KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 86/Pdt/2015/PT.Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----------------------------------------------------------------dr. S U R A D I :

Partikulir, bertempat tinggal di Kampung Nyencle, Rt.02,

Rw.01, Cilangkap-Cimanggis, Depok-Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal

memberi Kuasa kepada

OTTO de RUITER, SH. Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan Kantor pada Law Firm : OTTO de RUITER & PARTNERS di Menara BCA Grand Indonesia 50/F, Jalan M.H.Thamrin Nomor : 1 Jakarta Pusat (Head Office) dan di Jalan Muh.Yamin No.27 Makasar (Branch Office), pada tanggal 22 Februari 2013 Penggugat meninggal dunia, selanjutnya ahli waris dr Suradi yang bernama FINA KRISTI dan KARUNDRA KRISTI, keduanya mahasiswa, tinggal di Telaga Permai No 1 RT 01 RW 019 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok yang merupakan anak kandung dari Alm. dr Suradi pada tanggal 20 Maret 2013 memberikan kuasa kepada OTTO de RUITER, SH untuk melanjutkan gugatan

semula

untuk

selanjutnya

disebut

sebagai

Pembanding semula Penggugat ;------------------------------------

Lawan

1. DWIANA PERLA, Isteri dari Almarhum Mochamad Jamhari, dari dan sebagai demikian selaku Ahli Waris Mochamad Jamhari dan selaku Wali dari anak-anaknya yang belum dewasa, bertempat tinggal di Jalan Johar baru V Nomor : 17, Rt.01, Rw.011, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru-Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding- I semula Tergugat - I;-----------------------------------------------------------------2. Ny.WIDANINGSIH, bertempat tinggal di Perumahan Griya Telaga Permai, Blok D 3, Nomor : 1, Rt.05, Rw.19, Jalan Raya Bogor Km.40,2,

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 86/Pdt/2015/PT.Bdg.

Kelurahan

Cilangkap,

Kecamatan

Tapos-Depok,

untuk

selanjutnya disebut sebagai Terbanding- II Tergugat - II;------3. Dokter Gigi DJUFRI DJAMAAN :

bertempat tinggal di Jalan Pondok Kopi

2/10, Rt.006, Rw.009, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit-Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding- III semula Tergugat - III;-------------------------------4. Ny.BETTY ERITA SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di Lembah Hijau Goble C-8/09, Rt.06, Rw.13, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding- IV semula Tergugat - IV;------------------------------5. SUWANDI SISWANTO, bertempat tinggal di Jalan Korma Blok O Nomor : 13, Rt.03, Rw.13, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding- V semula Tergugat - V;-----------------------------------------------------6. ADIT HINANTO, bertempat tinggal di Jalan Korma Blok O Nomor : 13, Rt.03, Rw.13, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding- VI semula Tergugat - VI; 7. SYAMSUL FARYETI, SH. Notaris dan PPAT, berkedudukan di Jalan Raya Bogor, Km.30, Nomor : 28, Cimanggis-Kota Depok, untuk selanjutnya

disebut

sebagai

Terbanding-

VII

semula

Tergugat - VII;-------------------------------------------------------------8. Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, berkedudukan

di Kompleks

Sub.Perkantoran Kota Depok, Jalan Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek Kota Kembang-Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding- VIII semula Tergugat VIII;------Pengadilan Tinggi tersebut; ---------------------------------------------------------Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -------------------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARA: Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 30 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 27 Nopember 2012 dibawah register No. 171 / PDT. G / 2012 / PN. DPK. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-------------------------------


1). Bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, setempat dikenal sebagai tanah ber- Sertipikat Nomor : 50/Kel.Cilangkap, seluas : 1.555 m2; keduanya dahulu tercatat atas nama Penggugat, untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;------------------------------------------------------------------------------2). Bahwa pada awal tahun 2001, Penggugat akan berangkat ke Amerika Serikat, Almarhum Mochamad Jamhari (suami Tergugat – 1) meminjam kedua Sertifipat Obyek Sengketa tersebut kepada Tergugat – II dengan alasan bahwa di atas obyek sengketa dimaksud akan dibangunin rumah kontrakan;--------------------------------------------------------------------------------------3). Bahwa namun demikian, ternyata pada tahun 2002 Obyek Sengketa telah dijual oleh suami Tergugat – I tersebut, masing-masing kepada :----------------- Tergugat – III pada tanggal 3 April 2002 seluas : 1.555 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 250/2002 di hadapan Tergugat – VII;-------------------- Tergugat – IV pada tanggal 4 April 2002 seluas : 187 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 263/2002 di hadapan Tergugat – VII;--------------------------- Tergugat – V yang bertindak selaku Wali dari Tergugat – V pada tanggal 4 April 2002 seluas : 170 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 264/2002 di hadapan Tergugat – VII;------------------------------------------------------------------- Dirinya sendiri in casu Almarhum Mochamad Jamhari suami Tergugat – I pada tanggal 6 Mei 2002 seluas : 250 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 353/2002 di hadapan Tergugat – VII;--------------------------------------4). Bahwa ternyata transaksi jual beli atas Obyek Sengketa tersebut dibuat secara melawan hukum, karena seakan-akan transaksi tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan persetujuan Tergugat – II, padahal dilakukan sendiri oleh Suami Tergugat – I bersama-sama dengan Para Tergugat lainnya tanpa kehadiran Penggugat maupun Tergugat – II karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat – II masih berada di Amerika Serikat;---------------------------------5). Bahwa atas perbuatan yang memalsukan tanda

tangan Penggugat dan

Isterinya tersebut, Penggugat telah pernah mengajukan Laporan Resmi ke Pihak Kepolisian Republik Indonesia in casu Polres Kota Depok berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor : STPLP / 2810 / K / XI / 2010 / Resta Depok tertanggal 18 Nopember 2010, namun karena Almarhum Mochamad Jamhari selaku Terlapor telah meninggal dunia maka sampai dengan saat ini Penggugat belum mendapatkan kepastian pengaduan dimaksud;-----------------------------------------------------------------------


6). Bahwa dengan demikian semua transaksi jual beli dimaksud adalah melaan hukum dan melawan hak, karena dilakukan bukan olehPengugat yang merupakan Pemilik Sah atas Obyek Sengketa, dan olehkarenanya semua Akta Jual Beli atas Obyek atas Obyek Sengketa dimaksud haru dinyatkan tidak sah dan harus dibatalkan, demikian pula apabila telah terbit Sertipikat yang didasarkan pada Akta-akta Jual Beli tersebut yang tercatat atas nama Suami Tergugat-I dan atau Tergugat-I, III, IV, V dan VI, maka Sertipikat atas Obyek Sengketa tersebut harus dinyatakan tidak mengikat di atas Obyek Sengketa;--------------------------------------------------------------------------------------7). Bahwa oleh karena perbautan transaksi atas Obyek Sengketa adalah perbuatan melawan hukum, maka apabila Tergugat-VIII telah melakukan pemecahan dan tau balik nama ke atas nama Tergugat-Tergugat lainnya atas Sertipikat Nomor :50 dan 51/Cilangkap tersebut, adalah berdasar menurut hukum apabila Tergugat-VIII diperintahkan untuk mencoret namanama Tergugat-Tergugat lainnya tersebut dan mencatat kembali nama Penggugat di dalamnya;---------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil hukum kami tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan amar putusan sebagaimana kami mohonkan berikut ini :-----------1). Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;---------------------------2). Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah atas tanah Obyek Sengketa;3). Menyatakan Perbuatan Suami Tergugat- I yang menjual Obyek Sengketa kepada :-------------------------------------------------------------------------------------

Tergugat-III pada tanggal 3 April 2002 seluas : 1.555 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 250/2002 di hadapan Tergugat-VII;---------------

-

Tergugat-IV pada tanggal 4 April 2002 seluas : 187 m2 berdasasrkan Akta Jual Beli Nomor : 263 / 2002 di hadapan Tergugat- VII;

-

Tergugat-V yang bertindak selaku Wali dari Tergugat-VI pada tanggal 4 April 2002 seluas : 170 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 264 / 2002 di hadapan Tergugat-VII;--------------------------------------------

-

Dirinya sendiri in casu Almarhum Mochamad Jamhari suami Tergugat-I pada tanggal 6 Mei 2002 seluas : 250 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 353/2002 di hadapan Tergugat-VII;-------------Adalah perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum;-------------------


4). Membatalkan Akta Jual Beli Nomor : 250/2002, tertanggal 3 April 2002, Akta Jual Beli Nomor : 263/2002, tertanggal 4 April 2002, Akta Jual Beli Nomor 264/2002, tertanggal 4 April 2002 dan Akta Jual Beli Nomor : 353/2002 tertanggal 6 Mei 2002 yang dibuat di hadapan Tergugat-VII;----------------------5). Menyatakan tidak mengikat semua tindakan tergugat-VIII yang memecahkan dan atau membalik nama Sertipikat Obyek Sengketa kepada Tergugat-I, III, IV, V dan VI;------------------------------------------------------------------------------------6). Memerintah Tergugat-VII untuk mencatat kembali nama Penggugat di atas Sertipikat atas Obyek Sengketa;---------------------------------------------------------7). Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;---------------------Dan atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).-----------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat II atas Gugatan Penggugat tersebut mengajukan Jawaban tertanggal 16 Mei 2013 dan telah mengemukakan halhal sebagai berikut :----------------------------------------------------------------------------1. Mengenai obyek sengketa, benar adalah milik sah dari Penggugat yang merupakan harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat – II, dan memang benar sejak diperoleh tercatat atas nama Penggugat;-----------------------------------------------------------2. Benar pada awal tahun 2001, Penggugat berangkant ke Amerika Serikat dan beberapa bulan kemudian Tergugat – II menyusul kesana untuk menemani Penggugat, dan benar Almarhum Mochamad Jambari (anak mantu Tergugat – II) membujuk Tergugat II agar Sertipikat Obyek Sengketa dipinjamkan kepadanya dengan tujuan untuk membangun rumah-rumah kontrakan seperti yang ada di sekitar obyek sengketa milik orang lain;----------------------3. Ternyata tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan kepada Penggugat maupun Tergugat – II, Alm.Mochamad Jamhari menjual obyek sengketa kepada Tergugat – III, IV, V dan VI dan melakukan suatu “rekayasa” seakanseakan Penggugat dan Tergugat – II padahal pada waktu transaksi dimaksud sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Obyek Sengketa, Penggugat dan Tergugat II masih berada di Amerika Serikat;--------------------4. Atas perbuatan Alm.Mochamad jamhari bersama-sama dengan Tergugat lainnya tersebut, Penggugat telah melaporkan adanya pemalsuan tanda tangan kepada Kepolisian RI dan Tergugat – II, juga telah menjadi saksi


didalamnya, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminologi, ternyata tanda tangan Penggugat tidak sesuai dengan tanda tangan yang ada di dalam Akta Jual Beli;--------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atas Gugatan Penggugat tersebut mengajukan Jawaban yang diajukan pada persidangan tanggal

30 Mei 2013

dan

telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :------------------------------------------DALAM EKSEPSI:--------------------------------------------------------------------------------A. Gugatan PENGGUGAT Prematur:-----------------------------------------------------1. Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.------------------------------------------------2. Bahwa gugatan PENGGUGAT terlalu dini diajukan (premature). Secara eksplisit, PENGGUGAT telah menuduh PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum melaksanakan jual beli Obyek Sengketa dengan didasarkan atas dalil adanya pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh almarhum suami TERGUGAT I dan PARA TERGUGAT sebagaimana dalil angka 4 dan 5 gugatan.----------------------3. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam hal terjadi pemalsuan tanda tangan sehingga jual beli tanah batal demi hukum, hendaklah hal tersebut dibuktikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan.-------------------------------------------------------------Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Agustus 2002 No. 753 K/Pdt/2000 menyatakan :-------------------------------------------------------------“Peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tanda tangan sehingga batal demi hukum jual beli tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau

ada

putusan

pidana

yang

menyatakan

tanda

tangan

dipalsukan.------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan hal tersebut, gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard). Bagaimana mungkin PENGGUGAT meyakini telah terjadi tindakan melawan hukum pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh almarhum suami TERGUGAT I, sedangkan bukti otentik atas hasil


penelitian/pemeriksaan pemalsuan tanda tangannya itu sendiri tidak ada dan tidak ada Putusan pidana atas pemalsuan tanda tangan yang dituduhkan ?-----------------------------------------------------------------------------B. Gugatan gugur karena PENGGUGAT telah meninggal dunia.---------------4. Bahwa pada saat proses mediasi, pada tanggal 27 Pebruari 2013, PARA TERGUGAT mendapat khabar dari kuasa hukum PENGGUGAT, bahwa PENGGUGAT principal (pemberi kuasa) telah meninggal dunia. Dan, hal tersebut telah pula disampaikan oleh PARA TERGUGAT kepada Hakim Mediator dan Panitera Perkara yang ternyata Panitera Perkara telah mendapat khabar serupa dari kuasa Penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata, maka pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya pemberi kuasa. Dengan meninggalnya PENGGUGAT principal, maka secara otomatis gugatan PENGGUGAT demi hukum menjadi gugur. Oleh karenanya, gugatan ini seharusnya dinyatakan gugur dengan telah meninggalnya PENGGUGAT principal.------------------C. Gugatan didasarkan atas itikad tidak baik dan telah lewat waktu (daluarsa);------------------------------------------------------------------------------------5. Bahwa gugatan PENGGUGAT didasarkan atas itikad tidak baik (bad faith) karena baru diajukan saat ini padahal peristiwa hukum jual beli dan penerbitan sertipikatnya telah terjadi hampir 11 tahun lalu. Menjadi pertanyaan, mengapa PENGGUGAT mengajukan gugatan baru pada saat ini ? Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang adanya daluwarsa mengajukan keberatan atau gugatan apabila telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak sertipikat diterbitkan,dan karena gugatan PENGGUGAT diajukan dalam tenggang waktu setelah 11 tahun sejak diterbitkan sertipikat, maka gugatan harus dinyatakan daluarsa.-------------------------------------------------------------------Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 berbunyi sbb. “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang


bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut. “---------Berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijk verklaard).----------------------------------------------------------------------D. Gugatan Kurang Pihak.------------------------------------------------------------------6. Bahwa PENGGUGAT tidak menggugat ahli waris almarhum TERGUGAT I yang telah dewasa, yang telah cakap secara hukum namun hanya menggugat TERGUGAT I selaku isteri almarhum oleh karenanya gugatan ini menjadi kurang pihak. Oleh karena gugatan ini kurang pihak, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijk verklaard). ----------------------------------------------------------------------------------Yurisprudensi MA-RI No. 546. K/Pdt/1984, tanggal 26 September 1985 : Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Pengadilan seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya istrinya;------------------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA:-----------------------------------------------------------------1. Bahwa dalil-dalil yang tercantum dalam eksepsi mohon dijadikan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Jawaban dalam Pokok Perkara.-----------------------------------------------------------2. Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya.------------------------------------------------3. Bahwa sesuai pengakuan PENGGUGAT, PENGGUGAT semula adalah pemilik atas tanah yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cimanggis,Kota Depok setempat dikenal sebagai tanah bersertipikat Nomor : 50/Kel. Cilangkap, seluas 812 m2 dan tanah sertipikat Nomor : 51/Kel.Cilangkap seluas 1.555 m2 yang keduanya tercatat atas nama PENGGUGAT (obyek sengketa).---------------------------------------------------------4. Bahwa atas tanah milik PENGGUGAT aquo, telah dilakukan jual beli secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di hadapan TERGUGAT VII sbb, :----------------------------------------------------------------------a. Dengan TERGUGAT III, pada tanggal 3 April 2002 seluas 1.555 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 250/2002, yang diikuti dengan balik nama sertipikat menjadi atas nama TERGUGAT III, sertipikat Nomor :


51/Kel.Cilangkap seluas 1.555 m2, Gambar Situasi Tanggal 26-7-1984 No. 2756/1984.----------------------------------------------------------------------------b. Dengan TERGUGAT IV pada tanggal 4 April 2002 seluas 187 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 263/2002, yang kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00372/Kel. Cilangkap, Kecamatan Cimanggis, Depok, Surat Ukur Tanggal 17-06-2002 No. 253/Cilangkap/2002, seluas 187 m2 yang merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 50/Kel. Cilangkap.-----------------------------------------------------------------------c. Dengan TERGUGAT V yang bertindak selaku Wali dari TERGUGAT VI pada tangal 4 April 2002 seluas 170 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 264/2002 yang kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00373/Kel. Cilangkap, seluas 170 m2, Surat Ukur Tanggal 17-06-2002 No. 252/Cilangkap/2002, yang merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 50/Kel. Cilangkap.------------------------------------------------------5. Bahwa sepanjang jual beli yang dilakukan dengan PARA TERGUGAT, telah dilakukan di hadapan TERGUGAT VII selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) secara sah dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan dilakukannya jual beli di hadapan TERGUGAT VII selaku PPAT, maka dipenuhi syarat terang, yaitu perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan hukum yang gelap yang dilakukan secara sembunyisembunyi. Akta jual beli yang ditandatangani para pihak membuktikan telah terjadi pemindahan hak dari penjual kepada pembelinya. Akta tersebut juga menyatakan, bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum pemindahan hak untuk selama-lamanya. Oleh karena perbuatan hukum yang dilakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta tersebut membuktikan bahwa penerima hak (pembeli) sudah menjadi pemegang haknya yang baru.---------------------------------------------------------------------------6. Bahwa PARA TERGUGAT adalah pihak yang beritikad baik dan telah membeli sesuai dengan prosedur dan ketentuan undang-undang. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tgl. 26 Desember 1958 No. 251 K/Sip/1958, menyatakan, pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah;---7. Bahwa dalil angka 2 dan 3 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Almarhum Mochamad Jamhari (suami Tergugat I) meminjam kedua Sertipikat kepada Tergugat II dengan alasan bahwa diatas obyek sengketa dimaksud akan dibangunin rumah kontrakan, namun kemudian ternyata


menjualnya, adalah dalil yang tidak benar dan amat tidak masuk akal. Penggugat telah “BERBOHONG” dan mengingkari fakta yang ada. Penggugat telah menghadap langsung kepada Tergugat VII selaku Pejabat Pembuat

Akta

Tanah

(PPAT)

beserta

Tergugat

II

(isterinya)

dan

menandatangani akta jual beli atas obyek sengketa untuk dijual kepada TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI. Jadi, jual beli dilakukan langsung oleh PENGGUGAT principal kepada PARA TERGUGAT, tanpa

melalui

Almarhum

Mochamad Jamhari (suami

Tergugat I);--------------------------------------------------------------------------------------Alasan dipinjam dan akan dibangunin rumah kontrakan adalah alasan yang aneh dan tidak masuk akal. Untuk membangun rumah kontrakan, tidak diperlukan sertipikat dan bagaimana mungkin untuk tanah seluas 2.367 m2 (812 m2 + 1.555 m2) akan dibangun kontrakan, padahal situasi pada waktu itu (tahun 2002) masih sepi.----------------------------------------------------------------8. Bahwa kami menolak dalil 4 dan 5 gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan terhadap obyek sengketa dilakukan secara melawan hukum karena dilakukan sendiri oleh almarhum suami TERGUGAT I

dan

PARA TERGUGAT

tanpa

kehadiran

PENGGUGAT maupun

TERGUGAT II dan dengan alasan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT II pada saat itu sedang berada di Amerika Serikat. PENGGUGAT menuduh almarhum suami TERGUGAT I telah melakukan pemalsuan tanda tangan. Dalil ini sama sekali tidak benar, karena jual beli telah dilakukan secara sah dan sesuai peraturan perundang-undangan. PENGGUGAT dan TERGUGAT II (isterinya) selaku penjual telah menghadap TERGUGAT VII untuk membuat akta jual beli. Artinya, jual beli dilakukan secara langsung oleh PENGGUGAT dengan persetujuan isterinya (TERGUGAT II) tanpa melalui kuasa menjual oleh almarhum suami TERGUGAT I. PENGGUGAT telah berbohong dan mengingkari fakta yang ada bahwa PENGGUGAT bersama TERGUGAT II (isterinya) telah menghadap TERGUGAT VII selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk membuat dan melaksanakan akta jual beli dengan

PARA

TERGUGAT.

Kami

mensomir

PENGGUGAT

untuk

membuktikan dalil yang diajukan.--------------------------------------------------------9. Bahwa gugatan PENGGUGAT didasarkan atas itikad tidak baik (bad faith) dan gugatan ini hanya pura-pura saja, dengan cara menempatkan isteri PENGGUGAT sebagai TERGUGAT II dan kuasa insidentil TERGUGAT II adalah juga masih anak alm. PENGGUGAT, yang nota bene tahu persis


pelaksanaan jual belinya. Demikian juga TERGUGAT I, selaku isteri almarhum

Mochamad

Jamhari,

PARA

TERGUGAT

meyakini

telah

dipengaruhi oleh PENGGUGAT untuk tidak hadir dalam persidangan ini. Lagi pula, kami tidak meyakini TERGUGAT II menggunakan alamat yang benar. PENGGUGAT telah membuat dalil-dalil yang tidak benar dan telah berbohong di hadapan persidangan ini oleh karenanya PARA TERGUGAT telah berniat melaporkan PENGGUGAT ke pihak kepolisian jika saja yang bersangkutan masih hidup saat ini karena telah membuat keterangan palsu. 10. Bahwa PARA TERGUGAT merasa dirugikan dengan adanya gugatan PENGGUGAT.

TERGUGAT

III

khususnya

merasa

dibohongi

oleh

PENGGUGAT. Tidak hanya kali ini saja TERGUGAT III telah dirugikan oleh PENGGUGAT.

Setidaknya

telah

2

(dua)

kali

PENGGUGAT

telah

membohongi TERGUGAT III. Pertama, adalah pada waktu TERGUGAT III selaku Developer Perumahan Griya Telaga Permai membeli tanah seluas lebih kurang 15 ha di Cilangkap, Cimanggis (sekarang Tapos), Depok dari PENGGUGAT pada tahun 1999 PENGGUGAT telah menjual tanah yg ternyata sebagian adalah bukan miliknya namun diakui seolah-olah sebagai miliknya. Kedua, PENGGUGAT juga pernah memalsu tanda tangan isteri pertama dan anak-anaknya dari isteri pertama (Ny. Oemijati) dan menjualnya kepada TERGUGAT III. Sekarang PENGGUGAT telah kembali "berbohong" dengan mengingkari akta jual beli. Padahal, PENGGUGAT dan TERGUGAT II (isterinya) jelas-jelas telah menghadap kepada TERGUGAT VII untuk proses pembuatan akta jual beli.--------------------------------------------11. Bahwa terkait dengan dalil PENGGUGAT pada angka 5, yang mendalilkan adanya pemalsuan tanda tangan PENGGUGAT dan isterinya (TERGUGAT II) oleh almarhum suami TERGUGAT I, haruslah dikesampingkan, karena sebagaimana telah dikemukakan dalam eksepsi, dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut, haruslah dibuktikan terlebih dahulu melalui proses pengadilan. Selain hal tersebut, dalil PENGGUGAT tentang adanya pemalsuan tanda tangan, juga tidak relevan karena jual beli yang dilakukan adalah

LANGSUNG,

PENGGUGAT

dan

TERGUGAT

II

(isterinya)

menghadap TERGUGAT VII selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanpa melalui kuasa menjual melalui (suami TERGUGAT I).----------------------12. Bahwa oleh karena proses jual beli yang dilakukan terhadap obyek sengketa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang2an dan dilakukan secara sah, serta dilakukan langsung dimana Pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT


II menghadap dan membubuhkan tanda tangan pada akta jual beli yg diterbitkan oleh TERGUGAT VII, tanpa melalui kuasa menjual kepada almarhum suami

TERGUGAT I, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim

mengesampingkan dalil angka 6 dan 7 gugatan PENGGUGAT yang mempersoalkan jual beli terhadap obyek sengketa dilakukan secara melawan hukum karena bukan dilakukan oleh PENGGUGAT.-------------------Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk memberikan Putusan yang amarnya sbb. :------------------------------------------------------------------PRIMAIR :------------------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI:------------------------------------------------------------------------------1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI.------------------------------------------------------2. Menolak gugatan PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet on vankelijk velkraad);-----------------3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;---------------------DALAM POKOK PERKARA:------------------------------------------------------------------1. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI.-------------------------------------------------2. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya.----------------------------------------3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;--------------------SUBSIDAIR :---------------------------------------------------------------------------------------Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat VII atas Gugatan Penggugat tersebut mengajukan Jawaban yang diajukan pada persidangan tanggal 30 Mei 2013 dan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-------------------------------------I. DALAM EKSEPSI:---------------------------------------------------------------------------1. Bahwa TERGUGAT VII menyatakan menolak tegas dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT kecuali apa yang diakuinya secara tegastegas kebenarnnya;---------------------------------------------------------------------2. Bahwa setelah membca secara cermat Surat Gugatan PENGGUGAT tertanggal 27 November 2012, maka menurut hemat kami selaku TERGUGAT VII, gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini harus


dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vantkelijke verklaard) atau dinyatakan DITOLAK karena banyak mengandung cacat yuridis, berdasarkan alasan dan argument-argument, sebagai berikut:--------------A. Gugatan

PENGGUGAT

harus

dinyatakan

gugur

karena

PENGGUGAT telah meninggal dunia.---------------------------------------1) Bahwa pada dalam proses mediasi melalui Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, PENGGUGAT dihadapan Hakim Mediator

menyampaikan

bahwa

dr.SURADI

selaku

PENGGUGAT PRINSIPAL telah meninggal dunia di Amerika Serikat tempat domisili PENGGUGAT PRINSIPAL;----------------2) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata, pemberian kuasa dari PRINSIPAL kepada Penerima Kuasa dinyatakan berakhir dengan meninggalnya Pemberi Kuasa.------3) Bahwa oleh karena PENGGUGAT PRINSIPAL telah meninggal dunia yang menyebabkan pada berakhirnya Kuasa kepada Penerima Kuasa, maka secara hukum Gugatan PENGGUGAT telah GUGUR, dan oleh karena itu beralasan hukum untuk dinyatakan DITOLAK;---------------------------------------------------------B. Gugatan PENGGUGAT Prematur:--------------------------------------------1) Bahwa

dalam

uraian

Gugatannya

pada

point

4

dan

5,

PENGGUGAT mendalilkan bahwa telah terjadi pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Almarhum Mochammad Djamhari (Suami TERGUGAT I) dalam Akta Jual Beli dalam Jual Beli Objek Sengketa, dan atas perbuatan ini PENGGUGAT telah melaporkan Almarhum Mochammad Djamhari (Suami TERGUGAT I) kepada Pihak Kepolisian sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No.STPLP/2810/K/XI/2010/ Resta Depok tertanggal 18 November 2010;----------------------------------------------2) Bahwa hingga saat diajukannya Gugatan ini oleh PENGGUGAT, belum ada keputusan hukum atas Laporan Pemalsuan tersebut;--3) Bahwa Gugatan Pembatalan Hak atas Tanah yang didasarkan atas

alasan

terjadinya

pemalsuan

tandatangan

haruslah

didasarkan atas adanya putusan pidana yang menyatakan pemalsuan tanda tangan tersebut atau dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi. Hal ini sesuai dengan


Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Agustus 2002 No.753 K/Pdt/2000 menyatakan bahwa :---------------------------------“Peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tanda tangan sehingga batal demi hukum jual beli tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan”.----------------------------------------------------------4) Bahwa oleh karena hingga saat ini tidak pernah putusan hukum adanya putusan pidana yang menyatakan pemalsuan tanda tangan tersebut atau dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi, maka Gugatan PENGGUGAT harusnya dinyatakan PREMATUR dan oleh karena itu berasalan hukum untuk dinyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard);---------------------------------------------C. Gugatan PENGGUGAT telah Daluwarsa;-----------------------------------1) Bahwa Jual Beli tanah Objek Sengketa antara dr.SURADI dengan TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V selaku wali dari TERGUGAT VI dilakukan pada bulan April 2002 atau telah berlangsung selama kurang lebih 11 tahun;------------------------------2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa :------------------------------------------------------------“Dalam hal atas suatu bidang sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukumyang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tahan atau penerbitan sertifikat tersebut”.-----------------------------------------Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Gugatan PENGGUGAT dapat dikwalifikasi sebagai Gugatan yang Daluarsa karena diajukan melebihi bata waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan


pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.------------------------------------------------3) Bahwa oleh karena, Gugatan PENGGUGAT telah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka sudah sepantasnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan DITOLAK;----------------------------D. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)--------------------1) Bahwa dalam uraian Gugatan pada point 1 halaman 1, PENGGUGAT menguraikan bahwa :--------------------------------------DWIANA PERLA, Isteri dari Almarhum Mochammad Jamhari, dari dan sebagai demikian selaku ahli waris Almarhum Mochammad Jamhari dan selaku wali dari anak-anaknya yang belum dewasa ………….. dst 2) Bahwa

dari

uraian

tersebut,

secara

JELAS

dan

NYATA

PENGUGAT menyatakan bahwa ahli waris dari Almarhum Mochammad Jamhari adalah Istri dan anak-anaknya, akan tetapi PENGGUGAT tidak menjelaskan dan tidak menguraikan siapakah anak-anak dari Almarhum Mochammad Jamhari tersebut.-----------3) Bahwa dengan fakta pengakuan dari PENGGUGAT tentang adanya anak-anak Almarhum Mochammad Jamhari, maka secara hukum anak-anak tersebut haruslah diuraikan identitas dari anakanak tersebut dan juga harus ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini

sehingga

jelas

dan

terang

pihak-pihak

yang

menjadi

TERGUGAT dalam perkara ini;----------------------------------------------4) Bahwa tidak disebutkannya identitas anak-anak dari Almarhum Mochammad

Jamhari

selaku

ahli

waris

dari

Almarhum

Mochammad Jamhari dan tidak diikutsertakannya anak-anak Almarhum Mochammad Jamhari tersebut seagai PIHAK dalam perkara ini menjadikan Gugatan PENGGUGAT tidak JELAS dan KURANG PIHAK. Oleh karena gugatan ini kurang pihak, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijk verklaard).-------------------------------------------------------5) Bahwa keharusan menarik semua ahli waris dalam gugatan ini sejalan dengan Yurisprudensi MA-RI No.546. K/Pdt/1984, tanggal


26 September 1985 yang menyatakan : Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Pengadilan seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya istrinya;-----6) Bahwa berdasarkan argument dan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka TERGUGAT VII mohon agar Gugatan PENGGUGAT dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA atau setidak-tidaknya dinyatakan DITOLAK. II. DALAM POKOK PERKARA:--------------------------------------------------------------1. Bahwa TERGUGAT VII menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT

kecuali

apa

yang

diakuinya

secara

tegas-tegas

kebenarannya;--------------------------------------------------------------------------2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan telah tercantum dalam pokok perkara ini;-------------------------------------------------3. Bahwa tanah yang terletak dan dikenal dengan Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 50/Kel. Cilangkap, seluas 812 m2 atas nama dr.SURADI dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 51/Kel.Cilangkap seluas 1.555 m2 dr.SURADI telah dilakukan peralihan Hak melalui Jual Beli dari dr. SURADI kepada Drg.Djufri

Djamaan

(TERGUGAT

III),

Ny.Betty

Erita

Simanjutak

(TERGUGAT IV), dan Suwadi Siswanto (TERGUGAT V) selaku wali dari Adit Hinanto (TERGUGAT VI), jual beli tanah tersebut dilakukan dihadapat TERGUGAT VII sesuai dengan Akta-Akta Jual Beli sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------------------a. Dengan TERGUGAT III, pada tanggal 3 April 2002 seluas 1.555 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 250/2002, yang diikuti dengan balik nama Sertifikat menjadi atas nama TERGUGAT III, Sertifikat Nomor : 51/Kel.Cilangkap seluas 1.555 m2, Gambar Situasi Tanggal 26-7-1984 No.2756/1984.----------------------------------------------------------b. Dengan TERGUGAT IV pada tanggal 4 April 2002 seluas 187 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 263 / 2002, yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 00372 / Kel Cilangkap, Kecamatan Cimanggis, Depok, Surat Ukur Tanggal 17-06-2002 No. 253 / Cilangkap / 2002, seluas 187 m2 yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 50/Kel. Cilangkap.--------------------------------


c. Dengan TERGUGAT V yang bertindak selaku Wali dari TERGUGAT VI pada tanggal 4 April 2002 selaku 170 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 264/2002 yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.00373/Kel.Cilangkap, seluas 170 m2, Surat Ukur Tanggal 17-062002

No.252/Cilangkap/2002,

yang

merupakan

pecahan

dari

Sertifikat Hak Milik Nomor : 50/Kel.Cilangkap.------------------------------4. Bahwa JUAL BELI antara dr.SURADI dengan Drg.Djufri Djamaan (TERGUGAT III), Ny. Betty Erita Simanjuntak (TERGUGAT IV), dan Suwadi Siswanto (TERGUGAT V) selaku wali dari Adit Hinanto (TERGUGAT VI) atas tanah Objek Sengketa dilakukan secara langsung oleh pihak PENJUAL yaitu dr.SURADI tanpa melalui Kuasa dan dilakukan dihadapan TERGUGAT VII selaku Pejabat Pembuata Akta Tanah secara sah dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.----------------------------------------------------------------------------5. Bahwa oleh karena Jual Beli Tanah Objek Sengketa dilakukan di hadapan TERGUGAT VII selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka transaksi jual beli tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.------------------------------------------------------------------------------------6. Bahwa Akta Jual Beli yang ditandatangani oleh PENJUAL dan PEMBELLI dihadapat TERGUGAT VII selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah membuktikan bahwa telah terjadi pemindahan hak dari penjual kepada pembelinya. Akta tersebut juga menyatkan, bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum pemindahan hak untuk selamalamanya. Oleh karena perubuatan hukum yang dilakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta Jual Beli tersebut menjadi bukti otentik bahwa penerima hak (pembeli) sudah menjadi pemegang hak yang baru atas tanah Objek Jual Beli. Disamping itu, Tanah atas tanah tersebut juga telah dilakukan balik nama dan dilakukan pemecahan Sertifikat ke atas nama masing-masing PEMBELI;------------------------------7. Bahwa oleh karena Jual Beli atas tanah Objek Sengketa dilakukan oleh PIHAK PENJUAL dan PEMBELI secara langsung dengan itikad bai dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (TERGUGAT VII) dan telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga secara hukum tidak ada alasan yang menjadi dasar dibatalkannya Jual Beli tersebut. Hal ini sejalan degan ketentuan dalam


Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Desember 1958 No.251 K/Sip/1958, menyatakan bahwa:-----------------------------------------------------“pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah”;-------------8. Bahwa TERGUGAT VII menyatakan menolak tegas dalis PENGGUGAT pada point 2, 3 dan 4 yang menyatakan bahwa Almarhum Mochammad Jamhari (suami Tergugat I) meminjam kedua Sertifikat kepada Tergugat II dengan alasan bahwa diatas obyek sengketa dimaksud akan dibangunin rumah kontrakan, namun kemudian ternyata menjualnya serta dilakukan secara melawan hukum karena dilakukan sendiri oleh almarhum suami TERGUGAT I dan PARA TERGUGAT tanpa kehadiran PENGGUGAT maupun TERGUGAT II. Dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Jual tanah obyek sengketa senyata nyata dan jelas dilaksanakan secara langsung oleh dr.SURADI selaku PENJUAL dan PARA PEMBELI dihadapan TERGUGAT VII selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;-------------------------9. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada poin 5, yang menyatakan bahwa adanya pemalsuan tanda tangan PENGGUGAT dan Isterinya (TERGUGAT II) oleh Almarhum Suami TERGUGAT I, hal tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Terlebih lagi hingga saat ini tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan bahwa telah terjadi pemalsuan tanda tangan sebagaimana yang didalilkan

oleh

PENGGUGAT.

Dan

TERGUGAT

VII

mensomer

PENGGUGAT untuk membuktikan adanya putusan pengadilan yang menyatakan tanda tangan tersebut palsu;----------------------------------------10. Bahwa oleh karena proses jual beli tanah atas objek sengketa dilakukan secara SAH dan sesuai dengan peraturan hukumyang berlaku, maka dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada point 6 dan 7 dalam gugatannya berdasar hukum untuk DIKESAMPING;------------------Berdasarkan

uraian

argument-argument

tersebut

diatas,

maka

TERGUGAT VII mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI:-------------------------------------------------------------------------1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT VII untuk seluruhnya;------


2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ( Niet on vankelijk velkraad ) atau setidak-tidaknya dinyatakan DITOLAK;---------------------------DALAM POKOK PERKARA:------------------------------------------------------------------1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya Jawaban TERGUGAT VII;------------2. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;-----------------------------------------3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;---------------------SUBSIDAIR:----------------------------------------------------------------------------------------Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, TERGUGAT VII mohon agar diputus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);-------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV. Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik tertanggal 24 Juni 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mengajukan Duplik tertanggal 05 September 2013 sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan Dupliknya;-------------------------------Mengutip dan memperhatikan uraian tentang keadaan duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 09 Juni 2014, Nomor 171 / Pdt.G / 2012 / PN.Dpk, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ---------------------------------------------------MENGADILI: DALAM EKSEPSI ;-------------------------------------------------------------------------------- Menolak eksepsi Tergugat III, IV,V,VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya;-----DALAM POKOK PERKARA :------------------------------------------------------------------ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;----------------------------------- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sebahagian dari sertifikat Hak Milik Nomor : 50/Cilangkap atas nama dr Suradi;--------------------------------------------- Menyatakan akta jual beli Nomor: 353/2002 tertanggal 6 Mei 2002 antara dr Suradi sebagai penjual dengan Ir M.Jamhari sebagai pembeli tidak mempunyai kekuatan hukum ;------------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 4..866.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);------------------------------------------------------------------------------------------- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -------------------------


Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 171 / Pdt.G / 2012 / PN.Dpk. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Depok, yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juli 2014, Pembanding, semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas; --------------------------------------------------------------------------------------------Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada :-------------------------------------------------------------------------------------------Terbanding I semula Tergugat- I, pada tanggal 15 Desember 2014; ---------------Terbanding.II semula Tergugat- II, pada tanggal 26 Nopember 2014;--------------Terbanding.III semula Tergugat- III, pada tanggal 20 Nopember 2014;------------Terbanding.IV semula Tergugat- IV, pada tanggal 11 Desember 2014;------------Terbanding.V semula Tergugat- V, pada tanggal 3 Desember 2014;---------------Terbanding.VI semula Tergugat- VI, pada tanggal 3 Desember 2014;-------------Terbanding.VII semula Tergugat- VII, pada tanggal 11 Desember 2014;----------Terbanding.VIII semula Tergugat- VIII, pada tanggal 20 Nopember 2014;--------Membaca, memori banding dari Pembanding semula Penggugat bertanggal 17 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 17 Oktober 2014 dan salinan resmi memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada:------------------------------------------------------Terbanding I semula Tergugat- I, pada tanggal 28 Januari 2015;--------------------Terbanding.II semula Tergugat- II, pada tanggal 26 Nopember 2014 ;-------------Terbanding.III semula Tergugat- III, pada tanggal 20 Nopember 2014;-------------Terbanding.IV semula Tergugat- IV, pada tanggal 11 Desember 2014;------------Terbanding.V semula Tergugat- V, pada tanggal 3 Desember 2014;---------------Terbanding.VI semula Tergugat- VI, pada tanggal 3 Desember 2014; ------------Terbanding.VII semula Tergugat- VII, pada tanggal 11 Desember 2014;---------Terbanding.VIII semula Tergugat- VIII, pada tanggal 20 Nopember 2014;-------Membaca, kontra memori banding dari Terbanding-III semula Tergugat III, Terbanding-IV semula Tergugat IV , Terbanding-V semula Tergugat V , Terbanding-VI semula Tergugat VI, bertanggal 16 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Januari 2015, yang diajukan oleh kuasa Hukumnya yang bernama M.Sholeh Amin. S.H., M.Hum. dan Iim


Abdul Halim . S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Desember 2014 salinan resmi kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Pembanding semula Penggugat, melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2015 surat Nomor: W11.U21/ 222 / HT.01.10/1/2015; --------------------------------------------------------------------------------Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, yang menyatakan bahwa telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada: Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 15 Desember 2014;---------------Terbanding I semula Tergugat- I, pada tanggal 15 Desember 2014;---------------Terbanding.II semula Tergugat- II, pada tanggal 26 Nopember 2014 ;-------------Terbanding.III semula Tergugat- III, pada tanggal 20 Nopember 2014;-------------Terbanding.IV semula Tergugat- IV, pada tanggal 11 Desember 2014;------------Terbanding.V semula Tergugat- V, pada tanggal 3 Desember 2014;-------------Terbanding.VI semula Tergugat- VI, pada tanggal 3 Desember 2014; ------------Terbanding.VII semula Tergugat- VII, pada tanggal 11 Desember 2014;---------Terbanding.VIII semula Tergugat- VIII, pada tanggal 20 Nopember 2014;-------untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, terhitung setelah tanggal pemberitahuan tersebut; --------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,

bahwa

putusan

Pengadilan

Negeri

Depok

Nomor:

171/Pdt.G/2012/PN.Dpk, di ucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada tanggal

9 Juni

2014

dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat III, IV, V, VI

dan kuasa Hkum Tergugat VII, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat,

Tergugat II dan Tergugat VIII, kemudian kuasa Hukum Penggugat OTTO de RUITER. S.H. pada tanggal 23 Juli 2014 mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Depok, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa permohonan banding dari kuasa Hukum Penggugat tersebut, masih dalam tenggang waktu dan telah menurut tata cara yang di tentukan dalam pasal 190 ayat ( I ) Reglement Indonesia yang di baharuai, Juncto pasal 7 ayat ( I ) Undang – undang Nomor: 20 Tahun 1947


tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dengan demikian pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima;-------------------------Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 17 Oktober 2014 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 17 Oktober 2014 telah mengajukan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut : --------------------------------- Bahwa putusan Judex Facti PN adalah putusan yang kurang cukup dipertimbangkan ( Onveoldoende Gemotiverd ) dan karenanya beralasan menurut hukum untuk di batalkan;---------------------------------------------------------- Bahwa Judex Factie PN mendasarkan putusannya pada satu pertimbangan yang sangat dangkal, bahwa didalam pertimbangan hukumnya yang menolak gugatan pembanding sebagian;------------------------------------------------------------- Bahwa para saksi dengan tegas dan jelas menerangkan, bahwa almarhum Suradi dan Isterinya ic. Terbanding –II telah berangkat keluar dari indonesia sejak tahun 2001, dan didalam P.23, terungkap fakta bahwa baru tanggal 03 dan 04 Mei 2005, Terbanding –II keluar dari Amerika dan menuju ke Singapore;--------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa dengan demikian keterangan saksi Djubaedi yang menyatakan pernah bertemu dengan Pembanding dan Terbanding- II di Singapore dan bertemu dengan suami Terbanding I ic , alm Moch Jamhari dan Tergugat-III untuk

membicarakan

mengenai

objek

sengketa

yang

dijual

tanpa

sepengetahuan pemiliknya ic, Pembanding dan Terbanding – II , sehingga oleh karena objek sengeketa tidak dijual oleh pemiliknya ic, Dr. Suradi, maka seharusnya peralihan hak atas objek sengeketa adalah tidak sah;--------------- Bahwa pada saat terjadinya peralihan hak atas objek sengeketa pembanding sedang berada di Amerika Serikat dan baru kembali ke Indonesia pada tahun 2010, vide kepada: Terbanding-III pada tanggal 3 April 2002 seluas : 1.555 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:250/2002, Terbanding IV pada tanggal : 4 April 2002 seluas:187 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 263/2002, Tergugat- V yang bertindak selaku Wali dari Terbanding- V pada tanggal: 4 April 2002 seluas: 170 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 264/2002 dan kepada suami Terguigat-I in casu Almarhum Mochamad Jamhari pada tanggal 6 Mei 2002 seluas : 250 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:353/2002, dengan demikian adalah suatu yang tidak mungkin dapat terjadi transaksi peralihan dilakukan oleh pembanding sementara Ia dan


Isterinya Terbanding-II sedang berada di Amerika , sehingga beralasan menurut hukum keempat

Akta Jual Beli atas tanah sengketa dinyatakan

tidak sah dan bukannya hanya Akta Jual Beli Nomor: 353/2002;------------------ Bahwa didalam hukum peralihan hak, tanggal yang tertera didalam Akta merupakan tanggal ditandatanganinya Akta dimaksud, sehingga apapun alasan dari Tergugat – III, IV, V, VI dan VII adalah alasan yang tidak boleh diterima dan menjadi dasar untuk mengesahkan Jual Beli yang tidak pernah dilakukan oleh Pembanding dan Terbanding- II, karenanya sangat beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Tinggi untuk membatalkan putusan Judex Facti PN;------------------------------------------------------------------------------------------------ Bahwa didalam pertimbangan hukumnya halaman 22 sampai halaman 23 Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum yang salah atas keberadaan bukti surat T.VII-1, T.VII-2 dan T.VII-3 dengan cara mengutip kata-kata didalam ketiga Akta Jual Beli dimaksud dan secara sekonyongkonyong menyatakan bahwa pembanding dan Terbanding- II sendiri hadir di depan Terbanding- VII selaku PPAT dan menandatangani Akta-akta dimaksud dan tanpa mempedulikan bukti lainnya yang diajukan oleh Pembanding;------------------------------------------------------------------------------------ Bahwa adalah suatu yang sangat naif apabila Judex Facti PN telah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya Terbanding, III, IV, V dan VI adalah pemilik atas tanah sengketa, minimal dengan menunjukan bukti Sertifikat Hak atas tanah didalam persidangan, apabila Para Tergugat tidak dapat mengajukan saksi yang dapat membantah keterangan para saksi yang diajukan oleh Pembanding, dengan demikian Judex Facti PN telah melakukan kekeliruan fatal dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh Pembanding , yang diajukan oleh Tergugat- VII an sich sehingga menurut hukum putusan Judex Facti patut dan berdasar untuk dibatalkan;-------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa

yang

menjual

objek

Terbanding- II, melainkan

sengeketa

bukanlah

Pembanding

dan

alm M.Jamhari tanpa sepengetahuan dan

persetujuan dari Pembanding dan Terbanding- II, bahwa pada kenyataannya Terbanding- I, III, IV, V dan VI selaku pembeli atas objek sengketa tidak pernah melakukan upaya keberatan dan atau hukum apapun baik perdata maupun pidana atas adanya tindakan dr. Suardi yang menyuruh menanam pohon Jati atas objek sengketa sampai hari ini;----------------------------------------


Berdasarkan pada keberatan-keberatan kami tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia, berkenan

memeriksa,

mengadili

sendiri

dan

memutuskan

perkara

ini

sebagaimana kami mohonkan berikut ini:-----------------------------------------------MENGADILI; - Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding;----------------- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 171 / Pdt. G/ 2012/ PN. Dpk;------------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI: - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;--------------------------------- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa;--------- Menyatakan perbuatan suami Tergugat-I yang menjual objek sengeketa kepada:------------------------------------------------------------------------------------------ - Tergugat-III pada tanggal 3 April 2002 seluas: 1.555 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 250/2002 di hadapan Tergugat- VII;----------------------------- Tergugat-IV pada tanggal 4 April 2002 seluas: 187 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 263/2002 di hadapan Tergugat- VII;----------------------------- Tergugat-V yang bertindak selaku wali dari Tergugat- V pada tanggal 4 April 2002 seluas: 170 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 264/2002 di hadapan Tergugat- VII;--------------------------------------------------------------------- Dirinya sendiri in casu Almarhum Mochamad Jamhari Suami Tergugat- I pada tanggal 6 Mei 2002 seluas : 250 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 353/2002 di hadapan Tergugat- VII;----------------------------------------adalah perbuatan melawan Hak dan Melawan Hukum;--------------------------- Membatalkan Akta Jual Beli Nomor: 250/2002, tanggal 3 April 2002, Akta Jual Beli Nomor: 263/2002, tanggal 4 April 2002, Akta Jual Beli Nomor: 264/2002, tanggal 4 April 2002, Akta Jual Beli Nomor: 353/2002, tanggal 6 Mei 2002, yang dibuat dihadapan Tergugat- VII;--------------------------------------- Menyatakan

tidak

mengikat

semua

tindakan

Tergugat

–VIII

yang

memecahkan dan atau membalik nama Sertifikat objek sengketa kepada Tergugat- I, III, IV, V, dan VI;----------------------------------------------------------------- Memerintahkan Tergugat- VII untuk mencatat kembali nama Penggugat di atas Sertifikat atas objek sengketa;--------------------------------------------------------


- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;----------------------Menimbang, bahwa dalam rangka menanggapi Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, pihak Terbanding III semula Tergugat- III, Terbanding IV semula Tergugat- IV, Terbanding- V semula Tergugat- V, Terbanding VI semula Tergugat- VI, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Desember 2014 dengan melalui kuasa hukumnya di dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 16 Januari 2015 yang di terima di Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 16 Januari 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : ------------------------------------------ Bahwa Judex Facti, telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum atas terjadinya jual beli tanah yang telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan

peraturan

perundang-undangan

antara

Para

Tergugat/Para

Terbanding dan Tergugat – VII/Terbanding- VII selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);--------------------------------------------------------------------------- Saksi – saksi dan bukti- bukti yang diajukan Pembanding/Penggugat sama sekali tidak ada relevansinya dengan proses terjadinya jual beli tanah yang dilakukan antara Para Tergugat dengan Penggugat yang dilakukan dihadapan Tergugat- VII, yakni:-----------------------------------------------------

Dengan Terbanding- III/Tergugat- III, pada tanggal 3 April 2002 seluas 1.555 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 250/2002, yang diikuti balik nama sertipikat menjadi atas nama Terbanding III/Tergugat III, Sertifikat Nomor: 51/Kel. Cilangkap seluas 1.555 m2 Gambar Situasi Tanggal 267-1984 No:2756/184;---------------------------------------------------------------------

-

Dengan Terbanding- IV/Tergugat- IV, pada tanggal 4 April 2002 seluas 187 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 263/2002, yang kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00372/ Kel Cilangkap, Kecamatan Cimanggis

Depok,

Surat

Ukur

tanggal

17-06-2002

Nomor:

253/Cilangkap/2002, seluas 187 m2 yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 50/Kel.Cilangkap; -------------------------------------

Dengan Terbanding-V/Tergugat- V, yang bertindak selaku Wali dari Terbanding VI/Tergugat VI pada tanggal 4 April 2002 seluas 170 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 264/2002, tanggal 4 April

2002

seluas 170 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 264/2002 yang kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00373/ Kel Cilangkap, seluas

170

m2,

Surat

Ukur

tanggal

17-06-2002

Nomor:


252/Cilangkap/2002, yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 50/Kel.Cilangkap; -------------------------------------------------------------- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, tidak ada satupun yang mengetahui dan menyaksikan proces terjadinya Jual Beli yang dilakukan antara Para Tergugat dengan Penggugat, justru saksi para Tergugat yang mengetahui dan menyaksikan sendiri proses terjadinya jual Beli tanah anatara Penggugat dengan Para Tergugat;--------------------------------------------- Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti yang menilai Akta Jual Beli Nomor: 353/2002 tanggal 6 Mei 2002, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan prasangkaan, bahwa tandatangan pembeli dengan tanda tangan IR. M. Jamhari

berada dan adanya bantahan dari

Tergugat I bahwa semasa hidupnya IR. M. Jamhari tidak pernah membeli objek sengketa serta secara realita baik M.Jamhari maupun Tergugat I tidak pernah menguasai objek sengketa, adalah pertimbangan yang tidak tepat;---Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan hal ini kami memohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bandung untuk menerima dalildalil Kontra Memori Banding Terbanding III, IV, V dan Terbanding VI dan selanjutnya dengan mengadili sendiri memutuskan;--------------------------------------

Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Kontra Memori Banding Terbanding III, IV, V dan Terbanding VI seluruhnya;---------------------------------

-

Menolak permohonan banding Pembanding;------------------------------------------

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok No: 171 / Pdt. G/ 2012 / PN. Dpk tanggal 9 Juni 2014;------------------------------------------------------------------Atau, jika Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono );-----------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari

dengan seksama berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan para pihak ke muka persidangan Pengadilan Negeri, fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan Tingkat

Pertama,

berita

acara

sidang

Pengadilan

Tingkat

Pertama,

pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama, alasan-alasan yang dikemukakan oleh

Pembanding, semula Penggugat di

dalam memori bandingnya, serta tanggapan Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding- IV semula Tergugat- IV, Terbanding- V semulka Tergugat- V dan Terbanding- VI semula Tergugat- VI di dalam kontra memori bandingnya,


Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta dapat disetujui, selanjutnya segala pertimbangan tersebut diambil alih

Pengadilan

Tinggi untuk dijadikan dasar dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding; ------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mengenai alasan banding dari Pembanding, semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan tersebut harus ditolak sebab

substansi yang dikemukakan dalam memori banding tersebut sudah

dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi

tidak

menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi; -----------------Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara sidang, hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 saat putusan diucapkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 Juni 2014, tercatat yang hadir dipersidangan adalah: Majelis Hakim terdiri dari: M. Pandji Santoso, SH., MH. selaku Hakim Ketua, Sapto Supriono, SH., MH. dan Rina Zain, SH. masingmasing sebagai Hakim Anggota, Agus Wawan,SH. sebagai Panitera Pengganti, Fitri, S.H.Kuasa pihak Tergugat-III, IV, V, VI, dan Yasir Arafat, SH. Kuasa pihak Tergugat VII, maka yang tertulis diakhir dari naskah putusan yaitu halaman 26 ( dua puluh enam ) dihadiri kuasa hukum Tergugat- I, kuasa hukum TergugatIII, IV, V, VI dan kuasa hukum Tergugat-VII, tanpa dihadiri

Penggugat,

Tergugat-II dan Tergugat- VIII:-------------------------------------------- --------------------Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Juni 2014, Nomor 171 / Pdt.G / 2012 / PN.Dpk, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; --------------------------Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, hal mana berarti Pembanding, semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka sesuai pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding, semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; ---------------------------------------------------------------------Memperhatikan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto pasal 181 ayat (1) HIR, juncto Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; ------


M E N G A D I L I: -

Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;--------

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Juni 2014, Nomor: 171 / Pdt.G / 2012 /PN.Dpk. yang dimohonkan banding tersebut;---------------

-

Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul

dalam

kedua

tingkat

peradilan,

ditingkat

banding

sebesar

Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-------------------------------------Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: Rabu tanggal: 23 Maret 2015 oleh Kami : KAREL TUPPU, S.H., M. H. sebagai Hakim Ketua Majelis , dengan H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H. dan H, EDWARMAN S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pen.Pdt/2015/PT.Bdg, tanggal 26 Februari 2015, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat

banding, dan

putusan tersebut pada hari : Senin tanggal : 30 Maret 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh AGUS SUHENDAR, S.H.

Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya. ---------------------------------------------Hakim Anggota:

Ttd

H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

KAREL TUPPU,S.H.,MH.

Ttd

H, EDWARMAN S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

AGUS SUHENDAR, S.H.


Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............………… Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan ……….. Rp.

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan …………….Rp.139.000,Jumlah ……………………………….Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)


KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents