Hak Asasi Manusia Modul ke:
Pada Modul ini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, perkembangan pemikiran, permasalahan penegakan dan lembaga penegak hak asasi manusia neg Fakultas
DESAIN SENI KREATIF Program Studi
DESAIN PRODUK
www.mercubuana.ac.id
Aji Wicaksono S.H., M.Hum.
A. Pengertian HAM • menurut Tilaar (2001) adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. • Hak asasi manusia bersifat umum atau universal, karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memandang bangsa, ras, atau jenis kelamin. Dasar dari hak asasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Secara definitif, "hak" merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.
• Hak asasi manusia juga bersifat supralegal, artinya tidak tergantung pada negara atau undang-undang dasar, dan kekuasaan pemerintah, bahkan HAM memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. • Diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus di hormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. • Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.
• pokok hakikat HAM yaitu: – HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. – HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, pandangan politik, atau asal sosial bangsa. – HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi/melanggar HAM (Mansour Fakih, 2003).
• Ruang lingkup HAM meliputi: – hak sosial politik (hak alamiah), yang dibawa oleh manusia sejak ia dilahirkan, – hak sosial ekonomi-sosial budaya, yaitu hak yang diperoleh manusia dari masyarakatnya.
B. Tujuan HAM • Tujuan pelaksanaan hak asasi manusia adalah untuk mempertahankan hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenangan aparat negara, dan mendorong tumbuh serta berkembangnya pribadi manusia yang multidimensional.
C. Perkembangan Pemikiran HAM • Perkembangan HAM Di Dunia • Sejarah telah mencatat beberapa monumen yang berupa piagam sebagai bentuk penghargaan atas pemikiran/perjuangan dalam memperoleh pengakuan HAM dari pemerintah atau negara. • Piagam mengenai perkembangan pemikiran dan perjuangan HAM adalah : – Magna Charta (Piagam Agung 1215) – Bill of Rights (UU Hak 1689) – Declaration Des Droits de L'homme et du Citoyen (Deklarasi HAM & Warga Negara prancis 1789) – Bill Of Rights (UU Hak Virginia 1789) – Declarations Of Human Rights PBB – Piagam Atlantic Charter
• Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia • Secara garis besar menurut Prof. Dr. Bagir Manan, dalam bukunya Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia (2001), membagi perkembangan pemikiran HAM dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan (19081945) dan periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang).
D. HAM Secara Global & di Indonesia • Sebelum konsep HAM diratifikasi PBB, terdapat beberapa konsep utama mengenai HAM yg telah berkembang, yaitu: – – – –
HAM menurut konsep negara-negara Barat/liberalisme HAM menurut konsep sosialis HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika HAM menurut konsep PBB
• Sementara itu HAM di Indonesia dinyatakan dalam UUD 1945 (amandemen I - IV UUD 1945) yang memuat hak asasi manusia • Selanjutnya secara operasional beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
E. Masalah & Penegakan HAM Indonesia • HAM di Indonesia didasarkan pada Konstitusi NKRI, yaitu: Pembukaan UUD 1945 (alinea I), Pancasila sila keempat, BatangTubuh UUD 1945 (Pasal 27, 29 dan 30), UU Nomor 39/1999 tentang HAM dan UU Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM. • HAM di Indonesia menjamin hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. • Program penegakan hukum dan HAM (PP Nomor 7 Tahun 2005), meliputi pemberantasan korupsi, anti terorisme, dan pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya.
F. Lembaga Penegakan HAM • Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. • Untuk mengatasi masalah penegakan HAM, maka dalam Bab VII Pasal 75 UU tentang HAM, negara membentuk komisi hak asasi manusia atau KOMNAS HAM, dan Bab IX pasal 104 tentang pengadilan HAM, serta peran serta masyarakat seperti dikemukakan dalam Bab XIII pasal 100-103.
G. Hubungan Negara dan Warganya • Komnas HAM • Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia, • Tujuan Komnas HAM – Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. – Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
• Wewenang Komnas HAM – – – –
Wewenang dalam bidang pengkajian penelitian Wewenang dalam bidang penyuluhan Wewenang dalam pemantauan. Wewenang dalam bidang mediasi
• Pengadilan HAM • Dalam rangka penegakan HAM, maka Komnas HAM melakukan pemanggilan saksi, dan pihak kejaksaan yang melakukan penuntutan di pengadiian HAM. Menurut Pasal 104 UU HAM, untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum, yaitu pengadilan negeri dan pengadiian tinggi. Proses pengadilan berjalan sesuai fungsi badan peradilan.
• Partisipasi Masyarakat • Partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM diatur dalam Pasal 100-103 UU tentang HAM. Partisipasi masyarakat dapat berbentuk sebagai berikut: – Setiap orang, kelompok, organisasi politik, ormas, LSM, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan kemajuan HAM – Masyarakat berhak menyampaikan laporan atas pelanggaran HAM pada Komnas HAM atau lembaga lain yg berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan dan kemajuan HAM. – Masyarakat berhak mengajukan usulan tentang perumusan dan kebijakan terkait HAM pada Komnas HAM / lembaga lainnya. – Masyarakat dapat bekerjasama dengan Komnas HAM melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi tentang HAM.
H. Mengembangkan Pendidikan HAM • Dr. Seto Mulyadi, seorang psikolog dan ketua komnas perlindungan anak berpendapat, pembelajaran HAM sejak dini mulai dari anak-anak merupakan tuntutan bagi pembangunan bangsa di masa mendatang. Dengan memahami HAM, moral bangsa akah terbangun sejak dini dan mereka terlahir menjadi generasi yang menghargai hak asasinya sebagai manusia. • Dr. Sri Untari, ahli psikologi sosial juga menyatakan bahwa pembelajaran HAM harus disesuaikan dengan tingkatan usia dan golongan masyarakat, serta adanya keselarasan antara pembelajaran HAM di dalam dan di luar rumah agar tidak ada benturan nilai. • Pengajaran HAM sejak dini dilaksanakan tidak hanya bertujuan sebagai pengetahuan (knowledge) tentang HAM tetapi juga mengembangkan sikap (attitude) dan keterampilan (skills).
Terima Kasih Aji Wicaksono, S.H., M.Hum.
