MASYARAKAT MADANI
13 Modul ke:
Fakultas
EKONOMI DAN BISNIS Program Studi
Manajemen
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pengertian dan Latar Belakang Sejarah Masyarakat Madani Karakteristik dan Ciri-ciri Masyarakat Madani Institusi Penegak Masyarakat Madani Masyarakat Madani dan investasi Demokrasi Menjadi Masyarakat Madani Indonesia
Udjiani Hatiningrum, SH.M Si
1. Pengertian dan Latar Belakang
Masyarakat madani berasal dari bahasa Inggris, civil society.
Kata civil sociaty dapat diartikan : sebagai komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah berperadaban maju.
Masyarakat Madani adalah:
masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Masyarakat Madani merupakan: masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, status sosial ekonomi yang baik, mandiri, dan sadar hukum.
Sifat-sifat tersebut membuat masyarakat madani mampu menempatkan diri dan diterima oleh masyarakat sebagai pemimpin, pendapat (opinion leader) dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
Latar Belakang Masyarakat Madani Masyarakat Madani timbul karena faktor-faktor : 1. Adanya penguasa politik cenderung mendominasi (menguasai) masyarakat dalam segala bidang agar patuh dan taat pada penguasa. 2. Masyarakat diasumsikan sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan yang baik (bodoh) dibandingkan dengan penguasa (pemerintah). 3. Adanya usaha membatasi ruang gerak dari masyarakat dalam kehidupan politik.
2. Sejarah Masyarakat Madani Masyarakat madani lahir pasca revolusi Industri di Eropa Barat, yakni ketika kondisi ekonomi masyarakat sudah semakin baik, dan mampu membayar pajak. Civil society berasal dari proses sejarah masyarakat Barat. Cicero yang memulai menggunakan istilah Societas Civilis dalam filsafat politiknya, yang berarti komunitas politik yang beradap, dan di dalamnya termasuk masyarakat kota yang memiliki kode hukum tersendiri.
Tokoh yang pertama kali menggagas istilah civil society ini adalah Adam Ferguson dalam bukunya, “Sebuah Esai tentang Sejarah Masyarakat Sipil (‘An Essay on The History of Civil Society)” yang terbit tahun 1773 di Skotlandia.
Ferguson menekankan masyarakat madani pada visi etis kehidupan bermasyarakat.
Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep civil society, juga berdasarkan pada konsep negara kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622M.
Masyarakat madani juga mengacu pada konsep tamadhun (masyarakat yang berperadaban) yang diperkenalkan oleh Ibn Khaldun, dan konsep Al Madinah al fadhilah (Madinah sebagai Negara Utama) yang diungkapkan oleh filsuf Al Farabi pada abad pertengahan (Rahardjo seperti yang dikutip Nurhadi, 1999).
Secara formal, Piagam Madinah mengatur hubungan sosial antar komponen masyarakat: Pertama, antar sesama muslim, bahwa sesama muslim adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku. Kedua, hubungan antara komunitas muslim dengan non muslim didasarkan pada prinsip bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati, dan menghormati kebebasan beragama.
Ada dua nilai dasar yang tertuang dalam Piagam Madinah : Pertama, prinsip kesederajatan dan keadilan; kedua, inklusivisme atau keterbukaan. Kedua prinsip itu lalu dijabarkan, dan ditanamkan dalam bentuk beberapa nilai universal, seperti konsistensi, keseimbangan, moderat, dan toleran.
Dalam tradisi Eropa abad ke-18, pengertian masyarakat sipil ini dianggap sama dengan negara (state), yakni suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi kelompok lain.
Barulah pada paruh kedua abad ke-18, terminologi ini mengalami pergeseran makna.
Negara dan masyarakat madani kemudian dimengerti sebagai dua buah entitas yang berbeda.
Bahkan kemudian, Kant menempatkan masyarakat madani dan negara dalam kedudukan yang berlawanan, yang kemudian dikembangkan oleh Hegel, menurutnya masyarakat madani merupakan subordinatif dari negara.
Di Indonesia, perjuangan masyarakat madani dimulai pada awal pergerakan kebangsaan, dipelopori oleh Syarikat Islam (1912), dan dilanjutkan oleh Soeltan Syahrir pada awal kemerdekaan (Norlholt, 1999).
Jiwa demokrasi Soeltan Syahrir ternyata harus menghadapi kekuatan represif baik dari rezim Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno maupun rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Tuntutan perjuangan transformasi menuju masyarakat madani pada era reformasi ini tampaknya sudah tak terbendungkan lagi dengan tokoh utamanya adalah Amien Rais dari Yogyakarta.
3. Karakteristik dan Ciri-ciri Masyarakat Madani
Ada 3 (tiga) karakteristik dasar dalam masyarakat madani, yaitu : 1. Diakuinya semangat pluralisme. 2. Tingginya sikap toleransi. 3. Tegaknya prinsip demokrasi.
Nurcholis madjid mengemukakan ciri-ciri masyarakat madani sebagai berikut :
1. Semangat egalitarianisme atau kesetaraan. 2. Penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, bukan prestise seperti keturunan kesukuan, ras, dan lain-lain. 3. Keterbukaan. 4. Partisipasi seluruh anggota masyarakat. 5. Penentuan kepemimpinan melalui pemilihan.
Menurut Hidayat Syarif, masyarakat madani mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 1. Masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, Pancasilais, dan memiliki cita-cita serta harapan masa depan. 2. Masyarakat yang demokratis dan beradab yang menghargai perbedaan pendapat. 3. Masyarakat yang menghargai Hak Asasi Manusia (HAM). 4. Masyarakat yang tertib dan sadar hukum yang direfleksikan dari adanya budaya malu apabila melanggar hukum. 5. Masyarakat yang memiliki kepercayaan diri dan kemandirian. 6. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kompetitif dalam suasana kooperatif, penuh persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain dengan semangat kemanusiaan universal (pluralis).
4. Institusi Penegak Masyarakat Madani
Institusi (lembaga) masyarakat madani adalah : institusi (lembaga) yang dibentuk atas dasar motivasi dan kesadaran penuh dari diri individu, kelompok, dan masyarakat tanpa ada instruksi (perintah), baik yang bersifat resmi (formal) dari pemerintah (negara) maupun dari individu, kelompok, dan masyarakat tertentu.
Sifat atau karakteristik lembaga (institusi) masyarakat madani :
1. Independen adalah bahwa lembaga ini memiliki sifat yang bebas (netral) dari intervensi lembaga lain, baik lembaga pemerintah maupun nonpemerintah. 2. Mandiri, yaitu bahwa lembaga ini memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi lembaga, dengan tidak melibatkan pihak lain di luar institusi.
3. Swaorganisasi, yaitu bahwa pengelolaan dan pengendalian institusi (lembaga) dilakukan secara swadaya oleh SDM lembaga. 4. Transparan, yaitu bahwa dalam pengelolaan dan pengendalian institusi (lembaga) dilakukan secara terbuka. 5. Idealis, yaitu bahwa pengelolaan dan pengendalian, serta pelaksanaan institusi (lembaga) diselenggarakan dengan nilai-nilai yang jujur, ikhlas, dan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat banyak.
6. Demokratis, yaitu bahwa institusi (lembaga) yang dibentuk, dikelola, serta dikendalikan dari, oleh, dan untuk masyarakat sendiri. 7. Disiplin, yaitu bahwa institusi (lembaga) dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus taat dan setia terhadap segenap peraturan perundangan yang berlaku.
Bentuk institusi (lembaga) masyarakat madani dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) macam, yaitu : 1. Institusi (lembaga) Sosial 2. Institusi (lembaga) Keagamaan 3. Institusi (lembaga) Paguyuban
Institusi (lembaga) Sosial, seperti : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Lembaga sosial Masyarakat (LSM) dan partai politik Organisasi kepemudaan Organisasi kemahasiswaan Organisasi Profesi Organisasi kemasyarakatan
Institusi (lembaga) Keagamaan : Institusi ini adalah institusi (lembaga) yang dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat, untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian program-program bagi pengembangan keagamaan. 1. Institusi (lembaga) keagamaan Islam 2. Institusi (lembaga) keagamaan Kristen 3. Institusi (lembaga) keagamaan Budha 4. Institusi (lembaga) keagamaan Hindu 5. Institusi (lembaga) keagamaan Katholik
Institusi (lembaga) Paguyuban : Institusi ini adalah Institusi (lembaga) yang dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian program-program bagi peningkatan kekerabatan/kekeluargaan, yang berdasarkan daerah atau suku bangsa yang sama.
5. Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi Ciri utama masyarakat madani adalah demokrasi. Demokrasi memiliki konsekuaensi luas, diantaranya menuntut kemampuan partisipasi masyarakat dalam sistem politik dengan organisasi-organisasi politik yang independen, sehingga memungkinkan kontrol aktif dan efektif dari masyarakat terhadap pemerintah dan pembangunan, dan sekaligus masyarakat sebagai pelaku ekonomi pasar.
6. Menjadi Masyarakat Madani Indonesia Untuk membangun masyarakat madani di Indonesia, ada 6 (enam) faktor yang harus diperhatikan, yaitu : 1. Adanya perbaikan di sektor ekonomi, dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat, dan dapat mendukung kegiatan pemerintahan. 2. Tumbuhnya intelektualitas dalam rangka membangun manusia yang memiliki komitmen untuk independen.
3. Terjadinya pergeseran budaya dari masyarakat yang berbudaya paternalistik menjadi budaya yang lebih modern dan lebih independen. 4. Berkembangnya pluralisme dalam kehidupan yang beragam. 5. Adanya partisipasi aktif dalam menciptakan tata pamong yang baik. 6. Adanya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang melandasi moral kehidupan.
Implementasi keenam faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Perbaikan Kegiatan Perekonomian dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Masyarakat. 2. Membangun Intelektualitas yang Berkomitmen dan Independen. 3. Membangun Masyarakat yang Berbudaya Modern. 4. Membangun Pluralisme yang Beragam. 5. Membangun Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Menciptakan Tata Pamong yang Baik.
DAFTAR PUSTAKA 1. Baso, Ahmad. 199. Civil Society Versus Masyarakat Madani. Pustaka Hidayah. Bandung. 2. Hamiwanto Saiful. 2004. Masyarakat Madani: Judul lama muka Baru. Unsubsribe Islam.com 3. ICCE UIN. 2003. Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani. UIN dan Prenada Media. Jakarta. 4. Izzudin, Ahmad. Reformasi Masyarakat Madani Malaysia. 5. Kompas. Demokrasi dan Masyarakat Madani. Tajuk Rencana. Kompas. 6. Soekanto Sorjono. 2005. Sosiologi Suatu Pengantar, edisi 4. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Terima Kasih Udjiani Hatiningrum, SH.M Si
