KEWARGANEGARAAN Modul ke:
PANCASILA DAN IMPLEMENTASINYA
Fakultas
FASILKOM Program Studi
Teknik Informatika www.mercubuana.ac.id
Nurohma, S.IP, M.Si
Pendahuluan Abstract : • Memahami Pancasila dan Implementasinya dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. • .
Kompetensi : • Mahasiswa mampu menjelaskan menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila, tokoh perumus Pancasila, pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup, ideologi/dasar negara, dan sumber hukum dasar NKRI, dan mampu menguraikan sistematika Pancasila secara tepat, serta mampu mengimplementasikan Pancasila dalam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pendahuluan Setiap negara yang hidup di dunia ini, dapat dikatakan memiliki dasar nilai dan ideologi yang digunakan sebagai alasan mengapa bangsa dan negara itu dibentuk sekaligus menjadi standar acuan/patokan hendak dibawa kemana negara itu selanjutnya. Demikian halnya dengan negara Indonesia dibentuk yang ketika itu Republik Indonesia diproklamasikan, dunia dicekam oleh pertentangan ideologi kapitalisme dengan ideologi komunisme. Namun para pendiri negara Republik Indonesia mampu melepaskan diri dari tarikan-tarikan dua kutub ideologi dunia tersebut, dengan merumuskan pandangan dasar (philosophische grondslag) pada sebuah konsep filosofis yang bernama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila bahkan bisa berperan sebagai penjaga keseimbangan (margin of appreciation) antara dua ideologi dunia yang bertentangan, karena dalam ideologi Pancasila hak-hak individu dan masyarakat diakui secara proporsional.
Kedudukan dan Fungsi Pancasila KEWARGANEGARAAN PANCASILA DAN IMPLEMENTASINYA
Kedudukan dan Fungsi Pancasila Ada tiga hal pokok kedudukan& Fungsi Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia : ¾ Pancasila sebagai pandangan hidup ¾ Pancasila sebagai ideologi / dasar negara (konstitusi) ¾ Pancasila sebagai sumber hukum dasar (sumber segala sumber hukum) NKRI Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sebab Pancasila lahir dari Perjalanan sejarah perjuangan Bangsa Indonesia yang panjang. Nilai-nilai Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Sebagai nilai yang berasal dari bangsa Indonesia maka nilai-nilai Pancasila hidup dan berkembang didalam masyarakat sudah sejak dari dahulu kala.
Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Sebagai pandangan hidupPancasila yang begitu kuat dan mengakarnya dalam jiwa bangsa hingga tetap berjaya sepanjang masa. Ini karena ideologi Pancasila bukan sekedar “confirm and deepen” (identitas Bangsa) Indonesia, namun sudah merupakan identitas bangsa Indonesia sepanjang sejarah. Sejak Pancasila digali kembali dan dilahirkan kembali menjadi Dasar dan Ideologi Negara, maka ia membangunkan dan membangkitkan identitas yang dormant, yang “tertidur” dan yang “terbius” selama kolonialisme” dari era Portugis, Inggris, Belanda, sampai Jepang.
Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Nilai-nilai Pancasila telah hidup dalam sejarah Indonesia yang terdapat dalam beberapa kerajaan yang ada di Indonesia, seperti berikut : ¾ Kerajaan Kutai, telah menampilkan nilai sosial politik dan keTuhanan dalam kenduri sedekah kepada para Brahmana. ¾ Kerajaan Sriwijaya, nilai-nilai persatuan dan nilai ke-Tuhanan telah nampak dengan raja sebagai pusat kekuasaan dan kekuatan religius. Demikian juga nilai-nilai kemasyarakatan dan ekonomi yang terjalin dengan nilai internasionalisme dalam bentuk hubungan dagang yang terentang dari pedalaman sampai ke negeri-negeri seberang lautan kerajaan yang diamankan oleh para nomad laut yang jadi bagian dari birokrasi pemerintahan Sriwijaya. ¾ Kerajaan Majapahit, pada masa kerajaan ini, istilah Pancasila dikenali dalam buku “Nagarakertagama” karangan Empu Prapanca dan buku “Sutasoma” karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila selain di artikan sebagai “berbatu sendi yang lima” juga mempunyai arti “pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama), yaitu; 1) Tidak boleh melakukan kekerasan; 2) Tidak boleh mencuri; 3) Tidak boleh berjiwa dengki; 4) Tidak boleh bohong; 5) Tidak boleh mabuk minuman keras .
Pancasila Sebagai Ideologi & Dasar Negara Penemuan kembali Pancasila sebagai jati diri bangsa untuk kemudian dijadikan sebagai dasar Negara/ ideologi terjadi pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei -1 Juni 1945. Saat itu, Dr. Radjiman Wediodiningrat (Ketua BPUPKI) meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar (negara) Indonesia merdeka. Mr. Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri kerakyatan, dan Kesejaahteraan Rakyat. Selanjutnya Prof. Supomo, mengemukakan teori-teori Negara yaitu: Teori Negara perseorangan (individualis), Paham Negara Kelas dan Paham negara integralistik. Terakhir, oleh Soekarno yang mengusulkan lima dasar negara yang terdiri: Nasionalisme, Internasionalisme, Mufakat , Kesejahteraan sosial, Ketuhanan Yang Maha Esa (Berkebudayaan) . Lalu dibentuk Panitia 9 yang diberi tugas untuk menyusun rumusan Dasar Negara. dan berhasil menyepakati “Piagam Jakarta” sebagai rumusan dasar negara pada 22 Juni 1945, isinya sebagai berikut ; Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila Sebagai Ideologi & Dasar Negara Hasil dari kesepakatan Piagam Jakarta di bawa ke dalam sidang BPUPKI kedua, 10-17 Juli 1945, namun terjadi perdebatan sengit yang disebabkan perbedaan pendapat. Elit Nasionalis Muslim di BPUPKI mengusulkan Islam sebagai dasar Negara, namun ditolak keras oleh kalangan elit nasionalis Kristen dan sebagian elit nasionalis netral agama. Untuk menghindari perpecahan yang dapat mengancam cita-cita berdirinya Negara Indonesia Merdeka maka dengan kesadaran tinggi akhirnya terjadi kompromi politik untuk menyepakati Piagam Jakarta (22 Juni 1945) yang berisi “tujuh kata”: “…dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari pemahaman Pancasila sebagai Ideologi, maka dapat dikatakan Pancasila adalah sebuah ideologi terbuka dengan tujuan agar Pancasila dapat mengikuti perkembangan jaman. Ideologi Pancasila tidak kaku, ideologi pancasila perlu selalu mengikuti perkembangan jaman yang tentunya melalui seleksi dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia perlu lebih berupaya keras agar dapat menyeleksi pengaruh asing sebab tidak semua pengaruh asing itu baik tetapi ada yang kurang baik.
Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dasar Kedudukan Pancasila juga merupakan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Karena dengan tercantumnya dalam pembukaan, mengandung konsekuensi bahwa secara formil Pancasila sebagai norma hukum dasar positif, objektif, dan subjektif adalah mutlak tidak dapat diubah dengan jalan hukum. Secara materiil adalah juga mutlak tak dapat diubah, disebabkan kehidupan kemasyarakatan, kebudayaan, termasuk kefilsafatan, kesusilaan, keagamaan merupakan sumber hukum positif yang unsur-unsur intinya telah ada dan hidup sepanjang masa, di samping sifat kenegaraannya juga mempunyai sifat adat kebudayaan (kultural) dan sifat keagamaan (religius). Menurut Ruslan Saleh menjelaskan bahwa terdapat tiga fungsi Pancasila terhadap Perundang-undangan Indonesia, yaitu: • sebagai dasar dan pangkal tolak perundang-undangan Indonesia • sebagai papan uji bagi perundang-undangan Indonesia • sebagai sumber bahan hukum dari perundang-undangan Indonesia itu sendiri.
Perkembangan Implementasi Pancasila Dalam kurun dasa warsa terakhir ini, Indonesia mengalami percepatan perubahan yang luar biasa. Misalnya, loncatan demokratisasi, transparansi yang hampir membuat tak ada lagi batas kerahasiaan di negara kita. Liberalisasi bersamaan dengan demokratisasi di bidang politik, melahirkan sistem multi partai yang cenderung tidak efektif, pemilu presiden & wakil presiden / kepala daerah secara langsung belum diimbangi kesiapan infrastruktur sosial berupa kesiapan mental elit politik dan masyarakat yang kondusif bagi terciptanya demokrasi yang bermartabat. Situasi lainnya muncul yaitu melemahnya komitmen masyarakat terhadap nilainilai dasar yang telah lama menjadi prinsip dan pandangan hidup, mengakibatkan sistem filosofi bangsa Indonesia menjadi rapuh. Ada dua faktor penyebabnya, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal, berupa pengaruh globalisasi mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. Eksistensi Pancasila hanya dalam status formalnya yaitu sebagai dasar negara, tetapi sebagai sistem filosofi bangsa sudah tidak memiliki daya spirit bagi kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara. Sistem filosofi Pancasila sudah rapuh. Bangsa Indonesia kehilangan dasar, pegangan dan arah pembangunan.
Perkembangan Implementasi Pancasila Faktor internal, yaitu bersumber dari internal bangsa Indonesia sendiri. Banyak kalangan masyarakat memandang Pancasila tidak dapat mengatasi masalah krisis. Sebagian lagi masyarakat menganggap bahwa Pancasila merupakan alat legitimasi kekuasaan Orde Baru. Segala titik kelemahan pada Orde Baru linier dengan Pancasila. Akibat yang timbul dari kesalahan pemahaman tentang Pancasila ini sebagian masyarakat menyalahkan Pancasila, bahkan anti Pancasila. Kesalahan pemahaman (epistemologis) ini menjadikan masyarakat telah kehilangan sumber dan sarana orientasi nilai. Dalam masa transformasi, terjadi pergeseran tata nilai kehidupan sebagian masyarakat Indonesia sebagai dampak dari proses transisi, misal beralihnya dari kebiasaan cara pandang masyarakat yang mengapresiasi nilai-nilai tradisional ke arah nilai-nilai modern yang cenderung rasional dan pragmatis, dari kebiasaan hidup dalam tata pergaulan masyarakat yang konformistik bergeser ke arah tata pergaulan masyarakat yang dilandasi cara pandang individualistik.
Perkembangan Implementasi Pancasila Distorsi nasionalisme, suatu fenomena sosial pada sebagian masyarakat Indonesia yang menggambarkan semakin pudar rasa kesediaan mereka untuk hidup eksis bersama, menipisnya rasa dan kesadaran akan adanya jiwa dan prinsip spiritual yang berakar pada kepahlawanan masa silam yang tumbuh karena kesamaan penderitaan dan kemuliaan di masa lalu. Hilangnya rasa saling percaya (trust) antar sesama baik horizontal maupun vertikal. Fenomena yang kini berkembang adalah rasa saling curiga, dan menjatuhkan sesama. Inilah tanda-tanda melemahnya kohesivitas sosial kemasyarakatan di antara kita sekarang ini.
Revitalisasi Pancasila dan Implementasinya Pancasila sebagai pandangan hidup, ideologi dan dasar negara, serta sumber dari segala sumber hukum di Indonesia berisi nilainilai yang harus terus direvitalisasi (diperkuat dan disesuaikan) dan tertanam kuat dalam jiwa, pikiran, perilaku dan tindakan dari seluruh komponen bangsa ini. Sebagai pandangan hidup, maka Pancasila adalah jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Sehingga Setiap warganegara Indonesia perlu dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila, ber-Ketuhanan, Berkemanusiaan, Berpersatuan, Berdemokrasi(musyawarahmufakat) terhadap semua masalah yang dihadapi, dan berkeadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian terrefleksi dalam kepribadiaan yang tertanam pada segenap warganegara Indonesia. Integritas sebagai warganegara Indonesia akan merupakan benteng utama bagi kemajuan dan kesinambungan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI).
Revitalisasi Pancasila dan Implementasinya Sebagai ideologi dan dasar negara, Pancasila mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya adalah nilai-nilai Filsafat yang sifatnya mendasar. Nilai Dasar Pancasila bersifat Abstrak, Normatif dan nilai itu menjadi motivator kegiatan dan penyelenggaraan bernegara. Pancasila sebagai Dasar Negara berarti nilai-nilai Pancasila Normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Pengertian ini menempatkan Pancasila sebagai Ideologi Nasional Indonesia yang dimaksud adalah cita-cita bersifat tetap yang harus dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus menerapkan dasar/ pandangan oleh setiap komponen bangsa ini. Mengingat hubungan manusia dengan cita-citanya secara harfiah difahami sebagai ideologi, yakni berisi seperangkat nilai dimana nilai itu menjadi cita-citanya atau manusia bekerja dan bertindak untuk mencapai cita-citanya.
Revitalisasi Pancasila dan Implementasinya Pancasila merupakan hukum tertinggi dari hukum yang ada di Indonesia. Semua hukum perlu merujuk pada Pancasila sebagai dasar hukum yang tertinggi dalam rangka mewujudkan manusia yang bertuhan, berkemanusiaa, persatuan, musyawarah mufakat(demokrasi) dan berkeadilan. Jadi jelaslah bahwa kedudukan dan fungsi Pancasila dalam NKRI memiliki pemahaman, Pertama, nilai-nilai dasar yang merupakan representasi dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, Nilai dasar berkaitan dengan corak, gaya hidup (norma, adat, kebiasaan), serta kebudayaan. Kedua, nilai-nilai instrumental (alat) yang selalu mengikuti perkembangan jaman. Nilai instrumental merupakan nilai yang membuat dinamis, tidak usang, dan selalu mengikuti perkembangan jaman. ketiga, adalah nilai-nilai praktis yang mudah untuk diterapkan ditengah-tengah masyarakat. Nilai-nilai ada untuk diterapkan di masayarakat. Masyarakat perlu didasari oleh nilai yang mudah dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Revitalisasi Pancasila dan Implementasinya Untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila perlu diwujudkan seperangkat pola pikir, perilaku dan tindakan dalam implementasi kehidupan seharihari dalam bermasyarakata, berbangsa dan bernegara yaitu meliputi : ¾Implementasi Sila Ke-1 Beriman, dan bertakwa yaitu secara sadar patuh melaksanakan perintah Tuhan. Setiap umat yang menjadi warganegara Indonesia harus mempelajari agama dan mengamalkannya serta tidak boleh menyimpang dan perlu menghormati agama dan lepercayaan yang lain. Oleh karena itu ada Kementerian Agama yang membina dan mengawasi setiap Agama dan kepercayaam yang ada di Indonesia. Agama tidak boleh menjadi alat yang memecah belah bangsa tetapi harus menjadi pererat persatuan bangsa Indonesia. Sikap toleransi harus dibangun dalam berbagai bidang. Hidup rukun dengan berbagai agama menjadi motivasi agama. Tidak menyebarkan agama kepada manusia yang sudah berTuhan.
Revitalisasi Pancasila dan Implementasinya ¾ Implementasi Sila Ke-2 Sesama manusia tidak boleh saling melecehkan,merendahkan& menghina. Sesama manusia punya rasa memiliki, pedulu dan empati. Menjaga keseimbangan antara hak & kewajiban. Keseimbangan antara hak & kewajiban akan menimbulkan kehidupan yang harmonis. Tidak semena-mena terhadap orang lain, semua masalah diselesaikan dengan baik, santun dan beretika. Bila perlu melalui proses hukum yang ada. Mengakui adanya masyarakat majemuk (pluralisme); melakukan musyawarah dan kompromi; mempertimbangkan moral; berbuat jujur; tidak curang. Gemar kegiatan kemanusiaan: donor darah, menyantuni anak yatim, kegiatan amal (charity),dll. Mentaati hukum & tidak diskriminatif, hukum sejalan dengan keadilan. Ketaatan terhadap hukum perlu sebagai manusia yang beraklaq mulia dan bermartabat.
Revitalisasi Pancasila dan Implementasinya ¾
Implementasi Sila Ke-3 Menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi& gol. Berkorban demi negara, bekerja keras, taat membayar pajak, anti KKN Cinta tanah air dan meningkatkan prestasi di segala bidang. Bangga sbg bangsa Indonesia & percaya diri sbg orang Indonesia.
¾ Implementasi Sila Ke-4 Aktif dalam musyawarah, memberikan hak suara, dan mengawasi wakil rakyat. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dengan menggunakan akal sehat. Menerima hasil musyawarah apapun hasilnya dan melaksanakan dengan tanggungjawab. Mempunyai itikad baik dalam melakukan sesuatu.
Revitalisasi Pancasila dan Implementasinya ¾ Implementasi Sila Ke-5 Mengembangkan perbuatan luhur dan gotong royong. Berbuat adil dan tidak berat sebelah/ pilih kasih. Menghornati orang lain, tidak menghalangi orang lain untuk hidup lebih baik. Suka memberi pertolongan, tidak egois, dan individualisme (hedonisme). Bekerja keras, berusaha dan tidak mengenal menyerah (optimis). Menghargai karya orang lain, tidak memberi produk bajakan. Tidak merusak prasarana dan sarana umum, menjaga ketertiban dan kebersihan umum.
Terima Kasih Nurohma, S.IP, M.Si
