Modul ke:
Fakultas
DESAIN SENI KREATIF Program Studi
DESAIN PRODUK
www.mercubuana.ac.id
Demokrasi: Antara Teori dan Pelaksanaannya Di Indonesia Modul ini akan mempelajari pengertian, manfaat dan jenis-jenis demokrasi. selanjutnya diharapkan diperoleh pengertian tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan dapat membandingkan dengan demokrasi di negara lain. Aji Wicaksono S.H., M.Hum.
A. Arti, Makna Dan Manfaat Demokrasi • Demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Makna demokrasi pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. • Kata demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat, dimana warga negara turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu. Demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga negara, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
• Manfaat Demokrasi Kehidupan masyarakat yang demokratis, dimana kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan dilakukan dengan, sistem perwakilan, dan adanya peran aktif masyarakat dapat memberikan manfaat bagi perkembangan bangsa, negara, dan masyarakat. Manfaat demokrasi di antaranya adalah sebagai berikut: – Kesetaraan sebagai Warga Negara – Memenuhi Kebutuhan-kebutuhan Umum – Pluralisme dan Kompromi – Menjamin Hak-hak Dasar – Pembaharuan Kehidupan Sosial
B. Nilai Nilai Demokrasi • Demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga negara dan perangkat pendukungnya agar dapat dijadikannya demokrasi sebagai pandangan hidup (way of life) dalam kehidupan bernegara. Sebuah pemerintahan yang baik dapat tumbuh dan stabil bila masyarakat pada umumnya punya sikap positif dan proaktif terhadap norma dasar demokrasi.
• Harus ada keyakinan yang luas di masyarakat bahwa demokrasi adalah sistem permerintahan yang terbaik dibanding dengan sistem lainnya. Untuk menumbuhkan keyakinan akan baiknya sistem demokrasi, maka harus ada pola perilaku yang menjadi tuntunan atau norma/nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat.
• Nilai-nilai dari demokrasi membutuhkan hal-hal berikut: – Kesadaran kesadaran akan pluralisme. – Sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. – kerja sama antar warga masyarakat, sikap serta itikad baik. – Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. – Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. • Demokrasi yang dilakukan dengan 5 (lima) nilai tersebut diatas yaitu menghargai keberagaman, dilakukan dengan jujur dan menggunakan akal sehat, dilaksanakan dengan kerja sama antar warga negara, didasari sikap dewasa dan memper-timbangkan moral, maka setiap keputusan dan tingkah laku akan efisien dan efektif serta pencapaian tujuan masyarakat adil dan makmur akan lebih mudah tercapai.
C. Prinsip Dan Parameter Demokrasi • Suatu negara atau pemerintahan dikatakan demokratis apabila sistem pemerintahannya mewujudkan prinsip demokrasi, yaitu : – Adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintahan. – Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. – Adanya hak memilih dan dipilih. – Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. – Adanya kebebasan mengakses informasi. – Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. • Pada penerapan prinsip prinsip demokrasi diIndonesia, sistem kontrol yang sudah ada yaitu DPR dan perannya sudah meningkat, namun seringkali adanya intervensi dari partai politik atau pemerintah rnembuat anggota DPR tidak dapat bekerja secara optimal.
• Kebebasan berserikat dan berpolitik juga sudah dijamin dalam UU No. 21/2001 dan UU No. 13/2003 menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat/berkumpul. Prinsip hak dipilih dan memilih juga sudah dikembangkan. Pemilihan anggota DPR sudah memilih nama, sehingga anggota DPR adalah pilihan langsung dari rakyat, namun demikian adanya sistem anggota DPR yang tidak memenuhi kuota suara, maka urutan nomor menjadi ketentuan untuk seseorang menjadi anggota DPR mengakibatkan prinsip ini belum berjalan optimal.
• Untuk pemilihan kepala daerah baru baru ini terdapat perubahan, seolah olah bangsa ini mengalami kemunduran dalam penerapan demokrasi dengan kembali dipilihnya kepala daerah secara tidak langsung atau berdasarkan keputusan DPRD melalui Undang Undang Pilkada yang baru yang memperoleh pengesahannya melalui Rapat Paripurna DPR/MPR belum lama ini. • Presiden SBY berusaha memperjuangkan Pilkada secara langsung dengan mengeluarkan 2 (dua) buah Peraturan Pengganti Undang-Undang (PerPu). • Dengan memerhatikan kondisi tersebut artinya, prinsip demokrasi sudah dikembangkan di Indonesia, namun prinsip tersebut belum optimal dilaksanakan atau memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya.
• Untuk mengukur seberapa jauh kadar demokrasi sebuah negara, diperlukan suatu ukuran atau parameter. Parameter untuk mengukur demokrasi dapat dilihat dari empat hal yaitu: – Pembentukan pemerintahan melalui pemilu. – Sistem pertanggungjawaban pemerintahan. – Pengaturan sistem dan distribusi kekuasaan negara. – Pengawasan oleh rakyat.
D. Jenis – Jenis Demokrasi • Demokrasi terdiri dari beberapa jenis yang disebabkan perkembangan dalam pelaksanaannya diberbagai kondisi dan tempat. Demokrasi langsung, tidak langsung/ perwakilan. – Demokrasi Berdasarkan penyampaian cara Pendapat • Demokrasi langsung Rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan. • Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan Dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui Pemilu. • Demokrasi perwakilan dengan pengawasan langsung campuran demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Diawasi rakyat langsung melalui referendum.
• Referendum ialah pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung. Klasifikasi referendum ada 3 : – Referendum wajib biasanya untuk menentukan hal-hal penting seperti perubahan konstitusi.
– Referendum tidak wajib biasanya untuk mengetahui keberatan rakyat atas rancangan undang-undang, jika tak ada keberatan dalam bentuk referendum maka rancangan disahkan menjadi UU
– Referendum konsultatif Tidak diperuntukan bagi semua rakyat melainkan untuk sebagian ahli di bidang tertentu untuk memecahkan permasalahan yang dhadapi negara.
– Demokrasi Berdasarkan Titik Perhatian atau Prioritas • Demokrasi formal • Demokrasi material • Demokrasi campuran – Demokrasi Berdasarkan Prinsip Ideologi • Demokrasi liberal • Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar – Demokrasi Berdasarkan Wewenang dan Hubungan antar Alat Kelengkapan Negara • Demokrasi sistem parlementer • Demokrasi sistem presidensial
E. Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia Demokrasi Parlementer (Liberal) • Periode pertama (1945 -1949), dilanjutkan era (RIS) 1949 dan UUDS 1950. berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945. Pada masa Demokrasi Parlementer (1945 -1959), kehidupan politik tidak stabil, sehingga program dari suatu pemerintahan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan. Sebabnya adalah sering bergantinya pemerintahan yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan. Hal ini terjadi karena dalam demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer, kedudukan negara dibawah DPR dan sangat tergantung pada dukungan DPR, dan timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar di antara partai poiitik yang ada saat itu.
Demokrasi Terpimpin • Kegagalan konstituante menetapkan UUD baru, diikuti suhu politik yang memanas membahayakan keselamatan bangsa, 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden untuk menyelesaikan dari kemacetan politik. Demokrasi Terpimpin lahir dari kesadaran; atas gagalnya praktik Demokrasi Parlementer (liberal). Persiden memberikan amanat pada konstituante 22 April 1959 tentang pokok-pokok Demokrasi Terpimpin • Demokrasi Terpimpin tak bertentangan dengan Pancasila dan UUD45 serta budaya bangsa. Namun praktiknya, konsepkonsep itu tidak direalisasikan semestinya, sehingga sering menyimpang. Penyebabnya, selain terletak pada presiden, juga karena kelemahan legislatif sebagai partner dan pengontrol eksekutif, serta situasi sosial poiitik yang tidak menentu saat itu.
• Amanat Persiden Soekarno untuk konstituante pada tanggal 22 April 1959 adalah tentang pokok-pokok Demokrasi Terpimpin yang intinya : – Demokrasi Terpimpin bukanlah diktator. – Demokrasi ini, cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa. – Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang poiitik, ekonomi, sosial. – Inti pimpinan dalam Demokrasi Terpimpin :permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. – Oposisi yang melahirkan pendapat yang sehat dan membangun diharuskan dalam Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru • Adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan bangsa pada masa berlakunya Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin, menandakan bahwa Kedua jenis demokrasi itu tidak cocok diterapkan Indonesia yang bernapaskan kekeluargaan dan gotong-royong. • Ciri-ciri dan prinsip Demokrasi Pancasila, tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Namun praktik demokrasi yang dijalankan pada masa Orde Baru masih terdapat berbagai penyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri-ciri dan prinsip Demokrasi Pancasila.
Demokrasi Langsung pada Era Orde Reformasi • Orde Reformasi adalah konsensus untuk mengadakan demokratisasi dalam segala bidang kehidupan. Dengan sorotan utama untuk direformasi adalah bidang politik, ekonomi, dan hukum. Perubahan yang terjadi pada Orde Reformasi ini dilakukan secara bertahap. • Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap Demokrasi Pancasila, bedanya pada aturan pelaksanaan dan praktik penyelenggaraan, yaitu: – – – – –
Pemilihan .umum lebih demokratis. Partai politik lebih mandiri. Pengaturan hak asasi manusia (HAM). Lembaga demokrasi lebih berfungsi. Konsep Trias Politika (3 pilar kekuasaan negara) bersifat otonom
F. Mengembangkan Sikap Demokrasi • Pendidikan sikap demokrasi dapat dilakukan dalam lernbaga pendidikan anak, sekoiah dan perkuliahan, masyarakat dan pemerintah. Untuk mengembangkan sikap demokrasi, maka proses pembelajaran dan pendidikan akan lebih efektif bila dimulai dari dalam keluarga dan dalam dunia pendidikan formal. • Dengan perhatian orang tua, guru, dosen, dan masyarakat terhadap hal-hal tersebut, diharapkan proses demokrasi dapat berjalan dengan baik dan alamiah, sehingga tercipta siswa dan mahasiswa serta masyarakat yang bertanggungjawab. •
Terima Kasih Aji Wicaksono, S.H., M.Hum.
