui suatu putusan dan menyatakan keberatan terhadap putusan mayoritas hakim mahkamah. LATIHAN SOAL 1. Hubungan internasional lebih luas dari pada politik internasional. Jelaskan! 2. Apakah peranan politik luar negeri suatu Negara dalam melakukan hubungan dengan dunia internasional? 3. Sebutkan landasan hukum bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan dengan Negara lain ! 4. Sebutkan komponen yang harus ada bagi suatu Negara untuk menjalankan hubungan internasional! 5. Sebutkan asas-asas hubungan internasional! 6. Jelaskan pengertian perjanjian internasional menurut Prof Dr Muchtar kusumaatmdja, S.H! 7. Jelaskan secara singkat 3 asas dalam perjanjian internasional! 8. Jelaskan makna dari istilah berikut! a. Piagam b. Convention c. Declaration 9. Apa yang dimaksud dengan perjanjian bilateral dan multilateral? 10. Sebutkan tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional! 11. Jelaskan pengertian organisasi internasional! 12. Sebutkan prinsip-prinsip Pembentukan ASEAN! 13. Sebutkan tujuan dari PBB! 14. Mahkamah internasional dapat membuat keputusan “ex aequo et bono” apakah arJtinya? 15. Jelaskan pengertian politik luar negeri yang bebas dan aktif! 16. Jelaskan pengertian dari hukum internasional! 17. Sebutkan perbedaan hukum formal dan hukum material! 18. Apakah isi bagian pertama dari putusan Mahkamah Internasional! 19. Apa yang dimaksud dengan sengketa internasional! 20. Jelaskan perbedaan antara adjudikasi dengan arbritrasi!

49

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Recommend Documents