GOOD GOVERNANCE
14 Modul ke:
Fakultas
EKONOMI DAN BISNIS Program Studi
Akuntansi Manajemen
Pengertian Good Governance dan Latar Belakangnya. Prinsip dan Konsepsi Good Governance. Karakteristik Dasar Good Governance. Penerapan Prinsip Good Governance Pada Sektor Publik. 5. Penerapan Good Governance dalam Organisasi Kepemerintahan akan Membantu Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Sektor Swasta. 6. Srtuktur Organisasi dan Manajemen Perubahan dalam Good Governance (GG). 7. Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah. 1. 2. 3. 4.
Udjiani Hatiningrum, SH.M Si
1. Pengertian Good Governance dan Latar Belakangnya.
Good Governance dapat dimaknai sebagai: 1. Kinerja suatu lembaga (misalnya kinerja pemerintahan, perusahaan atau organisasi kemasyarakatan). 2. Mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik.
Good governance dapat diartikan sebagai: tindakan untuk mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik.
Singkatnya, tuntutan terhadap good governance tidak hanya ditujukan kepada penyelenggara negara atau pemerintah, melainkan juga pada masyarakat di luar struktur birokrasi pemerintahan.
Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan
prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.
Dalam kamus, istilah “government” dan “governance” seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu : cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara.
Dalam konsep Government, aktornya tunggal atau terfokus hanya pada birokrasi pemerintahan yang mendominasi berbagai peran dan fungsi.
Perbedaan antara istilah government dan governance menurut Sadu Wasistiono (2003) : No
Unsur Perbandingan
1
Pengertian
2
Hubungan
Government
badan/lembaga atau fungsi yang dijalankan oleh organ tertinggi dalam suatu negara. hierarkis yang memerintah di atas, yang diperintah di bawah.
Governance
cara, penggunaan, atau pelaksanaan.
kesetaraan kedudukan dan hanya yang berbeda dalam fungsi.
Perbedaan antara istilah government dan governance menurut Sadu Wasistiono (2003) : No 3
4
Unsur Perbandingan
Government
Governance
Komponen yang sebagai subjek hanya komponen yang terlibat ada satu yaitu institusi terlibat : sektor pemerintah. publik, sektor swasta, dan sektor masyarakat. Pemegang semua komponen sektor Pemerintah Peran Dominan memegang peran sesuai fungsi masing-masing.
Perbedaan antara istilah government dan governance menurut Sadu Wasistiono (2003) : No
Unsur Perbandingan
Government
Governance
5
Efek (impact) yang diharapkan Hasil (out put) yang diharapkan
kepatuhan warga negara pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga negara.
partisipasi warga negara Pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara dan warga masyarakat.
6
Penerapan good governance di Indonesia dilatarbelakangi oleh dua hal yang sangat mendesar : 1. Tuntutan eksternal 2. Tuntutan internal
Tuntutan Eksternal:
Pengaruh globalisasi telah memaksa kita untuk menerapkan good governance. Good governance telah menjadi ideologi baru negara dan lembaga donor internasional dalam mendorong negara-negara anggotnya menghormati prinsipprinsip ekonomi pasar dan demokrasi sebagai prasyarat dalam pergaulan internasional.
Tuntutan Internal: Masyarakat melihat dan merasakan bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensional saat ini adalah terjadinya abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) yang terwujud dalam bentuk KKN dan sudah sedemikian rupa mewabah dalam segala aspek kehidupan. Masyarakat menilai praktik KKN yang paling mencolok kualitas dan kuantitasnya adalah justru yang dilakukan oleh cabang-cabang pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini mengarahkan wacana pada bagimana menggagas reformasi birokrasi pemerintahan (governance reform = reformasi pemerintahan).
2. Prinsip dan Konsepsi Good Governance. Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi kepemerintahan (governance) dengan pola pemerintahan yang tradisonal adalah: terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah diurangi serta peranan masyarakat (termasuk dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat/organisasi nonpemerintah) semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya.
United Nations Development Program (UNDP) (1977) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik meliputi :
1. Partisipasi (participation): Setiap orang atau warga masyarakat memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik langsung maupun melaui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
2. Aturan Hukum (rule of law): Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang HAM.
3. Transparasi (transparency): Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi.
4. Daya Tanggap (responsiveness): Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders). 5. Berorientasi Konsensus (consensus orientation):
Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penegah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah..
6.Berkeadilan (equity): Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektitif dan Efisien (effectivieness and efficiency): Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan berbagai sumber-sumber yang tersedia dengan sebaik-baiknya.
8. Akuntabilitas (accountability):
Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemiliki kepentingan (stakeholders). 9. Visi Strategis (strategic vision):
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelnggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.
Berlakunya karakteristik-karakteristik di atas biasanya menjadi jaminan untuk hal-hal : 1. Meminimalkan terjadinya korupsi. 2. Pandangan minoritas terwakili dan dipertimbangkan. 3. Pandangan dan pendapat kaum yang paling lemah didengarkan dalam pengambilan keputusan.
Salah satu ukuran tercapainya derajat Good Governance adalah tercapainya suatu pengaturan yang dapat diterima oleh sektor publik, sektor swasta dan masyarakat madani dengan indikator sebagai berikut : 1. Pengaturan dalam sektor publik antara lain menyangkut keseimbangan kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini juga berlaku antara pemerintah pusat dan daerah.
2. Sektor swasta mengelola pasar berdasarkan kesepakatan bersama, termasuk mengatur perusahaan dalam negeri besar maupun kecil, perusahaan multinasional, koperasi dan sebagainya. 3. Masyarakat madani mencapai kesepakatan bersama guna mengatur kelompok-kelompok yang berbeda seperti kelompok agama, kelompok olahraga, kelompok kesenian, dan sebagainya.
Pihak-pihak yang berkepentingan dalam kepemerintahan (governance stakeholders) dapat dikelompokan menjadi tiga kategori, yaitu:
1. Negara/Pemerintah. 2. Sektor swasta 3. Mayarakat madani.
Negara/Pemerintah: Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan. Menyediakan public service (pelayanan publik) yang efektif dan accountable (akuntabel). Menegakkan HAM. Melindungi lingkungan hidup. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik
Sektor swasta :
Menjalankan industri. Menciptakan lapangan kerja. Menyediakan insentif bagi karyawan. Meningkatkan standar hidup masyarakat. Memelihara lingkungan hidup. Menaati peraturan. Transfer ilmu pengetahuan dan tehnologi kepada masyarakat. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM.
Mayarakat madani:
Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi. Mempengaruhi kebijakan publik. Sebagai sarana cheks and balances pemerintah. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah. Mengembangkan SDM. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat
3. Karakteristik Dasar Good Governance
Karakteristik good governance:
1. Diakuinya semangat pluralisme. 2. Tingginya sikap toleransi. 3. Tegaknya prinsip demokrasi.
4. Penerapan Prinsip Good Governance Pada Sektor Publik. Penerapan sembilan prinsip good governance hendaknya dapat diterapkan di seluruh sektor pembangunan, dengan memperhatikan agenda kebijakan pemerintah untuk beberapa tahun mendatang yang perlu disesuaikan dan diarahkan kepada : 1. Stabilitas moneter, khususnya kusr dolar AS (USD) hingga mencapai target wajar, dan stabilitas harga kebutuhan pokok pada tingkat yang terjangkau.
2. Penanganan dampak krisis moneter, khususnya pengembangan proyek padat karya untuk mengatasi pengangguran dan percukupan kebutuhan pangan bagi yang kekurangan. 3. Rekapitalisasi perusahaan kecil dan menengah yang sebenarnya sehat dan produktif.
4. Operasional langkah reformasi meliputi kebijaksanaan moneter, sistem perbankan, kebijakan fiskal, dan anggaran serta penyelesaian utang swasta dan restrukturisasi sektor riil. 5. Melanjutkan langkah menghadapi era globalisasi, khususnya untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing ekonomi.
Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat dan memiliki tugas pokok yang mencakup: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
5. Penerapan Good Governance dalam Organisasi Kepemerintahan akan Membantu Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Sektor Swasta. Prinsip-prinsip GCG meliputi :
1. 2. 3. 4. 5.
Transparansi Kemandirian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Kewajaran
Penerapan Good Governance (Sektor Pemerintahan): 1. Perubahan sistem politik kearah yang demokratis, partisipatif & egaliter 2. Reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI) 3. Reformasi dalam bidang administrasi publik perlu diarahkan pada peningkatan profesionalisme bierokrasi pemerintah 4. Reformasi pemerintahan : perubahan dari pola sentralisasi ke desentralisasi 5. Menciptakan pemerintah yang bersih (clean goverment) : bersih KKN; Disiplin penerimaan dan pengeluaran anggaran; akuntabilitas publik
6. Srtuktur Organisasi dan Manajemen Perubahan dalam Good Governance (GG). Pengembangan publik good governance di Indonesia akan menunjuk pada sekumpulan nilai (cluster of values), yang notabene sudah lama hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia. Sekumpulan nilai tersebut adalah: 1. chek and balances; 2. decentralization; 3. effectiveness;
4. efficiency; 5. equlity; 6. human right protection; 7. integrity; 8. participation; 9. pluralism; 10. predictablity; 11. rule of law; dan 12. transparency.
Dalam rangka menghadapi perubahan yang begitu cepat, maka beberapa hal yang penting dilakukan:
1. Memelihara kesadaran yang tinggi akan urgensi, yaitu memahami hal yang mendesak dan menempatkannya sebagai prioritas dalam menghadapinya, sangat membantu proses mangatasi masalah dan langkah perubahan yang besar.
2. Penyusunan pranata organisasi. Tantangan utama dalam mendesain dan pengembangan pranata organisasi pemerintah dan sistem nasional adalah mengoptimalkan informasi pengambilan keputusan serta menciptkan sistem penggajian yang sepadan dengan kinerja.
3. Perubahan Struktur Organisasi. Untuk perubahan struktur organisasi perlu dilakukan analisis biaya dan manfaat terhadap pengaruh pelayanan publik terhadap organisasi melalui perubahan yang bersifat strategis.
7. Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah. Dalam rangka membangun GG di daerah, prinsipprinsip fundamental yang menopang tegaknya GG harus diperhatikan dan diwujudkan tanpa terkecuali. Penyelenggaraan OTDA pada dasarnya akan betulbetul teralisasi dengan baik apabila dilaksanakan dengan memakai prinsip-prinsip GG. Bahkan, sebenarnya OTDA dengan berbagai seluk beluknya memberikan ruang yang lebih kondusif bagi terciptanya GG.
DAFTAR PUSTAKA
1. Herlia Tati. 2004. Fenomena Kultur dan politik Indonesia. Jurnal Dephan. Jakarta. 2. Iskatrinah. 2004. Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Pemerintah yang Baik. Makalah. 3. Luhulima. 2005. Globalisasi dan Manajemen Politik Luar Negeri. 4. Muhammad, Mar’ie. 2005. Indonesia Menghadapi Abad XXI. Makalah pada Forum Ilmiah ITB.
DAFTAR PUSTAKA 5. Sedarmayanti. 2003. Good governance dalam Rangka Otonomi Daerah. Mandar Maju. Bandung. 6. Sedarmayanti. 2004. Good governance Membangun sistem Manajemen Kinerja Daerah. Mandar Maju. Bandung. 7. Sulistyo, dkk. 2003. Good Corporate Governance: Berhasilkah Diterapkan di Indonesia. Jurnal Widya Warta. 8. Syarbaini, Syahrial (Editor), 2005. Materi Perkuliahan Pendidikan Pewarganegaraan (PKn). Suscadoswar, Dikti. Jakarta.
Terima Kasih Udjiani Hatiningrum, SH.M Si
