13 Modul ke:
Pancasila Dan Implementasinya – Bagian III Pada Modul ini kita membahas tentang keterkaitan antara sila keempat pancasila dengan proses pengambilan keputusan dan demokrasi, serta keterkaitan antara sila kelima pancasila dengan tujuan nasional.
Fakultas
DESAIN SENI KREATIF Program Studi
DESAIN PRODUK
Aji Wicaksono S.H., M.Hum.
A. Pendahuluan • Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan/ Perwakilan – merupakan penjelmaan dari dasar-dasar politik negara, yaitu negara berkedaulatan rakyat yang menjadi landasan mutlak dari sifat demokrasi dari negara Indonesia. – Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menganut prinsip-prinsip demokrasi dalam pengelolaan negaranya sebagaimana dituangkan dalam sila keempat dari Pancasila. Untuk itu, Pancasila sebagai Pandangan hidup atau Weltanschaung, yaitu pandangan dunia atau way of life yaitu cara menjalani kehidupan. – Pancasila mengandung wawasan tentang hakikat, asal, tujuan, nilai, dan arti dunia dan seisinya bagi manusia dan kehidupannya secara perorangan maupun sosial secara general dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dengan saling terintegrasi.
– menjadi falsafah kepemimpinan bangsa yang mencerminkan konsepsi menyeluruh dengan menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai faktor sentral dalam kedudukannya yang fungsional terhadap segala sesuatu yang ada.
• Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia – Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur secara lahiriah ataupun batiniah. – setiap manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial. Untuk itu dikembangkan perbuatannya luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu diperlukan sikap adil terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.
B. Makna dan Arti Nilai Kerakyatan • Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yang berarti sekelompok manusia yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu. Ini menjelaskan bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. • Hikmat kebijaksanaan, Berarti penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani. • Permusyawaratan adalah Suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat.
• Perwakilan adalah Satu sistem arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. • Rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya baik secara langsung maupun tidak langsung (Perwakilan) ikut dalam pengambilan keputusan - keputusan dalam musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat secara penuh tanggungjawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang mewakilinya. • Sila ini merupakan sendi yang penting asas kekeluargaan masyarakat Indonesia serta merupakan suatu asas, bahwa tata Pemerintahan didasarkan atas kedaulatan rakyat.
• Sebagaimana ditegaskan dalam alenia ke-IV Pembukaan UUD 1945 : “....Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia, yang berkedaulatan Rakyat....” • Nilai kerakyatan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Didalamnya terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup bernegara. • perbedaan itu hal yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan dan setiap warga negara berhak dan bebas dalam menyampaikan pendapatnya. Bahkan kebanyakan orang mengatakan bahwa yang membuat indah itu adalah perbedaan, tanpa perbedaan itu dunia ini akan terasa monoton.
• Pemimpin yang hikmat adalah pemimpin yang berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat fisik/jasmaniah; sementara kebijaksanaan adalah pemimpin yang berhati nurani, arif, bijaksana, jujur, adil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat psikis/rohaniah. Jadi, pemimpin yang hikmat-kebijaksanaan itu lebih mengarah pada pemimpin yang profesional (hikmat) dan juga dewasa (bijaksana). Itu semua negara demokratis yang dipimpin oleh orang yang dewasa profesional dilakukan melalui tatanan dan tuntunan permusyawaratan/perwakilan.Tegasnya, sila keempat menunjuk pada NKRI sebagai Negara demokrasi-perwakilan yang dipimpin oleh orang profesional-dewasa melalui sistem musyawarah.
• nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila ke 4 adalah : – Kerakyatan berarti kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, berarti Indonesia menganut demokrasi. – Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani. – Permusyawaratan berarti bahwa dalam merumuskan atau memutuskan suatu hal, berdasarkan kehendak rakyat, dan melalui musyawarah untuk mufakat. – Perwakilan berarti suatu tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan melalui badan perwakilan rakyat.
– Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan YME. – Menjujung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. – Menjamin memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama. – Mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, karena perbedaan adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia. – Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok,ras, suku maupun agama. – Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab. – Menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang adil dan beradab. – Mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapainya tujuan bersama.
C. Implementasi nilai-nilai kerakyatan • Penggunaan kata "Kerakyatan" berarti demokrasi yang diwarnai oleh watak asli rakyat Indonesia, yaitu: kekeluargaan, gotong royong, tenggang rasa, tepa salira, santun, penuh rasa kerukunan, tolong menolong • kata “dipimpin” di sila ini menyiratkan adanya pemimpin. Pemimpin bisa berarti dua, yang pertama adalah yang bersifat semangat (spirit), dan yang kedua adalah yang berupa manusia pemimpin. Semangat maksudnya adalah "hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Sedangkan manusia pemimpin adalah orang yang diliputi semangat tersebut, dan mampu menjadi yang terdepan di dalam pengejawantahannya.
• Seorang pemimpin sebaiknya adalah yang terbaik dari kaumnya. Secara intelektual, seorang pemimpin sebaiknya mempunyai kemampuan yang mumpuni di bidang tertentu, dan mumpuni dalam hal manajerial (lintas bidang), sehingga dapat memahami bidang-bidang kehidupan. Ini penting agar dapat memahami kaum yang diwakilinya dengan baik. • Dalam demokrasi, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara voting. Ini adalah untuk mencari suara terbanyak. Hal negatif yang dapat timbul dari cara ini adalah timbulnya ketidak puasan dari mereka yang kalah suara. Ada kemungkinan bahwa mereka tidak akan mendukung sepenuhnya hasil keputusan, bahkan dalam bentuk ekstrim mereka bisa menjadi oposisi.
• Musyawarah adalah untuk mencari jalan tengah, yang disetujui oleh semua pihak. Di sini tidak ada pihak yang merasa dikalahkan, sehingga diharapkan keputusan yang diambil akan didukung sepenuhnya oleh semua pihak. Musyawarah adalah untuk mencari win-win solution, dan ini adalah watak asli bangsa Indonesia yang sangat menjunjung tinggi tenggang rasa. • Perwakilan di sini harus bersifat Simbiosis Mutualisme. Bentuk simbiosis lainnya haruslah dihindari, bahkan dilarang. Simbiosis Mutualisme berarti hubungan yang saling menguntungkan kedua pihak. Rakyat membutuhkan wakilnya. Sementara wakil rakyat membutuhkan dukungan dari rakyat yang diwakilinya, agar bisa menyalurkan idealismenya untuk kepentingan rakyat banyak.
• Wakil rakyat adalah pemegang amanat dari Tuhan, begitu pentingnya suara rakyat sampai ada ungkapan di dalam demokrasi bahwa seolah-olah: Suara Rakyat adalah Suara Tuhan.. Tidak sepantasnya para wakil rakyat bersenang-senang selama rakyat yang diwakilinya belum hidup senang.
D.Penyimpangan Nilai-nilai Kerakyatan – Banyak warga Negara/masyarakat belum terpenuhi hak dan kewajibannya didalam hukum, sesuai hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 45. – Tidak transparannya lembaga-lembaga di Indonesia dalam menyebabkan masyarakat enggan percaya kepada pemerintah. – Banyak para wakil rakyat yang merugikan Negara dan rakyat, yang seharusnya mereka penyalur aspirasi demi kemajuan dan kesejahteraan Negara Indonesia. – Banyak keputusan-keputusan lembaga hukum yang tidak sesuai dengan azas untuk mencapai mufakat, sehingga banyak masyarakat yang merasa dirugikan. – Banyak masyarakat yang kurang bisa menghormati adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. – Demonstrasi dilakukan tanpa melapor ke pihak yang berwajib. – Kasus kecurangan pemilu, dll
E.Nilai Keadilan Sosial & Tujuan Nasional • Pengertian Pembangunan Nasional Pembangunan nasional adalah upaya untuk memajukan seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sekaligus juga merupakan proses pengembangan dari keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Tujuan Nasional. • Tujuan pembangunan nasional dijabarkan dalam UUD 1945: – Memajukan kesejahteraan umum. – Mencerdaskan kehidupan bangsa. – Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
• Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, keadilan mempunyai arti sifat perbuatan, perlakuan dan lain sebagainya yang tidak berat sebelah (tidak memihak). Sedangkan sosial berarti segala sesuatu yang mengenai masyarakat, kemasyarakatan atau perkumpulan yang bersifat dan bertujuan kemasyarakatan. • “Keadilan sosial” pada dasarnya tidak lain daripada keadilan. Terlihat tiga macam keadilan yaitu : – Keadilan legalis – Keadilan distributive – Keadilan komutatif
• Sebagai negara yang berkeadilan sosial maka Indonesia, bertujuan melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan warganya (tujuan khusus). • Adapun tujuan dalam pergaulan antar bangsa di masyarakat internasional bertujuan : “.....ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. • Realisasi dan perlidungan keadilan dalam hidup bersama, mengharuskan negara menciptakan suatu peraturan perundangundangan. Maka negara yang berkeadilan sosial harus berdasarkan atas hukum.
• negara hukum harus memenuhi adanya tiga syarat pokok yaitu ; pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas, dan legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Konsekuensi negara hukum maka Indonesia harus mengkui dan melindungi HAM, yang tercantum dalam Undang-Undag dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2),Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 ayat (1). • Demokrasi politik berhubungan dengan keadilan sosial memberi hak yang sama dalam hukum dan susunan masyarakat negara, seperti dirumuskan dalam pasal 27 dan 31 – – – –
Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, Kewajiban menjunjunghukum dan pemerintahan, Hak yang sama atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Hak untuk mendapat pengajaran
• supaya kesejahteran umum terlaksana. Keadilan sosial memberi perimbangan kedudukan perseorangan dalam masyarakat dan negara. Dengan adanya keadilan sebagai sila kelima dari dasar filsafat negara kita, maka berarti bahwa di dalam negara, makmur dan “kesejahteraan umum” itu harus terjelma keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. • Keadilan sosial menurut Pembukaan UUD dimaksudkan tidak hanya bagi rakyat Indonesia sendiri, akan tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Keadilan sosial dapat dikembalikan pula kepada sifat kodrat manusia monodualis, yang mana di antara dua macam kepentingan itu yang harus diutamakan tergantung dari keadaan dan zaman, kalau buat keadaan dan zaman kita sekarang kepentigan umumlah yang diutamakan.
• lapangan tugas bekerjanya negara adalah melihara (keadilan sosial) dapat dibedakan : – Memelihara kepentingan umum, yang khusus mengenai kepentingan negara sendiri – Memelihara kepentingan umum dalam arti kepentingan bersama dari warga negara, yang tidak dapat dilakukan oleh warga negara sendiri – Memelihara kepentingan warga negara perseorangan, yang tidak seluruhnya dapat diselenggarakan oleh warga negara sendiri, dalam bentuk bantuan dari negara, ada kalanya negara memelihara seluruhnya kepentingan perseorangan (fakir miskin, anak terlantar) – bangsa Indonesia dalam keseluruhannya harus dilindungi, juga suku bangsa, golongan warga negara, keluarga, warga negara perseorangan
• Realisasi dari prinsip keadilan sosial tidak lain adalah dengan jalan pembangunan yang dapat dilaksanakan dan berguna serta dinikmati oleh seluruh lapisan rakyat. • Dalam realisasinya Pembangunan Nasional merupakan suatu upaya untuk mecapai tujuan negara, sehingga Pembangunan Nasional harus senantiasa meletakkan asas keadilan sebagai dasar operasional serta dalam penentuan berbagai macam kebijaksanaan dalam pemerintahan negara
Terima Kasih Aji Wicaksono, S.H., M.Hum.
