Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI Semester 1 KTSP – Yulistiana Retno Pafitri, S.Pd SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

SMK TAMAN KARYA MADYA PERTAMBANGAN 1


KELAS XI SEMESTER 1 BAB I BUDAYA POLITIK DI INDONESIA A. Pengertian Budaya Politik a. Samuel Beer, budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaiman pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. b. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu. c.

Rusdi Sumintapura, budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan plitik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.

d. Mochtar Masud dan Colin McAndrews, budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya. e.

Larry Diamond, budaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negara mereka dan peran masing-masing individu dalam sistem itu.

Menurut Almond dan Powell ada 2 orientasi Politik yaitu tingkat Masyarakat dan tingkat Individu : 1.

Orientasi individu dalam system politik dapat dilihat dari 3 komponen : a.

Orientasi kognitif berbagai keyakinan dan pengetahuan seseorang tentang :  system politik  tokoh pemerintahan  kebijakan pemerintahan  Simbol-simbol yang dimiliki oleh system politik seperti : ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas negara, mata uang, dll.

b. Orientasi Afektif menunjuk pada aspek perasaan atau ikatan emosional individu pada system politik. Seperti perasaan khusus terhadap aspek system politik tertentu yang membuatnya

2


menerima dan menolak system politik. Orientasi afektif ini dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan. c. Orientasi Evaluatif berkaitan dengan penilaian moral seseorang terhadap sistem politik kinerja sistem politik, komitmen terhadap nilai dan pertimbangan politik. 2. Orienrtasi Tingkat masyarakat adalah pandangan dan sikap sesama warga negara yang meliputi rasa percaya dan permusuhan antar individu, kelompok maupaun golongan. Sikap saling percaya menumbuhkan saling kerja sama sedang sikap permusuhan menimbuklkan konflik Tipe-Tipe Budaya Politik a.

Budaya Politik Parokial ( parochial Political Culture) Cirinya :

- lingkupnya sempit dan kecil - masyarakatnya sederhana dan tradisional bahkan buta hurup. petani dan buruh tani. - Spesialisasi kecil belum berkembang. - Pemimpin politik biasanya berperan ganda bidang ekonomi, agama dan budaya. - masyarakatnya cenderung tidak menaruh minat terhadap objek politik yang luas. - masyarakatnya tinggal di desa terpencil di mana kontak dengan system politik kecil. b.

Budaya Politik Subjek (subject Political Culture) : Cirinya :

- Orang secara pasif patuh pada pejabat pemerintahan dan undang-undang. - Tidak melibatkan diri pada politik atau golput. Masyarakat mempunyai minat, perhatian, kesadaran terhadap system politik. - Sangat memperhatikan dan tanggap terhadap keputusan politik,atau output - Rendah dalam input kesadaran sebagai actor politik belum tumbuh. c.

Budaya Politik Partisipan (participant Political culture) : Sebagai insan politik, kegiatan-kegiatan politik yang dapat dilakukan sebagai wujud partisipasi politik, antara lain :

3


- Membentuk organisasi politik atau menjadi anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dapat mengontrol maupun memberi input terhadap setiap kebijakan pemerintah. - Aktif dalam proses pemilu, seperti berkampanye, menjadi pemilih aktif, dan menjadi anggota perwakilan rakyat. - Bergabung dalam kelompok-kelompok kepentingan kontemporer, seperti unjuk rasa secara damai tidak anarkis atau merusak, petisi, protes, dan demonstrasi. Cirinya: - Kesadaran masyarakat bahwa dirinya dan orang lain anggota aktif dalam kehidupan politik. - Melibatkan diri dalam system politik sangat berarti walaupaun hanya sekedar memberikan suara dalam pemilu. - Tidak menerima begitu saja terhadap keputusan, kebijakan system politik - Dapat menilai dengan penuh kesadaran baik input maupun output bahkan posisi dirinya sendiri. Menurt Muhtar Masoed dan Colin MacAndrews ada 3 model budaya politik: a.

Model masyarakat demokratis industrial Yang terdiri dari aktivis politik, kritikus politik.( Identik dengan budaya politik partisipan).

b. Model Sistem politik otoriter rakyat sebagai subyek yang pasif, tunduk pada hukumnya tapi tidak melibatkan diri dalam urusan politik dan pemerintahan (Identik dengan budaya politik subjek). c.

Model masyarakat system demokratis pra –industrial masyarakat pedesaan, petani, buta hurup, kontak politik sangat kecil,(budaya politik Parokial).

C. Budaya Politik Di Indonesia Herbert Feith, Indonesia memiliki 2 budaya politik yang dominan : a.

Aristokrasi Jawa

b.

Wiraswasta Islam Clifford Geertz, Indonesia memiliki 3 subbudaya yaitu :

a.

Santri:pemeluk agama islam yang taat yang terdiri dari pedagang di kota dan petani yang berkecukupan

b.

Abangan : yang terdiri dari petani kecil. 4


c.

Priyayi : golongan yang masih memiliki pandangan hindu budha, yang kebanyakan dari golongan terpelajar, golongan atas penduduk kota terutama golongan pegawai. Afan Gaffar, budaya politik indonesia memiliki 3 ciri dominan :

a.

Hirarki yang tegar/ketat : adanya pemilahan tegas antar penguasa (wong Gedhe) dengan Rakyat kebanyakan ( wong cilik).

b. Kecendrungan Patronage ( hubungan antara orang berkuasa dan rakyat biasa) seperti majikan majikan dengan buruh. c.

Kecendrungan Neo Patrimonialistik, yaitu perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial. Menurut Max Weber,dalam negara yang patrimonialistik penyelenggaraan pemerinbtahan berada dibawah kontrol langsung pimpinan negara.

Menurutnya karakteristik negara

patrimonialistik adalah: a.

Cenderung mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seseorang penguasa kepada temantemannya.

b.

Kebijakan sering kali lebih bersifat partikularistik dari pada bersifat universalistik.

c.

Rule of Law lebihbersifat sekunder bila dibandingkan dengan kekuasaan penguasa (rule of man)

d.

Penguasa politik sering kali mengaburkan antara kepentingan umum dan kepentingan publik. Di masa Orde Baru kekuasaan patrimonialistik telajh menyebabkan kekuasaan tak terkontrol

sehingga

negara

menjadi

sangat

kuat

sehingga

peluang

tumbuhnya civil

society terhambat. Contoh budaya politik Neo Patrimonialistik adalah: a.

Proyek di pegang pejabat.

b. Promosi jabatan tidak melalui prosedur yang berlaku ( surat sakti). c.

Anak pejabat menjadi pengusaha besar, memamfaatkan kekuasaan orang tuanya dan mendapatkan perlakuan istimewa.

d. Anak pejabat memegang posisi strategis baik di pemerintahan maupun politik Nazarudin Samsudin, menyatakan dalam sebuah budaya ciri utama yang menjadi identitas adalah sesuatu nilai atau orientasi yang menonjol dan diakui oleh masyarakat atau bangsa secara keseluruhan. Jadi simbol yang selama initelah diakui dan dikenal masyarakat adalah Bhineka Tunggal Ika, maka budaya politik kita di Indonesia adakah Bhineka Tunggal Ika. 5


D. Sosialisasi Politik a.

Pengertian sosialisasi politik : 1) Kenneth P Langton, Sosialisasi politik adalah cara bagaimana masyarakat meneruskan

kebudayaan politiknya. 2) Gabriel A. Almond, Sosialisasi politik adalah proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola

tingkah laku diperoleh atau dibentuk, dan merupakan sarana bagi generasi muda untuk menyampaikan patokan politik dan keyakinan politik. 3) Richard E. Dawson, sosialisasi politik adalah pewarisan pengetahuan , nilai dan pandangan

politik darimorang tua, guru dan sarana sosialisasi lainnya bagi warga baru dan yang beranjak dewasa. 4) Dennis Kavanagh, sosialisasi politik adalah istilah untuk mengganbarkan proses dimana

seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik. 5) Ramlan Surbakti, sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik

anggota masyarakatnya. 6) Alfian, sosialisasi Politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses

sosialisasi politik

masyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. b. Sosialisasi politik dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya: Dalam lingkungan Keluarga,orang tua bisa mengajarkan kepada anak-anak beberapa cara tingkah laku politik tertentu. Melalui obrolan politik ringan sehingga tak disadarai telah menanamkan nilai-nilai politik kepada anak-anaknya. 6


c.

Menurut Ramlan Surbakti ada dua macam sosialisasi politik dilihat dari metode penyampaian pesan : 1) Pendidikan Politik

yaitu proses dialogis diantara pemberi dan penerima pesan.Dari sini

anggota masyarakat mempelajari simbol politik negaranya, norma maupun nilai politik. 2)

Indoktrinasi Politik, yaitu proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai , norma dan simbol yang dianggap pihak berkuasa sebagai ideal dan baik. Dalam upaya pengembangan budaya politik, sosialisasi politik sangant penting karena

dapat membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa, serta dapat memelihara kebudayaan politik suatu bangsa, penyampaian dari generasi tua ke generasi muda, dapat pula sosialisasi politik dapat mengubah kebudayaan politik. Menurut Gabriel A. Almond, sosialisasi politik dapat membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa dan mememlihara kebudayaan politik suatu bangsa dengan bentuk penyampaian dari generasi tua kepada generasi muda. Terdapat 6 sarana atau agen sosialisasi politik menurut Mochtar Masoed dan Colin MacAndrews, adalah : 1.

Keluarga yaitu lembaga pertama yang dijumpai sesorang individu saat lahir. Dalam keluarga anak ditanamkan sikap patuh dan hormat yang mungkin dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam sistem politik setelah dewasa.

2.

Sekolah yaitu sekolah sebagai agen sosialisasi politik memberi pengetahuan bagi kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Disekolah memberi kesadaran pada anak tentang pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara, cinta tanah air.

3.

Kelompk bermain yaitu kelompok bermain masa anak-anak yang dapat membentuk sikap politik seseorang, kelompok bermain saling memiliki ikatan erat antar anggota bermain. Seseorang dapat melakukan tindakan tertentu karena temannya melakukan hal itu.

4.

Tempat kerja yaitu organisasi formal maupun nonformal yang dibentuk atas dasar pekerjaan seperti serikat kerja, sderikat buruh. Organisasi seperti ini dapat berfungsi sebagai penyuluh di bidang politik.

7


5.

Media massa yaitu informasi tentang peristiwa yang terjadi dimana saja dengan cepat diketahui masyarakat sehingga dapat memberi pengetahuan dan informasi tentang politik.

6.

Kontak-kontak politik langsung yaitu pengalaman nyata yang dirasakan oleh seseorang dapat berpengaruh terhadap sikap dan keputusan politik seseorang. Seperti diabaikan partainya, ditipu, rasa tidak aman,dll.

E. Budaya Politik Partisipan a.

Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik partisipatif atau disebut juga budaya politik demokrasi adalah suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi. Untuk terwujudnya partisipasi itu warga negara harus yakin akan kompetensinya untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintah memperhatikan kepentingan rakyat agar rakyat tidak kecewa dan apatis terhadap pemerintah.

b.

Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Ciri-cirinya adalah : 1) Perilaku warga negara yang bisa diamati bukan batiniah (sikap dan orientasi) 2) Perilaku atau kegiatan itu mem,pengaruhi pemerintah (pemegang kebijakan) 3) Kegiatan atau prilaku yang gagal ataupun berhasil termasuk partisipasi politik 4) Kegiatan mempengaruhui pemerintah dapat dilakukan secara :Langsung yaitu individu tidak

menggunakan perantara dalam memepengaruhi pemerintah. Tak langsung yaitu menggunakan pihak lain yang dapat meyakinkan pemerintah. 5) Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan dengan prosedur wajar (konvensional)

tidak berupa kekerasan (nonviolence) seperti :

ikut

memeilih dalam pemilihan

umum,mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, menulis surat, dll,dan ada yang melalui cara –cara diluar prosedur yang wajar (tidak Konvensional) dan berupa kekerasan (violence), seperti : demonstrasi (unjuk rasa), pembangkangan halus (golput),hura-hura, mogok, serangan senjata, gerakan-gerakan politik, dan revolusi, kudeta, makar,dll c.

Prof. Dr. Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang dalampartai plitik yang mencakup semua kegiatamnnsukarela dimana seseorang turut dalam proses pemilihan pemimpin plitik dan turut langsung atau tidak lanmgsung dalam pembentukan kebijakan umum.

F. Partai Politik 8


a.

Prof. Dr. Miriam Budiardjo, partai plitik adalah organisasi atau golongan yang berusaha untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan.

b.

Sigmund Neuman, partai politik adalah organisasi tempat kegiatan politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham.

c.

Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya sehingga penguasaan itu memberikan mamfaat kepada anggota partainya baik bersifat ideal maupun material.

G. Fungsi Partai Politik a.

Sarana komunikasi politik, yaitu penyalur aspirasi pendapat rakyat, menggabungkan berbagai macam kepentingan dan merumuskan kepentingan yang menjadi dasar kebijaksanaannya. Upaya Partai politik dalah mencapai fungsi ini adalah : 1) Memperjuangkan aspirasi rakyat agar menjadi kebijaksanaan umum oleh pemerintah 2) Menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan pemerintah 3) Perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide bagi pemerintah bertindak sebagai alat

pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai pengeras suara. b.

Sarana Sosialisasi Politik, yaitusarana untuk memmberikan penanaman nilai-nilai, norma, dan sikap serta orientasi terhadap fenomena politik tertentu. Upaya yang dilakukan untuk mencapai fungsi ini adalah : 1)

Penguasaan pemerintah dengan memenangkan setiap pemilih

2) Menciptakan image bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum 3) Menanamkan solidaritas dan tanggung jawab terhadap para anggotanya maupun anggota lain

c.

Sarana Rekrutmen Politik, yaitu mencari dan mengajakorang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan plitik. Dengan demikian memperluas partisipasi politik. Upaya yang dilakukan parpol adalah : 1) Melalui kontak pribadi maupun persuasi

9


2) Menarik golongan muda untuk didddik menjadi kader di masa depan

d.

Sarana Pengatur Konplik, yaitu mengatasi berbagai macam konplik yang muncul sebagai konsekuensi dari negara demokrasi yang di dalamnya terdapat ersaingan dan perbedaan pendapat. Biasanya masalah tersebut cukup mengganggu stabilitas nasional. Hal ini mungkin saja dimunculkan oleh kelompok tertentu untukkepentingan ppularitasnya.

Upaya yang

dilakukan partai politik adalah : Bila anggota partai plitikyang memberikan informasi justru menimbulkan kegelisahan dan perpecahan masyarakat,pimpinan partai politik harus segera klarifikasi atau diselesaikan dengan baik. Adanya

kemungkinsn

anggota

partai

plitik

lebih

mengejar

kepentingan

pribadi/golongannya, sehingga berakibat terjadi pengkotakan politik atau konplik yangbharus segera diselesaikan dengan tuntas. H. Wahana Politik Praktis a.

Sistem Pemilihan Umum (dari segi tujuan penyelenggaraannya) : 1) Sistem Pemilihan Langsung : pemilihan yang para pemilihnya langsung memilih anggota-

anggota Badan Perwakilan Rakyat yang akan mewakilinya 2) Sistem Pemilihan Bertingkat : Pemilihan yang dalampemilihan tahap pertama memilih wali

pemilih, kemudian walim pemilih itu memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat. b.

Sistem Pemilihan Umum (dari segi tujuan pandangan rakyat) : Sistem Pemilihan Mekanis : pemilihan yang melihat rakyat sebagai masa/kelompok individu yang mempunyai hubungan yang sama, masing-masing individu dianggap sebagai satusatunya pengendalian hak pilih aktif, sama-sama mempunyai satu suara dalam pemilihan. Sistem Pemilihan Organis : pemilihan yang menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu, seperti halnya kelompok keluarga, kelompok daerah/wilayah, kelompok cendekiawan, buruh, tani, (lapisan sosial), lembaga-lembaga lainnya. Persekutuan itulah yang diutamakan sebagai pengendali hak pilih.

10


Sistem pemilihan mekanis di tinjau dari rakyat pemilih pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu distrik dimana satu daerah pemilihan memilih satu wakil, proporsional berimbang yaitu satu daerah pemilihan beberapa wakil. c.

Sistem Distrik : Dimana negara terbagi dalam dalam daerah-daerah bagian (distrik). Dalam sistem distrik hanya diwakili oleh satu orang dengan suara mayoritas.

No

Kelebihan sistem distrik

1

Rakyat mengenal dengan baik orang 1

Suara dari eserta pemilu yang kalah akan

yang mewakili daerah (distriknya)

hilang, tidak dapat digabungkan

Wakil setiap distrik sangat mengenal 2

Meskipun partai besar berkuasa, jika satu

daerah dan kepentingan rakyat

distrik

2

No Kekurangan sistem distrik

kalah

dalam

pemilu,

maka

suaranya tidak terwakili di distrik itu 3

Adanya hubungan yang erat antara wakil 3

Wakil rakyat yang menang dalamsatu

distrik dengan rakyatnya

distrik lebih memperhatikan distriknya, terkadang

mengabaikan

kepentingan

nasional 4

Wakil distrik sangat memperhatikan dan 4 memperjuangkan distriknya 11

Golongan minoritas kurang terwakili


d.

Sistem Proporsional Setiaporganisasi peserta pemilu akan memperoleh sejumlah kursi parlemen sesuai dengan jumlah suara pemilu yang di peroleh di seluruh wilayah negara. Terbuka kemungkinan terjadi penggabungan partai kecil (koalisi) untuk memperoleh kursi di parlemen. No

Kelebihan sistem prporsional

No Kekurangan sistem proporsional

1

Lebih demokratis karena semua partai 1

Peranan

dapat terwakili di parlemen

menentukan dalam penetapan daftar calon

pemimpin

partai

sangat

Badan Perwakilan Rakyat 2

Tidak ada suara yang hilang karena 2

Calon-calon

yang

diikutsertakan

semua digabung secara nasional

dalampemilu kurang atau tidak dikenal oleh pemilih

3

Badan Perwakilan Rakyat benar-benar 3

Wakil-wakilrakyat yang duduk di pusat

menjadi wadah

kurang memahami dan memperhatikan

dan aspirasi seluruh

rakyat e.

kepentingan daerah

Sistem gabungan : Mengabungkan antara sistem distrik dengan sistem proporsional. Sistem ini membagi wilayah negara dalam beberapa daerah pemilihan. Sisa suara pemilu tidak hilang melainkan diperhitungkan dengan jumlah kursi yang dibagi.

I.

Perilaku Politik Perilaku politik adalah tingkah laku politikm para aktor politik dan warganegara atau interaksi antara pemerintah danmasyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik. Aktor politik ada dua macam : 12


a.

Aktor bertipe pemimpin yang mempunyai tugas, tanggung jawab, kewenangan untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik.

b.

Warga negara biasa yang memiliki hak sarta kewajiban untuk mengajukan tuntutan dan dukungan terhadap aktor yang bertipe pemimpin.

Macam-macam perilku politik : a.

Radikal : adalah perilaku warganegara tidak puas terhadap keadaan yang ada serta menginginkan perubahan yang cepat dan mendasar, tidak kenal kompromi dan tidak mengindahkan orang lain cenderung ingin menang sendiri.

b.

Moderat : adalah perilaku politik masyarakat yang telah cukup puas dengan keadaan dan bersedia maju, tetapi tidak menerima sepenuhnya perubahan apalagi perubahan yang serba cepat seperti kelompok radikal.

c.

Status Quo : adalah sikap politik dari warga negara yang sudah puas dengan keadaan yang ada/berlaku dan berusaha tetap mempertahankan keadaan itu.

d.

Konservatif : adalah sikap perilaku politik masyarakat yang sudah puas dengan keadaan yang sudah ada dan cenderung bertahan dari perubahan.

e.

Liberal : adalah sikapperilaku politik masyarakat yang berrpikir bebas dan ingin maju terus. Menginginkan perubahan progresif dan cepat, berdasarkan hukum atau kekuatan legal untuk mencapai tujuan.

J. Komunikasi Politik Bentuk-bentuk komunikasi politik ada 2 yaitu : a.

Posisi horizontal : Komunikator danmasyarakat terlibat menerima danmemberi relatif seimbang sehingga terjadi sharing. Momunikasi horizontalini meerefleksikan nilai demokrasi.

b.

Pola-pola linier: arus komunikasi politiksatu arah yang cenderung vertikal. Bentuk komuniukasi ini merefleksikan nilai feodalistik dan pola kepemimpinan otoriter.

K. Debat Politik Debat politik merupakan proses pendewasaan politik masyarakat melalui tukar pikiran yang mengandung mnakna sebagai berikut : 13


a.

Makna politis yaitu debat harus dapat menjadi wahana pendidikan politik masyarakat.

b.

Makna sosiologis yaitu debat politik harus mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang senakin sadar hak dan kewajibannya,

memiliki perilkau politikmsantun, tidak anarkis,

kooperatif dll Dasar hukum debat politik adalah : a.

Pasal 28 UUD 1945, yaituKemerdekaan berserikan dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dansebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

b.

Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,dan mengeluarkan pendapat.

c.

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 19 menyatakan setiaporang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

d.

UU Nomor 9 tahun 1998, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, disebutkan setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

 Jawablah soal-soal ini dengan tepat ! 1. Jelaskan pengertian sosialisasi politik ! 2. Sebutkan tujuan dan sosialisasi politik 3. Apa yang dimaksud dengan Efikasi politik ! 4. Apa yang dimaksud dengan sikap politik moderat ! 5. Berilah contoh partisipasi politik dalam kehidupan di lingkungan berbangsa dan bernegara ! 14


6. Komponen budaya politik dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk. Sebutkan! 7. Sebutkan ciri-ciri budaya politik ! 8. Sebutkan unsur-unsur kebudayaan nasional seperti dalam penjelasan UUD 1945 Pasal 32! 9. Mengapa budaya politik penting untuk dipelajari? 10. Mengapa sosialisasi politik dianggap penting? 11. Sebutkan alasan terjadinya revolusi! 12. Jelaskan perbedaan antara difusi dan akulturasi! 13. Mengapa sekolah merupakan salah satu agen sosialisasi politik? 14. Sebutkan tiga sikap perilaku yang dapat dilaksanakan dalam rangka mendukung budaya politik partisipan ! 15. Berilah tiga contoh partisipasi politik dalam kehidupan dilingkungan berbangsa dan bernegara!

BAB II BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI A.

Pengertian Budaya Demokrasi. Budaya demokrasi adalah pola pola sikap dan orientasi politik yang bersumber dari nilai nilai dasar demokrasi dan yang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara dari sistem

15


politik demokrasi. Sedangkn inti dari budaya demokrasi ini adalah kerjasama, saling percaya, menghargai keanekaragaman, toleransi, kesederajatan, dan kompromi. B.

Unsur unsur Budaya Demokrasi. Unsur unsur budaya demokrasi ada beberapa hal yang antara lain yaitu sebagai berikut : a. Kebebasan. Kebebasan bukan erupakan kelelusaan untuk melakukan segala hal tanpa batas tetapi kebebasan adalah keleluasaan untuk membuat pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atas kehendak sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun, karena nilai demokrasi merupakan pedoman kebebasan untuk prilaku rakyat yang berdaulat.

b.

Persamaan. Tuhan menciptakan manusia sebagai pribadi yang unik, namun dalam demokrasi berpandangan bahwa manusia yang berbeda beda itu pada hakekatnya sama sederajat. Demokrasi tidak berpendirian bahwa manusia itu semuanya sama, melainkan berbeda satu sama lainnya, tetapi didepan Allah tetap sama. Sebagai nilai persamaan dalam berprilaku sebagai rakyat yang berdaulat adalah kita sebagai manusia harus mampu menghargai harkat dan martabat sesama manusia.

c. Solidaritas. Solidaritas adalah kesediaan untuk memperhtikan kepentingan dan bekerja sama dengan orang lain dalam hal ini manusia sama sama memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Sebagai nilai solidaritas dapat menumbuhkan sikap batin dan kehendak untuk menempatkan kebaikan bersama diatas kepentingan pribadi. d. Toleransi. Toleransi adalah sikap dimana kita sebagai manusia hendaknya toleran yang berarti bahwa kita harus menghargai pendapat, kepercayaan, pandangan, kebiasaan, kelakuan, dsb. Kerena setiap manusia meiliki hal tersebut yang kadang kala berbeda dengan yang kita miliki. Selain itu toleransi dapat mendorong tumbuhnya sikap toleran terhadap keanekaragaman. e.

Menghormati Kejujuran. Kejujuran adalah keterbukaan untuk meyatakan kebenaran. Kejujuran diperlukan agar hubungan antar pihak berjalan dengan baik tidak menimbulkan benih benih konflik. Sebagai 16


nilai penghormatan kejujuran akan menubuhkan integritas diri, disiplin, dan kesetiaan pada aturan aturan, sikap ini diperlukan dalam memelihara pemerintahan demokratis. f. Menghormati Penalaran. Penalaran adalah penjelasan mengapa seseorang memiliki pandangan tertentu, membela tindakan tertentu, menuntut hal serupa pada orang lain, kebiasaan untuk eberikan penalaran akan menumbuhkan kesadaran bahwa banyak alternatif sumber informasi dan ada banyak kemungkinan untuk mencapai tujuan. Sebagai nilai penalaran dapat mendorong tumbuhnya ketebukaan pemikiran sosial dan politik. g.

Keadaban. Kedaban adalah tingginya tingkat kecerdasan lahir batin. Prilaku yang beradabadalah prilaku yang mencerminkan perhormatan dan mempertimbangkan kehadiran pihak lain sebagaimana tercermin dalam sopan santun dalam bertindak. Oleh sebab itu keadaban ini dijadikan pedoman dala berprilaku sebagai warga negara yang demokrasi dan santun. Berdasar pada nilai nilai ini masyarakat pendukung demokrasi mengembangkan budaya politiknya. Nilai nilai tersebut keudian dijabarkan dalam kehidupan politik seperti nilai nilai yang diungkapkan oleh Henry B. Mayo, nilai nilai tersebut seperti berikut : 1. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga. 2. Menjamin terselenggranya perubahan masyarakat secara damai. 3. Mentelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur dan periodik. 4. Membatasi penggunaan kekerasan sampai batas minimum. 5. Mengakui dan menganggap wajar keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan.

C.

Masyarakat Madani. Menurut A.S. Hikam masyarakat madani adalah masyarakat yang wilayah sosialnya terorganissi dan bercirikan antara lain kesukarelaan, keswasebadaan, kewadayaan, kemandirian, tinggi terhadap negara dan keterkaitan dengan norma norma dan nilai nilai hukum yang diikuti oleh warga negara.

D. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. a. Demokrasi Masa Orde Lama. 17


1. Demokrasi

Parlementer

pada

masa

RIS

dan

berlakunya

UUDS

1950.

Cara kerja sistem demokrasi parlementer ini adalah sebagai berikut : a) Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR yang dibentuk melalui pemilu multipartai. b) Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab pada DPR. c) Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. d) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang bebas. e) DPR dapat memberi mosi tidak percaya jika kabinet dala kinerjnya kurang baik. f) Jika kabinet bubar maka presiden akan menunjuk formatur kabinet untuk menyusun kabinet yang baru. g) Jika DPR mengajukan mosi tidak percaya lagi pada kabinet yang baru maka DPR dibubarkan dan diadakan pemilu. Kekurangan dalam pelaksanaan demokrasi parlementer antara lain yaitu : a) Rata rata kabinet berusia pendek ( terjadi krisis kabinet ) sehingga program jangka panjang tidak terlaksana. b) Terjadinya hubungan yang tidak harmonis dalam tubuh ABRI sebagan condong kepada kabinet Wilopo dan sebagian lagi condong kepada presiden. c) Terjadi perdebatan antara Soekarno dengan tokoh masyumi masalah penggantin Pancasila. d) Masa kampanye yang terlalu panjang sehingga dalam masyarakat terjadi ketegangan. e) Kebijakan perdana menteri cenderung menguntungkan kepentingan partainya sendiri. f) Pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah yang terwujud dalam beberapa pemberontakan.

Kelebihan dalam pelaksanaan demokrasi parlementer: a) Badan pengadilan menikmati kebebasan dalam menjalankn fungsinya. b) DPR dapat berfungsi dengan baik. 18


c) Pers bebas sehigga banyak variasi isi media massa. d) Pemerintah berhasil melaksanakan program di bidang pendidikan, ekonomi dan megendalikan inflasi. e) Jumlah sekolah bertambah banyak. f) Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan. g) Sedikit sekali terjadi keteganga diantara umat beragama. h) Minoritas cina mendapat perlindungan dari pemerintah. 2. Demokrasi Terpimpin 5 Juli 1959-1966. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang segala kebijakan pemerintah berada di tangan presiden. Secara teori demokrasi ini adalah demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. pada masa pelaksanaan demokrsi ini Indonesia bentuk negaranya adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin ini ternyata banyak penyelewengan. Penyelewengan itu tampak pada hal hal berikut ini : a) Pelanggaran prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman, presiden kadang kala mencampuri urusan kehakiman. b) Pengekangan hak hak asasi warga negara di bidang politik dala hal berserikat dan berkumpul, bahkan dalam bidang pers juga da pembatasan sehingga pers mengalami kemunduran. c) Pelampauan batas wewenang, presiden sering membuat suatu keputusan yang melebihi dari kewenangannya. d) Pembentukan lembaga negara ekstrakonstitusional,adalah lembaga diluar dari lembaga peerintahan tetapi kedudukannya sama dengan lembaga pemeritah. e) Pengutamaan fungsi pimpinan, dalam hal ini presiden memegang peran tertinggi dalam pemerintahan yang kadang kala melebihi dari batas kewenangannya. b. Demokrasi Masa Orde Baru. Kehidupan politik pada masa orde baru ini jika dibandingkan dengan orde lama ternyata lebih buruk lagi hal itu dapat dilihat dari beberapa hal seperti berikut ini 1. Pebatasan hak hak politik rakyat, jumlah partai plitik dibatasi menjadi 3 parpol. 2. Pemusatan kekuasaan di tangan presiden, walaupun secara formal kekusaan dibagi bagi tetap dalam prekteknya kekuasaan tetap terpusat pada diri presiden. 19


3. Pemilu yang tidak demokratis aparat peerintahan dan keamanan berusaha melakukan kecurangan agar golkar menang pemilu. 4. Pembentukan lembaga ekstrakonstitusional yang berfungsi mengamankan pihak pihak yang potensial menjadi oposisi penguasa. c. Demokrasi Masa Reformasi. Demokrasi pada masa reformasi ini telah mengalami suatu perubahan yang mengarah lebih baik lagi daripada masa orde baru hal itu bisa dilihat dari siste pemerintahannya, pemilunya,dan mekanisme dalam pemilu juga lebih baik lagi E.

Pemilu.

a.

Fungsi Pemilu.

1.

Sebagai sarana memilih pejabat publik ( Pembentukan pemerintahan ).

2.

Sebagai sarana pertanggungjawaban pejabat publik.

3.

Sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat.

b.

Ciri ciri Pemilu Demokratis.

1. Hak pilih umum, hak pilih aktif dan pasif diberikan kepada warga negara dewasa tanpa diskriminasi. 2.

Kesetaraan bobot suara antara jumlah pemilih dengan jumlah kursi di parlemen.

3. Tersedianya pilihan yang signifikan misalnya tentang jumlah calon yang sudah pasti lebih dari satu. 4. Kebebasan nominasi rakyat bebas menominasikan wakil rakyat yng akan dipilih dalam pemilu. 5. Persamaan hak kapanye, masing masing partai peserta pemilu memiliki hak yang sama dalam kampenye hal itu bisa dilihat semua parpol memperoleh jatah yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. 6. Kebebasan dalam memberikan suara, dalam hal ini rakyat memperoleh jaminan kebebasan untuk memilih wakilnya tanpa ada paksaan dan ancaman. 7. Kejujuran dalam penghitungan suara. 8. Penyelenggaraan pemilu secara berkala atau periodik  Jawablah soal-soal ini dengan tepat 20


1. Apakah yang dimaksud dengan demokrasi pancasila? 2. Sebutkan prinsip-prinsip dalam demokrasi pancasila ! 3. Apa Ditinjau dari stabilitas politik, ekonomi,dan pertahanan keamanan, mana yang lebih baik orde lama,orde baru atau orde reformasi? 4. Sebutkan perbedaan pemilu pada tahun 2004 dan 2009? 5. Presiden,Gubernur,Bupati dipilih langsung oleh rakyat, menurut kalian apa kelebihan dan kekurangan pilihan langsung? 6. Jelaskan pengertian demokrasi terpimpin ! 7. Jelaskan prinsip demokrasi tentang adanya kebebasan pers! 8. Sebutkan pilar-pilar penegakan demokrasi pancasila! 9. Masyarakat madani adalah masyarakat yang mandiri, harmonis, dan berkelanjutan. Jelaskan maksudnya ! 10. Sebutkan isi dekrit presiden tanggal 5 juli 1959!

21


BAB III MENAMPILKAN SIKAP KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA dan BERNEGARA

A. Pengertian Keterbukaan dan keadilan Keterbukaan atau transparansi berasal dari kata dasar terbuka dan transparan, yang secara harfiah berarti jernih, tembus cahaya, nyata, jelas, mudah dipahami, tidak keliru, tidak sangsi atau tidak ada keraguan. Dengan demikian keterbukaan atau transparansi adalah tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya. Kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan atau transparansi berarti kesediaan pemerintah untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan juga berarti keadaan yg memungkinkan ketersediaan informasi yg dapat di berikan dan diperoleh masyarakat luas. Keterbukaan merupakan kondisi yg memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Keadilan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal darai kata adil yang berarti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan dan tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenangwenang. Menurut Ensiklopedi Indonesia kata adil berarti : 1) Tidak berat sebelah atau tidak memihak kesalah satu pihak. 2) Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. 3) Mengetahui hak dan kewajiban, mana yang benar dan yang salah, jujur, tepat menurut aturan yang berlaku. 4) Tidak pilih kasih dan pandang siapapun, setiap orang diperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. Menurut Aristoteles, keadilan itu merupakan tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak dan terlalu sedikit. Dengan kata lain, keadilan adalah memberikan sesuatu kepada masing-masing orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Menurut Ulpianus, keadilan adalah kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing haknya. Menurut Frans Magnis Suseno, keadilan adalah keadaan 22


antarmanusia di mana semua diperlakukan dengan sama, artinya sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

B. Macam-Macam Keadilan a.

Keadilan Komutatif (iustitia commutativa) yaitu keadilan yang memberikan kepada masingmasing orang apa yang menjadi bagiannya berdasarkan hak seseorang (diutamakan obyek tertentu yang merupakan hak seseorang).Contoh: Adalah adil kalau si A harus membayar sejumlah uang kepada si B sejumlah yang mereka sepakati, sebab si B telah menerima barang yang ia pesan dari si A. Setiap orang memiliki hidup. Hidup adalah hak milik setiap orang, maka menghilangkan hidup orang lain adalah perbuatan melanggar hak dan tidak adil

b.

Keadilan Distributif (Iustitia Distributiva) yaitu keadilan yang memberikan kepada masingmasing orang apa yang menjadi haknya berdasarkan asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa atau kebutuhan. Contoh: Adalah adil kalau si A mendapatkan promosi untuk menduduki jabatan tertentu sesuai dengan kinerjanya selama ini.

c.

Keadilan legal (Iustitia Legalis), yaitu keadilan berdasarkan Undang-undang (obyeknya tata masyarakat) yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama (Bonum Commune). Contoh: Adalah adil kalau semua pengendara mentaati rambu-rambu lalulintas.

d.

Keadilan vindikatif (Iustitia vindicativa) adalah keadilan yang memberikan kepada masingmasing orang hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. Contoh: Adakah adil kalau si A dihukum di Nusa Kambangan karena kejahatan korupsinya sangat besar.

e.

Keadilan kreatif (Iustitia creativa) adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreatifitas yang dimilikinya di berbagai bidang kehidupan. Contoh: Adalah adil kalau seorang penyair diberikan kebebasan untuk menulis, bersyair sesuai denga kreatifitasnya.

f.

Keadilan protektif (Iustitia Protectiva) adalah keadilan yang memberikan perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindakan sewenang-wenang pihak lain. 23


g.

Keadilan Sosial, Menurut Franz Magnis Suseno, keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat. Maka struktur sosial adalah hal pokok dalam mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial tidak hanya menyangkut upaya penegakan keadilan-keadilan tersebut melainkan masalah kepatutan dan pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar bagi masyarakat.

C. Keadilan menurut para ahli a.

Keadilan menurut Plato : 

Keadilan moral, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.



Keadilan prosedural, yaitu seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tatacara yang telah diterapkan.

b.

Menurut Thomas Hobbes, perbuatan di katakan adil apabila telah didasarkan dengan perjanjian yang disepakati. Sedang menurut Prof. Drs. Notonegoro, suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

c. Keadilan menurut Aristoteles : 

Keadilan distributif, yaitu keadilan yang berhubungan dengan distribusi jasa dan kemakmuran menurut kerja dan kemampuannya.



Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasa perseorangan.



Keadilan kodrat alam, yaitu keadilan yang bersumber pada hukum kodrat alam.



Keadilan konvensional adalah keadilan yang mengikat warga negara karena keadilan itu didekritkan melalui kekuasaan.

c. Keadilan menurut Prof. Dr. Notonagoro SH, menambahkan adanya keadilan legalitas, yaitu keadilan hukum. D. Pentingnya Jaminan Keadilan Menurut Miriam Budiardjo, ada lima lembaga yang diperlukan untuk mengupayakan adanya jaminan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu: a.

Pemerintahan yang terbuka dan bertanggungjawab. 24


b.

DPR yang mewakili golongan dan kepentingan masyarakat yang dipilih melalui pemilu yang bebas dan rahasia.

c.

Organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.

d.

Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.

e.

Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi dan mempertahankan keadilan. Jaminan keadilan pada hakikatnya adalah upaya untuk menjinakkan kekuasaan, agar tidak liar dan menjadi sumber ketidakadilan. Kekuasaan yang sudah dijinakkan potensial menjadi sumber kebaikan bagi banyak orang dan menjadi alat yang baik untuk mewujudkan jaminan keadilan.

E. Makna Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Dalam teori demokrasi pemerintahan yang terbuka adalah suatu hal yang esensial atau penting terutama akses bebas setiap warga negara terhadap berbagai sumber informasi supaya tidak terjadi saling curiga antar individu, masyarakat dengan pemerintah. Keterbukaan dalam penyelenggaraan yaitu setiap kebijakan haruslah jelas, tidak dilakukan secara sembunyi, rahasia tetapi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawabannya bisa diketahui publik dan rakayat berhak atas informasi faktual mengenai berbagai hal yang menyangkut pembuatan dan penerapan kebijakan. Ada 3 alasan pentingnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan : a.

Kekuasaan pada dasarnya cenderung diselewengkan. Semakin besar kekuasaan semakin besar pula kemungkinan terjadi penyelewengan.

b.

Dasar penyelenggaraan pemerintahan itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, agar penyelenggaraan pemerintahan itu tetap di jalur yang benar untuk kesejahteraan rakyat.

c.

Dengan keterbukaan memungkinkan adanya akses bebas bebas warganegara terhadap informasi yang pada gilirannya akan memiliki pemahaman yang jernih sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemerintahan yang konstruktif dan rasional.

25


Ciri-ciri keterbukaan menurut David Beetham dan Kevin Boyle : a.

Pemerintah menyediakan berbagai informasi faktual mengenai kebijakan yang akan dan sudah dibuatnya.

b.

Adanya peluang bagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dokumen pemerintah melalui parlemen.

c.

Terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan pers, termasuk rapat-rapat parlemen.

d.

Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh pemerintah mengenai berbagai kepentingan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Prinsip mengenai pemerintahan yang terbuka tidak berarti bahwa semua informasi mengenai penyelenggaraan boleh diakses oleh publik. Ada informasi tertentu yang tidak boleh diketahui oleh umum berdasarkan undang-undang. Menurut David Beetham dan Kevin Boyle ada 5 hal informasi yang tidak boleh diketahui publik yaitu:

a.

Pertimbangan-pertimbangan cabinet

b.

Nasehat politis yang diberikan kepada menteri

c.

Informasi-informasi yang menyangkut pertahanan nasional, kelangsungan hidup demokrasi dan keselamatan individu-idividu, warga masyarakat.

d.

Rahasia perdagangan dari perusahaan swasta.

e.

Arsip pribadi kecuali sangat dibutuhkan. Menurut Freedom of Information Act di Amerika Serikat, ada 9 informasi yang bersifat rahasia namun tidak wajib tergantung pada suatu lembaga, yaitu :

a.

Mengenai keamanan nasional dan politik luar negeri (rencana militer, persenjataan, data iptek tentang keamanan nasional dan data CIA)

b.

Ketentuan internal lembaga

c.

Informasi yang secara tegas dilarang UU untuk diakses publik.

d.

Informasi bisnis yang bersifat sukarela.

e.

Memo internal pemerintah

f.

Informasi pribadi (personal privacy) 26


g.

Data yang berkenaan dengan penyidikan

h.

Informasi lembaga keuangan

i.

Informasi dan data geologis dan geofisik mengenai sumbernya. Pengertian Pemerintahan yang baik (Good Governance):

a.

Worl Bank, Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, pencegahan korupsi, menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas swasta.

b.

UNDP, Good Governance adalah suatu hubnungan yang sinergis dan konstruktif di antara sektor swasta dan masyarakat.

c.

Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000, Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, tranparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima seluruh masyarakat. Ciri atau karakteristik prinsip Good Governance menurut UNDP :

a.

Partisipasi (Participation), yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, kebebasan berserikat dan berpendapat, berpartisipasi secara konstruktif.

b.

Aturan Hukum (rule of law), yaitu hukum harus adil tanpa pandang bulu.

c.

Tranparan (transparency) yaitu adanya kebebasan aliran informasi sehingga mudah diakses masyarakat.

d.

Daya Tanggap (responsivenes) yaitu proses yang dilakukan setiap institusi diupayakan untuk melayani berbagai pihak (stakeholder).

e.

Berorientasi Konsensus (Consensus Oriented) bertindak sebagai mediator bagi kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan.

f.

Berkeadilan (equity) memberikan kesempatan

yang sama baik pada laki maupun

perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. g.

Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency) segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan berbagai sumber yang tersedia dengan baik. 27


h.

Akuntabilitas (Accountability) yaitu para pengambil keputusan baik pemerintah, swasta dan masyarakat madani harus bertanggung jawab pada publik.

i.

Bervisi strategis (Stratregic Vision) para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang dalam menyelenggarakan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek historis, kultur dan kompleksitas sosial.

j.

Kesalingketerkaitan (Interrelated), adanya kebijakan yang saling memperkuat dan terkait (Mutually Reinforcing) dan tidak berdiri sendiri. Prinsip-prinsip,

ciri

atau

karakteristik

good

governance menurut

Masyarakat

Transparansi Indonesia (MTI) ada sembilan macam : a.

Partisipasi masyarakat, semua warga masyarakat mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan, langsung atau tak langsung melalui lembaga perwakilan yang sah seperti DPR, DPD.

b.

Tegaknya supremasi hukum, bersifat adil dan diberlakukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu.

c.

Keterbukaan, seluruh informasi mengenai proses pemerintahan dan mengenai lembagalembaga pemerintahan lainnya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, informasi harus memadai agar dapat dipantau rakyat melalui media massa, tv, radio atau internet.

d.

Peduli pada stakeholder, lembaga-lembaga dan proses pemerintahan berusaha melayani masyarakat tanpa diskriminasi.

e.

Berorientasi pada konsensus, menjembatani kepentingan – kepentingan yang berbeda dalam kelompok masyarakat demi kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

f.

Kesetaraan, semua warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan mereka.

g.

Efektifitas dan efisiensi, proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga mampu menggunakan sumber daya yang ada secara maksimal untuk kebutuhan masyarakat.

h.

Akuntabilitas, para pengambil keputusan pemerintah, swasta, organisasi masyarakat bertanggung jawab kepada masyarakat atau lembaga yang bersangkutan.

i.

Visi Strategis, para pemimpin dan masyarakat memiliki:

28


1) Perspektif yang luas jauh ke depan mengenai tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia. 2) Kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengembangan pemerintahan yang baik. 3) Pemahaman atas kompleksitas sejarah, budaya dan sosial yang menjadi dasar perspektif ke depan tersebut. Asas-asas umum Pemerintahan yang baik menurut UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN pasal 3 yaitu: a.

Asas kepastian hukum, mengutamakan peraturan perundangan, kepatutan dan keadilan sebagai dasar setiap kebijakan penyelenggara negara.

b.

Asas tertib penyelenggara negara, mengedepankan keteraturan, keserasian keseimbangan sebagai landasan penyelenggaraan negara.

c.

Asas kepentingan umum yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

d.

Asas keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

e.

Asas

proporsionalitas,

mengutamakan

keseimbangan

antara

hak

dan

kewajiban

penyelenggara negara. f.

Asas profesionalitas, mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik, peraturan yang berlaku.

g.

Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyelenggara negara dan hasilnya harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai peraturan yang berlaku.

F. Dampak Penyelenggaraan yang tidak terbuka (transparan) Akibat yang secara langsung dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah terjadinya korupsi politik yaitu penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Di masa Orde Baru, korupsi politik hampir di semua tingkatan pemerintah, dari pemerintahan desa sampai tingkat pusat. Negara kita saat itu termasuk salah satu negara 29


terkorup di dunia. Korupsi politik itu membawa akibat lanjutan yang luar biasa yaitu krisis multi dimensional di berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan, krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah, krisis moral di pemerintahan. Di bidang politik, lembaga politik baik eksekutif, legislatif dan yudikatif tak berfungsi optimal. Mereka sangat sedikit menghasilkan kebijakan yang berpihak untuk kepentingan umum. Sering kali kebijakan itu sebagai proyek untuk memperkaya diri. Yudikatif sering memutuskan yang bertentangan rasa keadilan, sebab hukum bisa dibeli. Di bidang ekonomi, semua kegiatan ekonomi yang bersinggungan dengan birokrasi pemerintahan di warnai uang pelicin sehingga kegiatan ekonomi berbelit-belit dan mahal. Investor menjadi enggan berinvestasi karena banyak perizinan sehingga perekonomian tidak tumbuh maksimal. Di bidang sosial, budaya dan agama, terjadi pendewaan materi dan konsumtif. Hidup diarahkan semata untuk memperoleh kekayaan dan kenikmatan hidup tanpa memperdulikan moral dan etika agama seperti korupsi. Di bidang pertahanan dan keagamaan, terjadi ketertinggalan profesionalitas aparat, yaitu tidak sesuai dengan tuntutan zaman sehingga aparat keamanan tidak mampu mencegah secara dini gejolak sosial dan gangguan keamanan. Indikator-indikator penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan dan akibatnya menurut karateristik, ciri, prinsip pemerintahan yang baik menurut UNDP :

No

Karakteristik

1

Partisipasi

Indikator penyelenggaraan ·

Warga masyarakat

Akibatnya Warga

dibatasi/tidak memiliki hak suara

masyarakat dan

dalam proses pengambilan

pers cenderung

keputusan

pasif, tidak ada

·

Informasi hanya sepihak(top·

kritik atau

down), lebih bersifat instruktif

unjuk rasa,

Lembaga perwakilan tidak

masyarakat

30


dibangun berdasarkan kebebasan

tidak berdaya

berpolitik (partai Tunggal)

terkekang

·

2

Aturan hukum

Kebebasan berserikat dan

dengan berbagai

berpendapat serta pers sangat

aturan dan

dibatasi

doktrin

hukum (law·

Hukum dan

Masyarakat

peraturan lainnya lebih berpihak

lemah dan

pada penguasa

masih banyak

·

Penegakanenforcement) lebih

hidup dalam

banyak berlaku bagi masyarakat

ketakutan dan

bawah baik secara politik maupun

tertekan

ekonomi ·

Peraturan tentang HAM terabaikan demi stabilitas dan pencapaian tujuan negara

3

Transparan

·

·

Informasi yang didapat satu

Pemerintah

arah hanya dari pemerintah dan

tertutup dengan

terbatas

segala

Sulit bagi masyarakat untuk

keburukannya

memonitor / mengevaluasi

sehingga

penyelenggaraan pemerintahan

masyarakat tidak tahu apa yang terjadi

4

Daya tanggap

·

Proses pelayanan sentralistik dan kaku

·

Banyak pejabat memposisikan diri sebagai sebagai penguasa

31

Segala pelayanan penuh dengan KKN


·

Pelayanan masyrakat masih diskriminatif, knvensional, bertele-tele (tidak responsif)

5

Berorientasi

·

konsensus

Pemerintah lebih banyak

Pemerintah

bertindak sebagai alat kekuasaan

cenderung

negara

otoriter karena

·

Lebih banyak bersifat komando dan instruksi

·

Segala prosedur masih bersifat

konsensus dan musyawarah tertutup

sekedar formalitas ·

Tidak ada peluang untuk mengadakan konsensus dan musyawarah

6

Berkeadilan

·

Adanya diskriminasi gender

·

Arogansi

dalam penyelenggaraan

kekuasaan

pemerintahan

sangat dominan

Menutup peluang bagi

dalam

terbentuknya organisasi non

menentukan

pemerintah/LSM yang menuntut

penyelenggaraa

keadilan dalam berbagai segi

n pemerintahan

kehidupan ·

Masih banyak aturan yang berpihak pada gender tertentu

7

Efektivitas dan

·

Manajemen penyelenggaraan Negara cenderung

efisiensi ·

negara bersifat konvensional dan

salah urus

terpusat

dalam

Kegiatan penyelenggaraan

32

mengolah SDA


·

negara lebih banyak digunakan

dan SDM

untuk acara seremonial

sehingga

Pemanfaatan SDA dan SDM

banyak

tidak berdasarkan prinsip

pengangguran

kebutuhan

dan tidak memiliki daya saing

8

Akuntabilitas

· ·

·

Pengambilan keputusan

Pemerintah

dominasi pemerintah

dominan dalam

Swasta dan masyarakat memiliki peran sangat kecil

kehidupan

terhadap pemerintah

sehingga warga

Pemerintah memonopoli

masyarakatnya

berbagai alat produksi strategis ·

semua lini

Masyarakat dan pers tidak

tidak berdaya untuk

diberi peluang untuk menilai

mengontrol apa

jalannya pemerintahan

yang telah dilakukan pemerintahnya

9

Bervisi strategis

·

·

Pemerintah lebih nyaman

Banyak penguasa

dengan kemapanan yang telah

yang pro status

dicapai

quo dan

Sulit menerima perubahan

·

kemapanan

yang berkaitan dengan masalah

sehingga tidak

politik, hukum dan ekonomi

perduli terhadap

Kurang mau memahami

perubahan

aspek-aspek kultural, historis,

internal maupun

kompleksitas sosial masyarakat

internal

33


·

Penyelenggaraan

negaranya

pemerintahan statis dan tidak memiliki jangkauan jangka panjang 10 Kesalingtergantungan ·

Banyak penguasa yang arogan

·

·

·

Para pejabat

dan mengabaikan peran swasta

dianggap lebih

dan masyarakat

tahu dalam

Pemerintah merasa paling

segala hal

benar dan pintar dalam

sehingga

menentukan jalannya

masyarakat

pemerintahan

tidak punya

Masukan atau kritik dianggap

keinginan untuk

provokator dan anti kemapanan

bersinergi

dan stabilitas

dalam

Swasta dan masyarakat tidak diberi kesempatan untuk

membangun negaranya

bersinergi dalam membangun negara

G. Bentuk sikap yang mencerminkan keterbukaan dan keadilan 1.

Apresiatif terhadap keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu upaya untuk memahami, menilai, dan menghargai keterbukaan dalamkehidupan berbangsa dan bernegara, seperti :

a.

Berusaha mengetahui dan memahami hal yang mendasar atau elementer tentang keterbukaan dan keadilan.

b.

Aktif mencermati kebijakan dalam kehidupan bangsa dan negara. 34


c.

Berusaha menilai perkembangan keterbukaan dan keadilan

d.

Menghargai tindakan pemerintah atau pihak lain yang konsisten dengan prinsip keterbukaan

e.

Mengajukan kritik terhadap tindakan yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan

f.

Menumbuhkan dan mempromosikan budaya keterbukaan dan transparansi mulai dari keluarga, masyarakat dan lingkungan kerja.

2.

Berpartisipasi dalam upaya peningkatan jaminan keadilan dari lembaga yang bertugas untuk menjamin keadilan dan perilaku positif masyarakat dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan, seperti :

a.

Mengetahui hal-hal yang mendasar tentang keadilan

b.

Mencermati fakta ketidakadilan dalam masyarakat dan kebijakan yang berkaitan dengan keadilan

c.

Memantau kinerja lembaga yang bertugas memberikan keadilan

d.

Menghargai tindakan berbagai pihak yang memperkuat jaminan keadilan

e.

Mengajukan kritik terhadap tindakan yang tidak adil dan mencari solusi jaminan keadilan

f.

Membiasakan diri bertindak adil dari keluarga, masyarakat dan lingkungan kerja.  Jawablah soal-soal ini dengan tepat 1. Jelaskan mengapa keterbukaan itu perlu ! 2. Bagaimana cara efektif menumbuhkan budaya keterbukaan ! 3. Sebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan! 4. Berikan contoh perilaku yang menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan! 5. Jelaskan pentingnya keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara! 6. Apakah makna keterbukaan dalam kehidupan berbangsa ? 7. Sebutkan tiga arti penting keterbukaan dalam kehidupan berbangsa! 8. Sebutkan empat unsur prinsip keadilan! 9. Bagaimanakah jalan untuk menciptakan rasa keadilan dibidang hukum? 10. Jelaskan perbedaan antara pemerintah yang transparan dan tidak transparan!

35


36

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Recommend Documents