PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Konstitusi dan Rule of Law

Modul ke:

07

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Konstitusi dan Rule of Law

Fakultas

PSIKOLOGI Program Studi

PSIKOLOGI

Rizky Dwi Pradana, M.Si

Sub Bahasan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pengertian dan Definisi Konstitusi Hakikat dan Fungsi Konstitusi Dinamika Pelaksanaan Konstitusi Institusi dan Mekanisme Pembuatan Konstitusi Pengertian Rule of Law Latar Belakang Rule of Law Fungsi Rule of Law Dinamika Pelaksanaan Rule of Law

1. Pengertian dan Definisi Konstitusi Konstitusi : constituer (Prancis)  membentuk. Konstitusi a/ pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan aturan suatu negara. UUD : Gronwet (Belanda). Wet (UU) dan Grond (tanah atau dasar). Dalam ilmu politik, Konstitusi : keseluruhan dari peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

1. Pengertian dan Definisi Konstitusi Tokoh

Konstitusi

LL.J. Van Apeldoorn

Peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis

Sri Sumantri

Menyamakan arti keduanya (sesuai dengan praktik ketatanegaraan di sebagian besar negara-negara dunia : Indonesia

E.C.S. Wade

Herman Heller

Bagian tertulis dari konstitusi.

-

Naskah yang memberikan rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan dan menentukan pokok-pokok cara kerjanya 1. 2. 3.

C.F. Strong

UUD

Konstitusi : mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan (arti politis dan sosiologis) Konstitusi : kesatuan kaidah yang hidup dala masyarakat (arti hukum atau yuridis) Konstitusi : kesepakatan yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Konstitusi: kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari pemerintah dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah.

1. Pengertian dan Definisi Konstitusi Konstitusi : a. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. b. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik. c. Suatu gambaran-gambaran dari lembaga-lembaga negara. d. Suatu gambaran yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia.

2. Hakikat dan Fungsi Konstitusi 1. Hakikat Isi Konstitusi (UUD) Konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu: • Jaminan terhadap HAM dan warga negaranya • Susunan ketatanegaraan • Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan M.Budiardjo: UUD memuat ketentuan: a. Organisasi Negara Konstitusi berisi hal-hal sebagai berikut: 1) Pembagian kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) 2) Pembagian kekuasaan (pemerintah pusat/ federal dengan daerah/ negara bagian) 3) Prosedur penyelesaian pelanggaran hukum 4) Bangunan hukum dan semua organisasi-organisasi yang ada dalam negara. 5) Bentuk negara/ pemerintahan/ sistem pemerintahan b. Hak dan Kewajiban Warga Negara/ Negara dan Hubungan Keduanya c. Prosedur Mengubah UUD

2. Hakikat dan Fungsi Konstitusi 2. Fungsi Konstitusi (UUD) Fungsi konstitusi (UUD) secara umum adalah sebagai: a. Tata aturan pendirian lembaga-lembaga yang permanen b. Tata aturan hubungan negara dengan warga negara dan dengan negara lain c. Sumber hukum dasar yang tertinggi Fungsi konstitusi (UUD) secara khusus dalam negara demokrasi dan negara komunis: Negara Demokrasi Konstitusional

Negara Komunis

1. Membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang. 2. cara yang efektif dalam membagi kekuasaan. 3. Perwujudan dari hukum yang tertinggi (supremasi hukum).

1. Cerminan kemenangan-kemenangan yang telah dicapai dalam perjuangan ke arah masyarakat komunis. 2. Pencatatan formal dari perjuangan yang telah dicapai. 3. Dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan.

3. Dinamikan Pelaksanaan Konstitusi di Indonesia 1. UUD 1945, Berlaku 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 2. Konstitusi RIS, Berlaku 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 3. UUDS, Berlaku 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 4. UUD 1945, Berlaku 5 Juli 1959 sampai 1966 5. UUD 1945 pada Tahun 1966 sampai dengan 1999 6. UUD 1945 Amandemen 1999, sejak 1999-Sekarang Inti penerapan sistem pemerintahan pasca amandemen konstitusi: a. Perubahan ideologi politik dari sosialis demokrat liberal (demokrasi, kebebasan individu serta pasar bebas). b. Penyelenggaraan otonomi daerah kepada Pemda tingkat I dan II c. Pelaksanaan pemilu langsung presiden dan wakil presiden d. Pelaksanaan kebebasan pers yang bertanggung jawab. e. Perubahan UU politik yang berintikan pemilu langsung dan sistem multipartai. f. Pelaksanaan Amandemen Konstitusi (UUD 1945) yang berintikan struktur ketatanegaraan Indonesia.

3. Dinamikan Pelaksanaan Konstitusi di Indonesia 7. Proses Perubahan UUD 45 Sidang Umum MPR 19 September 1999 (Amandemen I)

Hak dan kewajiban presiden dan wakil presiden serta hak legislatif.

Sidang Tahunan MPR 18 Agustus 2000 (Amandemen II)

otonomi daerah, DPR, wilayah negara, kewarganegaraan, hak dasar (HAM), pertahanan dan keamanan, serta perlengkapan negara.

Sidang Tahunan 9 November 2001 (Amandemen III)

Kedaulatan dan Negara Indonesia, MPR, pencalonan presiden dan wakil presiden, pemilihan presiden dan wakil presiden, permakzulan, hak-hak presiden, kementerian negara, DPR, pemilihan umum, keuangan negara, BPK, MA dan kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial, serta Mahkamah Konstitusi.

Sidang Tahunan MPR 10 Agustus 2002 (Amandemen IV)

Keanggotaan MPR, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, pemakzulan, hak presiden, Dewan Penasehat Presiden, mata uang, bank sentral, kekuasaan kehakiman, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, fakir miskin dan anak terlantar, perubahan konstitusi, aturan peralihan serta aturan tambahan.

4. Institusi dan Mekanisme Pembuatan Konstitusi dan Perundangundangan 1. •

2.

Institusi Legislasi Badan Legislatif (DPR) dan Badan Eksekutif (Presiden). Kedua lembaga ini bertugas membuat undang-undang. Bentuk produk perundang-undangan yang dihasilkan oleh institusi di atas adalah berupa UUD, UU, PERPU, dan PP. Mekanisme Amandemen Konstitusi (UUD), dan Pembuatan UU, PERPU, PP, dan PERDA

Mekanisme Amandemen Konstitusi (UUD 1945) 1. MPR mengadakan rapat konsultasi dengan seluruh badan kelengkapan MPR dan anggotanya, yaitu DPR 1945 dan DPD. 2. Mendapat persetujuan 2/3 anggota DPR/MPR atas rencana amandemen UUD 45 tersebut. 3. MPR membentuk Panitia Perumus Badan Pekerja (BP-MPR) yang bertugas merumuskan RUUD 1945. 4. Hasil perumusan Panitia Badan Pekerja MPR RI menyerahkan hasil perumusan RUU kepada pimpinan MPR RI. 5. Pimpinan MPR menyelenggarakan Sidang Umum MPR RI Tahunan.

4. Institusi dan Mekanisme Pembuatan Konstitusi dan Perundangundangan 2.

Mekanisme Amandemen Konstitusi (UUD), dan Pembuatan UU, PERPU, PP, dan PERDA

Mekanisme Pembuatan UU dan PERPU 1. Pemerintah mengajukan RUU melalui Menteri Sekretariat Negara kepada Setjen DPR RI. 2. Setjen DPR RI mengirimkan RUU kepada pimpinan DPR RI. 3. impinan DPR RI mengirimkan RUU tersebut kepada komisi yang terkait. 4. Pimpinan Komisi membentuk panitia khusus untuk membahas RUU usulan pemerintah atau usulan inisiatif DPR RI. 5. Panitia Khusus mengadakan rapat dengar pendapat dengan elemenelemen yang meliputi : pemerintah, profesional, pengusaha, partai politik, LSM, ormas, OKP, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait. 6. DPR mengadakan Sidang Paripurna untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi yang selanjutnya menetapkan RUU menjadi UU.

4. Institusi dan Mekanisme Pembuatan Konstitusi dan Perundangundangan 2.

Mekanisme Amandemen Konstitusi (UUD), dan Pembuatan UU, PERPU, PP, dan PERDA

Mekanisme Pembuatan UU atas Usul Inisiatif DPR RI 1. Komisi mengajukan usul inisiatif RUU kepada Badan Legislasi DPR RI. 2. Badan Legislasi DPR RI mengirimkan RUU kepada pemerintah untuk dibahas dan dikembalikan lagi kepada pimpinan DPR RI. 3. Pimpinan DPR RI mengirimkan RUU tersebut kepada komisi yang terkait. 4. Pimpinan Komisi membentuk panitia khusus untuk membahas RUU usulan pemerintah atau usulan inisiatif DPR RI. 5. Panitia Khusus mengadakan rapat dengar pendapat dengan elemenelemen yang meliputi : pemerintah, profesional, pengusaha, partai politik, LSM, ormas, OKP, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait. 6. Pimpinan DPR RI mengadakan Sidang Paripurna untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi yang selanjutnya menetapkan RUU menjadi UU.

4. Institusi dan Mekanisme Pembuatan Konstitusi dan Perundangundangan 2.

Mekanisme Amandemen Konstitusi (UUD), dan Pembuatan UU, PERPU, PP, dan PERDA

Mekanisme Pembuatan PERDA 1. Pemerintah daerah tingkat I atau II mengajukan rancangan PERDA kepada DPRD melalu Sekretaris DPRD I atau II. 2. Sekretaris DPRD mengirim Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD tingkat I atau II. 3. Pimpinan DPRD tingkat I atau II mengirimkan Rancangan Perda kepada komisi yang terkait. 4. Panitia Khusus mengadakan rapat dengar pendapat dengan elemenelemen yang meliputi : pemerintah, profesional, pengusaha, partai politik, LSM, ormas, OKP, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait. 5. DPRD tingkat I atau II mengadakan Sidang Paripurna untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi yang selanjutnya menetapkan Rancangan Perda menjadi Perda.

4. Institusi dan Mekanisme Pembuatan Konstitusi dan Perundangundangan

Mekanisme Pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) Pembuatan PP dilakukan oleh Pemerintah (Eksekutif). PP berfungsi sebagai peraturan mengenai pelaksanaan UU atau PERPU.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan TAP MPR No. III/MPR/2000: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

UUD 1945 Ketetapan MPR RI UU Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (KEPRES) Peraturan Daerah (PERDA)

5. Pengertian dan Latar Belakang Rule of Law •

Penegakan hukum (rule of law): doktrin hukum yang muncul pada abad ke19, bersamaan dengan kelahiran negara berdasarkan hukum dan demokrasi.

(Friedman) membedakan rule of law menjadi dua: 1. Formal : kekuasaan umum yang terorganisasi, dapat diartikan bahwa setiap negara mempunyai aparat penegak hukum. 2. Hakiki/material: menyangkut ukuran hukum baik dan buruk. •

Rule of law adalah rule by the law bukan rule by the man.

•

Inti dari rule of law : Jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial.

•

Pembukaan UUD 1945 memberi jaminan adanya rule of law dan sekaligus rule of justice.

6. Fungsi dan Prinsip Rule of Law • Fungsi : Jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan” bagi rakyat Indonesia dan juga “keadilan sosial”, sehingga diatur dalam Pembukaan UUD 1945, bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negara. • Prinsip-prinsip secara formal: • Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3) • Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang Independen (Pasal 24 ayat 1) • Setiap warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan atau Equality before The Law (Pasal 27 ayat 1) • Berhak untuk bekerja, mendapat imbalan dan perlakuan adil dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat 2)

7. Dinamika Pelaksanaan Rule of Law Lembaga Penegak Hukum Lembaga

Fungsi/Tupoksi/Wewenang

Kepolisian

Memelihara KAMTIBMAS, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kejaksaan

Melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan penyidikan pidana khusus berdasarkan KUHP.

KPK

Supervisi/koordinasi/monitoring penanganan TIPIKOR, Pencegahan dan Penangkapan, Penyelidikan , Penyidikan dan Penuntutan TIPIKOR

Mahkamah Agung

1. Mengadili pada tingkat kasasi , 2. Menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang

Mahkamah Konstitusi

1. 2. 3. 4.

Pengadilan Tinggi dan Negeri

Tingkat provinsi dan kabupaten yang menyelenggarakan peradilan baik pidana dan perdata ditingkat kabupaten/kota dan tingkat banding di peradilan negeri

Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara Memutuskan pembubaran partai politik Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Terima Kasih Rizky Dwi Pradana, M.Si