Modul ke:
Otonomi Daerah Pada Modul ini kita akan mempelajari tentang pengertian otonomi daerah pemahaman tentang alasan, tujuan, dan prinsip otonomi, penerapan otonomi daerah dan membedakan pembagian urusan pemerintahan.
Fakultas
DESAIN SENI KREATIF Program Studi
DESAIN PRODUK
www.mercubuana.ac.id
Aji Wicaksono S.H., M.Hum.
A. Pengertian Otonomi Daerah • Otonomi secara sempit diartikan sebagai "mandiri", • Dalam arti luas otonomi adalah "berdaya," • Jadi otonomi daerah adalah pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya. • Desentralisasi menurut M. Turner dan D. Hulme adalah transfer/pemindahan kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah pusat kepada daerah. Sementara desentralisasi menurut Shahid javid Burki dan kawan-kawan adalah proses pemindahan kekuasaan politik, fiskal, dan administratif kepada unit dari pusat ke daerah.
B. Latar Belakang Otonomi Daerah • Krisis ekonomi dan politik di Indonesia sejak tahun 1997 telah berlanjut menjadi multi-krisis, berakibat semakin rendahnya tingkat kemampuan dan kapasitas negara dalam menjamin kesinambungan pembangunan. Krisis tersebut salah satunya karena sistem manajemen negara dan pemerintahan yang sentralistik, di mana kewenangan dan pengelolaan segala sektor pembangunan berada pada pemerintah pusat, sementara daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur daerahnya. • Sebagai respons dari krisis, pada masa reformasi dicanangkan kebijakan restruk-turisasi sistem pemerintahan, yaitu melaksanakan otonomi daerah dan pengaturan perimbangan keuangan antar pusat dan daerah.
C. Tujuan Dan Prinsip Otonomi Daerah • Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah: – Mencegah pemusatan kekuasaan – Menciptakan pemerintahan yang efisien – Memperbesar peluang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan
• Prinsip otonomi daerah – – – – – –
Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Pendidikan politik bagi masyarakat Menyediakan jenjang karier politk bagi politisi daerah Membangun stabilitas politik nasional Menciptakan kesetaraan politik antar pusat dan daerah Menciptakan kehidupan politik yang akuntabel, terbuka, terawasi dan dapat dipetanggung jawabkan serta demokratis
D. Perkembangan UU OTDA Nasional UU Nomor 1 Tahun 1945, ttg Pemerintahan Daerah. UU Nomor 22 Tahun 1948, ttg Susunan Pemda yang Demokratis. UU Nomor 1 Tahun 1957, ttg Pemerintahan Daerah. UU Nomor 18 Tahun 1965, ttg Pemerintahan Daerah. UU Nomor 5 Tahun 1974, ttg Pokok-pokok Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat di Daerah. • UU Nomor 22 Tahun 1999, ttg Otonomi Daerah. Dan UU Nomor 25 Tahun 1999, ttg Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. • UU Nomor 32 Tahun 2004 ttg Pemerintahan Daerah. Dan UU Nomor 33 Tahun 2004 ttg Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. • • • • •
E. Model Desentralisasi • Menurut Rondinelli, model desentralisasi ada 4 macam, yaitu: – Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah, dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. – Delegasi adalah pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi, yang tidak secara langsung berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. – Devolusi adalah transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan, keuangan, dan manajemen kepada unit otonomi pemerintah daerah. – Privatisasi adalah tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat.
F. Pembagian Urusan Pemerintahan • Urusan kewenangan Pemerintahan Pusat yang tidak diserahkan kepada daerah, meliputi enam bidang, yaitu: • Politik Luar Negeri. • Pertahanan. • Keamanan. • Yustisi. • Moneter dan Fiskal Nasional. • Agama.
G. Otonomi Daerah dan Demokratisasi • Tujuan Otonomi Daerah adalah: – Persamaan hak di bidang Politik bagi setiap warga negara baik di pusat maupun di daerah (political equality); – Akuntabilitas kedaerahan yang terbuka, terawasi dan dapat dipertanggungjawabkan (local accountabilty); – Peran serta masyarakat dalam menjalankan pemerintahan (local responsive)
• Syarat untuk mencapai tujuan ekonomi daerah adalah: – Adanya kewenangan daerah (legal teritorial of power); – Adanya lembaga perwakilan daerah/DPRD (local representative body); – Adanya lembaga eksekutif daerah/Gubernur-Bupati-walikota beserta perangkatnya (local executive leader)
• Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas dan peran serta aktif mayarakat
H. Implementasi Otonomi Daerah • Otonomi Daerah tidak dirancang agar suatu daerah memiliki sifat seperti suatu negara. • Pengawasan OTDA dilakukan secara hierarkis (bertingkat). • Implementasi otonomi daerah dalam pembinaan sumber daya manusia (SDM) meliputi: – Memberi wewenang kepada kepala daerah; – Memiliki kebutuhan Sumber Daya Manusia dengan prinsip transpransi dan akuntabilitas; – Bekerjasama membangun teamwork dan sinergi dalam tingkat daerah dan tingkat nasional; – Menata struktur organisasi dan pelatihan Sumber Daya Manusia; – Memperbaiki kinerja birokasi – Mengurangi kesenjangan birokrasi
• pada penerapannya otonomi daerah dalam penangulangan kemiskinan menggunakan prinsip-prinsip pemberdayaan wanita dan memudahkan akses keluarga miskin untuk berusaha, melalui program terpadu dengan peran serta masyarakat dan swasta untuk membangun paradigma baru dalam pelayanan masyarakat serta memberikan legitimasi kepada lembaga swadaya mayarakat (LSM) untuk mendata keluarga miskin, sehingga diperoleh data yang obyektif guna kepentingan penanggulangan kemiskinan. • Membangun kerja sama antara DPRD dan kepala daerah dalam prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga tercipta kompromi politik yang sinergis dan menjunjung etika.
• Implementasi otonomi daerah dalam membangun kerja sama tim dilakukan dengan cara: – Melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (PEMDA) – Melakukan koordinasi antara pemerintah daerah (PEMDA) dengan pemerintah daerah (PEMDA) – Melakukan koordinasi antara pemerintah daerah (PEMDA) dengan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)
Terima Kasih Aji Wicaksono, S.H., M.Hum.
