Modul ke:
Konstitusi dan Rule of Law DR. Rais Hidayat Fakultas:
Teknik Program studi:
Teknik Industri www.mercubuana.ac.id
Kompetensi • • • • • • •
Menguraikan dan mejelaskan pengertian dan definisi konstitusi dan Rule of law Menjelaskan dan memahami hakikat dan fungsi konstitusi. Menjelaskan dan memahami dinamika penerapan konstitusi di Indonesia. Memahami dan menjelaskan Instutusi dan mekanisme pembuatan (UUD 1945), UU, PERPU, PP dan PERDA. Memahami dan menjelaskan pengertian Rule Of Law. Memahami dan menjelaskan latar belakang dan fungsi Rule Of Law. Memahami dan menjelaskan dinamika Rule Of Law.
Pengertian dan Definisi Konstitusi Secara literal, “konstitusi” berasal dari bahasa Prancis, constitusin, yang berarti membentuk, menyusun, dan menyatakan. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau penyusun dan menyatakan antara suatu negara. Sedangkan istilah undang-undang dasar (UUD) merupakan terjemahan istilah dari bahasa Belanda Cronwet. Perkataan wet diterjemahan ke dalam bahasa Indonesia undangundang dasar, dan Ground berarti tanah atau dasar
Pengertian kontitsi menurut para ahli: Carl Schmitt Ada empat pengertian yang ia kemukakan, yaitu : • • • •
Dalam arti yang absolut Relatif Positif Ideal
Definisi Konstitusi (UUD) • Sesuatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. • Sesuatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu system politik. • Sesuatu gambaran dari lemabaga-lembaga. • Sesuatu gambaran yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia.
Hakekat dan Fungsi Konstitusi Hakekat Isi Konstitusi (UUD)
Fungsi Konstitusi(UUD)
• Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. • Ditetapkan susunan ketatanegaraan atau negara yang bersifat fudemental. • Adanya pembagian dan pembatas tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fudemental.
• Tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanen(lembaga suprastruktur dan infrastruktur politik). • Tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dan negara lain. • Sumber hukum dasar yang tertinggi. Artinya bahwa seluruh peraturan dan perudang-perundangan yang berlaku harus mengacu pada konstirusi (UUD).
Secara khusus, fungsi konstitusi (UUD) dalam negara demokrasi dan negara komunis adalah: Fungsi konstitusi (UUD) dalam Negara Demokrasi Konsititusional. •
• •
Membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga menyelenggarakan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang (absolut). Sebagai cara yang efektif dalam membagi kekuasaan. Sebagai perwujudan dari hukum yang tertinggi (supremasi hukum) yang harus di taati oleh rakyat dan penguasanya.
Fungsi konstitusi (UUD) dalam Negara Komunis: •
• •
Sebagai cerminan kemenangankemenenagan yang telah dicapai dalam perjuangan ke arah masyarakat komunitas. Sebagai pencatatan formal (legal) dari perjuangan yang telah dicapai. Sebagai dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dan dapat diubah setiap kali ada pencapaian kemajuan dalam masyarakat komunis.
Dinamika Pelaksana Konstitusi(UUD 1945) 1. UUD 1945, berlaku 18 Agustus 1945 samapai 27 Desember 1949 2. Konstitusi RIS, Berlaku 27 Desember 1949 Samapai 12 Agustus 1950 3. UUDS, Berlaku 17 Agustus 1950 Sampai 5 juli 1959 4. UUD 1945, Berlaku 5 Juli 1959 Sampai 1967 5. UUD 1945 pada Tahun 1967 sampai dengan 1998 6. UUD 1945 Amandemen 1999, Berlaku pada Tahun 1999 Sampai Sekarang
Rule of law Rule of Law atau penegakan hukum tidak saja memiliki system peradilan yang sempurna diatas kertas belaka, akan tetapi ada tindaknya rule of law didalam suatu negara di tentukan oleh “kenyataan”. Apakah rakyatnya dapat benar-benar mendapatkan keadilan, dalam arti pelakuan yang adil dan baik dari sesama warga negaranya, maupun dari pemerintahannya sehingga inti dari rule of law adanya jaminan keadilan dapat dilayani melalui pembuatan system peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan ontonom.
Fungsi Raw Of Law • • • • •
•
Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal memuat didalam pasal-pasal UUD1945, yaitu: Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1). Segenap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjungjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (pasal 27 ayat 1). Dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, memuat 10 pasal antara lain setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (pasal 28 D ayat 1). Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28 D ayat 2).
Latar Belakang Rule Of Law Rule of law adalah sesuatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19, bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Rule of law merupakan konsep tentang common law, dimana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh perkembanggannya menjungjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian.
Poses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh penegakan hukum
Kepolisian
Kejaksaan
KPK
Badan Pradilan
Daftar Pusaka Arwiyah, Yahya dan Runik Macproh, 2014. Sivic education di perguruan tinggi Indonesia. Bandung: Alfabeta Assbidiqie, jimly. 2004. Kekuasaan kehakimah di departemen. Makalah. Depdiknas. 2002. Kamus besar Bahasa Indonesi. Edisi 3. Balai kota. Jakarta Dwiyatmi, Sri harini. 2012. Pendidikan kewarganegraan. Pustaka pelejar. Jakarta. Nugroho Arissetyanto, Dkk, 2015, “Etika Berwarganegaraan”, Graha Ilmu.
TERIMAKASIH
