KONSTITUSI DAN RULE OF LAW

KONSTITUSI DAN RULE OF LAW

07 Modul ke:

Fakultas

EKONOMI DAN BISNIS

A. B. C. D. E. F. G. H.

Pengertian dan Definisi Konstitusi Hakikat dan fungsi Konstitusi (UUD) Dinamika Pelaksanaan Konstitusi (UUD 1945) Institusi dan Mekanisme Pembuatan konstitusi (UUD 1945), UU, PERPU, PP, dan PERDA Pengertian Rule of Law Latar Belakang Rule of Law Fungsi Rule of Law Dinamika pelaksanaan Rule of Law

Program Studi

Akuntansi Manajemen

Udjiani Hatiningrum, SH., M Si

A. Pengertian dan Definisi konstitusi . Konstitusi :

Peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur pemerintahan.

Para ahli hukum ada yang membedakan arti konstitusi dengan UUD dan ada juga yang menyamakan arti keduanya.

 L.J. Van Apeldoorn

Membedakan konstitusi dengan UUD. Menurutnya konstitusi adalah memuat peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis, sedangkan UUD (gronwet) adalah bagian tertulis dari konstitusi.

• Sri Sumantri

Menyamakan arti keduanya sesuai dengan praktik ketatanegaraan di sebagian besar negara-negara dunia termasuk Indonesia.

 E.C.S Wade Mengartikan UUD adalah naskah yang memberikan rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut  C.F. Strong

memberikan pengertian konstitusi suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan (arti luas), hak-hak dari pemerintah dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut HAM).

 Herman Heler

Membagi pengertian konstitusi menjadi tiga, yaitu: 1. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan (mengandung arti politis dan sosiologis) . 2. Konstitusi adalah suatu kesatuan kaedah yang hidup dalam masyarakat (mengandung arti hukum atau yuridis). 3. Konstitusi adalah kesepakatan yang ditulis dalam suatu naskah sebagai UU yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

B. Hakikat dan Fungsi Konstitusi (UUD). Pada hakikatnya konstitusi (UUD) itu berisi 3 hal pokok

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganegaranya, 2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, 3. Adanya pembagian dan pembatasan ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Dalam kerangka kehidupan negara, konstitusi (UUD) secara umum memiliki fungsi sebagai:

1. Tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanen (lembaga suprastruktur dan infrastruktur politik). 2. Tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara lain. 3. Sumber hukum dasar yang tertinggi. 4. Artinya bahwa seluruh peraturan dan perundangundangan yang berlaku harus mengacu pada konstitusi (UUD).

Secara khusus, fungsi konstitusi (UUD) dalam negara demokrasi dan negara komunis : NEGARA DEMOKRASI

NEGARA KOMUNIS

1. Membatasi kekuasaan 1. Sebagai cerminan kemenanganpemerintah sedemikian rupa kemenangan yang telah dicapai sehingga penyelenggaraan dalam perjuangan ke arah kekuasaan tidak bersifat masyarakat komunis. sewenang-wenang (absolut). 2. Sebagai pencatatan formal 2. Sebagai cara yang efektif (legal) dari perjuangan yang dalam membagi kekuasaan. telah dicapai. 3. Sebagai perwujudan dari 3. Sebagai dasar hukum untuk hukum yang tertinggi perubahan masyarakat yang (supremasi hukum) yang diciata-citakan dan dapat harus ditaati oleh rakyat diubah setiap kali ada dan pengusanya. pencapaian kemajuan dalam masyarakat komunis.

C. Dinamika Pelaksanaan Konstitusi (UUD 1945) 1. UUD 1945, berlaku 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 2. Konstitusi RIS, berlaku 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 3. UUDS, berlaku 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 4. UUD 1945, berlaku 5 Juli 1959 sampai 1966 5. UUD 1945 pada tahun 1966 sampai dengan 1999 6. UUD 1945 Amandemen 1999, berlaku pada tahun 1999 sampai sekarang.

D. Institusi dan Mekanisme PembuatanKonstitusi (UUD 1945), UU, PERPU, PP, dan PERDA.

Institusi (lembaga) yang bertugas untuk membuat konstitusi (UUD 1945) dan peraturan perundangundangan yang ada di bawahnya meliputi 2 institusi (lembaga), yaitu : 1. Badan Legislatif (DPR); dan 2. Badan Eksekutif (Presiden).

Dalam pelaksanaan Amandemen Konstitusi (UUD) 1945, MPR menggunakan mekanisme sebagai berikut : 1) MPR mengadakan rapat konsultasi dengan seluruh badan kelengkapan MPR dan anggotanya yaitu DPR 1945 dan DPD. 2) Mendapat persetujuan 2/3 anggota DPR/MPR atas rencana amandmen UUD 1945 tersebut. 3) MPR membentuk Panitia Perumus Badan Pekerja (BP-MPR) yang bertugas merumuskan RUUD 1945. 4) Dalam pembahasan panitia perumus mengadakan rapat dengar pendapat dengan elemenelemen yang meliputi pemerintah, profesional, pengusaha, parpol, LSM, ormas, OKP, tokoh

Dalam pelaksanaan Amandemen Konstitusi (UUD) 1945, MPR menggunakan mekanisme :

1. MPR mengadakan rapat konsultasi dengan seluruh badan kelengkapan MPR dan anggotanya yaitu DPR 1945 dan DPD. 2. Mendapat persetujuan 2/3 anggota DPR/MPR atas rencana amandmen UUD 1945 tersebut. 3. MPR membentuk Panitia Perumus Badan Pekerja (BP-MPR) yang bertugas merumuskan RUUD 1945. 4. Dalam pembahasan panitia perumus mengadakan rapat dengar pendapat dengan elemen-elemen yang meliputi pemerintah, profesional, pengusaha, parpol, LSM, ormas, OKP, tokoh masyarakat, dan unsur-unsur lain yang terkait. 5. Hasil perumusan Panitia Badan Pekerja MPR RI menyerahkan hasil perumusan RUU kepada pimpinan MPR RI. 6. Pimpinan MPR menyelenggarakan Sidang Umum MPR RI Tahunan untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi yang ada di MPR RI guna menetapkan Rancangan UUD 1945 (konstitusi) Amandemen menjadi

Mekanisme Pembuatan UU dilakukan secara bersamasama oleh Presiden (Eksekutif) dengan DPR RI (Legislatif) 1. Pemerintah mengajukan RUU melalui Menteri Sekretariat Negara kepada Setjen DPR RI. 2. Setjen DPR RI mengirimkan RUU kepada pimpinan DPR RI. 3. Pimpinan DPR RI mengirimkan RUU tersebut kepada komisi yang terkait. 4. Pimpinan Komisi membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas RUU usulan pemerintah atau usulan inisiatif DPR RI. 5. Panitia khusus mengadakan rapat dengar pendapat (hearing) dengan Parpol, LSM, ormas, tokoh masyarakat, dan unsur-unsur lain yang terkait. 6. DPR mengadakan Sidang Paripurna untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi yang selanjutnya menetpkan RUU menjadi UU.

Mekanisme Pembuatan UU dilakukan oleh DPR RI (Legislatif) : 1. Komisi mengajukan usul inisiatif RU kepada Badan Legislatif DPR RI. 2. Badan Legislasi DPR RI mengirimkan RUU kepada pemerintah untuk dibahas dan selanjutnya dikembalikan lagi kepada pimpinan DPR RI. 3. Pimpinan DPR RI mengirimkan RUU tersebut kepada komisi yang terkait. 4. Pimpinan Komisi membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas RUU usulan pemerintah atau usulan inisiatif DPR RI. 5. Pansus mengadakan rapat dengar pendapat dengan elemenelemen yang meliputi, pemerintah, profesional, pengusaha, parpol, LSM, ormas, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang terkait. 6. Pimpinan DPR RI mengadakan Sidang Paripurna untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi yang selanjutnya menetapkan RUU menjadi UU.

Mekanisme Pembuatan PERDA dilakukan secara bersamasama oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD Tingkat I dan II. 1. Pemda Tingkat I atau II mengajukan rancangan Rancangan PERDA kepada DPRD melalui Sekretaris DPRD I atau II. 2. Sekretaris DPRD mengirim Rancangan PERDA kepada pimpinan DPRD tingkat I atau II. 3. Pimpinan DPRD tingkat I atau II mengirimkan Rancangan PERDA tersebut kepada komisi yang terkait. 4. Keempat, pimpinan komisi membentuk pansus untuk membahas Rancangan PERDA usulam pemerintah atau inisiatif DPRD I atau II. 5. Pansus mengadakan dengar pendapat dengan elemen-elemen yang meliputi , unsur pemerintah, profesional, pengusaha, parpol, LSM, ormas, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang terkait di daerah. 6. DPRD tingkat I atau II mengadakan sidang paripurna untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi yang selanjutnya menetapkan Rancangan PERDA menjadi PERDA.

Mekanisme Pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) adalah sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah (Eksekutif) : PP berfungsi sebagai peraturan mengenai pelaksanaan undang-undang atau Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang).

Menurut Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000, tentang sumber hukum dan tata urutan perundangundangan Negara Republik Indonesia adalah : 1. 2. 3. 4.

Undang-Undang Dasar 1945 Ketetapan MPR RI Undang-undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ( PERPU ) 5. Peraturan Pemerintah ( PP ) 6. Keputusan Presiden ( Kepres ) 7. Perturan Daerah ( Perda )

E. Pengertian Rule of law Friedman (1959) membedakan rule of law menjadi 2 (dua) :

Pengertian secara formal (in the formal sense)

Pengertian secara hakiki/materiil (ideological sense).

Secara formal, rule of law diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi (organized public power), hal ini dapat diartikan bahwa setiap negara mempunyai aparat penegak hukum. Secara hakiki, rule of law terkait dengan penegakkan hukum yang menyangkut ukuran hukum yaitu baik dan buruk (just and unjust law).

Ada tidaknya penegakkan hukum, tidak cukup hanya ditentukan oleh adanya hukum saja, akan tetapi lebih dari itu, ada tidaknya penegakkan hukum ditentukan oleh ada tidaknya keadilan yang dapat dinikmati setiap anggota masyarakat. Pengertian rule of law : penegakkan hukum yang menyangkut aturan hukum (baik dan buruk), dan adanya jaminan keadilan bagi warga negara.

F. Latar belakang Rule Of Law

Di Indonesia, inti dari rule of law adalah : jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. Pembukaan UUD 1945 memuat prinsip-prinsip rule of law, yang pada hakikatnya merupakan jaminan secara normal terhadap ”rasa keadilan” bagi rakyat Indonesia.

G. Fungsi Rule of Law

Fungsi rule of law : 1. Indonesia : negara hukum 2. Kekuasaan kehakiman: kekuasaan merdeka 3. Warga negara sama kedudukan dalam hukum 4. HAM (perlakuan dan jaminan hukum: adil) 5. Setiap orang mendapat imbalan dan perlakuan yang layak dalam bekerja

H. Dinamika Pelaksaan Rule of Law Proses penegakkan hukum di lakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari :

1. 2. 3. 4.

Kepolisian Kejaksaan KPK Badan Peradilan: a. Mahkamah Agung b. Mahkamah Konstitusi c. Pengadilan Negri d. Pengadilan Tinggi

POTRET HUKUM DI INDONESIA

http://chirpstory.com/li/256390

POTRET HUKUM DI INDONESIA

http://www.antaranews.com/berita/477917/kejagung-cegah-labora-sitorusyang-tidak-kembali-ke-tahanan

DAFTAR PUSTAKA 1. Asshiddiqie, Jimly, 2004. Kekuasaan kehaliman di Masa Depan. Makalah. 2. Fokus Media. 2004. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung. Fokus Media. Bandung. 3. Herlia Tati. 2004. Fenomena Kultur dan Politik Indonesia. Jurnal Dephan. Jakarta. 4. ICCE UIN, 2003. Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi manusia, masyarakat madani. UIN dan Prenada Media. jakarta.

DAFTAR PUSTAKA 5. Kansil dan Kansil. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Pradnya Paramita. Jakarta 6. Kusnardi, M. dan Bintan saragih. 2000. Ilmu Negara. Gaya Media Pratama. Jakarta. 7. Manan, Bagir. 2005. DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru. UII Press. Yogyakarta. 8. Oesman O., dan Alfian. 1993. Pancasila Sebagai Ideologi. BP-7 Pusat. Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA 9. Sinar Grafika. 2005. UUD 1945 Hasil Amandemen. sinar Grafika. Jakarta. 10. Syarbaini, syahrial (Editor). 2005. Materi Perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Suscadoswar, Dikti. Jakarta. 11. http://chirpstory.com/li/256390 12.http://www.antaranews.com/berita/477917/kejag ung-cegah-labora-sitorus-yang-tidak-kembali-ketahanan

Terima Kasih Udjiani Hatiningrum, SH., M Si