KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor 102/Pdt/2015/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : BUDI ROHENDI, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan

Kepolisian

RI

(POLRI),

kewarganegaraan

Indonesia, beralamat Kampung Majasari RT. 011 RW. 003, Kelurahan/Desa Kamarung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. IDANG SUGESTI, SH.,MH.. M MOCH. E. ROMLI,SH., EVI PHARWATI,

SH.,

OKTAVIANUS

GINTING,

SH.,

SASTRIANTA ANDREAS SEMBIRING, SE., SH., BUDIMAN PURBA, PEPEN J.ST dan DRS. M. ALI AMIN Advokat pada Kantor

Biro

Hukum

Lembaga

Perlindungan

Swadaya Masyarakat “PUBLIK”

Konsumen

Subang Propinsi Jawa

Barat, yang beralamat di Jalan Raya Cikawung No. 27 RT. 19/05, Desa Cikawung, Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2014, Pembanding semula PENGGUGAT; Lawan: PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CQ. PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE cabang Subang,

beralamat di Jalan DI. Panjaitan No.

168, Kelurahan Soklat, Subang, Terbanding semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 05 Maret 2015 N0.102/PEN/PDT/2015/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas; 2. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Subang No.23/Pdt.G/2014/PN.SNG tanggal 27 Oktober 2014 berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 102/Pdt/2015/PT.BDG

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 19 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang

pada

tanggal

22

Mei

2014

dibawah

Register

Perkara

Nomor

23/Pdt.G/2014/PN.SNG, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut: 1. Bahwa

Penggugat

BUDI

ROHENDI

dengan Tergugat

PT.

FEDERAL

INTERNATIONAL FINANCE Cabang Subang bersepakat memberi dan menerima utang/piutang fasilitas pembiayaan dengan Jaminan Fidusia

sebagaimana

dimaksud dalam BAB I Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 49 tahun 1999 tentang JAMINAN FIDUSIA; 2. Bahwa terhadap kesepakatan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan Fidusia diatur berdasarkan patokan hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 42 tahun 1999 tentang JAMINAN FIDUSIA yang berbunyi : “UNDANG-UNDANG INI BERLAKU TERHADAP SETIAP PERJANJIAN YANG BERTUJUAN UNTUK MEMBEBANI BENDA JAMINAN FIDUSIA” Ketentuan Pasal 4 Undang-Undnag No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, berbunyi : “JAMINAN FIDUSIA MERUPAKAN PERJANJIAN IKUTAN DARI SUATU PERJANJIAN POKOK BUKAN KEWAJIBAN BAGI PARA PIHAK UNTUK MEMENUHI SUATU PRESTASI”. 3. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2014 Tergugat mengambil paksa kendaraan milik Penggugat yang sedang dipakai oleh saudara Penggugat dengan sedikit nada mengancam sehingga saudara Penggugat pun menyerahkannya dan selanjutnya Tergugat langsung membawa kendaraan milik Penggugat tersebut ke kantor Tergugat; 4. Bahwa Penggugat pun mengkonfirmasi kepada Tergugat, ternyata kendaraan milik Penggugat ada di kantor Tergugat; 5. Bahwa semua ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah dilanggar oleh Tergugat selaku kreditur dan faktanya kreditur telah melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia artinya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat dan ditandatangani oleh debitur dan kreditur sebagai Perjanjian Assecoir (ikutan) yang tidak disesuaikan dengan ketentuan UndangUndang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga tidak melahirkan perjanjian fidusia, oleh karenanya perjanjian fidusia tersebut telah jatuh ke Pasal 35 jo Pasal 37 ayat (3), “JIKA DALAM JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (2) TIDAK DILAKUKAN PENYESUAIAN, MAKA PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA TERSEBUT BUKAN HAK AGUNAN ATAS KEBENDAAN SEBAGAIMANA Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 102/Pdt/2015/PT.BDG

DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA” Bukan Hak Agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang artinya barang sengketa bukan merupakan barang jaminan, dan yang lebih fatal akibat tindakan Tergugat/Kreditur

tersebut

tidak

melahirkan

Perjanjian

Jaminan

Fidusia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia. Oleh karenanya telah selayaknya gugatan Penggugat terhadap Tergugat untuk menyerahkan barang sengketa kepada Penggugat berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) HONDA/NF 125 TR M/T, WARNA HITAM, TAHUN PEMBUATAN 2012 Nomor Polisi T-6595-VW, NOMOR RANGKA MHIJB9129CK973819, NOMOR MESIN JB91E2963962, atas nama RINA, berikut BPKB dengan Nomor I 11471504, dan FAKTUR milik pemberi kuasa selanjutnya disebut BARANG SENGKETA, sebagai benda/objek jaminan fidusia milik Penggugat agar diperintahkan kembali kepada Penggugat sekarang juga secara serta merta selaku pemiliknya, dalam keadaan mulus dan lengkap; 6. Bahwa

Penggugat

khawatir

Tergugat

beritikad

buruk,

ingin

terus

mempertahankan jaminan fidusia milik pemberi kuasa dan akan melelangnya oleh karenanya Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang sengketa yaitu : 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) HONDA/NF 125 TR M/T, WARNA HITAM, TAHUN PEMBUATAN 2012 Nomor Polisi T-6595-VW, NOMOR RANGKA MHIJB9129CK973819, NOMOR MESIN JB91E2963962, atas nama RINA, berikut BPKB dengan Nomor I 11471504, dan FAKTUR milik pemberi kuasa; 7. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia belaka (ilusoir) dan agar Tergugat tidak mengabaikan putusan perkara ini, maka telah selayaknya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai memenuhi putusan pengadilan; 8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Subang terpaksa membayar Jasa Pengacara, dan kerugian materil yang timbul, baik yang telah sedang dan akan dikeluarkan oleh Penggugat sekitar Rp. 100.000.000,(Seratus juta rupiah) oleh karenanya Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara serta merta; 9. Bahwa terhadap akibat hukum dari perbuatan melawan hukum Tergugat, maka telah selayaknya Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 102/Pdt/2015/PT.BDG

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, Penggugat memohon sebagai berikut : PRIMAIRE : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan syah sita jaminan tersebut; 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali barang sengketa kepada Penggugat secara serta merta (uit voor baar bijvooraad); 5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini; 6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) secara serta merta; 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwong soom) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya Tergugat lalai mematuhi putusan pengadilan; 8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; SUBSIDAIRE : Memerintahkan kepada Penyidik POLRI untuk memproses perkara ini secara pidana; ATAU Bila Pengadilan Negeri Subang kurang sependapat dengan Penggugat, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang,

bahwa

atas

gugatan

Pembanding

semula

Penggugat,

Terbanding semulaTergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 13 Agustus 2014 yang berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) 1. Bahwa tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum : a. Petitum Primer No. 3 yang meminta menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak didalilkan di dalam posita; b. Petitum Primer No. 5 yang meminta menghukum Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini, karena di dalam posita tidak didalilkan; c. Petitum subsider yang meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada penyidik POLRI untuk memproses perkara ini secara pidana, karena di dalam posita tidak

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 102/Pdt/2015/PT.BDG

tertuang dalil terkait dengan petitum tersebut. Oleh karenanya maka Gugatan tersebut tidak jelas dan kabur (obscuur libel); 2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak tuntutan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 6 yang menuntut sebagai berikut : “Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara serta merta”; Tuntutan tersebut tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena Penggugat tidak pernah menjelaskan baik dalam posita maupun petitum darimana jumlah kerugian tersebut berasal serta hubungan kausalitas yang jelas hingga Tergugat wajib bertanggung jawab atas kerugian tersbeut. Hal ini menunjukkan Para Penggugat kebingungan dengan materi gugatannya sendiri hingga dia tidak dapat menjelaskan secara jelas dan tegas darimana kerugian tersebut muncul dan bagaimana serta apa hubungannya hingga Tergugat harus bertanggung jawab atas ganti kerugian tersebut; Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya adalah tidak jelas dan kabur (obscuur libel), maka sudah sewajarnya dan sepantasnya apabila eksepsi yang diajukan Tergugat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebelum memeriksa kepada pokok perkaranya. Dan untuk selanjutnya menerima eksepsi yang diajukan Tergugat serta menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima; Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Subang berkenan memutuskan : 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat; 2. Menyatakan gugatan Penggugat aquo tidak dapat diterima; 3. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara; Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain maka : DALAM KONVENSI 1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsi dianggap terulang dan merupakan satu kesatuan dengan konvensi/pokok perkara ini; 2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakuinya benar; 3. Bahwa Tergugat menolak tegas tuduhan penggugat tentang Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, karena segala upaya yang dilakukan oleh Tergugat merupakan pelaksanaan dari kesepakatan yang tertera dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan no Perjanjian 308000585112, tertanggal 04 Juni 2012, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, asas pacta sunt servanda; Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 102/Pdt/2015/PT.BDG

4. Bahwa menolak dalil dalam posita 1 dan mohon akta pembuktian atas yang dinyatakan Penggugat dalam posita angka 1 : “bahwa Penggugat Budi Rohendi dengan Tergugat selaku PT Federal International Finance Cabang Subang bersepakat memberi utang/piutang fasilitas pembiayaan dengan jaminan fidusia, dengan pemberian hak milik (barang sengketa) untuk jaminan fidusia (...dan seterusnya)”; Bahwa dalil tersebut tidak berdasar fakta yang ada, yang benar adalah telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan no perjanjian 308000585112, tertanggal 04 Juni 2012 yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga bukan merupakan perjanjian dengan jaminan fidusia; 5. Bahwa Tergugat menolak dan mohon akta yang membuktikan dalil dalam posita 2 gugatan Penggugat, karena jika perjanjian tidak melahirjan jaminan fidusia, maka ketentuan UU Fidusia menjadi tidak berlaku terhadap perjanjian tersebut; 6. Bahwa benar yang dinyatakan oleh Penggugat dalam posita angka 3 gugatan, yang benar adalah sepeda motor (barang sengketa dalam perkara ini) telah digadaikan kepada Irvan SS. Sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui oleh pemegang unit saat itu, Penggugat telah melakukan kebohongan dalam dalil posita gugatan ini; 7. Bahwa tidak benar dan mohon akta untuk membuktikan kebenaran pernyataan Penggugat dalam posita angka 5, bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan no perjanjian 308000585112, tertanggal 04 Juni 2012 bukan merupakan perjanjian dengan jaminan fidusia, melainkan merupakan perjanjian dengan jaminan umum, yaitu jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada debitur, sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata; 8. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil dalam posita 6, 7, 8 dan 9, karena tidak sesuai dengan fakta dan hanya mencari keuntungan semata; 9. Bahwa dalil-dalil gugatan para penggugat yang tidak jelas, kabur dan harus ditolak,

sehingga

tuntutan

ganti

kerugian

pada

posita

8

tidak

perlu

dipertimbangkan dan harus ditolak juga, karena tidak jelas dasar rinciannya dari mana dan atas kerugian yang mana ? 10. Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (vide Pasal 1365 Kitab Undangundang Hukum Perdata) tidak terpenuhi. Gugatan Penggugat hanya didasarkan pada dugaan-dugaan belaka yang bersifat spekulatif dan asal-asalan tanpa adanya bukti-bukti yang otentik dan fakta-fakta yang teliti dan cermat. Para Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 102/Pdt/2015/PT.BDG

Penggugat tidak pernah menjelaskan dalam materi gugatannya hukum dan peraturan mana yang dilanggar oleh Tergugat dan hubungan serta kerugian apa yang dialami oleh Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat; 11. Bahwa biaya perkara menjadi tanggungan Penggugat dalam perkara ini; Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima; 2. Menyatakan sah dan berharga perjanjian pembiayaan konsumen antara Para Penggugat dengan Tergugat; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Dengan ini juga, pihak Tergugat hendak mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Para Penggugat/Tergugat dalam rekonvensi (Tergugat d.r) dengan dalil-dalil sebagaimana terurai berikut : DALAM GUGATAN REKONVENSI 1.Tergugat dalam konvensi dan sekarang sebagai Penggugat dalam rekonvensi (Penggugat d.r.), Penggugat dalam konvensi sebagai Tergugat dalam rekonvensi (Tergugat d.r.); 2. Bahwa dalil-dalil yang telah dilepaskan dalam konvensi mohon dianggap terulang dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini; 3. Bahwa Penggugat d.r. mengajukan gugatan kepada Budi Rohendi, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Kp. Majasari RT. 011/RW. 003 Kelurahan/Desa Kamarung, Kecamatan Pegaden Kabupaten Subang Jawa Barat; 4. Bahwa Tergugat d.r. mempunyai Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penggugat d.r., yang merupakan perjanjian yang sah dan mengikat kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan no perjanjian 308000585112, tertanggal 04 Juni 2012; 5. Bahwa Tergugat d.r. telah terbukti melakukan cidera janji atas perjanjian tersebut, sehingga total kewajiban Rp. 12.874.124,- (dua belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh empat rupiah) dengan perincian sisa angsuran Rp. 10.942.674,- (Sepuluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) ditambah denda Rp. 1.931.450,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) unit telah diserahterimakan ke FIF dengan no BASTBJ Cabang Subang (No. 3080013-000081) tertanggal 7 Maret 2014,

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 102/Pdt/2015/PT.BDG

yang kemudian dibantu akan dibantu jualkan ke pihak ketiga guna pelunasan sisa kewajiban Tergugat d.r. dengan perkiraan unit laku Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga Tergugat d.r. masih mempunyai tanggungan sebesar Rp. 2.942.674,- (dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) kepada Penggugat d.r.; 6. Bahwa sangatlah perlu penggugat d.r. untuk mohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan sita jaminan atas tempat tinggal Tergugat d.r., yang beralamat di Kp. Majasari RT 011 / RW 003 Kelurahan/Desa Kamarung, Kecamatan Pegaden Kabupaten Subang Jawa Barat supaya gugatan Penggugat d.r. tidak sia-sia atau illusoir; 7. Bahwa akibat adanya gugatan ini, Penggugat d.r. mengalami kerugian secara materiil dan imateriil, yaitu : - Materiil : Transportasi setiap sidang estimasi Rp. 3.000.000,Akomodasi dan penginapan setiap sidang Rp. 1.000.000,- Immateriil : Kerugian yang berkaitan dengan nama baik dan waktu yang tersita untuk mengurusi gugatan ini, sehingga banyak keperluan perusahaan terbengkalai, untuk itu wajar kiranya Penggugat d.r. meminta ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,Bahwa Penggugat d.r. meminta Tergugat d.r. untuk secara serta merta membayar kerugian dalam poin 5 ini; 8.Bahwa nilai-nilai kepatutan yang hidup dan terpelihara serta dilestarikan di masyarakat bertujuan untuk menciptakan keselarasan, keserasian dan harmonisasi kehidupan di masyarakat itu sendiri. Merupakan suatu hal yang wajar jika di dalam kehidupan bermasyarakat timbul suatu hubungan hutang-piutang dimana hak serta kewajiban masing-masing pihak seketika juga timbul atas hal tersebut sebagaimana juga begitu wajarnya ketika pihak berpiutang menagih hutang-hutang pada pihak yang berhutang karena telah menunggak atau melalaikan kewajibannya membayar hutang selama berbulan-bulan; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat d.r. memohon kepada Yang Mulia Hakim agar memutuskan sebagai berikut : PRIMER : 1.Mengabulkan gugatan Penggugat d.r. untuk seluruhnya; 2.Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan No perjanjian 308000585112, tertanggal 04 Juni 2012; 3.Menyatakan bahwa Tergugat d.r. telah terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi;

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 102/Pdt/2015/PT.BDG

4.Menghukum Tergugat d.r. untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat d.r.sebesar Rp.2.942.674,-(dua juta sembulan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) kontan dan sekaligus; 5.Menghukum Tergugat d.r. untuk membayar secara serta merta atas kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat d.r. dengan perincian : Materiil : Transportasi setiap sidang estimasi Rp. 3.000.000,Akomodasi dan penginapan setiap sidang Rp. 1.000.000,Immateriil : Kerugian yang berkaitan dengan nama baik dan waktu yang tersita untuk mengurusi gugatan ini, sehingga banyak keperluan perusahaan terbengkalai, untuk itu wajar kiranya Penggugat d.r. meminta ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,a. Menyatakan SAH dan BERHARGA sita jaminan terhadap tempat tinggal Tergugat d.r. di Kp. Majasari RT 011 / RW 003 Kelurahan/Desa Kamarung, Kecamatan Pegaden Kabupaten Subang Jawa Barat supaya gugatan Penggugat d.r. tidak sia-sia atau illusoir; b. Menghukum Tergugat d.r. untuk membayar biaya perkara; SUBSIDER : Jika Majelis Hakim Yang Mulia maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Subang No.23/Pdt.G/2014/PN.SNG, tanggal 27 Oktober 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI : Dalam Eksepsi : - Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara : - Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya; DALAM REKONVENSI : Dalam Eksepsi : - Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian; 2. Menyatakan surat Perjanjian

Pembiayaan Konsumen Nomor 308000585112

tertanggal 04 Juni 2012 adalah sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 102/Pdt/2015/PT.BDG

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi; 4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk yang selain dan selebihnya DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : - Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah); Memperhatikan

Risalah

Pernyataan

Permohonan

Banding,

Nomor

23/Pdt.G/2014/PN.SNG, yang dibuat oleh CIK MAMAT YS, S.H.,M.H, Panitera Pengadilan Negeri Subang, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.SNG,untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding, permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semulaTergugat pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014, seperti termuat pada Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor 23/Pdt/G/2014/PN.SNG yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muchamad Zamroni, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Subang ; Memperhatikan Surat Pemberitahuan Membaca Berkas (Inzage)

Nomor

23/Pdt/G/2014/PN.SNG,masing-masing tanggal 29 Januari 2015, dan tanggal 02 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muchamad Zamroni, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Subang, yang isinya menerangkan telah memberikan kesempatan

kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula

Tergugat untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,

bahwa putusan Pengadilan Negeri Subang dijatuhkan pada

tanggal 27 Oktober 2014, dan.Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014, Kuasa Pembanding semula Penggugat, mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang tersebut, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa sampai dengan pemeriksaan pada tingkat banding ini, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding yang memuat

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 102/Pdt/2015/PT.BDG

alasan keberatan bandingnya. namun demikian, tidak mengurangi kewajiban Pengadilan Tinggi untuk

memeriksa ulang substansi perkara ini yang dimohonkan

banding ; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang, tanggal 27 Oktober 2014, Nomor 23/Pdt.G /2014/PN.SNG, dan surat-surat bukti serta surat-surat lainnya dari kedua belah pihak yang berperkara, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa petimbangan Hukum Pengadilan Negeri Subang tersebut telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta serta keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim di Tingkat Banding ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan petimbangan diatas maka putusan

Pengadilan

Negeri

Subang

tanggal

27

Oktober

2014

No.23/Pdt.G/2014/PN.SNG, harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang pada tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah uni ; Mengingat pasal 7 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Juncto.pasal 178 ayat (2) dan pasal 181 ayat (1) HIR Juncto. Pasal 4 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; MENGADILI -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 27 Oktober 2014, Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.SNG yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-( seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 oleh Kami : LEONARDUS BUTAR-BUTAR,SH.M.H sebagai Hakim Ketua, FIRZAL ARZY.S.H. M.H dan ENOS RADJAWANE, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 05 Maret 2015, Nomor 102/PEN/PDT/2015/PT.BDG, putusan

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 102/Pdt/2015/PT.BDG

tersebut

diucapkan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum pada hari

Senin, tanggal 30 Maret 2015, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh HakimHakim Anggota dan dibantu oleh : TATA KURNIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T.t.d.

T.t.d.

FIRZAL ARZY,S.H, M.H.

LEONARDUS BUTAR-BUTAR,S.H,M.H ,

T.t.d.

ENOS RADJAWANE,S.H. Panitera Pengganti

Ttd.

TATA KURNIA.S.H. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............……… Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan …….

Rp.

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan ……….

Rp. 139.000,-

Jumlah ………………………...

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 102/Pdt/2015/PT.BDG