MODUL VI KONSTITUSI DAN PENEGAKAN ATURAN HUKUM ( RULE OF LAW )
Istilah dan Pengertian Konstitusi Konstitusi berasal dari kata constituer (Pransis), constitution (Inggris), constitutle (Belanda) yang berarti membentuk, menyusun dan menyatakan.
gts/shi/2010
1
Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi di masukan sebagai pembentukan suatu negara, atau menyusun dan menyatakan sebuah negara.Konstitusi juga bisa berarti peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan suatu negara. Dalam bahasa indonesia, konstitusi dikenal dengan sebutan Undang-undang Dasar (UUD).
gts/shi/2010
2
Dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan istilah Grondwet, yang berarti undang-undang dasar (grond=dasar dan wet=undangundang). Di Jerman istilah konstitusi juga dikenal dengan istilah Grundgesetz, yang juga berarti Undang-Undang Dasar (grund=dasar dan gesetz=Undang-Undang). gts/shi/2010
3
Istilah konstitusi menurut Chairul Anwar adalah fundamentallaws tentang pemerintahan suatu negara dan nilai-nilai fundamentalnya.Sementara menurut Sri Soemantri, konstitusi berarti suatu naskah yang membuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara.Dari dua pengertian bisa dikatakan bahwa konstitusi memuat aturanaturan pokok (fundamental) mengenai sendi-sendi yang diperlukan untuk berdirinya sebuah negara.
gts/shi/2010
4
Klasifikasi Konstitusi Menurut CF. Strong konstitusi terdiri atas dua bagian diantaranya adalah: 1) Konstitusitertulis adalah aturan- aturan pokok dasar negara , bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. 2)Konstitusi tidak tertulis/konvensiadalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul.
gts/shi/2010
5
Nilai Konstitusi 1.Nilai normatif , suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
gts/shi/2010
6
Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang
menurut hukum berlaku, tetrapi tidak sempurna. Ketidak sempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku/tidak seluruh pasal–pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah negara. Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.
gts/shi/2010
7
Sifat Konstitusi Berdasarkan sifat dari konstitusi yaitu: 1) Flexible/luwes apabila konstitusi/undang undang dasar memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan. 2) Rigid/kaku apabila konstitusi/undang undang dasar jika sulit untuk diubah.
gts/shi/2010
8
Tujuan Konstitusi Konstitusi memiliki tujuan untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Pentingnya Konstitusi dalam Suatu Negara Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan sesuatu hal yang sangat krusial (miring), karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk sebuah negara. gts/shi/2010
9
fungsi konstitusi yang sangat penting baik secara akademis maupun dalam praktek, yaitu; 1) Menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitualisme 2) Memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan Menjadi instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi maupun raja dalam sistem monarki) kepada organ-organ kekuasaan negara. gts/shi/2010
10
PERUBAHAN KONSTITUSI Yang dimaksud dengan perubahan konstitusi adalah segala usaha untuk menambah dan atau mengurangi baik sebagian atau seluruh makna yang terkandung dalam konstitusi tersebut melalui suatu mekanisme perubahan yang ditentukan berdasarkan peraturan ketatanegaraan yang berlaku.Perubahan konstitusi merupakan keharusan dalam sistem ketatanegaraan suatu negara, karena bagaimanpun konstitusi haruslah sesuai dengan realitas kondisi bangsa dan warga negaranya.
gts/shi/2010
11
