KEWARGANEGARAAN Modul ke:
07
KONSTITUSI DAN RULE OF LAW
Fakultas
FEB Program Studi
Management
SYAMSUNASIR, S.SOS., M. M.
PENGERTIAN KONSTITUSI Istilah Kontitusi berasal dr bahasa Prancis constituer yg brrti membentuk. Konstitusi diartikan peraturan dasar tentang pembentukan suatu Negara atau undang-undang dasar. Secara terminologis Konstitusi adl sekumpulan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan dasar yg dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintah termasuk jg dasar hubungan atr Negara dan Rakyat.
SISTEM KONSTITUSI NEGARA INDONESIA Kaidah Fundamental Negara adalah Konstitusi. Konstitusi berisikan aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga negara termasuk hubungan kerja sama antara Negara dan masyarakat.
SISTEM KONSTITUSI NEGARA INDONESIA Definisi Konstitusi (UUD) menurut ahli hukum diantaranya adl sbb: 1.L. J. Van Apeldoorn, Kontitusi adl memuat peraturan tertulis dan peraturan yg tidak tertulis, sedangkan UUD adl bagian tertulis dari konstitusi. 2.Sri Sumantri menyamakan arti keduanya ssi dgn praktik ketatanegaraan di sebagian besar negara-negara dunia termasuk Indonesia. 3.C.f Strong memberikan pengertian konstitusi adl suatu kumpulan asas-asas yg menyelenggarakan kekuasaan pemerintah (arti luas), hak-hak dari pemerintah dan hubungan antara pemerintah dan yg diperintah.
HAKIKAT DAN FUNGSI KONSTITUSI 1. Hakikat isi konstitusi (UUD) Pada hakikatnya konstitusi (UUD), berisi tiga hal pokok, yaitu: a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. b. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. c. Adanya pembagian dan pembatasan ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.
tugas
HAKIKAT DAN FUNGSI KONSTITUSI 2. Fungsi Konstitusi (UUD) Sebagai tali pengikat setiap warga negara dan lembaga negara dalam kehidupan negara. Secara khusus, fungsi konstitusi (UUD) dlm negara adl a. Fungsi konstitusi (UUD) dlm negara demokrasi adl 1) Membatasi kekuasan pemerintah. 2) Sbg cara yg efektif dlm membagi kekuasaan. 3) Sbg perwujudan dr hukum yg tertinggi yg hrs ditaati. b. Fungsi konstitusi (UUD) dlm negara Komunis adl 1) Sbg cerminan kemenangan-kemenangan yg tlh dicapai dlm perjuangan ke arah masyarakat komunis. 2) Sbg pencatatan formal (legal) dr perjuangan yg tlh dicapai. 3) Sbg dasar hukum untuk perubahan masyarakat komunis.
DINAMIKA PELAKSANAAN KONSTITUSI 1. UUD 1945, berlaku 18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949. 2.Konstitusi RIS, berlaku 27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950. 3.UUDS, berlaku 17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959. 4.UUD 1945, berlaku 5 juli 1959 s.d. 1967. 5.UUD 1945 pada tahun 1967 s.d. 1998. 6.UUD 1945 Amandemen 1999, berlaku pd tahun 1999 sampai dengan sekarang. 7.Proses perubahan UUD 1945
KONSTITUSI NEGARA INDONESIA Pengertian konstitusi dlm praktik ketatanegaraan: Arti Umum adl segala sesuatu dan aturan ketatanegaraan. Arti Khusus adl undang-undang dasar suatu negara. Hukum dasar tertulis (konstitusi): Pembukaan Batang Tubuh Penjelasan
mengenai
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
Sistem Dasar Sitem yg merupakan penjelmaan langsung dari tujuan Ideology Pancasila. a. Sistem Negara Hukum Negara Indonesia adl negara hukum, yg mengandung arti tindakan-tidakan yang diambil pemerintah dan lembagalembaga hrs dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan scr hukum. b. Sistem Konstitusional Sistem yg memberikan ketegasan bahwa cara pengendalian pemerintah dibatasi oleh ketentuanketentuan konstitusi (Hukum dasar).
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
Tiga lembaga yg pemerintah yaitu
termasuk
dalam
sistem
pelaksana
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat b. Presiden c. Dewan Perwakilan Rakyat
Kekuasaan Negara yg Tertinggi di Tangan rakyat Menurut UUD 1945 hasil amandemen dinyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dlm satu pasangan scr langsung oleh rakyat.
RULE OF LAW 1. Latar Belakang Rule of Law a. Diawali oleh adanya gagasan utk melakukan pembatasan kekuasan pemerintah Negara. b. Perumusan yuridis dr Demokrasi Konstitusi adl Konsepsi negara Hukum. c. Saran yg dipilih adl Demokrasi Konstitusi. 2. Unsur-unsur Rule of Law a. Supremasi aturan-aturan hukum. b. Kedudukan yg sama di dalam menghadapi hukum. c. Terjaminnya HAM oleh undang-undang serta keputusankeputusan pengadilan.
RULE OF LAW 3. Syarat-syarat terselenggaran pemerintah yg Demokrasi menurut Rule of Law a. Adanya perlindungan konstitusional. b. Badan Kehakiman yg bebas dan tidak memihak. c. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. d. Kebebasan untuk berserikat e. Pendidikan kewarganegaraan 4. Pengertian Rule of Law Inti dari Rule of Law adl jaminan adanya keadilan bagi masyarakat terutama keadilan sosial.
RULE OF LAW 5. Prinsip-prinsip Rule of Law di Indonesia a. Prinsip-prinsip Rule of Law scr formal tertera dalam pembukaan UUD 1945. b. Penjabaran prinsip-prinsip Rule of Law scr formal termuat di dalam pasal UUD 1945 c. Prinsip-prinsip Rule of Law scr hakiki (materiil) erat kaitannya dgn penyelenggaraan pemerintah, terutama dlm penegakan hukum dan implementasinya. 6. Strategi Pelaksanaan (Pengembangan) Rule of Law Agar pelaksanaan Rule of Law bs berjalan dgn yg diharapkan, maka: a. Harus didasarkan pd corak masyarakat hukum yg bersangkutan b. Harus didasarkan pd budaya yg tumbuh dan berkembang pd bangsa c. Suatu legalisme yg memuat wawasan sosial.
FUNGSI RULE OF LAW Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan scr formal thd “rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga “keadilan sosial”. Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat dlam pasal-pasal UUD 1945, yaitu 1. Negara Indonesia adl negara hukum (Pasal 1 ayat 3). 2. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan utk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum(Pasal 24 ayat 1). 3. Segenap warga negara bersamaan kedudukannya di dlm hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung dukum dan pemerintahan itu dgn tidak ada kecualiannya (Pasal 27 ayat 1).
DINAMIKA PELAKSANAAN RULE OF LAW Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan scr formal thd “rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga “keadilan sosial”. Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat dalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu 1. Negara Indonesia adl negara hukum (Pasal 1 ayat 3). 2. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan utk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum(Pasal 24 ayat 1). 3. Segenap warga negara bersamaan kedudukannya di dlm hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung dukum dan pemerintahan itu dgn tidak ada kecualiannya (Pasal 27 ayat 1).
Terima Kasih SYAMSUNASIR, S.SOS., M. M.
