KEWARGANEGARAAN Modul ke:
NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Fakultas
FASILKOM Program Studi
Teknik Informatika www.mercubuana.ac.id
Nurohma, S.IP, M.Si
Pendahuluan Abstract : • Menjelaskan Pengertian dan ciri negara hukum dan pengertian, sejarah dan penerapan Hak Asasi Manusia serta Makna Indonesia sebagai negara hukum dan penegakan hukum Kompetensi : • Mahasiswa mampu memahami Pengertian dan ciri negara hukum dan pengertian, sejarah dan penerapan Hak Asasi Manusia serta Makna Indonesia sebagai negara hukum dan penegakan hukum • .
Pengertian & Ciri Negara Hukum KEWARGANEGARAAN NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Pengertian Negara Hukum • Istilah negara hukum secara terminologis terjemahan dari kata Rechtsstaat atau Rule of law. Para ahli hukum di daratan Eropa Barat lazim menggunakan istilah Rechtsstaat, sementara tradisi Anglo–Saxon menggunakan istilah Rule of Law. Di Indonesia, istilah Rechtsstaat dan Rule of law biasa diterjemahkan dengan istilah “Negara Hukum” (Winarno,2007) • Gagasan negara hukum di Indonesia yang demokratis telah dikemukakan oleh para pendiri negara Republik Indonesia (Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dkk) sejak hampir satu abad lalu. • Akhirnya, dalam Sidang BPUPKI tanggal 28 Mei –1 Juni 1945 dan tanggal 10-17 Juli 1945 gagasan dan konsep Konstitusi Indonesia dibicarakan oleh para anggota BPUPKI. Melalui sidang-sidang tersebut dikemukakan istilah rechsstaat (Negara Hukum) oleh Mr. Muhammad Yamin (Abdul Hakim G Nusantara, 2010:2).
Pengertian • Menurut Mustafa Kamal (2003), dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. • Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945 (amandemen ketiga), “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak azasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan.
Ciri Negara Hukum • Konsep negara hukum yang berkembang pada abad 19 cenderung mengarah pada konsep negara hukum formal, yaitu pengertian negara hukum dalam arti sempit. Dalam konsep ini negara hukum diposisikan ke dalam ruang gerak dan peran yang kecil atau sempit. • Dalam dekade abad 20 konsep negara hukum mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti material. Arah tujuannya memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan jaman.
Ciri Negara Hukum Abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum (Rechtsstaat), yaitu sebagai berikut : 1. HAM terjamin oleh undang-undang 2. Supremasi hukum 3. Pembagian kekuasaan ( Trias Politika) demi kepastian hukum 4. Kesamaan kedudukan di depan hukum 5. Peradilan administrasi dalam perselisihan 6. Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap & berorganisasi 7. Pemilihan umum yang bebas 8. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
Pengertian, Sejarah dan Penerapan HAM KEWARGANEGARAAN NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Pengertian HAM • HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. HAM meliputi hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak milik dan hak-hak dasar yang melekat pada diri pribadi manusia & tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. • Secara umum HAM adalah hak yang dimiliki manusia (tanpa perbedaan bangsa, ras, agama atau kelamin) yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. • Pengertian HAM menurut para ahli, antara lain : • Jan Materson, HAM adalah hak-hak yg melekat pd setiap manusia, yg tanpanya manusia mustahil dapat hidup sbg manusia. • John Locke, menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan YME sebagai hak yang kodrati
Ciri Pokok HAM Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM, yaitu : • HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. • HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa. • HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain.
Sejarah Perkembangan HAM • Magna Charta (Piagam Agung 1215), yaitu suatu dokumen yg mencatat beberapa hak yg diberikan oleh Raja Jhon dari Inggris kpd beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini yang sekaligus membatasi kekuasaan Raja Jhon. • Bill of Rights (Undang-undang 1689), yaitu suatu UU yg diterima oleh parlemen Inggris sesudah berhasil dlm thn sblmnya, mengadakan perlawanan thd Raja James II dlm suatu revolusi hak berdarah yg dikenal dgn The Glorious revolution of 1688. • Declaration des Droits de I’homme et du citoyen (pernyataan HAM dan warga negara), yaitu suatu naskah yg dicetuskan pd permulaan revolusi Perancis, sbg perlawanan thd kewenangan rezim lama. • Bill of Rights (undang-Undang hak), yaitu suatu naskah yg disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1769 dan kemudian menjadi bagian dari undang-undang dasar pada tahun 1791.
Sejarah Perkembangan HAM PBB memprakarsai berdirinya sebuah komisi HAM untuk pertama kali yang diberi nama Commision on Human Rights pada tahun 1946. komisi inilah yang menetapkan secara terperinci hak-hak manusia disamping hak politik yaitu hak ekonomi dan sosial yaitu : Hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi; Larangan perbudakan; Larangan penganiayaan; Larangan penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang; Hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur; Hak atas kebebasan bergerak; Hak atas harta dan benda; Hak atas kebebasan berfikir, menyuarakan hati nurani dan beragam; Hak atas mengemukakan pendapat dan mencurahkan pikiran; Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat; Hak untuk turut serta dalam pemerintahan.
Sejarah Perkembangan HAM Deklarasi dunia ini juga menyebutkan beberapa hak sosial dan ekonomi yang penting : • Hak atas pekerjaan • Hak atas taraf hidup yang layak, termasuk makanan, pakian, perumahan dan kesehatan. • Hak atas pendidikan • Hak kebudayaan meliputi hak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, ambil bagian dalam kemajuan ilmu pengetahuan dab hak atas perlindungan kepentingan moral dan material yang timbul dari hasil karya cipta seseorang dalam bidang ilmu, kesustraan dan seni.
Pelaksanaan HAM di Indonesia KEWARGANEGARAAN NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Pelaksanaan HAM di Indonesia Dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia, dibutuhkan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana penegakan HAM tersebut dikategorikan menjadi dua bagian yakni : • Sarana yang berbentuk institusi atau kelembagaan seperti lahirnya Lembaga advokasi tentang HAM yang dibentuk oleh LSM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional HAM Perempuan dan institusi lainnya. • Sarana yang berbentuk peraturan atau undang-undang, seperti adanya beberapa pasal dalam Konstitusi UUD 1945 yang memuat tentang HAM, UU RI Nomor 39 Tahun 1999, Keppres RI Nomor.50 Tahun1993, Keppres RI Nomor.129 Tahun 1998, Keppres RI Nomor 181 Tahun 1998 dan Inpres RI Nomor 26 Tahun 1996. kesemua perangkat hukum tersebut merupakan sarana pendukung perlindungan HAM.
Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum & Penegakan HAM KEWARGANEGARAAN NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Makna Indonesia sebagai Negara Hukum • Bukti yuridis atas keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material tersebut harus dimaknai bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dinamis. Makna negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. • Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.
Makna Indonesia sebagai Negara Hukum • Dasar filosofi perlunya perlindungan hukum terhadap hak azasi manusia adalah bahwa hak azasi manusia adalah hak dasar kodrati setiap orang yang keberadaannya sejak berada dalam kandungan, dan ada sebagai pemberian Tuhan, negara wajib melindunginya. Perlindungan hak azasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada UUD Negara RI 1945.
Terima Kasih Nurohma, S.IP, M.Si
