RULE OF LAW DAN HAK ASASI MANUSIA D I S U S U N
O L E H
KELOMPOK
:
6
■ ADISTI ARIYANI HASIBUAN (1102151001) ■ ATIKAH MAHFUZA PANGAT (11011151004 ) ■ LESTARI M.SITUMORANG (1103151036) ■ HARDINAL SIMARE-MARE (1103151025)
KELAS : BK REG A 2010
PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum wr.wb Syukur Alhamdulillah penyusun ucapkan kehadirat ALLAH SWT yang
telah
melimpahkan
karunia-nya
sehingga
Penyusun
dapat
menyelesaikan Makalah tentang “RULE OF LAW DAN HAK ASASI MANUSIA” ini. rasa terima kasih Penyusun ucapkan kepada dosen mata kuliah yang selalu memberikan bimbingannya demi kelancaran Makalah ini. Penyusun menyadari bahwa dalam Makalah ini masih terdapat kekurangan, maka Penyusun berharap Makalah ini dapat bermanfaat dan berguna bagi yang membacanya.
Medan,
Oktober 2012 Penyusun
BAB I PENDAHULUAN RULE OF LAW Rule of law merupakan suatu doktrin dalam hukum yang mulai muncul pada
abad
ke
19
bersamaan
dengan kelahiran
negara
konstitusi dandemokrasi,
kehadirannya boleh disebut dengan reaksi dan koreksi terhadapnegara absolut. Rule of law lahir dengan semangat yang tinggi, bersama-sama dengan demokrasi, parlemen dan lain-lain, kemudian
mengambil
alih
dominasi
dari golongan-
golongan gereja, ningrat, prajurit dan kerajaan.
Keadilan harus berlaku untuk setiap orang, oleh karena itu lahirlah doktrin “Rule Of Law”.Rule of law merupakan doktrin dengan semangat dan idealisme keadilan yang tinggi. Rule of law (Fried Man,1959) dibedakan antara : 1.
Pengertian formal (in the formal sence) yaitu ‘organized public power’ atau
kekuasaan umum yang terorganisasikan. 2.
Pengertian hakiki (ideological sense) erat hubungannya dengan‘menegakkan rule of
law’ karena menyangkut ukuran-ukuran tentang hukum yang baik & buruk.
Namun diakui bahwa sulit untuk memberikan pengertian Rule of law,tapi pada intinya tetap sama, bahwa Rule of law harus menjamin apa yang oleh masyarakat/bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan,khususnya keadilan sosial (Sunarjati Hartono,1982). Dalam penelitian historis komparatifnya di Inggris, Belanda dan AS tentang Rule of Law, Sunarjati Hartono: 1. Setiap bangsa memiliki faham rule of law yang berbeda-beda. 2. Penegakan rule of law tidak dg sendirinya mengakibatkan tegaknya negara hukum. 3. Penegakan rule of law harus diartikan secara hakiki (materiil) yaitu pelaksanaan dari just law agar terciptanya negara hukum yg membawa keadilan bagi seluruh rakyatnya. 4. Pelaksanaan saja
warga
rule
of
negaranya
law yg
&
terjaminnya
tunduk
pada
negara
hukum
hukum, melainkan
(inggris),
tidak
pemerintahannya
juga sebagai ‘untergeordnet’ pada hukumnya. 5. Faham rule of law di Inggris diletakkan pada hubungan antara hukum & keadilan di Amerika pada HAM & di Belanda lahir darifaham kedaulatan negara.
Rule Of Law sebagai suatu institusi sosial yang memiliki struktur sosial sendiri dan memperakar budaya sendiri (Satjipto Raharjo ; 2003). Rule Of Law tumbuh dan berkembang ratusan tahun seiring dengan pertumbuhan masyarakat Eropa, sehingga memperakar sosial dan budaya eropa, bukan institusi netral.
Prinsip-prinsip secara formal (in the formal sense) Rule Of Law tertera dalam UUD 1945 dan pasal-pasal UUD negara RI tahun 1945. Inti dari Rule Of Law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial.
Ciri Utama Rule of Law 1. Lahir dari kandungan “negara konstitusi” yang kemudian memunculkan “doktrin egalitarian” 2. Menjadi doktrin dengan semangat dan idealisme yang tinggi seperti “supremasi hukum” dan “kesamaan semua orang di hadapan hukum”
Pelaksanaan Rule of Law di Indonesia seharusnya mempertimbangkan hal-hal 1.
Keberhasilan the enforcement of the rue of law tergantung pada sejarah dan corak
masyarakat hukum dan pada kepribadian masing-masing bangsa. 2.
Rule of Law adalah suatu institusi sosial, memiliki struktur sosiologis dan akar
budaya sendiri.
BAB II PEMBAHASAN
Pengertian Rule Of Law dan Negara Hukum Rule Of Law adalah suatu legalisme, suatu aliran hukum yang didalamnya terkandung wawasan sosial. Rule Of Law adalah suatu legalisme literal (bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat obyektif, tidak memihak, dan otonom).
Latar Belakang Munculnya Konsep Negara Hukum Negara hukum berangkat dari konsep Rule of Law yang bersumber dari pengalaman berdemokrasi konstitusional di Eropa abad ke-19 dan ke-20. Oleh karena itu, negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Ciri-Ciri Dari Negara Hukum 1. Adanya supremasi hukum (bahwa hukumlah yang harus didahulukan dan bukan pemimpin atau pun pejabat). Jadi hal ini lebih kepada prioritas penegakan hukum. 2. Adanya legalitas hukum (bahwa seseorang mendapat perlindungan hukum). Poin 2 ini lebih kepada perlindungan seseorang. 3. Adanya jaminan hak asasi manusia.
3. Prinsip-Prinsip Rule Of Law Negara yang menganut sistem Rule of Law harus memiliki prinsip-prinsip yang jelas, terutama dalam hal pelaksanaannya. Albert Venn Dicey memperkenalkan istilah the rule of law yang secara sederhana diartikan sebagai suatu keteraturan hukum. Menurut Dicey terdapat tiga unsur yang fundamental dalam Rule of Law, yaitu: (1) supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti seorang hanya boleh dihukum, jikalau memang melanggar hukum; (2) kedudukan yang sama di muka hukum. Hal ini berlaku baik bagi masyarakat biasa maupun pejabat negara; dan (3) terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-Undang secara keputusan-keputusan pengadilan. Menurut Djokosoetono Rule of Law berbeda dengan rechtsstaatgedache. Rule of Law mempunyai tiga unsur, yaitu: 1. Supremacy of Law yaitu bahwa tidak ada lagi kekuasaan yang sewenang-wenang. Semua harus tunduk dan patuh terhadap undang-undang.
2. Equality Before Law yaitu persamaan hukum, disini tidak terdapat diskriminasi dalam hukum. 3. Konstitusi berdasarkan hak-hak dasar Sehubungan dengan masalah rule of law dan negara hukum, Symposium Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 8 Mei 1966 tentang Indonesia Negara Hukum, telah berkesimpulan sebagai berikut: I. Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia, harus menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya. II. Ciri- ciri khas bagi suatu negara hukum adalah: - Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi, yang mengandung persamaan dalam bidang
politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan
- Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaaan/ kekuatan lain apapun. - Legalitas, dalam arti hukum dan semua bentuknya. III. Memuat beberapa penyimpangan-penyimpangan dimasa yang lampau di dalam bidang ketatanegaraan, hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi. IV. Usul-usul untuk mengembalikan kewibawaan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, antaranya yang kini belum seluruhnya terlaksana. Bukti-bukti bahwa kita sebagai negara hukum telah dikemukakan secara tegas menyatakan bahwa pemerintah Indonesia adalah suatu pemerintahan yang berdasarkan atas sistem perwakilan dan sesuai sekali dengan apa yang ditentukan oleh Internasional Commission of Jurist, yang berarti bahwa pemerintahan yang berdasar atas perwakilan adalah suatu pemerintahan yang kekuasaannya berasal dari tangan rakyat, yang mana kekuasaan melalui perwakilan yang dipilih secara bebas dan bertanggung jawab padanya. Merujuk Azhary yang dikutip Kaelan dan Zubaidi (2007: 98), dalam pertemuan ICJ di Bangkok tahun 1965 dirumuskan syarat-syarat pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law yang dinamis, yaitu: a. Proteksi (perlindungan) konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individual, konstitusi harus pula menentukan teknik-prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. b. Pengadilan yang bebas dan tidak memihak c. Pemilihan umum yang bebas d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat e. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi
f. Pendidikan kewarganegaraan(civic) Inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. Prinsip-prinsip rule of law, secara formal termuat di dalam pasal-pasal UUD 1945: (1) Negara Indonesia adalah negara hukum ( pasal 1 ayat (3)); (2) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan(pasal 24 ayat (1)); ( pasal 27 ayat (1)); dalam BAB X A tentang Hak Asasi Manusia
HAK ASASI MANUSIA. 1. Pengaturan Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma serta kerangka konseptual tidak lahir secara tiba-tiba sebagaimana kita lihat dalam “ Universal Declaration of Human Rights” 10 Desember 1984, namun melalui suatu proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Pada zaman Yunani kuno, Plato pernah memaklumkan kepada warga polisnya, bahwa kesejahteraan bersama akan dapat tercapai apabila setiap warga melaksanakan kewajiban dan haknya masing-masing. Awal perkembangan hak asasi manusia dimulai tatkala ditandatanganinya Magna Charta(1215), oleh raja John Lackland dan Petition of Rights pada tahun 1628 oleh raja Charles I. Perkembangan selanjutnya perjuangan hak asasi manusia dipengaruhi oleh pemikiran filsuf Inggris, John Locke yang berpendapat bahwa manusia tidakalah secara absolute menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Hak-hak yang diserahkan kepada penguasa adalah hak yang berkaitan dengan perjanjian tentang negara, adapun hak-hak lainya tetap berada pada masing-masing individu. Puncak perkembangan perjuangan hak-hak asasi manusia semakin nyata ketika” Human Rights” untuk pertama kalinya dirumuskan secara resmi dalam “ Declaration of Independence “ Amerika serikat tahun 1776. Dalam deklarasi Amerika Serikat tertanggal 4 Juli 1776 tersebut dinyatakan bahwa seluruh umat manusia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa beberapa hak yang tetap dan melekat padanya. Perumusan hak-hak asasi manusia secara resmi kemudian menjadi dasar pokok konstitusi Negara Amerika Serikat tahun 1787, yang mulai berlaku sejak 4 Maret 1789( Hardjowirogo, 1977: 43). Dokrin tentang hak-hak asasi manusia sekarang ini sudah diterima secara universal sebagai “ a moral, political, legal framework and as aguideline” dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil. Namun demikian, dikukuhkannya naskah Universal Declaration of Human Rights ini ternyata tidak cukup mampu untuk mencabut akar-akar penindasan di berbagai Negara. Oleh karena itu, PBB secara terus-menerus berupaya untuk memperjuangkannya.
Akhirnya setelah kurang lebih 18 tahun kemudian, PBB berhasil juga melahirkan Convenant on Economic, Social and Cultural (perjanjian tentang ekonomi, social,budaya) dan Convenant on Civil and Political Rights (perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik ( Ashiddiqie, 2006: 92).
2. Penjabaran HAM dalam UUD 1945 Fakta sejarah menunjukkan bahwa Pembukakan UUD 1945 beserta pasal-pasalnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sedangkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1948. Hal ini menunjukkan kepada dunia bahwa sebenarnya bangsa Indonesia sebelum tercapainya pernyataan hak-hak asasi manusia beserta convenantnya, telah mengangkat hak-hak asasi manusia dan melindunginya dalam kehidupan Negara, yang tertuang dalam UUD 1945. Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal tersebut mengandung arti bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang terutama melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama. Berdasarkan pada tujuan negara sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia pada warganya. Terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah, antar lain berkaitan dengan hakhak asasi dibidang social, politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan dan agama. Adapun rincian hak-hak asasi manusia dalam pasal-pasal UUD 1945 adalah pasal 28 A sampai dengan 28 J. Dalam perjalanan sejarah kenegaraan Indonesia pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di Indonesia mengalami kemajuan. Antar lain sejak kekuasaan rezim Soeharto telah dibentuk KOMNASHAM, walaupun pelaksanaannya belum optimal. UU No. 39 tahun 1999 tersebut terdiri dari 105 pasal yang meliputi berbagai macam hokum tentang hak asasi, perlindungan hak asasi , pembatasan terhadap kewenangan pemerintah serta KOMNASHAM yang merupakan lembaga pelaksanaan atas perlindungan hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia tersebut meliputi: hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak. Demi tegaknya hak asasi setiap orang maka diatur pula kewajiban dasar manusia, antar lain kewajiban untuk menghargai hak asasi orang lain, dan konsekuensinya setiap orang harus tunduk kepada peraturan perundangan-undangan dengan hukum internasional yang diterima oleh Negara Republik Indonesia. Dalam UUD 1945 hasil Amandemen 2002, telah memberikan jaminan secara eksplisit tentang hak-hak asasi manusia yang tertuang
dalam BAB X A, pasal 28 A sampai pasal 28 J. Konsekuensinya pengaturan atas jaminan hak-hak asasi manusia tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan, serta jaminan hukum yang memadai.
Penjabaran Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 Hak-hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang manusia yang melatarbelakanginya. Menurut Pancasila sebagai dasar dari bangsa Indonesia hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa dan raga, kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi, adapun sifat kodratnya sebagai mahluk individu dan makhluk sosial. Dalam pengertian inilah maka hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan hakikat kodrat manusia tersebut. Konseksuensinya dalam realisasinya maka hak asasi manusia senantiasa memilik hubungan yang korelatif dengan wajib asasi manusia karena sifat kodrat manusia sebaga individu dan mahluk sosial. Dalam rentangan berdirinya bangsa dan negara Indonesia telah lebih dulu dirumuskan dari Deklarasi Universal hak-hak asasi manusia PBB , karena Pembukaan UUD 1945 dan pasasl-pasalnya diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945 , adapun Deklarasi PBB pada tahun 1948. Hal itu merupakan fakta pada dunia bahwa bangsa Indonesia sebelum tercapainya pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia oleh PBB, telah mengangkat hak-hak asasi manusia dan melindunginya dalam kehidupan bernegara yang tertuang dalam UUD 1945. Hal ini juga telah ditekankan oleh para pendiri negara, misalnya pernyataan Moh. Hatta dalam sidang BPUPKI sebagai berikut : “Walaupun yang dibentuk itu Negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak dari warga Negara agar jangan sampai timbul negara kekuasaan (Machsstaat atau negara penindas)”. Deklarasi bangsa Indonesia pada prinsipnya termuat dalam naskah Pembukaan UUD 1945, dan Pembukaan UUD 1945 inilah yang merupakan sumber normativ bagi hukum positif Indonesia terutama penjabaran dalam pasal pasal UUD 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea kesatu dinyatakan bahwa “Kemerdekaan ialah hak segala bangsa”. Dalam pernyataan tersebut terkandung pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB pasal I. Dasar filosofi hak-hak asasi manusia tersebut bukanlah kebebasan individualis, malainkan menempatkan manusia dalam hubungannya dengan bangsa (makhluk sosial) sehingga hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban asasi manusia .Kata-kata berikutnya adalah pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945, sebagai berikut :
“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Penyataan tentang “ atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa…” mengandung arti bahwa dalam deklarasi bangsa Indonesia terkandung pengakuan manusia yang berketuhanan Yang Maha Esa, dan diteruskan dengan kata “…supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas…” dalam pengertian bangsa maka bangsa Indonesia mengakui hak-hak asasi manusia untuk memeluk agama sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB pasal 18, dan dalam pasal UUD 1945 dijabarkan dalam pasal 29 ayat (2) yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Melalui Pembukaan UUD 1945 dinyatakan dalam alinea empat bahwa Negara Indonesia sebagai suatu persekutuan bersama bertujuan untuk melindungi warganya terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasinya. Adapun tujuan negara yang merupakan tujuan yang tidak pernah berakhir (never ending goal) adalah sebagai berikut : 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Untuk memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Tujuan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal maupun material tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang terutama untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi untuk kesejahteraan hidup bersama. Berdasarkan pada tujuan Negara sebagai terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, Negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia pada warganya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah, antaralain berkaitan dengan hak-hak asasi di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan agama.
Hak dan Kewajiban Warga Negara menurut UUD 1945 Pasal- pasal UUD 1945 yang menetapkan hak dan kewajiban warga negara mencakup pasal-Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33 dan 34
a. Pasal 27 ayat (1) menetapkan hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. b. Pasal 27 ayat (2) menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. c. Pasal 27 ayat (3) dalam perubahan kedua UUD 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara . d. Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. e. Pasal 29 ayat (2) menyebutkan adanya hak kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya. f. Pasal 30 ayat (1) dalam perubahan kedua UUD 1945 menyebutkan hak dan kewajiban warga Negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. g. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.
DAFTAR PUSTAKA
Tim Dosen Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan.2012.Pendidikan kewarganegaraan. UNIMED: Medan
