KEWARGANEGARAAN Modul ke:
05
KONSTITUSI, KONSTITUSIONALISME DAN RULE OF LAW
Fakultas
FASILKOM Program Studi
Teknik Informatika
Nurohma, S.IP, M.Si
Abstraksi dan Kompetensi ABSTRAKSI = Memahami pengertian Konstitusi, Konstitusionalisme dan rule of law, sejarah perkembangannya dan contoh kasus pelaksanaan konstitusi dan rule of law. KOMPETENSI = Mahasiswa mampu membedakan pengertian konstitusionalisme, konstitusi, Rule Of Law (ROL) dan Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan sejarah serta contoh kasus dari Konstitusionalisme dan Konstitusi serta Rule Of Law.
PENDAHULUAN • Agar pemerintah suatu negara yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan yang mengaturnya. Sistem aturan tersebut dinamakan konstitusi atau sering disebut dengan undang-undang dasar. • Dengan konstitusi diharapkan organisasi negara tertata dengan baik dan teratur, dan pemerintah yang ada di dalamnya tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.
PENDAHULUAN • Pemahaman ini telah melahirkan konsepsi yang disebut konstitusionalisme, yakni sebuah pandangan yang menegaskan pembatasan kekuasaan dalam negara perlu diwujudkan dalam bentuk hukum yang dibakukan dalam seluruh sendi kehidupan negara. • Bentuk hukum yang dibakukan itu menggambarkan suatu hierarkhi atau pertingkatan dari aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai pada aturan yang paling rendah. Aturan yang paling tinggi tingkatannya dalam suatu negara dinamakan konstitusi atau sering disebut dengan undang-undang dasar (UUD).
Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme KEWARGANEGARAAN KONSTITUSI, KONSTITUSIONALISME DAN RULE OF LAW
PENGERTIAN KONSTITUSI • Kata ‘konstitusi” = pembentukan, berasal dari kata “constituer” (Perancis) = membentuk. Sedangkan istilah “UUD” merupakan terjemahan bahasa Belanda “grondwet”. “Grond”= Dasar, dan “wet”= UU. • Dalam bahasa latin kata Konstitusi= gabungan kata Cume + Statuere. Cume= bersama-sama dengan.., sedangkan statuere = berdiri tegak. • Jadi konstitusi = hukum dasar, yang berarti sifatnya bisa tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan UUD=hukum dasar yang tertulis/ yang tertuang dalam suatu naskah/dokumen.
Lanjutan • Konstitusi memiliki 2 pengertian, yaitu luas & sempit. • Sempit= hanya mengacu pada ketentuan-ketentuan dasar yang tertuang dalam dokumen tertulis yaitu UUD. Contoh: Konstitusi Amerika Serikat dan Konstitusi Perancis. • Luas= konstitusi juga mencakup kebiasaan ketatanegaraan sebagai suatu kaidah yang sifatnya tidak tertulis. Contoh: konstitusi Inggris. • Umumnya, isi dari konstitusi mengatur; perlindungan terhadap HAM, susunan ketatanegaraan secara mendasar, dan pembagian & pembatasan kekuasaan.
Lanjutan • konstitusi memiliki peranan sangat vital dalam suatu negara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh C.F Strong (1966:12) yang mengibaratkan konstitusi sebagai tubuh manusia dan negara serta badan politik sebagai organ dari tubuh. Organ tubuh akan bekerja secara harmonis apabila tubuh dalam keadaan sehat demikian pula sebaliknya. Negara ataupun badan-badan politik akan bekerja sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam konstitusi. • Peranan vital ini timbul disebabkan beberapa alasan; Pertama, ada keinginan dari warganegara untuk menjamin hak-haknya dan untuk membatasi kekuasaan penguasa. Kedua, ada keinginan dari pihak yang diperintah (rakyat) dan yang memerintah (penguasa) untuk membentuk suatu sistem ketatanegaraan yang tertentu.
Lanjutan • Ketiga, dengan adanya aturan ketatanegaraan yang tertulis maka akan ada jaminan penyelenggaraan neagara yang lebih dapat membahagiakan rakyatnya. Keempat, dengan adanya peraturan kenegaraan yang mendasar tersebut ada keinginan kerjasama efektif antara beberapa negara untuk menghadapi tantangan dan hambatan bersama.
Pengertian KONSTITUSIONALISME • Konstitusionalisme merupakan pengejawantahan (penjabaran) dari konstitusi. Konstitusionalisme adalah suatu sistem yang terlembagakan, menyangkut pembatasan yang efektif dan teratur terhadap tindakan-tindakan pemerintah. • Konstitusionalisme sebenarnya merupakan antitesis dari paham sentralisasi yang dulu marak berkembang di Eropa pada abad pertengahan. Raja atau penguasa sebagai inti kekuasaan memerintah dengan tangan besi, sewenangwenang. • Perkembangan ini akhirnya menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan di mata rakyat yang kemudian menginginkan reformasi konsep kekuasaan penguasa. Dari sinilah lahir istilah pembatasan kekuasaan yang dikenal dengan istilah konstitusionalisme.
Lanjutan • Menurut Carl J. Friedrich, konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi tunduk pada beberapa pembatasan dengan maksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. • Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen: 1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama. 2. Kesepakatan tentang ‘the rule of law’ sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara. 3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan
Sejarah Perkembangan Konstitusi dan Konstitusionalisme KEWARGANEGARAAN KONSTITUSI, KONSTITUSIONALISME DAN RULE OF LAW
SEJARAH PERKEMBANGAN • Lahirnya negara konstitusional merupakan proses sejarah panjang yang telah ada sejak masa Yunani Kuno (624-404 SM) seperti, Athena pernah mempunyai 11 konstitusi • Abad ke VII M di Timur Tengah tumbuh berkembang pesat peradaban baru dilingkungan penganut ajaran Islam dengan Piagam Madinah merupakan piagam yang berisi aturan kehidupan bersama di Madinah yang dihuni beberapa golongan, Islam yang terdiri dari Muhajirin dan Anshor, Kristen, dan Yahudi termasuk musyrik. • Di Indonesia sendiri, secara formal dimulai sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diikrarkan yakni pada 18 Agustus 1945 dalam Rapat Umum Panitia Pelaksana Kemerdekaan Indonesia (PPKI). UUD 1945 yang disahkan pada tanggal tersebut pada awalnya dijadikan alat untuk sesegera mungkin membentuk negara RI yang merdeka.
Lanjutan • Pada 27 Desember 1949 sebagai hasil dari kesepakatan Perjanjian KMB dibuat sebuah konstitusi baru yakni Konstitusi RIS yang disusun bersama oleh delegasi Indonesia dan BFO (Bijeenkomst Voor Federal Overlag) sebagai konsekuensi berubahnya bentuk negara menjadi negara federal. • Pada 17 Agustus 1950 disepakati konstitusi baru (UUDS 1945) setelah disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), DPR dan Senat Republik Indonesia. Kemudian untuk penyempurnaan diputuskan dengan menyelenggarakan Pemilu 1955. • Pada 5 Juli 1959 Presiden Soekrano mengeluarkan Dekrit untuk memberlakukan kembali UUD 1945 karena kegagalan Badan Konstituente hasil pemilu 1955 menyepakati UUD baru pengganti UUDS 1950.
Lanjutan • Baru ketika era reformasi 1998 bergulir, konstitusi Indonesia mengalami perubahan cukup drastis sebagai bagian dari tuntutan reformasi karena tidak adanya pembatasan yang jelas (tersurat) dalam penyelenggaraan kekuasaan negara telah menyebabkan pemerintah menjadi otoriter dan korup. Terhitung sebanyak 4 kali UUD 1945 mengalami perubahan yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dalam empat kali perubahan itu, materi UUD 1945 yang asli telah mengalami perubahan besar-besaran dan sangat mendasar. Secara substansial, perubahan UUD 1945 telah menjadikan konstitusi proklamasi tersebut menjadi konstitusi yang baru sama sekali, meskipun tetap dinamakan UUD 1945.
Pengertian Rule of Law KEWARGANEGARAAN KONSTITUSI, KONSTITUSIONALISME DAN RULE OF LAW
PENGERTIAN RULE Of LAW • Rule of law merupakan suatu legalisme hukum yang mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom. Rule of law juga berkaitan dengan konsep tentang common law yaitu seluruh aspek negara harus menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah “rule by the law” bukan “rule by the man”. • Menurut Friedman (1959) Rule of law merupakan doktrin dengan semangat dan idealisme keadilan yang tinggi dan dibedakan dalam 2 pengertian yaitu: (1) Pengertian formal yaitu kekuasaan umum yang terorganisasikan, misalnya negara; (2) Pengertian hakiki, erat hubungannya dengan menegakkan rule of law karena menyangkut ukuran-ukuran tentang hukum yang baik & buruk.
Lanjutan • Beberapa ukuran yang dapat digunakan dalam memahami Rule of Law tersebut dengan melihat prinsip-prinsipnya yakni: 1. Prinsip-prinsip secara formal seperti yang tertera dalam UUD dan pasal-pasalnya. Inti dari Rule Of Law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. 2. Prinsip-prinsip secara Materiil/ Hakiki yakni berkaitan erat dengan penegakan hukum (the enforcement) yang keberhasilannya sangat tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa. • Sementara Albert Venn Dicey menilainya dari 3 unsur fundamental, yaitu : 1) Supremasi aturan-aturan hukum; 2) Kedudukan yang sama dimuka hukum; 3) Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-Undang serta keputusan pengadilan.
Konstitusi dan Rule of Law di Indonesia KEWARGANEGARAAN KONSTITUSI, KONSTITUSIONALISME DAN RULE OF LAW
Konstitusi & Rule Of Law di Indonesia • Konstitusi menyangkut aturan main dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sedangkan Rule Of Law (ROL) menyangkut pelaksanaan aturan hukum. Maka konstitusi menyangkut hal yang mendasar dan prinsipil, sebab negara yang besar dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa ini diatur dalam suatu aturan yang dikenal sebagai konstitusi. Rule Of Law (ROL) sangat penting karena berkaitan dengan negara hukum artinya bagaimana semua elemen dalam negara dapat patuh dan taat pada hukum. Dengan kata lain sangat berkaitan dengan konsep negara hukum (recht staat). • Dasar hukum dalam menjalankan negara republik Indonesia adalah Konstitusi negara dalam hal ini UUD 1945. Didalam konstitusi juga mengatur jalannya pemerintahan atau dikenal luas sebagai tata kelola pemerintahan.
Konstitusi & Rule Of Law di Indonesia • UUD 1945 bab I menegaskan bentuk dan kedaulatan negara Indonesia. Penegasan itu terlihat dalam Pasal 1 ayat (1) (2) dan (3) bahwa ada terdapat UUD 1945 sebagai konstitusi negara untuk menjalankan kedaulatan rakyat sekaligus menegaskan kekuasaan yang sebenarnya adalah ditangan rakyat dan ayat 3 nya menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah negara hukum. Istilah negara hukum sangat berkaitan dengan Rule Of Law . • Adanya konstitusi dan Rule Of Law (ROL) maka kehidupan negara perlu diatur dalam rangka mencapai ketertiban dan keteraturan (law and order). Ketertiban dan keteraturan merupakan modal utama dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama untuk mencapai tujuan atau cita-cita bersama bangsa Indonesia seperti yang tertuan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4.
Contoh Kasus yang berkaitan dengan Konstitusi dan Rule of Law KEWARGANEGARAAN KONSTITUSI DAN PENEGAKAN HUKUM
Kasus-Kasus Rule of Law • Lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dan Pelantikan BJ. Habibie. • Kasus bulog-gate, brunei-gate, impeachment Presiden Gus Dur. • Kasus Pelemahan KPK. • Kasus sengketa hasil pemilu • Kasus Penangkapan Ketua MK dan Perppu Presiden • Kasus Penutupan BP Migas oleh MK • Kasus Century • Dsb.
Terima Kasih Nurohma, S.IP, M.Si
