KEWARGANEGARAAN Modul ke:
03
NEGARA DAN PEMERINTAHAN
Fakultas
FASILKOM Program Studi
Teknik Informatika
Nurohma, S.IP, M.Si
Pendahuluan DESKRIPSI • Menjelaskan pengertian dan alasan terbentuknya negara, teori-teori dan unsur pembentuk negara, sifat dan fungsi negara, perbedaan bentuk dan sistem pemerintahan serta bentuk dan sistem pemerintahan negara Indonesia.
KOMPETENSI • Mahasiswa menjelaskan dan menguraikan pengertian, alasan terbentuknya Negara, teori-teori dan unsur pembentuk Negara, sifat dan fungsi Negara, membedakan bentuk dan sistem pemerintahan, serta bentuk dan sistem pemerintahan negara Indonesia
Pengertian, Alasan Terbentuknya dan UnsurNegara KEWARGANEGARAAN NEGARA DAN PEMERINTAHAN
Pengertian • Kata ‘Negara berasal dari state (Inggris), staat (Belanda) dan etat (Perancis). Secara etimologi (bahasa) Negara berarti keadaan yang berdiri tegak (kokoh), lurus (tak tergoyahkan) termasuk mengandung unsur ketetapan akan kebaikan dan kebenaran. Dari kata itu pula lahirlah status, statum, dan yang terakhir standing. Dari pengertian yang terakhir itu juga mengarah pada kedudukan, tempat berdiri yang tetap, konsisten dan jelas. • Negara dapat didefiniskan sebagai organisasi yang melindungi individu, wilayah, dan masyarakat yang lemah dari individu atau penguasa yang otoriter. Negara menyangkut sekelompok kecil orang yang memerintah (pemerintah) dan rakyat (kelompok yang diperintah). Negara juga berkaitan dengan organisasi kekuasaan dan kebijakan.
Teori Asal Usul Negara • Teori Aristoteles : Manusia adalah “political animals”, yang memiliki nafsu keinginan memuaskan segala kebutuhan hidupnya, namun karena sumber daya yang tersedia sangat terbatas maka sering terjadi konflik. untuk mengaturnya maka negara dibentuk dalam menentukan siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana. • Teori Thomas Hobbes : Manusia adalah “homo homini lupus, bellum omnium comtra omnes”, yang tak ubahnya binatang buas. selalu bertikai dan berkonflik untuk saling menguasai satu sama lainnya. Dalam keadaan inilah mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat yang menyerahkan hakhaknya kpd penguasa untuk membentuk negara yang punya kewajiban untuk melindungi dan menjaga keamanan masyarakat.
Teori Asal Usul Negara • Teori John Locke : secara fitrah manusia diberikan hak dasar yang melekat sejak ia dilahirkan yaitu, hak untuk hidup, bebas merdeka, dan memiliki harta (hak individu). Untuk menjamin hak dasar ini maka dibentuk perjanjian membentuk penguasa dan negara (komunitas politik) lewat aturan main yang disepakati bersama tanpa harus menyerahkan hak individunya kepada penguasa. • Pengertian ini menggambarkan: a) The First Treaty (Pactum Unionis) yakni Perjanjian antar individu membentuk masyarakat politik dan negara. b) The Second Treaty (Pactum Subjectionis) yakni Perjanjian dalam Pactum Unionis terbentuk atas dasar suara mayoritas, tanpa setiap individu kehilangan hak-haknya, yakni life, liberty, dan estate. Sehingga tugas negara melindungi setiap individu.
Unsur Terbentuknya Negara Rakyat, didefinisikan sebagai semua orang yang berdomisili di wilayah Negara tertentu serta menyatakan kesepakatan diri ingin bersatu (berkomitmen pada negara). Didalam rakyat terdapat penduduk. Wilayah, artinya setiap negara harus memiliki batas wilayah yg jelas baik darat, laut dan udara. Pemerintahan, artinya setiap negara harus memiliki pemerintahan yang diserahi urusan untuk mengelola negara. Ada dua pengertian pemerintahan, yaitu: arti luas dan sempit.
Klasifikasi Negara KEWARGANEGARAAN NEGARA DAN PEMERINTAHAN
Klasifikasi Negara • Plato dan Aristoteles mengklasifikasikan bentuk Negara berdasarkan dua hal, yakni secara Kuantitatif diartikan bahwa Negara itu dilihat dari jumlah orang yang memerintah dan secara kualitatif diartikan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Negara tersebut. Bila tujuannya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat disebut “Negara ideal”. Sebaliknya, bila untuk kepentingan penguasa/ kelompok tertentu disebut “Negara buruk” (penyimpangan dari Negara ideal).
Klasifikasi Negara GOVERNMENT BY
PLATO
GOOD
ARISTOTELES
BAD
GOOD
BAD
ONE
MONARKHI
TIRANI
MONARKI
TIRANI
FEW
ARISTOKRASI
OLIGARKHI
ARISTOKRASI
OLIGARKHI
MANY
DEMOKRASI
MOBROKASI
POLITY
DEMOKRASI
Klasifikasi Negara Para ahli lain (George Jellinek, Krannenburg, dan Leon Duguit) membedakan bentuk dan klasifikasi Negara dengan melihat bentuk pemerintahan yang dijalankan, yaitu : • Negara Kesatuan (Unitarism) • Negara Serikat (Federalism) • Negara Dominion • Negara Protektorat • Negara Perserikatan
Sifat dan Fungsi Negara KEWARGANEGARAAN NEGARA DAN PEMERINTAHAN
Sifat dan Fungsi Negara Sifat organisasi Negara; Memaksa, Monopoli, Totalitas Fungsi Negara : • Pertahanan dan Keamanan, melindungi rakyat, wilayah dan pemerintahan dari Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) baik dari dalam maupun luar negeri. • Pengaturan dan ketertiban (menciptakan UU, dan melaksanakan sehingga terjadi ketertiban umum) • Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran • Fungsi Keadilan (menerapkan keseimbangan hak dan kewajiban dan penegakan fungsi hukum)
Elemen Kekuatan Negara Sumberdaya Manusia Teritorial Negeri Sumberdaya Alam Kapasitas Industri dan kapabilitas teknologi Kekuatan militer dan mobilitasnya Elemen power yang tak terwujud/intangible yakni moral nasional, identitas dan kebanggaan nasional dan faktor kepemimpinan .
Pemisahan dan Pembagian Kekuasaaan Agar terjadi kontrol/pengawasan terhadap tugas&fungsi negara, kekuasaan dipisah/dibagi: Secara Horisontal; eksekutif, legislatif, yudikatif. Secara vertikal; pemerintahan pusat dan daerah Yang dibedakan wewenang ke dalam 3 jenis yaitu; • Sentralisasi (terpusat) • Desentralisasi (delegasi wewenang) • Dekonsentralisasi (administratif)
Bentuk Dan Sistem Pemerintahan KEWARGANEGARAAN NEGARA DAN PEMERINTAHAN
Bentuk Pemerintahan Bentuk pemerintahan diartikan sebagai cara, praktek dan mekanisme kerja yang dijalankan oleh penguasa/ orang yang ditunjuk sebagai pemimpin agar dapat mencapai tujuan nasional. dibedakan dalam dua bentuk yakni; 1) Monarkhi yang terdiri atas; monarkhi absolut, monarkhi konstitusional; monarkhi parlementer; 2) Republik yang terdiri dari; republik absolut, republik konstitusional, republik parlementer.
Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan adalah suatu pola penyelenggaraan pemerintahan yang terpadu dan berhasil guna dalam rangka melaksanakan tugas-tugas eksekutif sesuai dengan tujuan nasional. dibedakan dalam 3 bentuk yakni; 1) Presidensil; 2) Parlementer; 3) Campuran (Kuasi).
Bentuk Dan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia KEWARGANEGARAAN NEGARA DAN PEMERINTAHAN
Bentuk dan Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 hasil Amandemen diputuskan bahwa bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik dengan sistem pemerintahan presidensil. Ditegaskan dalam UUD 1945, yakni : • Pembukaan UUD 1945 alenia IV; “Susunan Negara Republik Indonesia…” • Pasal 1 (1) ; “Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik”. • Pasal 4 (1) ; Presiden sebagai kepala pemerintahan. • Pasal 17 ; Menteri-menteri sebagai pembantu presiden. • Pasal 20 (1) dan (2) ; kekuasaan pembentuk UU ada ditangan DPR dengan persetujuan presiden. • Pasal 6A (1), (2), (3), dan (4) ; Kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan tidak tergantung DPR
Bentuk dan Sistem Pemerintahan Indonesia UUD 1945 tidak menyebut secara tersurat (eksplisit) mengenai
Sistem Pemerintahan sebagaimana Klasifikasi Ilmu terkait. Untuk menyimpulkan Sistem Pemeintahan Indonesia, perlu melihat ciri-ciri sistem pemerintahan yang banyak dianut (Presidensiil dan Parlementer ). Ciri-ciri itu kemudian dikaji mana yang dominan dalam UUD 1945.
Ciri-ciri Sistem Parlementer
Raja/Ratu/Prsiden sebagai Kepala Negara. Kekuasaan ekekutif dipegang dan dijalankan Kabinet yang dipimpin Perdana Menteri. Kepala eksekutif (Perdana Menteri) bertanggungjawab kepada Parlemen (Legislatif). PARPOL mayoritas memegang kekuasaan eksekutif. Menganut sistem Multi Partai
Bentuk dan Sistem Pemerintahan Indonesia Ciri-ciri Sistem Presidensiil Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus pemegang
Kekuasaan Eksekutif. Kedudukan eksekutif tidak tergantung pada Palemen. Menteri-menteri merupakan pembantu Presiden. Kekuasaan membuat Undang-Undang ada di tangan Parlemen. Presiden memiliki hak veto dalam pemberlakuan suatu Undang-Undang. Berdasarkan prinsip-prinsip Sistem Pemerintahan yang diatur dalam UUD 1945 pasal 4 ayat 1, 17, 20 ayat 1, dan 2, serta pasal 6A ayat 1-5 adalah merupakan Ciri-ciri Sistem Presidensiil. Dengan demikian meski tidak disebut secara tersurat maka Sistem Pemerintahan Indonesia adalah PRESIDENSIIL.
Terima Kasih Nurohma, S.IP, M.Si
