MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DAN JAM'IYAH IHYA' A l -TURATH AL-IS LAMY, KOMITE ASIA TENGGARA, KUWAIT TENT ANG PENGEMBANGAN MASYARAKAT
Departemen Agama Republik lndonesia (selanjutnya disebut sebagai "DEPAG") dan Jam'iyah lhya' At-Turath Al-lslamy, Komite Asia Tenggara, Kuwait (selanjutnya disebut sebagai "JITI"), keduanya selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"; Wiempertimbangkan bahwa JITI adalah organisasi internasional nirlaba dan yang tidak bergerak dalam bidang politik, yang berkantor pusat di Kuwait; Berhasrat untuk meningkatkan pengembangan lebih lanjut masyarakat Indonesia, dengan melaksanakan program-program yang berkaitan dengan sosial Jan ekonomi Negara; Berkeinginan untuk melanjutkan kerjasama antara Para Pihak yang diwujudkan rnelalui Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Agama Republik Indonesia dan lhya' At-Turath Al-lslamy, Komite Asia Tenggara, Kuwait, yang di.tandatangani di Jakarta tanggal 15 Agustus 2001; Sesuai dengan hukum dan peraturain perundang-undangan serta prosedurprosedur dan kebijakan . yang berlaku pada Pemerintah Republik Indonesia mengenai kerjasama teknik internasional; ~
.
Telah mencapai kesepahaman sebagai berikut:
Pasat 1 Tujuan Kerjasama
Tujuan kerjasama ini adalah : a. Membantu meningkatkan pengembangan masyarakat Indonesia dengan menyiapkan dana, tenaga ahli dan fasilitas training; b. Memberikan para pelajar Indonesia kesempatari untuk melanjutkan studi di Indonesia maupun diluar negeri; c. Memberikan bantuan kemanusiaan pada masyarakat Indonesia yang tertimpa musibah bencana alam. Pasat2 Lingkup Kerjasama
Para Pihak akan memberikan dµkungan dan melaksanakan kerjasama di dalam bidang pendidikan dan pelatihan , kegiatan social dan kebudayaan, begitu juga memberkan bantuan kemanusiaan sesua! dengan program pembangunan di Indonesia. Pasat3 Bidang-bidang Kerjasama
Para Pihak akan mendukung dan menfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pada pasal 1 dengan cakupan: a.. Pendidikan. Beasiswa, Penerbitan, Pelatihan dan Workshop; b. Pembangunan Masyarakat c. Wakaf dan Zakat d. Bantuan Kemanusiaan Pasal4 Mekanisme Program
1. Program-program dan . mekanisme kerjasama akan diatur dalam Arahan Program yang menjadi Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pei:igertian ini. 2. Penjelasan rinci mengenai program dan kegiatan-kegiatan akan dirumuskan dan disetujui · oleh kedua Pihak dalam Rencana Kerja tahunan yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini dan akan disampaikan kepada instansi pemerintah terkait lainnya.
Pasal 5 Kontribusi 1. DEPAGakan: a. turut serta dalam perenc3naan, pengawasan, pelaksanaan dan evaluasi program yang dilaksanakan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini; b. membantu memperoleh perizinan yang diperlukan untuk masuk dan meninggalkan Indonesia, serta izin tinggal dan kerja yang diperlukan oleh para stat dan tenaga ahli asing yang bekerja berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini. 2. ,llTI akan: a. menyediakan tenaga ahli dan dana yang memadai untuk menjalankan program-programnya di lndo11esia, sesu:::ii dengan Memorandum Saling Pengertian; b. menyediakan beasiswa bagi para pelajar Indonesia semua level pendidikan baik di Indonesia maupun di luar negeri; c. rPenyediakan dana. b.agi pembangunan dan I atau rehabilitasi fasilitas publik; d. membantu pembangunan aktifitas sosial terutama pada daerah kekurangan, terisolasi, dan yang terkena bencana alam; e. membantu mempromosikan dan mendirikan pusat wakaf dan zakat di · Indonesia: f. berkoordinasi dengarr DEPAG dan instansi terkait · lainnya untuk memastikan semua program sejalan dengan kebijakan dan strategi nasiooal Indonesia; g. menyerahkan laporan berkala dan laporan keuangan kepada DEPAG dan institusi pemerintah terkait lainnya.
Pasal 6 Batasan Aktivitas Personil JITI 1. JITI menjamin bahwa se~µa kegiatan dan personilnya akan: a. memperhatikan, rr:enghargai dan mematuhi hukum peraturan perundangundangan serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia; b. sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia; c. menghargai integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mendukung gerakan separatis apapun;
d. e. f. g. h.
menghargai kebiasaan, tradisi, dan agama masyarakat setempat; tidak melakukan kegiatan politik.dan komersial; tidak melakukan upaya penyebaran agama dan I atau pengalihan agama; tidak terlibat dalam kegiatan intelejen I kegiatan terselubung; tidak menggalang dana di Indonesia untuk mendukung program dan kegiatannya; i. tidak melakukan kegiatan selain dari yang telah disepakati bersama Para Pihak; j . menghindari bekerja pada darerah-daerah konflik dan perbatasan.
2. Setiap pelanggaran atas setiap point diatas akan menghasilkan pembatalan izin para personel dimaksud dan penghentian program.
Pasal7 Status Perlengkapan dan Barang
Setalah berakhirnya kerjasama ini, status dari perlengkapan, barang dan kendaraan yang disediakan oleh JITI dan digunakan selama pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diputuskan bersama oleh Para Pihak.
Pasal8 Peru bah an
Setiap perubahan atau tinjauan terhadap Memorandum Saling Pengertian ini hanya dapat dilakukan secara tertulis setelah berkonsultasi dan atas kesepakatan bersama Para Pihak. Perubahan atau tinjauan tersebut akan berlaku pada tanggal yang disepakati Para Pihak.
Pasal9 Penyelesaian Perbedaan
Setiap perbedaan mengenai penafsiran atau penerapan Memorandum Salaing Pengertian ini akan diselesaikan secara musyawarah melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak.
Pasal10 Mulai Berlaku, Jangka Waktu dan Pengakhiran 1. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan; 2. Memorandum Saling Pengertian ini berlaku selama 5 (lirna) tahun dan dapat diperpanjang oleh Para Pihak, kecuali salah satu Pihak menyampaikan secara tertulis keinginannya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian in paling tidak 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini; 3. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian program atau proyek yang sedang berlangsung yang telah disepakati Para pihak. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini. h ei.qlt.teent:.l../i<e. 1 uat d aIam rang kap d ua d.1 J akarta pa da .. an• ke ......... v. ............................. 11l D.b bulan Agustus tahun dua ribu sembilan dalam Bahaaa Indonesia dan lnggris. Semua naskah memiliki kekuatan hukum ya ng sama. Dalam hal terjadi perbadaan mterpretasi, naskah Bahasa lnggris yang berlaku.
Untuk Departemen Agama Republik Indonesia Signed
BAHRUL HAYAT. Ph.D Sekretaris Jenderal
Untuk Jam'iyah lhya' At-Turath Al-lslamy, Komite Asia Tenggara Signed
ACHMAD ZAWAWI BIN NAWAWI Direktur Jam'lyah lhya' At-Turath Allslamy, Maktab Indonesia
LAMPI RAN ARAHAN PROGRAM
I. Program-program: 1. Program-program , meliputi rencana jangka panjang dan proposalproposal kegiatan, harus di setujui oleh para pihak. Program-program utama dari memorandum Saling Pengertian ini adalah : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. I. m.
Pendidikan dan bahan-bahan pengajaran; Beasiswa; Buku-buku, jurnal bulanan, dan penerbitan lainnya; Pelatihan untuk para pelajar, guru dan da'I; Pembangunan dan perbaikan fasilitas public; Pembangunan dan perbaikan perumahan bagi penduduk yang terkena bencana alam; Alat-alat film , rekaman , disc dan perlengkapan audio visual lainnya; Pameran kesenian, ukiran, dan kebudayaan lainnya; Penyelenggaraan dakwah, seminar, konferensi dan symposium; Wakaf dan Zakat; Bantuan kemanusiaan; Membantu dalam mendidik dan melatih para pelajar dan pengajar Indonesia; Membantu menyediakan fasilitas kesehatan dan dokter-dokter di arearea yang terkena bencana alam;
2. Para pihak dapat menyerahkan proposal-proposal kegiatan dan aktifitas untuk dikembangkan oleh para pihak dalam Rencana Kerja Tahunan.
II. Mekanisme: 1. JITI akan bekerjasama dengan DEPAG dalam mengidentifikasi dan menformulasi setiap proyek dan aktifitas lain untuk memastikan bahwa aktifitas-aktifitas dalam Memorandum Saling Pengertian ini sejalan dengan kebijakan DEPAG; 2. Gambaran detail dari rencana-rencana, proyek-proyek dan aktifitasaktifitas di definisikan dalam rencana berkala operasi yang dikembangkan dan disetujui oleh para pihak, termasuk di dalamnya dukungan keuangan
dan logistik bagi semua program-program dan aktifitas-aktifitas termasuk didalamnya area geografis kerjasama dan mitra kerja; 3. Program dan aktifitas-aktifitas yang disetujui dalam rencana kerja akan dilaksanakan oleh para pihak; 4. Para pihak akan saling berkonsultasi terlebih dahulu dalam hal penentuan penghentian setiap rencana , proyek atau aktifitas; Ill. Evaluasi
1. Setiap proyek harus ada evaluasi dan monitoring untuk meninjau kinerja dan akibat dari kegiatan proyek; 2. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan berdasarkan DEPAG dan institusi terkait. JITI akan berkoordinasi dan menyediakan anggaran bagi setiap perwakilan tersebut; 3. Hasil dari monitoring dan evaluasi akan diserahkan oleh JITI kepada DEPAG, Sekretariat Negara dan instansi pemerintah terkait lainnya.
IV. Laporan JITI harus menyerahkan laporan tahunan kepada DEPAG, Sekretariat Negara dan instansi pemerintah terkait lainnya, meliputi: 1. Proyek-proyek dan aktifitas-aktifitas yang telah selesai dan sedang di laksanakan; 2. Hambatan-hambatan yang dihadapi selama pelaksanan dan persoalanpersoalan yang tidak tampak; 3. Laporan keuangan , mengenai pengeluaran untu k proyek-proyek, perencanaan dan kegiatan meliputi peralatan dan pengeluaran para tenaga ahli; 4. Rekomendasi untuk keperluan perhitungan dan aksi; 5. Semua laporan disiapkan dalam bahasa Indonesia dan lnggris.
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAM'IYAH IHYA' AT-TURATH AL-ISLAMY, SOUTH EAST ASIA COMMITTEE, KUWAIT CONCERNING COMMUNITY DEVELOPMENT
The Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as MORA and Jam'iyah lhya' At-Turath Al-lslamy, South East Asia Committee, Kuwait, hereinafter referred to as JITI, both of them hereinafter referred to as "the Parties"; Recognizing that JITI is an International non profit and non political organization based in Kuwait; Desiring to promote further development of Indonesian Community, by undertaking programs associated with socio-economic of the country; Desiring to continue the cooperation between The Parties establised through Memorandum of Understanding between The Ministry or Religous Affairs and Jam'iyah lhya' At-Turath Al-lslamy, South East Asia Commitee, Kuwait signed in Jakarta, 15 August 2001 ; Pursuant to the prevailing laws and regulations as well as the procedures and policies of the Government of Indonesia concerning international technical cooperation, Have reached an understanding as follows:
Article 1 Objectives of Cooperation The objectives of cooperation are: a. to assist the development of human resources by means of the provision of fund, experts, and training facilities ; b. to provide Indonesian students with broader opportunities so as to continue their study in Indonesia and abroad; c. to provide humanitarian assistance for the Indonesian people affected by natural disaster. Article 2 Scope of Cooperation The Parties shall encourage and promote cooperation in the fields of education and training, social and culture activities, as well as humanitarian assistance in accordance with Indonesian development objectives.
Article 3 Areas of Activities Both Parties shall promote and facilitate activities in order to achieve the objectives in article 1 by means of provision: a. Education, Sholarships, Publications, Training and workshop; b. Community development; c. Wakaf and Zakah; d. Humanitarian Assistance.
Article 4 Mechanism of Cooperation 1 . The programs and mechanism of the cooperation are defined in the Program Direction as an Annex and constitute an integral part of this Memorandum of Understanding. 2 . Detailed description of program and activities shall be drawn up and agreed by both Parties in the annual Plan .of Operation which constitute an integral part of this MoU and shall be submitted to other related government institutions.
Article 5 Contributions
1. MORA shall: a. Be involved in the planning, superv1s1on, implementation and evaluation of the programs undertaken under the terms of this MOU; b. Facilitate in obtaining the required permits to enter and leave Indonesia as well as working and stay permits as needed by the approved expatriate staffs and experts working under the mechanism of this MOU . 2. JITI shall: a. b. c. d. e. f.
g.
Provide expert and adequate fund to implement JITl's programs in Indonesia in accordance with MOU; Provide Indonesian students with scholarships at all level of education in Indonesia and foreign countries; Provide fund for the construction and/or rehabilitation of public facilities; Assist in developing social activities especially in poor areas, isolated communities, and areas affected by natural disaster; Assist in promoting job opportunities and establishing centers of wakaf and zakah in Indonesia; Coordinate with MORA and other related Indonesian Government institutions to ensure that the program be inline with the Indonesian Government existing policy and strategy designed ; Submit annual report and financial report to the MORA and other related government institutions.
Article 6 Limitation of JITl's Personnel Activities
1. JITI assures that its activities and personnel shall: a. observe, respect and comply with the laws, regulations and policies of the Government of the Republic of Indonesia; b. be in line with Indonesian national interests; c. respect the integrity of the Unitary state of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements;
d. respect the customs, traditions, and religions of the local communities; e. refrain from engaging in any political and commercial activities; f. refrain from conducting any religious propagations and/or religious conversions; g. refrain from involving in any intelligence/clandestine activities; h. refrain from raising any funds in Indonesia to support its programs and activities; i. refrain from conducting any activities other than those agreed upon by The Parties; and, j. avoid working in conflict areas and borders. 2. Any violations of the above mentioned points may result in revoking all permits of personnel concerned and termination of the program.
Article7 Status of Provision Equipment And Materials
After the completion of the cooperation , the provision of any equipment, materials, and vehicles provided by JITI that used during the implementation of this Memorandum of Understanding shall be decided by the Parties.
Article 8 Amendments
Any amendments or reviews to this Memorandum of Understanding may only be made in writing and after the consultation and by mutual consent of the parties. Such amendment or review shall come into force on the date as may be determined by the Parties.
Article 9 Settlement of Differences Any differences concerning the· interpretation or application of this Memorandum of Understanding s!hall be settled amicably by consultation or negotiation between the Parties.
Article 10 Entry into Force, Duration, and Termination 1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing. 2. This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of 5 (five) years and may be extended by the parties, unless either Party notifies in writing of its intentions to terminates this Memorandum of Understanding at least 6 (six) months prior to the expiration of this Memorandum of Understanding. 3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not prejudice to the completion of any on going programs or projects agreed by the Parties. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed the present Memorandum of Understanding. Done in duplicate at Jakarta on this ... ~.~.~~~.'7.'.'.~............. day of August two thousand and nine in Indonesian and English languages. All texts being equally authentic. In any case of divergence of interpretation, English texts shall prevail.
For the Ministry of Religious Affairs Of the Republic of Indonesia
For Jam'iyah lhya' At-Turath Allslamy, South East Asia Committee
Signed
Signed
BAHRUL HAYAT. Ph.D Secretary General
ACHMAD ZAWAWI BIN NAWAWI Director of Jam'iyah lhya' At-Turath Al-lslamy, Indonesian Maktab
ANNEX PROGRAMS DIRECTION
I. Programs: 1.
Programs, consisting of long term plans and project proposals, shall be approved by the Parties. The primary programs of this MOU are: a. Educational and teaching materials; b. Scholarships; c. Books, periodicals, and other publications; d. Training of students, teachers, and preachers; e . Development and rehabilitation of public facilities; f. Development and rehabilitation of housing for people in the area affected by natural disaster; g. Films, tapes, discs, and other audiovisual materials; h. Fine arts, crafts, and other cultural exhibitions; i. Lectures, seminars, conferences, and symposia; j. Wcl
2. The Parties may submit project proposals and activities to be developed by the Parties in annual Plan of Operation.
II. Mechanism: 1. JITI shall cooperate with the MORA in the identifying and formulating any projects and other activities to ensure that the activities under this MoU are in line with the policy of MORA; 2.
The detail description of plans, projects, and activities are defined in the Annual Plan of Operation set up and agreed by the Parties, including financial and logistical support for all programs and activities as well as geographical area of cooperation and counterpart;
3.
The approved programs and activities in the Plan of Operation will be implemented by the Parties;
4. The Parties shall consult each other in advance on the termination of any plans, projects, or activities.
Ill. Evaluations: 1. Each project shall be evaluated and monitored in order to review the performance and impact of the project activities; 2. Monitoring and evaluation will be conducted on annual basis by MORA and other relevant institutions. JITI will coordinate and provide financial arrangements for each of these representatives; 3. The results of monitoring and evaluation shall be submitted by JITI to MORA, State Secretariat and other relevant Government institutions.
IV. Reports: JITI shall submit annual reports to MORA, State Secretariat and other relevant Government institutions, covering: 1. Completed and ongoing projects and activities; 2. Difficulties faced during implementation and unforeseen problems; 3. Financial reports, regarding expenditures for the projects, plans and activities including equipment, and expert's expenses; 4 . Recommendations for necessary measures and actions; 5. All reports are prepared in Indonesian and English.
