Maha Esa, Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2015 dapat

0

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2015 dapat diselesaikan sebagai tindak lanjut dari surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 5251/SEK/KU.01/1XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2015. Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tahun 2015 diharapkan dapat memberikan informasi kegiatan mengenai Tupoksi, Standar Operasional Prosedur (SOP), Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Profil, Kebutuhan SDM, Mutasi, Promosi, dan Pensiun), Keadaan Perkara (Rekapitulasi Perkara, Rasio Perkara terhadap Majelis, Putusan yang diajukan Banding, Kasasi dan PK), Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Pengelolaan Keuangan, Dukungan Teknologi Informasi, Regulasi, dan Pengawasan Internal serta Evaluasi pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda selama tahun 2015 yang bertujuan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kegiatan-kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Tahunan ini tentunya masih jauh dari sempurna oleh karena itu koreksi, kritik, dan saran sangatlah kami harapkan guna penyempurnaan laporan tahunan kami pada tahun yang akan datang. Semoga Laporan Tahunan Tahun 2015 ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terimakasih. Samarinda, Januari 2016 Ketua,

Drs. H. M. Yamin Awie, SH., MH NIP 19551203 198103 1 001

i

DAFTAR ISI

PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB

BAB

I

II

PENDAHULUAN A.

Kebijakan Umum

1

B.

Visi dan Misi

2

C.

Rencana Strategis

3

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) A.

Standar Operasional Prosedur (SOP) - Jumlah SOP

B.

Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) - Jumlah SKP

BAB

III

6 8 15 17

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A.

B.

C.

D.

Sumber Daya Manusia 1. Profil Sumber Daya Manusia

21

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

34

3. Mutasi

35

4. Promosi

41

5. Pensiun

42

Keadaan Perkara 1. Rekapitulasi Perkara

43

2. Rasio Perkara terhadap Majelis

51

3. Putusan yang diajukan Banding

54

4. Putusan yang diajukan Kasasi

55

5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK)

56

Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

60

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

61

3. Pengelolaan BMN, Persuratan dan Perpustakaan

63

Pengelolaan Keuangan 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

72 ii

Teknis Lainnya

BAB

BAB

IV

V

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

80

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

85

E.

Dukungan Teknologi Informasi

F.

Regulasi Tahun 2015

88

1. Area Manajemen Perubahan

90

2. Area Penataan Peraturan Perundang-undangan

90

3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi

90

4. Area Penataan Tata Laksana

91

5. Area Penataaan Sistem Manajemen SDM Aparatur

91

6. Area Penguatan Pengawasan

92

7. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

92

8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

93

PENGAWASAN A.

Internal

94

B.

Evaluasi

97

KESIMPULAN dan REKOMENDASI A.

Kesimpulan

100

B.

Rekomendasi

101

Lampiran-Lampiran

103

iii

BAB I PENDAHULUAN

M ahkamah

Agung sebagai Pengadilan tertinggi di Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung secara Organisasi, Administrasi, dan Financial menganut dan membawahi 4 lingkungan peradilan yakni : 1. Peradilan Umum 2. Peradilan Agama 3. Peradilan Tata Usaha Negara 4. Peradilan Militer Sebagai Realisasi dari itu maka lahirlah Undang Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Penegakan Hukum yang dilaksanakan oleh peradilan agama di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tidak terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan agama yang bersih dan bebas dari KKN sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance).

A.

Kebijakan Umum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Pengadilan Tinggi Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan di hormati.

1

Dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.144 Tahun 2007 dalam rangka transparansi peradilan seluruh Peradilan Agama SeKalimantan Timur dan Kalimantan Utara telah memiliki website yang dapat diakses oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan memperoleh informasi tentang peradilan agama, seperti prosedur berperkara, biaya perkara, transparansi anggaran dan lain-lain. Dalam hal menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, dalam tahun 2015 hampir seluruh Pengadilan Agama dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sudah memanfaatkan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA Plus) serta SIADPTA Plus khusus pengadilan tingkat banding, untuk Pengelolaan Data Kepegawaian telah mengaplikasikan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMKEP Online) dari Badilag MA RI, serta Aplikasi KOMDANAS MA-RI untuk 1. Pengelolaan Data Keuangan (pagu DIPA dan revisi, laporan keuangan bulanan semester dan CALK, pengajuan remunerasi dll), 2. Pengelolaan data umum (rekonsiliasi internal satker, backup persediaan, laporan semester BMN, dll), 3. Pengelolaan Data Kepegawaian (Database pegawai meliputi kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun, serta pengisian absensi setiap bulan, uang makan dan remunerasi). Semua hal tersebut dilakukan untuk membuktikan bahwa Peradilan Agama telah menjalankan transparansi dan keterbukaan informasi.

B.

Visi dan Misi Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya untuk menyelenggarkan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai bagian dari lingkungan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung RI sekaligus sebagai kawal depan Mahkamah 2

Agung di mana visinya mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia, yaitu : “ TERWUJUDNYA

BADAN

PERADILAN YANG AGUNG”. Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

C.

1.

Menjaga kemandirian badan Peradilan Agama;

2.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;

3.

Meningkatkan Kualitas kepemimpinan badan Peradilan Agama;

4.

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan Peradilan Agama.

Rencana Strategis (Renstra) Rencana Strategis (renstra) merupakan rencana Strategis yang disusun dalam jangka waktu tertentu ke depan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan melalui suatu analisis perencanaan. Rencana Strategis dimaksudkan untuk memaksimalkan sumber daya manusia dan pengawasan agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Suatu akuntabilitas akan dapat diterima secara baik bilamana sumber daya manusia yang ada dipergunakan secara tepat guna dan tepat sasaran. Pengadilan

Tinggi

Agama

Samarinda

sebagai

lembaga

peradilan

yang

melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penyelenggaraan tugas pokok tersebut berkaitan erat dengan tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi hukum, proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terhadap lembaga peradilan 3

termasuk Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya menandakan urgensinya penyusunan suatu rencana Strategis, sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan cita-cita hukum. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ini merupakan rumusan Strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) lembaga peradilan dalam wilayah hukumnya, peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat. Penyusunan tersebut disusun dengan memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat, kondisi internal organisasi dengan memperhatikan kondisi perkembangan hukum dan masyarakat secara nasional. Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tersebut disusun dengan memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, kondisi internal Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya serta kondisi perkembangan hukum secara nasional. Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ini juga tidak terlepas dari Blue Print Mahkamah Agung dan Hasil Rakernas Mahkamah Agung. Oleh karena itu, diharapkan agar Rencana Strategis terdapat keselarasan dan keserasian dengan program program pembangunan di bidang hukum. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menetapkan kondisi jangka pendek atau tahunan yang harus diwujudkan dalam mencapai visi dan misi, rumusan

tujuan

mempertimbangkan

dan

sasaran.

kondisi

Tujuan

lingkungan

dan

sasaran

Strategis

dan

dirumuskan

dengan

faktor-faktor

penentu

keberhasilan. Penyusunan juga mempertimbangkan keselarasan (alignment) antara tujuan dan sasaran dengan visi dan misi.

4

BAB II STRUKTUR ORGANISASI A.

Struktur Organisasi Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa “Tugas serta tanggung jawab, sesuai organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung RI “. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, belum ada ketentuan dari Mahkamah Agung tentang tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Agama yang baru sesuai UndangUndang tersebut di atas, sehingga Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda masih mengacu pada ketentuan peraturan yang lama. Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita, sedangkan dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam Pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa “dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera,beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa juru sita”.Dalam ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa”Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan”,hal ini berbeda dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah sebagai berikut: 5

Susunan organisasi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI no 5 tahun 1996, terdiri dari unsur : unsur pimpinan yaitu Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim. Selain itu ada unsur Kepaniteraan serta Kesekretariatan yang dipimpin oleh Panitera/Sekretaris yang membawahi : bidang Kepaniteraan, terdiri dari Wakil Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Banding, Kelompok Fungsional Panitera Pengganti; bidang kesekretariatan, terdiri dari Wakil Sekretaris, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, serta Kasubbag Keuangan. Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat di gambarkan sebagai berikut :

KETUA WAKIL KETUA

HAKIM

PANITERA/SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

PANMUD BANDING

WAKIL SEKRETARIS

PANMUD HUKUM

KASUBAG KEUANGAN

KASUBAG KEPEGAWAIAN

KASUBAG UMUM

PANITERA PENGGANTI

Dari Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di atas, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menyusun Tupoksi untuk menjalankan tugas-tugas operasional perkantoran sehari-hari. Tugas pokok dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

6

1. Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pimpinan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memimpin dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya tugas Pengadilan Tinggi Agama Samarinda baik dalam bidang Kepaniteraan maupun dalam bidang Kesekretariatan secara baik dan lancar. 2. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan membantu unsur pimpinan untuk melaksanakan pengawasan pada bidang – bidang tertentu agar terselenggaranya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda secara baik dan lancar. 3. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera/Sekretaris Memimpin dan mengatur serta bertanggung jawab atas tugas dalam bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, dan membantu unsur pimpinan dalam menjalankan tugasnya. 4. Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Panitera Wakil Panitera membantu Panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas – tugas kepaniteraan serta mengkoordinir pelaksanaan tugas – tugas Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Banding. 5. Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris membantu Sekretaris dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas Kesekretariatan serta mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Kasubag Umum, Kasubag Kepegawaian, dan Kasubag Keuangan. 6. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Hukum Panitera Muda Hukum mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pada urusan Kepaniteraan Hukum.

7

7. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Banding Panitera Muda Hukum mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pada urusan Kepaniteraan Banding. 8. Tugas Pokok dan Fungsi Kasubag Umum Memimpin dan bertanggung jawab terhadap tugas Kesekretariatan dalam urusan umum. 9. Tugas Pokok dan Fungsi Kasubag Kepegawaian Memimpin dan bertanggung jawab terhadap tugas Kesekretariatan dalam urusan Kepegawaian, organisasi dan tata laksana. 10. Tugas Pokok dan Fungsi Kasubag Keuangan Memimpin dan bertanggung jawab terhadap tugas Kesekretariatan dalam urusan Keuangan. 11. Tugas pokok dan Fungsi Panitera Pengganti Membantu Hakim dalam proses persidangan dan bekerja sama dalam melaksanakan tugas-tugas kepaniteraan serta membantu tugas – tugas yang diberikan oleh Panitera.

Adapun rincian struktur Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur & Kalimantan Utara terlampir.

A.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Untuk menjamin berjalannya tugas pokok dan fungsi masing – masing elemen

organisasi, mulai dari eselon II sampai staf serta pegawai fungsional atau mulai dari pimpinan sampai staf paling bawah untuk memberikan pelayanan terbaik/pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, maka disusunlah pedoman pelayanan (Standar Operasional Prosedur Pengadilan Tinggi Agama yang meliputi seluruh bagian dalam struktur kerja, dengan harapan agar setiap tugas yang dikerjakan oleh masing – masing 8

aparatur Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat dilakukan secara tepat, jelas, terarah, serta tepat waktu penyelesaiannya. (SOP PTA.Samarinda dan SOP Pengadilan Agama

terlampir). Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pengadilan Agama Se Wilayah

Hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda meliputi : A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tingkat Banding meliputi dua bagian, yaitu bagian

kepaniteraan

dan

kesekretariatan.

Setiap

bagian

memiliki

Standar

Operasional Prosedur nya masing – masing, untuk Bagian Kepaniteraan (SOP) Standar Operasionalnya terdiri dari: a. SOP Penyelesaian Perkara b. SOP Penerimaan Perkara c. SOP Kekurangan Berkas Banding d. SOP Pencatatan Biaya Banding e. SOP Pemberitahuan Nomor Register Banding f.

SOP Penerimaan Banding

g. SOP Putusan Sela h. SOP Pengiriman Putusan Sela kepada Pengadilan Agama Pengaju i.

SOP Pemeriksaan Perkara dan Putusan Akhir

j.

SOP Minutasi Perkara

k. SOP Pengiriman Bundel A dan Salinan Putusan Akhir Kepada Pengadilan Agama Pengaju l.

SOP Pengarsipan Berkas Banding

m. SOP Pelayanan Arsip Perkara n. SOP Laporan Bulanan Rekap Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama Di Pengadilan Tinggi Agama 9

o. SOP Laporan Semesteran Kegiatan Hakim Tinggi p. SOP Laporan Keuangan Perkara Tingkat Banding q. SOP Laporan Bulanan Keadaan Perkara Tingkat Banding r. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat

Adapun untuk Bagian Kesekretariatan, Standar Operasional Prosedur nya terdiri dari: 1. SOP Sub Bagian Keuangan, meliputi : a. SOP Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak b. SOP Rekonsiliasi SAKPA ke KPPN c. SOP Komdanas Satuan Kerja PTA Samarinda Bagian Keuangan d. SOP Penyetoran dan LPJ Penerimaan Negara Bukan Pajak DIPA 01 e. SOP Rekonsiliasi SAKPA UAKPA ke UAPPA-W f. SOP Rekapitulasi Laporan Penyerapan Anggaran PTA dan PA Se-Kaltim g. SOP LRA manual dan Rekapitulasi Laporan Penyerapan Anggaran PTA Samarinda h. SOP Pelaporan E-Monev Bappenas PP 39 Tahun 2006 i. SOP Penyetoran dan LPJ Penerimaan Negara Bukan Pajak DIPA 04 j. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (Gaji – LS) k. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai ( Kekurangan Gaji – LS) l. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (Lembur Pegawai – LS) m. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (uang makan) n. SOP Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai o. SOP Penyusunan Anggaran (RKA-KL/DIPA) p. SOP Revisi DIPA (RKA-KL/DIPA) q. SOP Revisi Anggaran (POK) 10

r. SOP Administrasi Komdanas Online Pelaporan Keuangan-Barang Wilayah (UAPPA/B-W) s. SOP Rekonsiliasi Keuangan Wilayah (UAPPA-W) Triwulanan t. SOP Pelaporan Keuangan Wilayah (UAPPA-W) Tahunan u. SOP Pelaporan Keuangan Wilayah (UAPPA-W) Semesteran 2. SOP Sub Bagian Kepegawaian, meliputi : a. SOP Pelaporan Absen/ Daftar Hadir Pegawai b. SOP Pengusulan Kartu Taspen c. SOP Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat (Pensiun BUP/Janda/ Duda) d. SOP Pengusulan Promosi Jabatan Struktural dan teknis e. SOP Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKEP Online) f.

SOP Pengelolaan Pembuatan Surat Dinas

g. SOP Pengelolaan kenaikan Pangkat Pegawai h. SOP Pembuat Surat Keputusan (S.K Mutasi Jabatan Struktural Es. V) i.

SOP Pengusulan Karpeg, Karis dan Karsu

j.

SOP Pengusulan kartu Asuransi Kesehatan (ASKES)

k. SOP Pembuatan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS golongan I dan II l.

SOP Pengusulan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS Menjadi PNS golongan III

m. SOP Cuti Pegawai Negeri Sipil n. SOP Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) o. SOP Pembuatan Kenaikan gaji Berkala (KGB) p. SOP Pembuatan Impassing 11

3. SOP Sub Bagian Umum, meliputi : a. SOP Pelaporan Barang Milik Negara b. SOP Pemeliharaan Barang Milik Negara c. SOP Penerimaan Bahan- Bahan Perpustakaan PTA Samarinda d. SOP Usulan Penghapusan Barang Milik Negara e. SOP Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN f. SOP Tenaga kebersihan PTA Samarinda g. SOP Tenaga Supir PTA Samarinda h. SOP Pembuatan Daftar Barang Ruangan i. SOP Peminjaman Buku – Buku Perpustakaan PTA Samarinda j. SOP Pengadaan Barang dan jasa k. SOP Pengelolaan Barang Milik Negara l. SoP Pelaporan Persediaan m. SOP Pengelolaan Barang Persediaan (ATK n. SOP Pengelolaan Surat masuk o. SOP Tenaga Satpam PTA Samarinda p. SOP Pengelolaan Surat keluar q. SOP Rekonsiliasi Barang Wilayah (UAPPB-W) Semesteran r. SOP Rekonsiliasi Barang Wilayah (UAPPB-W) Tahunan

b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tingkat Pertama meliputi dua bagian, yaitu bagian

kepaniteraan

dan

kesekretariatan.

Setiap

bagian

memiliki

Standar

Operasional Prosedur masing – masing, untuk Bagian Kepaniteraan (SOP) Standar Operasionalnya terdiri dari : a. SOP Penerimaan Gugatan/Permohonan. b. SOP Penerimaan Gugatan disertai permohonan Prodeo. 12

c. SOP Pembuatan Penetapan Majelis Hakim. d. SOP Penunjukan Panitera Sidang. e. SOP Penunjukan Jurusita Pengganti. f.

SOP Penetapan Hari Sidang.

g. SOP Pelaksanaan Inzage. h. SOP Pemberitahuan Banding. i.

SOP Pemberitahuan Inzage.

j.

SOP Pendaftaran Perkara Banding.

k. SOP Penerimaan Kontra Memori Banding. l.

SOP Penerimaan Memori Banding.

m. SOP Penyampaian Kontra Memori Banding. n. SOP Penyampaian Memori Banding. o. SOP Registrasi Berkas Perkara Banding. p. SOP Pendaftaran Perkara Kasasi. q. SOP Pendaftaran Perkara PK.

Adapun untuk Bagian Kesekretariatan, (SOP) Standar Operasional Prosedurnya terdiri dari : 1. SOP Sub Bagian Umum, meliputi : a.

SOP Pelaporan Barang Milik Negara

b.

SOP Pembuatan Daftar Barang Ruangan

c.

SOP Pemeliharaan Barang Milik Negara

d.

SOP Peminjaman Buku - Buku Perpustakaan

e.

SOP Penerimaan Bahan - Bahan Perpustakaan

f.

SOP Pengadaan Barang Dan Jasa

g.

SOP Pengelolaan Barang Persediaan (ATK) 13

h.

SOP Pengelolaan Barang Milik Negara

i.

SOP Penghapusan Barang Milik Negara

j.

SOP Pelaporan Persediaan

k.

SOP Pengelolaan Surat Keluar

l.

SOP Pengelolaan Surat Masuk

m. SOP Tenaga Kebersihan n. 2.

SOP Tenaga Satpam

SOP Sub Bagian Kepegawaian, Meliputi : a.

SOP Pengusulan Kartu Asuransi Kesehatan (ASKES)

b.

SOP Cuti Pegawai Negeri Sipil

c.

SOP Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

d.

SOP Pembuatan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

e.

SOP Pembuatan Impassing

f.

SOP Pengusulan Karpeg, Karis, Dan Karsu

g.

SOP Pelaporan Absen/Daftar Hadir Pegawai

h.

SOP Pengelolaan Pembuatan Surat Dinas

i.

SOP Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKEP Online)

j.

SOP

Pengusulan

Pemberhentian

Dengan

Hormat

(Pensiun

BUP/Janda/Duda) k. 3.

SOP Pengusulan Kartu Taspen

SOP Sub Bagian Keuangan, Meliputi : a.

SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (Gaji) - LS

b.

SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (Kekurangan Gaji) – LS

c.

SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (Lembur Pegawai) – LS

d.

SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (Uang Makan) – LS 14

e.

SOP Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai

f.

SOP Penyusunan Anggaran (RKA-KL / DIPA)

g.

SOP Revisi DIPA (RKA-KL / DIPA)

h.

SOP Revisi Anggaran (POK)

i.

SOP komdanas

j.

SOP Pelaporan PNBP

k.

SOP E-Monev Bappenas PP 39 Tahun 2006

l.

SOP Penyetoran Dan LPJ PNBP (DIPA 01)

m.

SOP Penyetoran Dan LPJ PNBP (DIPA 01)

n.

SOP Rekonsiliasi SAKPA UAKPA Ke UAPPA-W

o.

SOP Rekonsiliasi SAKPA Ke KPPN

Sedangkan untuk jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) diuraikan sebagai berikut: 1. ESELON II NO.

JABATAN

JUMLAH SOP

1.

KETUA PENGADILAN TK. BANDING

4 SOP

2.

WAKIL KETUA PENGADILAN TK. BANDING

1 SOP

3.

PANITERA/ SEKRETARIS PENGADILAN TK. BANDING

9 SOP

4.

KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I.A.

12 SOP

5.

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I.A.

12 SOP

6.

KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I.B.

12 SOP

7.

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I.B.

12 SOP

2. ESELON III NO.

JABATAN

JUMLAH SOP

1.

KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS II

12 SOP

2.

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS II

12 SOP

3.

WAKIL PANITERA PENGADILAN TK. BANDING

2 SOP

4.

WAKIL SEKRETARIS PENGADILAN TK. BANDING

31 SOP

5.

PANITERA/ SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KELAS I.A.

14 SOP 15

6.

WAKIL PANITERA PENGADILAN AGAMA KELAS I.A.

14 SOP

7.

WAKIL SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KELAS I.A.

41 SOP

8.

PANITERA/ SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KELAS I.B.

14 SOP

3. ESELON IV NO.

JABATAN

JUMLAH SOP

1.

KEPALA SUB BAGIAN TK. BANDING

31 SOP

2.

WAKIL SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KELAS I.B.

41 SOP

3.

WAKIL PANITERA PENGADILAN AGAMA KELAS I.B.

2 SOP

4.

PANITERA/ SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KELAS II

14 SOP

5.

WAKIL SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KELAS II

41 SOP

6.

WAKIL PANITERA PENGADILAN AGAMA KELAS II

2 SOP

7.

KEPALA SUB BAGIAN PENGADILAN AGAMA KELAS II

41 SOP

4. STAF NO.

JABATAN

JUMLAH SOP

1.

PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PENGADILAN TK. BANDING

17 SOP

2.

PENGADMINISTRASI KEUANGAN PENGADILAN TK. BANDING

8 SOP

3.

PENGADMINISTRASI UMUM PENGADILAN TK. BANDING

6 SOP

4.

PENGADMINISTRASI HUKUM PENGADILAN TK. BANDING

6 SOP

5.

6.

7.

8.

PENGADMINISTRASI SURAT KEBERATAN DAN BANDING PENGADILAN TK. BANDING PENGADMINISTRASI HUKUM PADA PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TK. PERTAMA PENGADMINISTRASI GUGATAN PADA PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN TK. PERTAMA PENGADMINISTRASI PERMOHONAN PADA PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN TK. PERTAMA

17 SOP

5 SOP

18 SOP

14 SOP

9

PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PENGADILAN TK. PERTAMA

11 SOP

10

PENGADMINISTRASI KEUANGAN PENGADILAN TK. PERTAMA

16 SOP

11

PENGADMINISTRASI UMUM PENGADILAN TK. PERTAMA

14 SOP

16

5. FUNGSIONAL NO.

JABATAN

JUMLAH SOP

1.

HAKIM TINGGI PENGADILAN TK. BANDING

3 SOP

2.

HAKIM PENGADILAN TK. PERTAMA

5 SOP

3.

PANITERA PENGGANTI PENGADILAN TK. BANDING

4 SOP

4.

PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TK. BANDING

6 SOP

5.

PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TK. BANDING

5 SOP

6.

PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TK. PERTAMA

5 SOP

7.

PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN TK. PERTAMA

14 SOP

8.

PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN TK. PERTAMA

18 SOP

9.

PANITERA PENGGANTI PENGADILAN TK. PERTAMA

7 SOP

10.

JURUSITA PENGADILAN TK. PERTAMA

6 SOP

B.

KINERJA / SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) Penilaian kerja adalah kesempatan periodik untuk melakukan komunikasi antara orang yang menugaskan pekerjaan dengan orang yang mengerjakannya untuk mendiskusikan apa yang saling mereka harapkan dan seberapa jauh harapan ini dipenuhi. Penilaian kinerja memungkinkan terjadinya komunikasi antara atasan dengan bawahan untuk meningkatkan produktifitas serta untuk mengevaluasi pengembangan apa saja yang dibutuhkan agar kinerja meningkat. Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penilaian Kinerja diatur dalam PP 10 tahun 1979 melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau DP3. Komponen Penilaian dalam DP3 antara lain adalah Kesetiaan, Prestasi Kerja, Tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama prakarsa, dan kepemimpinan bagi PNS yang menduduki jabatan. Namun seiring dengan derasnya arus reformasi birokrasi, system penilaian kinerja PNS melalui DP3 dinilai tidak lagi komprehensif untuk dijadikan sebagai alat pengukur kinerja. DP3 yang lebih ditekankan kepada aspek perilaku PNS dan tidak dapat mengukur secara langsung produktifitas dan hasil akhir kerja PNS. Seringkali 17

pemberi nilai DP3 acapkali memiliki bias dan subjektifitas tinggi. Seringkali pemberi nilai dalam DP3 akan memasukkan pendapat pribadinya dan nilai yang didapatkan akan bervariasi tergantung penilai. Berdasarkan itulah maka diadakan penyempurnaan DP3 dengan penilaian prestasi kerja PNS. Berbeda dengan DP3, penilaian prestasi kerja terdiri dari dua unsur yaitu sasaran kerja pegawai (SKP dan perilaku kerja di mana bobot nilai unsur SKP sebesar 60% dan perilaku kerja sebesar 40%. Penilaian SKP meliputi aspek – aspek seperti kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya, sementara perilaku kerja meliputi orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Dalam penerapan penyusunan SKP di wilayah hokum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, setiap PNS wajib menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan sesuai dengan rincian tugas, tanggungjawab dan wewenangnya sesuai dengan struktur dan tata kerja organisasi. SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan tugas jabatan dengan mengacu pada Renstra dan Renja. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai dan ditetapkan setiap tahun pada bulan januari dan digunakan sebagai dasar penilaian prestasi kerja. Penilaian kinerja PNS menggunakan SKP adalah salah satu solusi untuk mengukur kinerja PNS secara objektif. Penilaian ini mulai berlaku sejak tanggal 1 januari 2015. (SKP dari Eselon II hingga staf terlampir). Sedangkan untuk jumlah Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai diuraikan sebagai berikut : 1. ESELON II NO.

JABATAN

JUMLAH SKP

1.

KETUA PENGADILAN TK. BANDING

29 SKP

2.

WAKIL KETUA PENGADILAN TK. BANDING

21 SKP 18

3.

PANITERA/ SEKRETARIS PENGADILAN TK. BANDING

21 SKP

4.

KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I.A.

21 SKP

5.

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I.A.

21 SKP

6.

KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I.B.

17 SKP

7.

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I.B.

17 SKP

2. ESELON III NO.

JABATAN

JUMLAH SKP

1.

KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS II

18 SKP

2.

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS II

18 SKP

3.

WAKIL PANITERA PENGADILAN TK. BANDING

20 SKP

4.

WAKIL SEKRETARIS PENGADILAN TK. BANDING

10 SKP

5.

PANITERA/ SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KELAS I.A.

17 SKP

6.

WAKIL PANITERA PENGADILAN AGAMA KELAS I.A.

17 SKP

7.

WAKIL SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KELAS I.A.

17 SKP

3. ESELON IV NO.

JABATAN

JUMLAH SKP

1.

KEPALA SUB BAGIAN TK. BANDING

16 SKP

2.

WAKIL SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KELAS I.B.

14 SKP

3.

WAKIL PANITERA PENGADILAN AGAMA KELAS I.B.

16 SKP

4.

PANITERA/ SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KELAS II

10 SKP

5.

WAKIL SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KELAS II

12 SKP

6.

WAKIL PANITERA PENGADILAN AGAMA KELAS II

15 SKP

7.

KEPALA SUB BAGIAN PENGADILAN AGAMA KELAS II

20 SKP

4. STAF NO.

JABATAN

JUMLAH SKP

1.

PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PENGADILAN TK. BANDING

38 SKP

2.

PENGADMINISTRASI KEUANGAN PENGADILAN TK. BANDING

51 SKP

3.

PENGADMINISTRASI UMUM PENGADILAN TK. BANDING

38 SKP

4.

PENGADMINISTRASI HUKUM PENGADILAN TK. BANDING

14 SKP

5.

PENGADMINISTRASI SURAT KEBERATAN DAN BANDING

35 SKP 19

PENGADILAN TK. BANDING 6.

7.

8.

PENGADMINISTRASI HUKUM PADA PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TK. PERTAMA PENGADMINISTRASI GUGATAN PADA PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN TK. PERTAMA PENGADMINISTRASI PERMOHONAN PADA PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN TK. PERTAMA

11 SKP

10 SKP

10 SKP

5. FUNGSIONAL NO.

JABATAN

JUMLAH SKP

1.

HAKIM TINGGI PENGADILAN TK. BANDING

18 SKP

2.

HAKIM PENGADILAN TK. PERTAMA

16 SKP

3.

PANITERA PENGGANTI PENGADILAN TK. BANDING

7 SKP

4.

PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TK. BANDING

14 SKP

5.

PANITERA MUDA BANDING PENGADILAN TK. BANDING

14 SKP

6.

PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TK. PERTAMA

11 SKP

7.

PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN TK. PERTAMA

8 SKP

8.

PANITERA MUDA GUGATAN PENGADILAN TK. PERTAMA

9 SKP

9.

PANITERA PENGGANTI PENGADILAN TK. PERTAMA

13 SKP

10.

JURUSITA PENGADILAN TK. PERTAMA

7 SKP

20

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A.

Sumber Daya Manusia 1.

Profil Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda  Pimpinan NO

Jabatan

NAMA

1

Ketua

Drs. H.M. Yamin Awie, S.H., M.H.

2

Wakil Ketua

Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H.

3

Panitera/Sekretaris

Drs. M. Darman Rasyid, S.H.,M.H.

 Hakim Tinggi : 17 orang NO

NAMA

JABATAN

1

Drs. Nashrullah Syarqawi, S.H.

Hakim Utama

2

Drs. H. Daruni, S.H.,M.Ag.

Hakim Utama

3

Drs. H. Mahmud, S.H.,M.H.

Hakim Utama Muda

4

Drs. H. Iskandar Paputungan, M.H.

Hakim Utama

5

Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.

Hakim Utama Muda

6

Drs. H. Endang Kusnadi, S.H.,M.H.

Hakim Utama Muda

7

Drs. Sutardi

Hakim Utama Muda

8

Drs. H. Solihun, S.H.

Hakim Utama Muda

9

Drs. H.A. Afandi Zaini, S.H.,M.M.

Hakim Utama Muda

10

Dra. Hj. Masunah, M.H.I.

Hakim Utama Muda

11

Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H.,M.H.

Hakim Utama Muda

12

Drs. Wiharno

Hakim Utama

13

Drs. H. Mas'ud

Hakim Utama

14

Drs. H. Muhammad Darin, S.H.,M.S.I.

Hakim Utama Muda

15

Drs. Sukandar, S.H.

Hakim Utama Muda

16

Drs. H. Masyhudi HS, S.H.,M.H.

Hakim Utama Muda

17

Drs. H. Noor Kholil, M.H.

Hakim Utama Muda

21

 Kepaniteraan NO

JABATAN

NAMA

1

Wakil Panitera

Drs. Kurthubi, M.H.

2

Panitera Muda Banding

Hj. Siti Umi Habibah Maryam, S.HI.

3

Panitera Muda Hukum

H. Musthapa, S.H. HJ. Marlianah, S.H. Drs. Asrie, S.H.,M.H.

4

Panitera Pengganti

Drs. H. Ibrahim Drs. H. Rusliani Drs. H. Aderi, S.H.

 Kesekretariatan NO

JABATAN

NAMA

1

Wakil Sekretaris

H. Murtaji, SE.,S.H.

2

Kasubbag Kepegawaian

Aidillah, S.H.

3

Kasubbag Keuangan

Ruliana, S.H.

4

Kasubag Umum

Suriyanata, S.H.

 Staf NO

JABATAN

NAMA

1

Pengadministrasi Umum

HAIRIL

2

Pengadministrasi Hukum

Risni Fitria, S.Kom.M.Si

3

Pengadministrasi Umum

Agusriansyah, S.Kom.

4

Pengadministrasi Kepegawaian

Yuri Adi Dharma, S.Kom.

5

Pengadministrasi Keuangan

Dessy Mustika, S.H.

6

Pengadministrasi Keuangan

Aufa Fitria, S.H.

7

Pengadministrasi Surat Keberatan dan Banding

Ratna Mayasari, A.Md.

8

Pengadministrasi Umum

Rachmawaty, S.E.

9

Pengadministrasi Keuangan

Hernawan, S.H.

10

Pengadministrasi Keuangan

Muhammad Zaim Noor, A.Md. 22

Pengadministrasi Keuangan Pengadministrasi

11

Kepegawaian Pengadministrasi Surat

12

Keberatan dan Banding

13

Pengadministrasi Umum Pengadministrasi

14

Kepegawaian Pengadministrasi

15

Kepegawaian

Agus Johan Rahmatullah Muthia Eka Sari

Nur Afifah Mulia Rahman Abdul Rahman Sidik

Suhadi

Sumber Daya Manusia di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda terdiri dari dua bagian yaitu, bagian yang menangani teknis yudisial dan bagian yang menangani teknis non yudisial atau kesekretariatan. a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebagai berikut: a.1. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Jumlah personil sumber daya manusia teknis yudisial Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berjumlah 26 orang dengan rincian sebagai berikut : No.

Tenaga Teknis Yudisial

Jumlah

1.

Ketua

1 orang

2.

Wakil Ketua

1 orang

3.

Hakim Tinggi

17 orang

4.

Hakim Non Palu

1 orang

5.

Panitera Sekretaris

1 orang

6.

Wakil Panitera

1 orang

7.

Panitera Muda Banding

1 orang

8.

Panitera Muda Hukum

1 orang 23

9.

Panitera Pengganti

5 orang

a.2. Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Jumlah personil sumber daya manusia teknis yudisial Pengadilan Agama SeKaltim berjumlah 193 orang dengan rincian sebagai berikut : No.

Tenaga Teknis Yudisial

Jumlah

1.

Ketua

9 orang

2.

Wakil Ketua

8 orang

3.

Hakim

70 orang

4.

Panitera Sekretaris

10 orang

5.

Wakil Panitera

10 orang

6.

Panitera Muda Hukum

9 orang

7.

Panitera Muda Gugatan

7 orang

8.

Panitera Muda Permohonan

8 orang

9.

Panitera Pengganti

22 orang

10.

Jurusita

12 orang

11.

Jurusita Pengganti

28 orang

Untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kemampuan di bidang teknis yudisial, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengikut sertakan beberapa pejabat fungsional dalam berbagai kegiatan yaitu : 1.

Mengikuti Rapat Koordinasi Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia, tempat di Gedung Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jl.Cokopo Selatan Desa Sukamaju, Mega Mendung Jawa Barat Jakarta, yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, pada tanggal 22 s/d. 23 Januari 2015, yang diikuti oleh Drs.H.M. Yamin Awie, SH, MH. (Ketua).

2.

Mengikuti Sidang Pleno Tahunan Mahkamah Agung RI acara Penyampaian Laporan Tahunan 2014, tempat Assembly Hall Balai Sidang Jakarta 24

Convention Center, Jl.Jenderal Gatot Subroto Senayan Jakarta Selatan, yang diselenggarakan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, pada tanggal 15 s/d. 18 Maret 2015, yang diikuti oleh Drs.H.M. Yamin Awie SH, MH. (Ketua). 3.

Mengikuti kegiatan Penyusunan Temple Putusan Banding Tahun 2015, tempat Wisma Haji Jl.Jaksa No.30 Jakarta Pusat, yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, pada tanggal 20 s/d. 22 April 2015, yang diikuti oleh Drs.H.M. Yamin Awie, SH, MH. (Ketua).

4.

Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Tinggi Perngawasan Daerah Bagi Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara seluruh Idonesia, tempat Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Megamendung Bogor Jakarta, yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, pada tanggal 4 s/d. 9 Mei 2015, yang diikuti oleh :

5.

a.

Drs. Sukandar, SH. (Hakim Tinggi).

b.

Drs.H. Masyhudi HS, SH, MH. (Hakim Tinggi).

Mengikuti Rapat Koordinasi Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia, tempat Ruang siding Lantai * Gedung Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Cempaka Putih Jakarta, yang diselenggarakan olehDirjen Badilag Mahkamah Agung RI, pada tanggal 7 s/d. 9 Mei 2015, yang diikuti oleh Drs.H.M. Yamin Awie, SH, MH. (Ketua).

6.

Mengikuti acara penyusunan Template Putusan Banding Tahap II Tahun 2015, tempat Wisma HajiJl.Jaksa No.30 Jakarta Pusat, yang diselenggarakan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, pada tanggal 29 Juni s/d. 1 Juli 2015, yang diikuti oleh Drs.H.M. Yamin Awie, SH, MH. (Ketua).

25

7.

Mengikuti Pembinaan oleh Mahkamah Agung RI, tempat Ruang Sidang Utama Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, yang diselenggarakan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, pada tanggal 5 s//d. 7 Agustus 2015, yang diikuti oleh :

8.

a.

Drs.H. Shofrowi, SH, MH. (Wakil Ketua).

b.

Drs.M. Darman Rasyid, SH, MH. (Panitera/Sekretaris).

Mengkuti Seminar Template Putusan Tingkat Banding, tempatMirah Hotel Bogor Jl.Pangrango No.(A Bogor Jawa Barat, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, pada tanggal 14 s/d. 6 September 2015, yang diikuti Drs.H.M. Yamin Awie SH, MH. (Ketua).

9.

Mengikuti Seminat/Sosialisasi Standar Pelaporan Perkara Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI, tempat Bali, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, pada tanggal 6 s/d. 9 Oktober 2015, yang diikuti oleh Drs.Kurthubi, MH. (Wakil Panitera).

10. Mengikuti Pembinaan Bidang Teknis Mahkamah Agung RI, tempat Inna Grand Bali Beach Jl.Hang Tuah Sanur, Denpasar Bali, yang diselenggarakan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, pada tanggal 8 s/d. 13 Oktober 2015, yang diikuti oleh Drs.H.M.Yamin Awie, SH, MH. (Ketua). 11. Mengikuti Seminar/Sosialisasi Standar Pola Keuangan Perkara Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI, tempat Hotel Horison, Jl.Pelajar Pejuang 45 No.121 Bandung, yang diselenggarakan Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, pada tanggal 19 s/d. 21 Oktober 2015, yang diikuti oleh Drs.H.M. Yamin Awie, SH, MH. (Ketua). b. Sumber Daya Manusia Teknis non yudisial b.1. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

26

Jumlah personil tenaga teknis non yudisial Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berjumlah 20 orang dengan rincian sebagai berikut : No.

Tenaga Teknis Non Yudisial

Jumlah

1.

Wakil Sekretaris

1 orang

2.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian

1 orang

3.

Kepala Sub Bagian Keuangan

1 orang

4.

Kepala Sub Bagian Umum

1 orang

5.

Staf

16 orang

b.2. Pengadilan Agama Se-Kaltim Jumlah personil tenaga teknis non yudisial Pengadilan Agama Se-Kaltim berjumlah 74 orang dengan rincian sebagai berikut : No.

Tenaga Teknis Non Yudisial

Jumlah

1.

Wakil Sekretaris

8 orang

2.

Kasubbag/Kaur Kepegawaian

9 orang

3.

Kasubbag/Kaur Keuangan

9 orang

4.

Kasubbag/Kaur Umum

9 orang

5.

Staf

39 orang

Untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang teknis non yudisial, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah mengikut sertakan beberapa pejabat struktural maupun staf pada beberapa kegiatan dalam upaya menunjang kemampuan sumber daya manusia di bidang tersebut. Kegiatan-kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut : A. Mengikuti rapat Koordinasi SPAN Tahun 2015, tempat Ruang Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prop.Kaltim, Jl. Ir.H.Juanda No.04 Samarinda, yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalitim Samarinda, pada tanggal 15 Januari 2015, yang diikuti oleh Hernawan, A.Md. (Staf Keuangan). 27

B.

Mengikuti Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester/Tahunan dalam rangka persiapan penyusunan laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2015, tempat Gedung Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Jl.Cikopo Seelatan Desa Sukamaju Mega Mendung Bogor –Jawa Barat, yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, pada tanggal 10 s/d. 13 Pebruari 2015, yang diikuti oleh Hernawan, A.Md. (Staf Keuangan).

C. Mengikuti Sidang Pleno Tahunan Mahkamah Agung RI acara penyampaian Laporan Tahunan 2014, tempat Assembly Hall Balai Sidang Convention Center Jl.Jenderal Gatot Subroto Senayan,Jakarta, yang diselenggarakan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, pada tanggal 15 s/d. 18 Maret 2015, yang diikuti oleh Drs.M.Darman Rasyid, SH, MH. (Panitera/Sekretaris). D. Mengikuti rapat Koordinasi Panitia Lelang Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gedung Kantor Pengadilan Agama Tanah Grogot, tempat Kantor Pengadilan Agama Tanah Grogot, yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot, pada tanggal 3 s/d. 5 Maret 2015, yang diikuti oleh :

E.

a.

Suriyanata,SH. (Kasubbag Umum).

b.

Hernawan, A.Md. (Staf Keuangan).

Mengikuti Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015, tempat Aula

Kanwil

Ditjen

Perbendaharaan

Prop.Kaltim

Samarinda,

yang

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Prop.Kaltim Samarinda, pada tanggal 18 Maret 2015, yang diikuti oleh Ruliana, SH (Kasubbag Keuangan) dan Agus Johan Rahmatullah (Staf Keuangan). F.

Mengikuti kegiatan Penyusunan dan sosialisasi Rancangan RKA-KL Pagu Infikatif Daerah DIPA 04 Tahun Anggaran 2016, tempat Pusat Pengembangan Pendidikan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Bisnis dan 28

Pariwisata (PPPTK) Jl. Raua Panung KM.22-23 Mojongsari Jawa Barat, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Prop.Kaltim, Samarinda, pada tanggal 29 April s/d. 1 Mei 2015, yang diikuti oleh Muhammad Zaim Noor, A.Md. (Staf Keuangan). G.

Mengikuti Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 dan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2016, tempat Mercure Convention Ancol Jl.Pantai Indah – Ancol Jakarta, yang diselenggarakan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, pada tanggal 6 s/d. 9 Mei 2015, yang diikuti oleh : a. Drs.M.Darman Rasyid, SH, MH (Panitera/Sekretaris). b. Agus Johan Rahmatullah.(Staf Keuangan).

H. Mengikuti kegiatan Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2016, tempat Pengadilan Tinggi Samarinda Jl.M.Yamin No.1 Samarinda, yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, pada tanggal 11 s/d. 14 Mei 2015, yang diikuti oleh : a. Drs.M. Darman Rasyid, SH, MH. (Panitera/Sekretaris). b. H.Murtaji, SE, SH. (Wakil Sekretaris). c. Ruliana, SH, ( Kasubag Keuangan). d. Hernawan, A.Md. (Staf Keuangan). e. Muhammad Zaim Noor, A.Md. (Staf Keuangan). f. Agus Johan Rahmatullah. (Staf Keuangan). I.

Mengikuti Bimtek AdministrasiPeradilan Agama Angkatan I, tempat PPPPTK Penjas dan BK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jl. Raya Parung No.420 Lebak Wangi Pemagasari Parung Bogor, yang diselenggarakan oleh Dirjen Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, pada tanggal 9 s/d. 12 Juni 2015, yang diikuti oleh Risni Fitria, S.Kom. (Staf Panmuf Hukum).

29

J.

Mengikuti Training Of Trainer sebagai salah satu Sarana Untuk Melakukan Perbaikan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI, tempat Pusdiklat Badan Litbang Diklat KumdilMahkamah Agung RI Megamendung – Bogor, yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, pada tanggal 10 s/d. 12 Juni 2015, yang diikuti oleh Suriyanata, SH. (Kasubbag Umum).

K.

Mengikuti Training Of Trainer sebagai salah satu Sarana untuk melakukan Perbaikan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI, tempat Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Megamendung – Bogor, yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, pada tanggal 10 s/d. 12 Juni 2015, yang diikuti oleh Ruliana, SH, (Kasubbag Keuangan).

L.

Mengikuti Sosialisasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), tempat Ruang Rapat KPKNL, Jl.Sudarso No.157 Samarinda, yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda, pada tanggal 17Juni 2015, yang diikuti oleh : a.

Agusriansyah, S.Kom.

b.

Mulia Rahman.

M. Mengikuti Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan dakam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Semester 1 Tahun 2015, tempat Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI – Megamendung Bogor, yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, pada tanggal 26 s/d. 29 Juli 2015, yang diikutioleh : a.

Hernawan, A.Md. (Staf Keuangan).

b.

Mulia Rahman (Staf Umum). 30

N. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk.IV Angkatan VI Tahun 2015, tempat Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahakamh Agung RI Megamendung – Bogor, yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, pada tanggal 27 Juli s/d. 27 Nopember 2015., yang diikuti oleh Ruliana, SH. (Kasubbag Keangan). O. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Angkatan V Tahun 2015, tempat Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Megamendung Bogor, yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s/d. 29 Agustus 2015, yang diikuti oleh Drs.M. Darman Rasyid, SH, MH. (Panitera/Sekretaris). P.

Mengikuti Monitoring Dan Evaluasi ILP dan LPSE Wilayah Peradilan Kalimantan Timur, tempat Pengadilan Tinggi Samarinda, Jl. M.Yamin No.1 Samarinda, yang diselenggarakan oleh Unit Layanan Pengadaan Korwil di Empat Lingkungan Peradilan Se-Kalimantan Timur, pada 26 s/d. 28 Agustus 2015, yang diikuti oleh : a. Yuri Adi Dharma,S.Kom. (Staf Kepegawaian). b. Agus Johan Rahmatullah. (Staf Keuangan).

Q. Mengikuti Penyerahan Sertifikat ISO 900` - 2008 Kepada PA.Jakarta Pusat dan Mengikuti Pembinaan Peningkatan Pelayanan Publik pada Lingkungan Peradilan Agama Se Indonesia, tempat PA.Jakarta Pusat, Jl.Rawasari Selatan No.51, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, pada tanggal 16 s/d. 19 September 2015, yang diikuti oleh Drs.M. Darman Rasyid, SH, MH. (Panitera/Sekretaris). R. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Akuntansi Berbasis Aktual Gelombang I Tahun Anggaran 2015, tempat Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Jl.Cikopo Selatan Sukamaju Megamendung – 31

Bogor, yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, pada tanggal 27 September s/d. 2 Oktober 2015, yang diikuti oleh Mulia Rahman (Staf Umum). S.

Megikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan AkuntansiBerbasis Aktual Gelombang II Tahun Anggaran 2015, tempat Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jl. Cikopo Selatan Sukamaju Megamendung, Bogor,yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, pada tanggal 4 s/d. 9 Oktober 2015, yang diikuti oleh Hernawan, A.Md. (Staf Keuangan).

T.

Menikuti rapat Koordinasi Dan Pembinaan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, tempat Denpasar – Bali, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, pada tanggal 6 s/d. 13 Oktober 2015, yang diikuti oleh Drs.M. Darman Rasyid, SH. MH. (Panitera/Sekretaris).

U. Mengikuti Monitoring dan Evaluasi Sertifikat BMN Berupa Tanah, Pengelolaan BMN, Apresiasi Penatausahaan dan Pengelola BMN serta Apresiasi Pejabat Lelang Berkinerja Baik, tempat Gedung Rektorat Lantai IV Kampus Unmul Samarinda, yang diselenggarakan oleh Kanwil DJKN Kaltim Samarinda, pada tanggal 20 Oktober 2015, yang diikuti oleh : a. Suriyanata, SH.(Kasubbag Umum). b. Mulia Rahman (Staf Umum). V. Mengikuti

Sosialisasi

PER-24/PB/2015

tentang

Pedoman

Pelaksanaan

Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2015, tempat Ballroom Hotel Mesra Samarinda, yang diselenggarakan oleh KPPN Samarinda, pada tanggal 22 Oktober 2015, yang diikuti oleh : a.

H.Murtaji, SE, SH (Wakil Sekretaris)

b.

Agus Johan Rahmatullah (Staf Keuangan). 32

W. Mengikuti Sosialisasi Pengelolaan BMN, tempat Ruang Rapat Lantai 3 Rektorat Lama Univeresitas Mulawarman, yang diselenggarakan oleh Kanwil Dirjen Kekayaan Negara Kaltim Samarinda, pada tanggal 27 Oktober 2015, yang diikuti oleh : a.

Suriyanata, SH. (Kasubbag Umum).

b.

Mulia Rahman (Staf Umum).

X. Mengikuti Sosialisasi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tempat Kantor Gubernur, yang diselenggarakan oleh PT.Taspen (Persero) Samarinda, pada tanggal 23 Nopember 2015, yang diikuti oleh Yuri Adi Dharma, S.Kom. (Staf Kepegawaian). Y.

Mengikuti Sosialisasi PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan

dan

Penyampaian

Negara/Lembaga, tempat Aula

Laporan

Kanwil

Keuangan

Kementerian

Ditjen Perbendaharaan

Kaltim

Samarinda, yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltim Samarinda, pada tanggal 19 Nopember 2015, yang diikuti oleh Muhammad Zaim Noor, A.Md, (Staf Keuangan). Z.

Mengikuti Sosialisasi dan Penataan Pagu Semesteran Tahun Anggaran 2016, tempat Hotel Amarossa Bogor, yang diselenggarakan Oleh Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, pada tanggal 12 s/d. 14 Nopember 2015, yang diikuti oleh : a. H. Murtaji, SE, SH (Wakil Sekretaris). b. Agus Johan Rahmatullah (Staf Keuangan).

Å. Mengikuti Sosialisasi PUPNS, tempat Gedung II Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, yang diselenggarakan Oleh Kanreg VIII BKN Banjarmasin, pada

33

tanggal 5 s/d. 6 Nopember 2015, yang diikuti oleh Abdul Rahman Sidik (Staf Kepegawaian). Ä. Mengikuti Penelaahan RKA-KL Pagu Alokasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggarakan 2016, tempat Ruang Rapat Mudjono Lantai II Blok D Mahkamah Agung RI, yang diselenggarakan Oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI, pada tanggal 4 s/d. 7 Nopember 2015, yang diikuti oleh : a.

Ruliana, SH. (Kasubbag Keuangan).

b.

Agus Johan Rahmatullah (Staf Keuangan).

Ö. Mengikuti / mendampingi Peserta Diklat (Ruliana, SH) dalam Seminar Implementasi Proyek Perubahan, tempat Pusdiklat Mahkamah Agung RI, yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI pada tanggal 24 s/d. 26 Nopember 2015, yang diikuti oleh H.Murtaji, SE, SH (Wakil Sekretaris).

2.

KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, masih banyak kekurangan sumber daya manusia. Dengan rincian : 1. Ketua Pengadilan Agama (khususnya Pengadilan Agama Tanah Grogot) 2. Wakil Ketua Pengadilan Agama 3. Hakim 4. Panitera Pengganti 5. Tenaga Administrasi

34

3.

MUTASI Selama kurun waktu tahun 2015 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah melakukan mutasi pegawai baik struktural, maupun fungsional. Mutasi tersebut dapat dilihat pada table berikut ini. Tabel 2. Mutasi Fungsional dan Struktural

No

Nama

Satuan Kerja Asal

Promosi Jabatan

Satuan Kerja Baru

PA Samarinda

Panmud Gugatan

PA Samarinda

PA Bontang

Panmud Permohonan

PA Bontang

PA Samarinda

Panmud Hukum.

PA Tenggarong

PA Bontang

Panitera/Sekretaris.

PA Tenggarong

1.

Muhammad Hamdi,SH, M.Hum.

2.

Siti Rahmah, SH.

3.

Faidil Anwar S.Ag, SH

4.

Sudarno, SH. MH.

5.

Bahrudin, A.Md, SH., MH.

PA Tenggarong

Panitera/Sekretaris

PA Balikpapan

6.

Mahyani, S.Ag.

PA Tenggarong

Jurusita Pengganti

PA Tenggarong

7.

Drs.H. Asyakir, MH.

PA Samarinda

Wakil Panitera

PA Tenggarong

8.

H. Mursidi, SH, M.Hum.

PA Tenggarong

Wakil Panitera

PA Bontang

9.

Dra.Safiah, MH.

PA Tenggarong

Panmud Hukum

PA Samarinda

10.

Luqman Haryadi, SH

PA. Tj. Redeb

Hakim

PA Tn. Grogot

11.

Fitriah Azis, SH

PA. Tn. Grogot

Hakim

PA Bontang

12.

Abdul Hamid, S.HI.

PA. Tj.Redeb

Hakim

PA. Tn. Grogot

13.

Drs.H. Jasri, SH, M.HI.

PA.Samarinda

Ketua

PA. Balikpapan

14.

H.Abdul Kholiq SH.MH.

PA Ambarawa

Wakil Ketua

PA Tj. Selor

15.

Nur Afifah

PA. Sangatta

-

PTA.Samarinda

16.

Dessy Mustika

PA. Tarakan

-

PTA.Samarinda 35

17.

Ahmad Supiansyah, S.HI.

PA. Bontang

-

PTA.Samarinda

18.

Sapruddin, S.Kom.

PA.Samarinda

-

PTA.Samarinda

19.

Drs. Hairil Anwar, MH.

PA.Samarinda

Panitera

PA. Samarinda

20.

Dra.Hj. Hairiah, SH.MH.

PA.Balikpapan

Panitera

PA. Balikpapan

21.

Drs. Sudarno, SH, MH.

PA.Tenggarong

Panitera

PA.Tenggarong

22.

Drs. Nasa’i

PA. Tn.Grogot

Panitera

PA. Tn. Grogot

23.

Rumaidi, S.Ag.

PA.Tj.Redeb

Panitera

PA.Tj.Redeb

24.

Drs.Anwaril Kubra,MH

PA.Tj.Selor

Panitera

PA.Tj. Selor

25.

H.Abd.Wahid,SH

PA. Tarakan

Panitera

PA.Tarakan

26.

H. Mursidi,SH.M.Hum

PA.Bontang

Panitera

PA. Bontang

27.

Raden Nurwakhid. Y, SH

PA. Sangatta

Panitera

PA. Sangatta

28.

Drs.Mohammad Asngari

PA.Nunukan

Panitera

PA. Nunukan

29.

H.Murtaji, SE. SH

PTA.Samarinda

PTA.Samarinda

30.

Aidillah, SH.

PTA.Samarinda

31.

Ruliana, SH

PTA.Samarinda

32.

Arbain, SH

PA.Tenggarong

33.

Ni Wayan Dhika Rulia, SE

PA.Samarinda

34.

Jainuddin, SH, MH.

PA. Balikpapan

35.

Suriyanata, SH.

PTA.Samarinda

Kabag Umum dan Keuangan Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Kasubbag Kepegawaian dan TI. Kasubbag Rencana Program dan Anggaran. Kasubbag Keuangan Pelaporan. Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Sekretaris

36.

Janainah, S.Ag.

PA.Samarinda

PA. Samarinda.

37.

DR.Mul Irawan,S.Ag. M.Ag.

PA. Samarinda

Kasubbag Kepegawaian, Org dan Tata Laksana. Kasubbag Umum dan Keuangan.

PTA.Samarinda PTA.Samarinda PTA.Samarinda PTA.Samarinda . PTA.Samarinda . PA.Samarinda.

PA.Samarinda.

36

38.

Risni Fitria, S.Kom, M.Si.

PTA.Samarinda .

Kasubbag Perencanaan, dan IT.

PA. Samarinda.

39.

Abdul Rifa’i, S.HI.

PA.Samarinda.

Sekretaris.

PA.Balikpapan.

40.

Yuri Adi Dharma, S.Kom.

PTA.Samarinda .

Kasubbag Perencanaan, dan IT.

PA.Balikpapan.

41.

Durriyah, SH.

PA.Balikpapan

Kasubbag Umum dan Keuangan.

PA.Balikpapan.

42.

Dina Hidayatina.

PA.Balikpapan

Kasubbag Kepeg, Org. dan Tata Laksana.

PA. Balikpapan.

43.

Hj.Tuti Saidah, S.HI.

Sekretaris.

44.

Sri Susiani.

PA.Tenggarong . PA.Tenggarong .

Kasubbag Kepeg, Org. dan Tata Laksana.

PA.Tenggarong . PA.Tenggarong .

45.

Fajar Herustia, S.Kom.

PA.Tj.Redeb.

Kasubbag Umum dan Keuangan.

PA.Tenggarong .

46.

Agusriansyah, S.Kom.

PTA.Samarinda .

Kasubbag Perencanaan, dan IT.

PA.Tenggarong .

47.

H.Muhammad Rusydi, S.Ag.

PA. Tn.Grogot

Sekretaris

PA.Tn. Grogot.

48.

Hairianti, S.Ag.

PA.Tn.Grogot

Kasubbag Perencanaan, dan IT.

PA.Tn. Grogot.

49.

Nor Afiah, S.HI.

PA.Tn.Grogot

Kasubbag Kepeg, Org. dan Tata Laksana.

PA. Tn. Grogot.

50.

Mudhiha, SH.

PA.Tn.Grogot

Kasubbag Umum dan Keuangan.

PA.Tn. Grogot.

51.

Samsul Bahri, SH.

PA.Tj.Selor

Sekretaris

PA.Tj.Redeb.

52.

Supi Aulia, SH.

PA.Tj.Redeb

Kasubbag Kepeg, Org. dan Tata Laksana.

PA. Tj. Redeb.

53.

Khairil Munawi, S.HI.

PA.Tn.Grogot

Kasubbag Perencanaan, dan IT dan Pelaporan.

PA. Tj. Redeb.

37

54.

Suhaimi, SH.

PA.Tj.Redeb.

Sekretaris.

PA.Tj. Selor.

55.

Siti Rahmah.

PA.Tj. Selor.

Kasubbag Umum dan Keuangan.

PA. Tj.Selor.

56.

Ahmad Sahrani.

PA.Tj. Selor.

Kasubbag Kepeg, Org. dan Tata Laksana.

PA. Tj.Selor.

57.

Muhammad Ludzfi J,S.Kom.

PA.Tenggarong .

Kasubbag Perencanaan, dan IT dan Pelaporan.

PA.Tj. Selor.

58.

Nur Wijayanto, ST.

PA.Tarakan.

Sekretaris.

PA. Tarakan.

59.

Hasan Basri, S.HI.

PA. Bontang.

Kasubbag Perencanaan, dan IT dan Pelaporan.

PA. Tarakan.

60.

Fahrizal Iswanto, S.Kom.

PA. Tarakan.

Kasubbag Kepeg, Org. dan Tata Laksana.

PA. Tarakan.

61.

Rajib Syahri, S.Kom.

PA. Tarakan.

Kasubbag Umum dan Keuangan.

PA. Tarakan.

62.

Pentaedi Surjono, SH.

PA. Bontang.

Sekretaris.

PA. Bontang.

63.

Rusiadi, SE.

PA. Bontang.

Kasubbag Umum dan Keuangan.

PA. Bontang.

64.

Abd. Rasjid S.

PA. Bontang.

Kasubbag Kepeg, Org. dan Tata Laksana.

PA. Bontang.

65.

Ana Syuryaningrum, S.HI.

PA.Bontang.

Kasubbag Perencanaan, dan IT dan Pelaporan.

PA. Bontang.

66.

Dra.Hj. Rakhmiah, MH.

Sekretaris.

PA. Sangatta.

67.

Nurwasilah, SH.

PA.Tenggarong . PA. Sangatta.

Kasubbag Perencanaan, dan IT dan Pelaporan.

PA. Sangatta.

68.

Salamuddin, S.Ag.

Kasubbag Umum dan Keuangan.

PA. Sangatta.

PA. Sangatta.

38

69.

Ellyana, SH.

PA. Sangatta.

Kasubbag Kepeg, Org. dan Tata Laksana.

PA. Sangatta.

70.

Indra Yanita Yuliana, SE, M.Si.

PA. Nunukan.

Sekretaris.

PA. Nunukan.

71.

Rustam, SH.

PA. Nunukan.

Kasubbag Perencanaan, dan IT dan Pelaporan.

PA. Nunukan.

72.

Yis Andispa, S. Sy.

PA. Nunukan.

Kasubbag Umum dan Keuangan.

PA. Nunukan.

73.

Muhammad Sya’rawi, SH.

PA. Tj.Selor.

Kasubbag Kepeg, Org. dan Tata Laksana.

PA. Nunukan.

-

Mutasi Kenaikan Pangkat Selama kurun waktu tahun 2015 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah melakukan mutasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda baik struktural maupun fungsional Periode 1 April 2015 dan Periode 1 Oktober 2015. Kenaikan pangkat tersebut dapat dilihat pada table berikut ini. Tabel 3. Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2015 :

No

Nama

Mutasi Golongan

Unit Kerja

IV/d IV/d IV/e III/d IV/d III/c III/c III/c III/c III/c III/c

PTA Samarinda PTA Samarinda PTA Samarinda PTA Samarinda PA Samarinda PA Tanah Grogot PA Tanah Grogot PA Tanjung Redeb PA Tanjung Redeb PA Tanjung Redeb PA Tanjung Redeb

Hakim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Drs.H.A.Afandi Zaini, SH, M.M. Dra. Hj. Masunah, M.H.I Dra. Wiharno Drs. Sukandar, S.H. Drs. Fathurrahman, M.H. Khairil Hidayat Agani, S.H.I. Adi Martha Putera, S.H.I. Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I. Abdul Hamid, S.H.I. Muhammad Iqbal, S.H.I.,S.H.,M.H.I.

39

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Luqman Hariyadi, S.H. H. Subhan, S.Ag.,S.H. Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I. Achmad Fausi, S.H.I. Rukayah, S.Ag. Gunawan, S.H.I. Imam Syafi'i, S.H.I. Mohammad Ilhamuna, S.H.I. Nurqalbi, S.H.I. Khairul Badri, Lc. Kepaniteraan Muhammad Rizal, S.H. Haerul Aslam, S.H. Muhammad Arsyad, S.H. Nasarudin Iqbal Khairillah, S.H. Masnah, S.H. Abd. Azis, S.Ag.,M.H. Awaluddin Nur, S.H.I. Hasan Basri, S.H.I. Kesekretariatan Muhammad Ludzfi J, S.Kom. Yuri Adi Dharma, S.Kom. Hana Amaliah, S.H.I. Siti Komariah, S.H. Ria Hakima Surya, S.H. Ruliana, S.H. Amelia Fitry, A.Md. Fahrizal Iswanto, S.Kom. Arbain, S.H. Nor'afiah, S.H.I. Ahmad Anas Rusyadi, S.H. Indra Lesmana Dinda, S.Sos. Indra Yanita Yuliana, S.E.,M.Si.

III/c IV/a III/c III/c IV/a III/b III/b III/b III/b IIIb

PA Tanjung Redeb PA Tanjung Selor PA Tarakan PA Tarakan PA Bontang PA Tanah Grogot PA Tanjung Redeb PA Tanjung Selor PA Bontang PA Nunukan

III/c III/d III/b II/d III/b III/d III/c III/b III/b

PA Samarinda PA Bontang PA Balikpapan PA Bontang PA Samarinda PA Balikpapan PA Samarinda PA Bontang PA Bontang

III/b III/b III/b III/b III/b III/d II/d III/b III/b III/b III/b III/b III/c

PA Tenggarong PTA Samarinda PA Samarinda PA Balikpapan PA Tenggarong PTA Samarinda PA Bontang PA Tarakan PA Tenggarong PA Tanah Grogot PA Tarakan PA Tanjung Selor PA Nunukan

40

Tabel 4. Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Periode 1 Oktober 2015

No

Nama

Mutasi Golongan

Unit Kerja

IV/e IV/e IV/e IV/c IV/c IV/c

PTA Samarinda PTA Samarinda PTA Samarinda PA Balikpapan PA Tenggarong PA Tenggarong

IV/b IV/a IV/a III/c III/d III/a I/d

PA Balikpapan PA Samarinda PA Samarinda PA Samarinda PA Tanah Grogot PA Bontang PA Tanjung Selor

III/c III/a II/a III/d III/c IIII/c III/c III/a

PA Bontang PTA Samarinda PTA Samarinda PA Tarakan PA Tanjung Selor PA Nunukan PA Balikpapan PTA Samarinda

Hakim 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8

4.

Drs. H. Iskandar Paputungan, M.H. Drs. H. Mas'ud Drs. Mohammad Taufiq, M.H. Drs. Ibrohim, M.H. Drs. Akhmar Samhudi, S.H. Drs. Zulkifli Kepaniteraan Drs. Hj. Hairiah, S.H.,M.H. H. Muhammad Salman, S.Ag.,M.H. Muhammad Hamdi, S.H.,M.Hum. Anisah, S.H. Hj. Maimunah, S.H.I. Nurhasanah, A.Md., S.H. Ambo Intang Kesekretariatan Rusiadi, S.E. Hernawan, A.Md.,S.H. Suhadi Fathul Jannah, S.Ag. Samsul Bahri, S.H. Nurhalis, S.H. Nova Kartika Sari, S.Pd.,S.H. Rachmawaty, S.E.

PROMOSI Selama kurun waktu tahun 2015 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah melakukan promosi jabatan baik fungsional maupun struktural. Promosi jabatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 1. Promosi Jabatan Fungsional dan Struktural

No

1.

Nama

Roby Rivaldo, SH

Satuan Kerja Asal PA. Sangatta

Promosi Jabatan Panitera Pgt.

Satuan Kerja Baru

PA Sangatta

41

2.

Nurhalis, SH

PA. Nunukan

Panitera Pgt.

PA Nunukan

3.

Zulfah, S.HI

PA. Samarinda

Panitera Pgt.

PA Balikpapan

4.

Hesty Lestari, SH.

PA. Samarinda

Panitera Pgt.

PA Balikpapan

5.

Zakiah Darajah Muis, SH

PTA.Samarinda

Panitera Pgt.

PA. Balikpapan

6.

Ila Pujiasturi, S.HI

PA Tenggarong

Panitera Pgt.

PA Tenggarong

7.

Iwan Ariyanto, SH

PA Tenggarong

Panitera Pgt.

PA. Tenggarong

8.

Jamaluddin, SH

PA Tj. Redeb

Panitera Pgt.

PA Tj. Redeb

9.

Suhaimi Rahman, S.H.I.

PA Tj. Redeb

Panitera Pgt.

PA Tj. Redeb

10.

Ahmad Anas Rusyadi, SH..

PA Tarakan

Panitera Pgt.

PA Tarakan

5.

PENSIUN Selama kurun waktu tahun 2015 PNS di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang telah memasuki masa pensiun. Tabel 5. Data Pensiun :

NO

NAMA

TMT PENSIUN

SATKER

1

H. Abu Bakar, S.Ag.

1 Pebruari 2015

PA. Tenggarong

2

Drs.Ahmad Sayuthi Arsyad

1 Mei 2015

PA. Balikpapan

3

Hj. Yusnidar, B.A

1 Mei 2015

PA.Samarinda

4

Drs. Marzuki Rauf, SH, MH.

1 Mei 2015

PA. Balikpapan

5

Drs. Alya

1 Juni 205

PA. Balikpapan

6

Drs. Mohammad Taufiq, MH.

1 Agustus 2015

PTA. Samarinda

7

Sofiani, S.Ag.

1 Desember 2015

PA. Tenggarong

42

B.

Keadaan Perkara 1. Rekapitulasi Perkara  Tingkat Banding Keadaan Perkara Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2015 adalah sebagai berikut : No.

Keadaan Perkara

Jumlah

Ket

1

2

3

4

1.

Sisa Perkara Tahun 2014

2.

Perkara yang diterima tahun 2015 Jumlah

0 Perkara 41 Perkara 41 Perkara

3.

Perkara yang diputus tahun 2015

40 Perkara

4.

Perkara yang dicabut tahun 2015

0 Perkara

Sisa Perkara

1 Perkara

Perkara banding yang diterima dari Pengadilan Agama Se - Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2015, berjumlah 41 perkara, dengan rincian sebagai berikut : No.

Satuan Kerja

Jumlah Perkara

1 1.

2 Pengadilan Agama Samarinda

3 13 Perkara

2.

Pengadilan Agama Balikpapan

8 Perkara

3.

Pengadilan Agama Tenggarong

5 Perkara

4.

Pengadilan Agama Tanah Grogot

4 Perkara

5.

Pengadilan Agama Tanjung Redeb

1 Perkara

6.

Pengadilan Agama Tanjung Selor

2 Perkara

7.

Pengadilan Agama Tarakan

2 Perkara

8.

Pengadilan Agama Bontang

4 Perkara

9.

Pengadilan Agama Sangatta

0 Perkara

10.

Pengadilan Agama Nunukan

2 Perkara

Total

Ket 4

41 Perkara

43

Jenis perkara banding yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2015 adalah sebagai berikut : No. 1 1. 2. 3. 4. 5.

Jenis Perkara 2 Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama Penguasaan Anak / Hadlanah Gugat Waris Jumlah

Jumlah Perkara

Ket

3 14 15 2 3 7 41

4 Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara

*daftar perkara banding yang diterima menurut jenis perkaranya pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tahun 2015 tercantum dalam lampiran 1 (Keadaan Perkara/Rk-1)

Jenis perkara banding yang diputus Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut : No.

Jenis Perkara

1 1. 2. 3.

2 Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama

4.

Penguasaan Anak

3 Perkara

5.

Gugat Waris

6 Perkara Total

Jumlah Perkara 3 14 Perkara 15 Perkara 2 Perkara

Ket 4

40 Perkara

*daftar perkara banding yang diputus menurut jenis perkaranya pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tahun 2015 tercantum dalam lampiran 2 (Keadaan Perkara/Rk-2)



Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Agama Se – Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Keadaan perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama

Se -Kalimantan

Timur dan Kalimantan Utara, baik sisa perkara tahun 2014, maupun perkara yang diterima dan diputus selama tahun 2015, dapat dirinci sebagai berikut :

44

Keadaan Perkara No.

Pengadilan Agama

1

2

1

Sisa Akhir 2014

Pkr diterima 2015

Jumlah

Pkr Putus

Sisa Tahun 2015

3

4

5

6

7

Samarinda

279

2393

2672

2339

333

2

Balikpapan

287

2148

2435

2108

327

3

Tenggarong

211

1715

1926

1689

237

4

Tanah Grogot

195

1174

1369

1210

159

5

Tanjung Redeb

40

648

688

611

77

6

Tanjung Selor

42

473

515

472

43

7

Tarakan

130

704

834

696

138

8

Bontang

81

593

674

577

97

9

Sangatta

68

514

582

497

85

10

Nunukan

45

405

450

397

53

1378

10767

12145

10596

1549

JUMLAH

Penyelesaian Perkara Dari data di atas diketahui bahwa perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Se – Kalimantan Timur dan Se - Kalimantan Utara selama tahun 2015 dapat dirinci sebagai berikut : No.

Keadaan Perkara

Jumlah

1 1. 2.

2 Sisa Perkara Tahun 2014 Perkara yang diterima tahun 2015

3 1378 Perkara 10.767 Perkara

1. 2.

Total Perkara yang dicabut tahun 2015 Perkara yang diputus tahun 2015

12.145 Perkara 822 Perkara 9774 Perkara

Sisa Perkara Tahun 2015

Ket 4

1549 Perkara

Jenis perkara yang diterima Pengadilan Agama Se - Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2015 dapat dirinci sebagai berikut :

45

No.

Jenis Perkara Yang Diterima

Jumlah

1 1.

2 Izin Poligami

2.

Pencegahan Perkawinan

0 Perkara

3.

Penolakan Perk. Oleh PPN

0 Perkara

4.

Pembatalan Perkawinan

3 Perkara

5.

Kelalaian Kewajiban suami/isteri

0 Perkara

6.

Cerai Talak

2194 Perkara

7.

Cerai Gugat

5865 Perkara

8.

Harta Bersama

68 Perkara

9.

Penguasaan Anak

50 Perkara

10.

Nafkah anak oleh Ibu

2 Perkara

11.

Hak-hak Bekas Istri

0 Perkara

12.

Pengesahan Anak

7 Perkara

13.

Pencabutan Kekuasaan orang tua

0 Perkara

14.

Perwalian

15.

Pencabutan Kekuasaan wali

0 Perkara

16.

Penunjukan orang lain sebagai wali

0 Perkara

17.

Ganti Rugi terhadap wali

0 Perkara

18.

Asal Usul Anak

19.

Penolakan Kawin Campur

20.

Isbat Nikah

21.

Izin Kawin

22.

Dispensasi Kawin

23.

Wali Adhol

24.

Ekonomi Syariah

25.

Kewarisan

26.

Wasiat

0 Perkara

27.

Hibah

1 Perkara

28.

Wakaf

1 Perkara

29.

Zakat/Infaq/Shadaqah

0 Perkara

30.

P3HP/Penetapan Ahli Waris

186 Perkara

31.

Lain – Lain

170 Perkara

3 26 Perkara

Ket 4

26 Perkara

211 Perkara 0 Perkara 1453 Perkara 2 Perkara 442 Perkara 19 Perkara 0 Perkara 41 Perkara

46

JUMLAH

10.767 Perkara

*daftar perkara yang diterima menurut jenis perkaranya pada Pengadilan Agama se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada tahun 2015 tercantum dalam lampiran 3 (Keadaan Perkara/RK-3).

Jenis perkara yang diputus Pengadilan Agama se - Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2015 sebagai berikut : No.

Jenis Perkara Yang Diputus 2

Jumlah

1 1.

Izin Poligami

3 19 Perkara

2.

Pencegahan Perkawinan

0 Perkara

3.

Penolakan Perk. Oleh PPN

0 Perkara

4.

Pembatalan Perkawinan

1 Perkara

5.

Kelalaian Kewajiban suami/isteri

0 Perkara

6.

Cerai Talak

1804 Perkara

7.

Cerai Gugat

4966 Perkara

8.

Harta Bersama

28 Perkara

9.

Penguasaan Anak

26 Perkara

10.

Nafkah anak oleh Ibu

0 Perkara

11.

Hak-hak Bekas Istri

0 Perkara

12.

Pengesahan Anak

6 Perkara

13.

Pencabutan Kekuasaan orang tua

0 Perkara

14.

Perwalian

15.

Pencabutan Kekuasaan wali

0 Perkara

16.

Penunjukan orang lain sebagai wali

0 Perkara

17.

Ganti Rugi terhadap wali

0 Perkara

18.

Asal Usul Anak

19.

Penolakan Kawin Campur

20.

Isbat Nikah

21.

Izin Kawin

22.

Dispensasi Kawin

23.

Wali Adhol

24.

Ekonomi Syariah

Ket 4

21 Perkara

188 Perkara 0 Perkara 1127 Perkara 1 Perkara 425 Perkara 14 Perkara 0 Perkara 47

25.

Kewarisan

31 Perkara

26.

Wasiat

0 Perkara

27.

Hibah

0 Perkara

28.

Wakaf

0 Perkara

29.

Zakat/Infaq/Shadaqah

0 Perkara

30.

P3HP/Penetapan Ahli Waris

143 Perkara

31.

Lain – Lain

153 Perkara

Ditolak

331 Perkara

Tidak diterima

122 Perkara

Gugur

270 Perkara

Dicoret dari register

98 Perkara

Dicabut

822 Perkara JUMLAH

10.596 Perkara

*daftar perkara yang diputus menurut jenis perkaranya pada Pengadilan Agama Se-Kaltim dan Kaltara pada tahun 2015 tercantum dalam lampiran 4 (Keadaan Perkara/RK-4).

Jumlah Hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) pada Pengadilan Agama se – Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebanyak 87 orang, telah memutus/menyelesaikan sebanyak 10.596 perkara. Adapun jumlah Hakim dan keadaan perkara pada masing-masing Pengadilan Agama, dihitung secara rata-rata berarti tiap Hakim dalam satu tahun dapat menyelesaikan perkara sejumlah sebagai berikut :

1 1

2 Samarinda

3 2339

Jumlah Ketua, Wakil dan Hakim 4 10 orang

2

Balikpapan

2108

12 orang

176 perkara

3

Tenggarong

1689

5 orang

338 perkara

4

Tanah Grogot

1210

7 orang

172 perkara

5

Tanjung Redeb

611

9 orang

68 perkara

6

Tanjung Selor

472

9 orang

53 perkara

7

Tarakan

696

9 orang

74 perkara

NO

Pengadilan Agama

Jumlah Perkara Putus

Rata-rata menyelesaikan perkara 5 234 perkara

48

8

Bontang

577

9 orang

64 perkara

9

Sangatta

497

10 orang

49 perkara

10

Nunukan

397

7 orang

57 perkara

10.596

87 orang

-

Jumlah

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dikelompokkan sebagai berikut : No

Faktor-faktor penyebab 2

Jumlah

1 1.

Poligami tidak sehat

3 19 Perkara

2.

Krisis Akhlak

245 Perkara

3.

Cemburu

227 Perkara

4.

Kawin Paksa

5.

Ekonomi

6.

Tidak ada tanggung jawab

7.

Kawin dibawah umur

8.

Kekejaman jasmani

195 Perkara

9.

Kekejaman mental

1 Perkara

10.

Dihukum

11.

Cacat biologis

8 Perkara

12.

Politis

0 Perkara

13.

Gangguan pihak ketiga

14.

Tidak ada keharmonisan

15.

Lain-lain

Ket 4

17 Perkara 758 Perkara 1262 Perkara 4 Perkara

16 Perkara

983 Perkara 2955 Perkara 80 Perkara

JUMLAH

6770 Perkara

*Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Se-Kaltim dan Kaltara pada tahun 2015 tercantum dalam lampiran 5 (Keadaan Perkara/RK-5)

Perkara Khusus yang Menyangkut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian dan izin poligami harus melalui prosedur khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan 49

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yaitu memperoleh izin/surat keterangan dari Pejabat yang berwenang. Berikut rekapitulasi laporan perkara yang dimaksud : No

Jenis Perkara

1

Izin Poligami

2

Cerai Talak

3

Cerai Gugat

4

Diputus

5

Sisa

6

Perkara yang diputus (Penggugat/Pemohon)

7

Perkara yang diputus (Terggugat/Termohon)

Rincian

Jumlah

Sisa Terima Sisa Terima Sisa Terima Izin Poligami Cerai Talak Cerai Gugat Izin Poligami Cerai Talak Cerai Gugat

0 0 414 157 639 276 0 140 283 0 431 632

Ada Izin Pejabat

262

Tidak Ada Izin Pejabat Ada Persetujuan Pejabat Tidak Ada Persetujuan Pejabat

14 67

111

* tercantum dalam lampiran 6(Keadaan Perkara/RK-6)

Laporan Perkara Pelaksanaan tugas pembuatan laporan perkara Pengadilan Agama seKalimantan Timur telah dilaksanakan dalam bentuk 4 (empat) pola yakni : 1) Pola Bindalmin, terdiri dari laporan bulanan, empat bulanan, enam bulanan, yakni model L1-PA1 s.d L1-PA8. 2) Pola Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yakni : a. Rk.1 s.d Rk.12; b. Laporan Rekapitulasi Biaya Perkara Peradilan; c. Laporan Data Perkara : Mediasi, Prodeo, Sidang Keliling dan Posbakum 50

d. Laporan PNBP yang disetor ke negara dan Jumlah Minutasi e. Laporan Pelaksanaan (dana serapan) perkara prodeo, sidang keliling dan posbakum (tercantum dalam Lampiran 9/Keadaan Perkara); 3) Pola Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tentang perkara perdata yang diterima dan diputus (gugatan dan permohonan). 4) Semua jenis laporan tersebut dikirim sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali laporan model RK dikirim paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya yang dikirim melalui E-mail, sehingga pengiriman rekapitulasi laporan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda kepada Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dapat dikirim secepatnya melalui pos serta e-mail. Khusus untuk laporan perkara yang dimintakan banding telah berkekuatan hukum tetap, secepatnya dikirim oleh Pengadilan Agama kepada Pengadilan Tinggi Agama setelah perkara banding yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama tidak ada upaya hukum lagi.

2. Rasio Perkara Terhadap Majelis Dari segi produktifitas Hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan banding selama tahun 2015, dapat diuraikan sebagai berikut :  Rasio pada Tingkat Banding

NO

Ketua Majelis dan Anggota

1.

Drs. H. M. Yamin Awie, SH., MH a. Drs. H. Daruni, SH., M.Ag b. Drs, H. Iskandar Paputungan, MH Drs. H. Shofrowi, SH., MH a. Drs. H. Mahmud, SH., MH b. Drs. H. Abdullah Berahim, M.HI Drs. Nashrullah Syarqawi, S.H a. Drs. Endang Kusnadi, SH., MH b. Drs. H. Solihun, SH

2.

3.

Sisa Tahun Lalu

Terima Tahun Jumlah 2015

Di putus

Sisa Tahun 2015

-

-

-

-

-

-

3

3

3

-

-

3

3

3

51

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Drs. H. Daruni, SH., M.Ag a. Drs. Sutardi b. Drs. Wiharno Drs. H. Mahmud, SH., MH a. Drs. H. Ahmad Syamhudi, SH. MH b. Drs. H. Mas’ud Drs, H. Iskandar Paputungan, MH a. Drs. H. A. Affandi Zaini, SH., MH b. Drs. M. Taufiq Drs. H. Abdullah Berahim, M.HI a. Dra. Hj. Masunah, M.HI b. Drs. Sukandar, S.H Drs. H. Endang Kusnadi, SH., MH a. Drs. Wiharno b. Drs. H. Masyhudi HS, SH., MH Drs. Sutardi a. Drs. H. Mas’ud b. Drs. H. Noor Kholil, MH Drs. H. Solihun, SH a. Drs. H. M. Darin, SH., M.Si b. Drs. Sukandar, SH Drs. H. A. Affandi Zaini, SH., MH a. Drs. H. Masyhudi HS, SH., MH b. Drs. H. M. Darin, SH., M.Si Dra. Hj. Masunah, M.HI a. Drs. Sukandar, SH b. Drs. H. Noor Kholil, MH Drs. H. Ahmad Syamhudi, SH., MH a. Drs. H. M. Darin, SH., M.Si b. Drs. H. Noor Kholil, MH TOTAL

-

4

4

4

-

-

4

4

4

-

-

4

4

3

1

-

4

4

4

-

-

4

4

4

-

-

4

4

4

-

-

3

3

3

-

-

3

3

3

-

-

3

3

3

-

-

3

3

3

-

0

41

41

40

1

Di putus

Sisa Tahun 2015

169 132 407 410 357 444 491 2410

11 2 87 47 49 68 69 333

 Rasio Perkara terhadap Majelis pada Tingkat Pertama

NO

1.

2.

Satker/Ketua Majelis PA. Samarinda a. H. Hatpiadi, MH b. Drs. Jasri, SH., MH c. Dra. Alyah Salam, MH d. Drs. Tamimudari, MH e. Drs. Fathurrachman, MH f. Drs. Ahmad Ziadi g. H. Ali Akbar, SH., MH Jumlah PA. Balikpapan

Sisa Tahun Lalu 14 26 43 48 50 49 49 279

Terima Tahun Jumlah 2015 166 108 451 409 356 463 511 2464

180 134 494 457 406 512 560 2743

52

3.

4.

5.

6.

7.

8.

a. Drs. Jasri, SH., MH b. Drs. H. Syahruddin., SH., MH c. Dra. Hj. Rusinah., M.HI d. Drs. H. Busra, MH e. Dra. Juraidah f. Drs. Muh. Yazid Yosa, SH., MH Jumlah PA. Tenggarong a. H. M. Asy’ari, S.Ag., SH., MH b. H. M. Ali Lutfi, SH., M.Hum c. Drs. Akhmad Samhudi d. Sofiani, S.Ag Jumlah PA. Tanah Grogot a. H. Elmunif b. Khairil Hidayat Agani, S.HI c. Adi Martha Putera, S.HI d. Dr. M. Kastalani, S.HI., M.HI Jumlah PA. Tanjung Redeb a. Drs. Abdul Samad, MH b. Drs. H. Tubagus Masrur, SH c. Ali Muhtarom, S.HI., M.HI d. Moh, Bahrul Ulum, S.HI Jumlah PA. Tanjung Selor a. Drs. H. Ahmad Fanani, MH b. H. Abdul Kholik, SH., MH c. Ahmad Asy Syafi’i, S.Ag d. H. Subhan, S,Ag Jumlah PA. Tarakan a. H. Saifuddin, S.HI b. Elvin Nailana, SH., MH c. Firlyanti Komalasari, S.HI d. Ahmad Fausi, S.HI e. Aminah Sri Astuti HS, S.EI Jumlah PA. Bontang a. Drs. H. Arifin, MH b. Drs. H. Mursyid c. Rukayah, S.Ag d. Fakhruzzaini, S.HI., M.HI e. Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI

0 48 59 71 45 64 287

19 148 237 187 235 59 885

19 196 296 258 280 123 1172

7 146 223 212 215 42 845

12 50 73 46 65 81 327

22 27 70 92 211

198 308 336 167 1009

220 335 406 259 1220

164 248 323 248 983

56 87 83 11 237

72 48 38 37 195

172 279 385 338 1174

244 327 423 375 1369

207 298 369 336 1210

37 29 54 39 159

6 4 16 14 40

147 158 159 182 647

153 162 175 196 687

125 137 168 180 610

28 26 7 16 77

12 0 15 15 42

166 93 121 93 473

178 93 136 108 512

170 80 125 97 472

8 13 11 11 43

5 5 43 40 37 130

49 50 201 199 209 698

44 55 244 239 246 828

39 48 206 197 200 690

5 7 38 42 46 138

4 10 21 21 25

6 18 37 46 113

10 28 58 67 138

1 13 38 42 110

9 15 20 25 28 53

Jumlah

9.

10.

PA. Sangatta a. Drs. H. Taufikkurahman, M.Ag b. Drs. Sinwani, SH c. Bahrul Maji, S.HI d. Arwin Indra Kusuma, S.HI Jumlah PA. Nunukan a. Drs. Rusliansyah, SH b. Drs. A. Fuadi c. Muhlis, S.HI., MH Jumlah TOTAL

81

220

301

204

97

12 14 20 22 68

75 132 148 160 515

87 146 168 182 583

72 118 137 171 498

15 28 31 11 85

19 9 17

55 137 159

74 146 176

66 124 153

8 22 23

45

351

396

343

53

1378

3. Putusan yang diajukan Banding

c. Putusan Pengadilan Tingkat.I yang dikuatkan Tingkat Banding NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

NO.PERKARA 01/Pdt.G/2015/PTA.Smd 02/Pdt.G/2015/PTA.Smd 04/Pdt.G/2015/PTA.Smd 06/Pdt.G/2015/PTA.Smd 07/Pdt.G/2015/PTA.Smd 08/Pdt.G/2015/PTA.Smd 09/Pdt.G/2015/PTA.Smd 10/Pdt.G/2015/PTA.Smd 11/Pdt.G/2015/PTA.Smd 12/Pdt.G/2015/PTA.Smd 13/Pdt.G/2015/PTA.Smd 14/Pdt.G/2015/PTA.Smd 15/Pdt.G/2015/PTA.Smd 17/Pdt.G/2015/PTA.Smd 19/Pdt.G/2015/PTA.Smd 20/Pdt.G/2015/PTA.Smd 21/Pdt.G/2015/PTA.Smd 22/Pdt.G/2015/PTA.Smd 25/Pdt.G/2015/PTA.Smd 26/Pdt.G/2015/PTA.Smd 27/Pdt.G/2015/PTA.Smd 28/Pdt.G/2015/PTA.Smd 29/Pdt.G/2015/PTA.Smd 31/Pdt.G/2015/PTA.Smd

ASAL PA Tenggarong Balikpapan Samarinda Tarakan Samarinda Samarinda Balikpapan Tanj. Redeb Tenggarong Balikpapan Samarinda Samarinda Balikpapan Tanj. Selor Bontang Balikpapan Bontang Tenggarong Samarinda Tnh. Grogot Balikpapan Tnh. Grogot Samarinda Tanj.Selor

TGL TERIMA 06-01-2015 06-01-2015 19-01-2015 12-02-2015 12-02-2015 17-02-2015 17-02-2015 23-02-2015 23-02-2015 02-03-2015 27-03-2015 07-04-2015 13-04-2015 05-05-2015 07-05-2015 19-05-2015 19-05-2015 21-05-2015 26-06-2015 30-06-2015 22-07-2015 27-07-2015 18-08-2015 10-09-2015

PUTUS 10-03-2015 20-04-2015 10-02-2015 17-03-2015 12-03-2015 12-03-2015 24-03-2015 12-03-2015 19-03-2015 02-07-2015 08-07-2015 19-05-2015 20-05-2015 30-07-2015 24-06-2015 11-06-2015 03-06-2015 09-09-2015 28-07-2015 13-08-2015 25-08-2015 20-08-2015 01-09-2015 07-10-2015

Jenis Perkara Cerai Talak Hadlanah Cerai Gugat Cerai Talak Cerai Talak Cerai Talak Cerai Gugat Cerai Talak Cerai Gugat Cerai Gugat Hadlanah Gugat Waris Cerai Talak Gugat Waris Cerai Talak Cerai Gugat Cerai Gugat Cerai Gugat Cerai Gugat Cerai Gugat Cerai Gugat Cerai Gugat Cerai Talak Cerai Gugat 54

25 26 27 28 29 30 31

32/Pdt.G/2015/PTA.Smd 33/Pdt.G/2015/PTA.Smd 35/Pdt.G/2015/PTA.Smd 36/Pdt.G/2015/PTA.Smd 37/Pdt.G/2015/PTA.Smd 40/Pdt.G/2015/PTA.Smd 41/Pdt.G/2015/PTA.Smd

Samarinda Tenggarong Balikpapan Samarinda Samarinda Tenggarong

10-09-2015 18-09-2015 12-10-2015 27-10-2015 27-10-2015 10-11-2015

26-10-2015 05-10-2015 12-11-2015 16-11-2015 02-12-2015 10-12-2015 17-12-2015

Cerai Talak Gugat Waris Gugat Waris Cerai Gugat Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama

d. Putusan Pengadilan Tingkat.1 yang dibatalkan Tingkat Banding NO

NO.PERKARA

ASAL PA

1 2 3 4 5 6 7

03/Pdt.G/2015/PTA.Smd 16/Pdt.G/2015/PTA.Smd 18/Pdt.G/2015/PTA.Smd 23/Pdt.G/2015/PTA.Smd 24/Pdt.G/2015/PTA.Smd 34/Pdt.G/2015/PTA.Smd 38/Pdt.G/2015/PTA.Smd

Samarinda Samarinda Tarakan Bontang Bontang Nunukan Balikpapan

TGL

JENIS

PUTUS

TERIMA

12-01-2015 14-04-2015 05-05-2015 08-06-2015 25-06-2015 18-11-2015 06-11-2015

PERKARA

09-02-2015 23-06-2015 30-09-2015 08-06-2015 08-07-2015 18-11-2015 16-12-2015

Hadlanah Gugat Waris Cerai Talak Cerai Gugat Cerai Talak Gugat Waris Gugat Waris

e. Putusan Pengadilan Tingkat I yang tidak dapat diterima Tingkat Banding TGL

NO

NO.PERKARA

ASAL PA

1 2

05/Pdt.G/2015/PTA.Smd 30/Pdt.G/2015/PTA.Smd

Samarinda Tnh. Grogot

JENIS

PUTUS

TERIMA

29-01-2015 21-08-2015

PERKARA

24-02-2015 27-08-2015

Harta Bersama Cerai Talak

4. Putusan yang diajukan Kasasi

N O

1 2

A

B

Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk.Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi

Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk.Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi

Kasasi : No. 28 K/AG/2015 Banding : 42/Pdt.G/2014/PTA.Smd Tk. I : 500/Pdt.G/2013/PA.Botg (putus Tk. Kasasi : tgl 27-01-2015) Kasasi : No. 97 K/AG/2015

C Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk.Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi

D

E

Putusan pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk.Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi

Putusan pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk.Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi

K E T

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55

3

4

5

6

7

8

9

Banding : 35/Pdt.G/2014/PTA.Smd Tk. I : 1242/Pdt.G/2013/PA.Bpp (putus Tk. Kasasi : tgl 24-02-2015) Kasasi : No.109 K/AG/2015 Banding : 26/Pdt.G/2014/PTA.Smd Tk. I : 496/Pdt.G/2014/PA.Bpp (putus Tk. Kasasi : tgl 11-03-2015) Kasasi : No. 262 K/AG/2015 Banding : 38/Pdt.G/2014/PTA.Smd Tk. I : 1655/Pdt.G/2013/PA.Smd (putus Tk. Kasasi : tgl 21-04-2015) Kasasi : No. 286 K/AG/2015 Banding : 34/Pdt.G/2014/PTA.Smd Tk. I : 1359/Pdt.G/2013/PA.Bpp (putus Tk. Kasasi : tgl 29-04-2015) Kasasi : No. 300 K/AG/2015 Banding : 47/Pdt.G/2014/PTA.Smd Tk. I : 1591/Pdt.G/2013/PA.Bpp (putus Tk. Kasasi : tgl 11-03-2015) Kasasi : No. 395 K/AG/2015 Banding : 49/Pdt.G/2014/PTA.Smd Tk. I : 104/Pdt.G/2014/PA.Smd (putus Tk. Kasasi : tgl 21-04-2015) Kasasi : No. 330 K/AG/2015 Banding : 18/Pdt.G/2014/PTA.Smd Tk. I : 457/Pdt.G/2013/PA.Botg (putus Tk. Kasasi : tgl 02-04-2015) Kasasi : No. 557 K/AG/2015 Banding : 62/Pdt.G/2014/PTA.Smd Tk. I : 1137/Pdt.G/2014/PA.Smd (putus Tk. Kasasi : tgl :28-08-2015)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) NO

a

b

c

d

URAIAN Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk.PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk.PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk.PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk.PK

PUTUSAN PK/KASASI /BANDING/TK.I PK : 22 PK/AG/2015 Kasasi : 662K/AG/2015 Banding : 02/Pdt.G/2013/PTA.Smd Tk. I : 86/Pdt.G/2012/PA.Tgr

KET

-

-

-

56

e

f

g

h

i

j k l

m

n o p q r

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk.PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk.PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk.PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk.PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk.PK Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk.PK Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk.PK Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK Putusan Pengadilan Tk.I yang berkekuatan Hukum tetap yang dibatalkan Tk.PK Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk.PK Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk.PK Putusan Pengadilan Tk.I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk.PK Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap tidak dapat diterima Tk.PK

-

-

-

-

-

PK : 30 PK/AG/2015 Kasasi : 216 K/AG/2013 Banding : 38/Pdt.G/2012/PTA.Smd Tk. I : 776/Pdt.G/2011/PA.Bpp -

Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa sisa perkara tahun 2014 sebanyak 0 perkara, sedangkan perkara yang diterima tahun 2015 sebanyak 41 perkara, seluruhnya berjumlah 41 perkara. Dari jumlah tersebut, yang diputus sebanyak 40 perkara, sehingga sisa perkara akhir tahun 2015 sebanyak 1 perkara / Nihil.

57

Sisa perkara yang belum diputus dari Pengadilan Agama Nunukan dengan Jenis Perkara Gugat Waris (diterima di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 10 Nopember 2015 dan telah diputus sela tanggal 26 Desember 2015) Dari 40 perkara yang diputus pada tahun 2015, yang merupakan perkara tahun 2014 diputus tahun 2015 sebanyak 0 perkara, sedangkan perkara yang diterima tahun 2015 sebanyak 41 perkara dan diputus tahun 2015 sebanyak 40 perkara. Adapun waktu penyelesaian khusus perkara yang diterima dan diputus pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. diselesaikan dalam waktu 1 bulan sebanyak 53% perkara b. diselesaikan dalam waktu 2 bulan sebanyak 30% perkara c. diselesaikan dalam waktu 3 bulan sebanyak 5% perkara d. diselesaikan dalam waktu 4 bulan sebanyak 9% perkara e. diselesaikan dalam waktu 5 bulan sebanyak 2% perkara f.

diselesaikan dalam waktu 6 bulan sebanyak 0% perkara

g. diselesaikan dalam waktu lebih dari 6 bulan sebanyak 0% perkara *data tingkat penyelesaian perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tahun 2015 tercantum dalam lampiran 7 (Keadaan Perkara).

Keuangan Perkara a. Tingkat Banding Buku-buku

keuangan

perkara

banding

telah

disiapkan

oleh

petugas/pemegang kas sesuai dengan petunjuk pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010. Pengelolaan keuangan biaya perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah dibukukan dalam buku jurnal keuangan perkara menurut jenisnya (KII-PA1), kemudian dicatat dalam Buku Induk Keuangan Perkara (KII58

PA2) dan buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan (KII-PA3) untuk selanjutnya pemegang kas menyetor uang biaya HHK kepada Bendaharawan penerima dengan dilengkapi keterangan jumlah uang yang disetor serta tanda tangan dan nama bendaharawan penerima. Data Penerimaan dan Pengeluaran biaya perkara banding Tahun 2015 sebagai berikut : Penerimaan : 1) Sisa akhir tahun 2014

= Rp.

2) Penerimaan tahun 2015

= Rp.

Jumlah

0,6.150.000,- +

Rp.

6.150.000,-

1) Biaya Proses

= Rp.

5.699.000,-

2) Redaksi

= Rp.

200.000,-

3) Materai

= Rp.

240.000,- +

Pengeluaran :

Jumlah Pengeluaran

= Rp

6..139.000,-

Saldo

= Rp.

11.000,-

*data keuangan perkara tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tahun 2015 tercantum dalam lampiran 4 (Keadaan Perkara)

Minutasi Berkas Perkara Banding Dari perkara putus sebanyak 40 perkara, berkas perkara yang sudah diminutasi sebanyak 40 perkara (100%), sehingga yang belum diminutasi 0 perkara (0 %). Berkas bundel A (asli) beserta salinan putusannya dan soft copy putusan dalam bentuk Compact Disk (CD) dikirim kembali kepada Pengadilan Agama pengaju yang bersangkutan.

59

C.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada tahun 2015 adalah berupa :

1. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor a. Selama tahun 2015, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara terdapat pengadaan sarana dan prasarana berupa: 

Pembangunan Sarana Lingkungan Gedung Kantor Pengadilan Agama Samarinda;



Pembangunan

Sarana

dan

Prasarana

Lingkungan

Gedung

Kantor

Lingkungan

Gedung

Kantor

Pengadilan Agama Tanah Grogot; 

Pembangunan

Sarana

dan

Prasarana

Pengadilan Agama Tanjung Redeb; 

Pemagaran Gedung Kantor Pengadilan Agama Tanjung Selor;



Pembangunan Sarana Lingkungan Gedung Kantor Pengadilan Agama Tarakan;



Pembangunan Sarana Lingkungan Gedung Kantor Pengadilan Agama Nunukan.

 Selama tahun 2015, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara telah melakukan perawatan gedung kantor seluas 7.865 M2 dan pemeliharaan halaman gedung kantor seluas 21.586 M2; b. Selama tahun 2015, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tidak ada mengusulkan dan melakukan penghapusan berupa sarana dan prasarana gedung kantor. 60

c. Selama tahun 2015, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara telah mengusulkan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa sarana dan prasarana gedung kantor sebanyak 2 usulan yaitu : 1.

Pengadilan Agama Balikpapan satu usulan Surat Nomor : W17A/170/PL.03/I/2015.

2.

Pengadilan

Agama

Nunukan

satu usulan

Surat Nomor : W17-

A/1227.a/PL.07/IX/2015. Dan selama tahun 2015 yang terbit SK PSP (Penetapan Status Penggunaan) ada

1 (satu) SK yaitu Pengadilan Agama Balikpapan satu SK Penetapan

Status Penggunaan Nomor : 221/KM.6/2015.

2.

Sarana dan prasarana fasilitas gedung a. Untuk Tahun 2015 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se kalimantan Timur dan Kalimantan Utara terdapat pengadaan prasarana fasilitas Gedung sebagai berikut :  Pengadaan Server TI pada Pengadilan Agama Samarinda;  Pengadaan Server TI dan Meubelair pada Pengadilan Agama Balikpapan;  Pengadaan Server (CTS), PC Komputer dan Meubelair pada Pengadilan Agama Tenggarong;  Pengadaan Server pada Pengadilan Agama Tanah Grogot;  Pengadaan Server TI dan Meubelair pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb;  Pengadaan Server pada Pengadilan Agama Tanjung Selor;  Pengadaan Server pada Pengadilan Agama Tarakan; 61

 Pengadaan Server TI pada Pengadilan Agama Bontang;  Pengadaan Server TI pada Pengadilan Agama Sangatta;  Pengadaan Server, Kendaraan Roda 2 (dua), dan Meubelair pada Pengadilan Agama Nunukan. b. Untuk menunjang efektivitas kegiatan perkantoran, Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Sekalimantan Timur dan Kalimantan Utara selama tahun 2015 telah melakukan pembenahan berupa pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung sebagai berikut : 

Pemeliharaan inventaris 1258 unit;



Perbaikan peralatan komputer / laptop 256 unit;



Pemeliharaan printer 156 unit;



Pemeliharaan AC 146 unit;



Pemeliharaan genset 11 unit;



Pemeliharaan kendaraan roda empat 28 unit;



Pemeliharaan kendaraan roda dua 64 unit.

Untuk Tahun 2015 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara telah melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara sebanyak 3 (tiga) satuan kerja, yaitu : 

Pengadilan Agama Nunukan berupa Bangunan Pagar dengan SK Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Nomor : 70/BUA/SK/02/2015;



Pengadilan Agama Nunukan berupa Peralatan Kantor dengan SK Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Nomor : 75/BUA/SK/03/2015;

62



Pengadilan Agama Tanah Grogot berupa Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) dan Peralatan Kantor dengan SK Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Nomor : 116/BUA/SK/05/2015.

Selama tahun 2015, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara telah mengusulkan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor sebanyak 3 satuan kerja, yaitu : 

Pengadilan Agama Tenggarong dua usulan dengan Surat Nomor : W17A/701/PL.07/V/2015 dan W17-A/702/PL.07/V/2015;



Pengadilan Agama Nunukan Satu usulan dengan surat Nomor : W17A/1226.a/PL.07//IX/2015;

Dan selama tahun 2015 yang terbit SK PSP ( Penetapan Status Penggunaan ) sebanyak

1 (satu) Satuan Kerja yaitu Pengadilan Agama Tenggarong Satu SK

PSP Nomor : KEP-28/MK.06/WKN.13/KNL.02/2015.

3.

Pengelolaan BMN, Surat dan Perpustakaan a.

Pengelolaan Barang Milik Negara Dalam rangka Penertiban Pengelolaan berupa Barang Milik Negara Pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara terhadap aset yang di gunakan/pakai telah menerbitkan surat Penunjukan/Pemakaian/Penghunian terdiri atas 241 surat Penunjukan/Pemakaian BMN yang terdiri dari : a. Roda 4 sebanyak 29 Surat Penunjukan; b. Roda 2 sebanyak 67 surat Penunjukan; c. Laptop sebanyak 137 Surat Penunjukan; 63

dan 8 surat Penghunian Rumah Negara/Rumah Dinas. b.

Pengelolaan Persuratan Pengelolaan Persuratan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se Kalimantan Timur dan Kalmantan Utara Meliputi pengelolaan surat masuk dan surat keluar terdiri dari : a) Menerima,

menyortir,

membuka,

mengarahkan,

memberi

nomor,

mencatat dan mendistribusikan surat masuk yaitu : - Surat masuk Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebanyak 1.734 surat - Surat masuk Pengadilan Agama Samarinda sebanyak 1.989 surat - Surat masuk Pengadilan Agama Balikpapan sebanyak 1.064 Surat - Surat masuk Pengadilan Agama Tenggarong sebanyak 1.186 Surat - Surat masuk Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak 916 Surat - Surat masuk Pengadilan Agama Tanjung Selor sebanyak 275 Surat - Surat masuk Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 601 Surat - Surat masuk Pengadilan Agama Tarakan sebanyak 807 Surat - Surat masuk Pengadilan Agama Sangatta sebanyak 895 Surat - Surat masuk Pengadilan Agama Bontang sebanyak 973 Surat - Surat masuk Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 580 Surat b). Menyortir, mencatat dan mengirimkan surat keluar yaitu : - Surat keluar Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebanyak 2.097 Surat - Surat keluar Pengadilan Agama Samarinda sebanyak 2.128 Surat - Surat keluar Pengadilan Agama Balikpapan sebanyak 2.373 Surat - Surat keluar Pengadilan Agama Tenggarong sebanyak 838 Surat - Surat keluar Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak 1.097 Surat - Surat keluar Pengadilan Agama Tanjung Selor sebanyak 795 Surat - Surat keluar Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 915 Surat 64

- Surat keluar Pengadilan Agama Tarakan sebanyak 1.183 Surat - Surat keluar Pengadilan Agama Sangatta sebanyak 598 Surat - Surat keluar Pengadilan Agama Bontang sebanyak 756 Surat - Surat keluar Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 929 Surat

c.

Pengelolaan Perpustakaan Pengelolaan kegiatan Perpustakaan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara terdiri dari Pembuatan Buku Induk Buku-buku Perpustakaan dan buku peminjaman dengan jumlah buku-buku yang dikelola adalah :

D.

-

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda jumlah sebanyak 2.092 buku

-

Pengadilan Agama Samarinda Jumlah sebanyak 46 buku

-

Pengadilan Agama Balikpapan Jumlah sebanyak 1.548 buku

-

Pengadilan Agama Tenggarong Jumlah sebanyak 1.695 buku

-

Pengadilan Agama Tanah Grogot Jumlah sebanyak 1.280 buku

-

Pengadilan Agama Tanjung Redeb Jumlah sebanyak 225 buku

-

Pengadilan Agama Tanjung Selor Jumlah sebanyak 1.037 buku

-

Pengadilan Agama Tarakan Jumlah sebanyak 965 buku

-

Pengadilan Agama Bontang Jumlah sebanyak 785 buku

-

Pengadilan Agama Sangatta Jumlah sebanyak 1.175 buku

-

Pengadilan Agama Nunukan Jumlah sebanyak 386 buku

Pengelolaan Keuangan Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan turut serta mendukung terwujudnya good govermance dalam penyelenggaraan Negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana disebutkan 65

dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas. Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda secara struktural diselenggarakan oleh Panitera/Sekretaris dibantu Wakil Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Keuangan selaku pelaksana teknis, namun secara fungsional telah dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Panitera/Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan yang dijabat oleh Wakil Sekretaris atau pegawai yang ditunjuk, Pejabat Penanda Tangan SPM/Penguji SPP yang dijabat oleh Kasub Bagian/Kaur Keuangan atau pegawai yang ditunjuk, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, serta Pembuat Daftar Gaji atau Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Pada tahun anggaran 2015 Satuan Kerja sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mendapatkan alokasi pagu anggaran dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, yang tertuang didalam DIPA masing-masing satker sebagai berikut :

1. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda : DIPA 01 ( Badan Urusan Administrasi ) -

Pagu Belanja Pegawai

Rp

14.302.349.000,00

-

Pagu Belanja Barang

Rp

1.203.942.000,00

-

Pagu Belanja Modal

Rp

0,00

Rp

15.506.291.000,00

DIPA 04 ( Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ) 66

Pagu Belanja Barang

Rp

201.060.000,00

Rp

201.060.000,00

- Pagu Belanja Pegawai

Rp

6.225.423.000,00

- Pagu Belanja Barang

Rp

508.436.000,00

- Pagu Belanja Modal

Rp

0,00

Rp

6.733.859.000,00

2. Pengadilan Agama Samarinda : DIPA 01 ( Badan Urusan Administrasi )

DIPA 04 ( Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ) - Pagu Belanja Barang

Rp

87.360.000,00

Rp

87.360.000,00

- Pagu Belanja Pegawai

Rp

4.714.977.000,00

- Pagu Belanja Barang

Rp

613.321.000,00

- Pagu Belanja Modal

Rp

0,00

Rp

5.328.298.000,00

3. Pengadilan Agama Balikpapan DIPA 01 ( Badan Urusan Administrasi )

DIPA 04 ( Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ) - Pagu Belanja Barang

Rp

34.345.000,00

Rp

34.345.000,00

- Pagu Belanja Pegawai

Rp

4.435.234.000,00

- Pagu Belanja Barang

Rp

364.869.000,00

- Pagu Belanja Modal

Rp

164.000.000,00

Rp

4.964.103.000,00

4. Pengadilan Agama Tenggarong DIPA 01 ( Badan Urusan Administrasi )

DIPA 04 ( Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ) - Pagu Belanja Barang

Rp

133.470.000,00

Rp

133.470.000,00 67

5. Pengadilan Agama Tanah Grogot DIPA 01 ( Badan Urusan Administrasi ) - Pagu Belanja Pegawai

Rp

3.301.381.000,00

- Pagu Belanja Barang

Rp

383.761.000,00

- Pagu Belanja Modal

Rp

4.227.511.000,00

Rp

7.912.653.000,00

DIPA 04 ( Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ) - Pagu Belanja Barang

Rp

36.880.000,00

Rp

36.880.000,00

- Pagu Belanja Pegawai

Rp

2.609.276.000,00

- Pagu Belanja Barang

Rp

430.639.000,00

- Pagu Belanja Modal

Rp

1.800.000.000,00

Rp

4.839.915.000,00

6. Pengadilan Agama Tanjung Redeb DIPA 01 ( Badan Urusan Administrasi )

DIPA 04 ( Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ) - Pagu Belanja Barang

Rp

82.905.000,00

Rp

82.905.000,00

- Pagu Belanja Pegawai

Rp

2.712.573.000,00

- Pagu Belanja Barang

Rp

435.740.000,00

- Pagu Belanja Modal

Rp

1.040.000.000,00

Rp

4.188.313.000,00

7. Pengadilan Agama Tanjung Selor DIPA 01 ( Badan Urusan Administrasi )

DIPA 04 ( Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ) - Pagu Belanja Barang

Rp

40.740.000,00

Rp

40.740.000,00

68

8. Pengadilan Agama Tarakan DIPA 01 ( Badan Urusan Administrasi ) - Pagu Belanja Pegawai

Rp

3.063.553.000,00

- Pagu Belanja Barang

Rp

412.107.000,00

- Pagu Belanja Modal

Rp

40.000.000,00

Rp

3.515.660.000,00

DIPA 04 ( Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ) - Pagu Belanja Barang

Rp

24.005.000,00

Rp

24.005.000,00

- Pagu Belanja Pegawai

Rp

2.949.166.000,00

- Pagu Belanja Barang

Rp

312.730.000,00

- Pagu Belanja Modal

Rp

40.000.000,00

Rp

3.301.896.000,00

9. Pengadilan Agama Bontang DIPA 01 ( Badan Urusan Administrasi )

DIPA 04 ( Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ) - Pagu Belanja Barang

Rp

13.760.000,00

Rp

13.760.000,00

- Pagu Belanja Pegawai

Rp

3.069.004.000,00

- Pagu Belanja Barang

Rp

361.067.000,00

- Pagu Belanja Modal

Rp

0,00

Rp

3.430.071.000,00

10. Pengadilan Agama Sangatta DIPA 01 ( Badan Urusan Administrasi )

DIPA 04 ( Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ) - Pagu Belanja Barang

Rp

25.780.000,00

Rp

25.780.000,00 69

11. Pengadilan Agama Nunukan DIPA 01 ( Badan Urusan Administrasi ) - Pagu Belanja Pegawai

Rp

2.219.362.000,00

- Pagu Belanja Barang

Rp

553.300.000,00

- Pagu Belanja Modal

Rp

2.057.500.000,00

Rp

4.830.162.000,00

DIPA 04 ( Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ) - Pagu Belanja Barang

Rp

30.275.000,00

Rp

30.275.000,00

Pada tahun anggaran 2015 terdapat Satuan Kerja melaksanakan/menerima revisi DIPA ditingkat Eselon I, yakni penambahan pada pagu anggaran belanja Pegawai , diantaranya : 1.

2.

3.

4.

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda : - Semula

Rp 14.302.349.000,00

- Menjadi

Rp 15.256.616.000,00

Pengadilan Agama Samarinda : - Semula

Rp 6.225.423.000,00

- Menjadi

Rp 8.073.005.000,00

Pengadilan Agama Balikpapan : - Semula

Rp 4.714.977.000,00

- Menjadi

Rp 5.746.355.000,00

Pengadilan Agama Tanjung Redeb : - Semula

Rp 2.609.276.000,00

- Menjadi

Rp 2.988.823.000,00

70

5.

Pengadilan Agama Sangatta : - Semula

Rp 3.069.004.000,00

- Menjadi

Rp 3.104.177.000,00

Pada tahun anggaran 2015 terdapat Satuan Kerja melaksanakan/menerima revisi DIPA ditingkat Eselon I, yakni pengurangan pada pagu anggaran belanja Pegawai , diantaranya : 1.

2.

3.

4.

5.

Pengadilan Agama Tenggarong : -

Semula

Rp

4.435.234.000,00

-

Menjadi

Rp

3.796.283.000,00

Pengadilan Agama Tanah Grogot : -

Semula

Rp

3.301.381.000,00

-

Menjadi

Rp

2.793.303.000,00

Pengadilan Agama Tanjung Selor : -

Semula

Rp

2.712.573.000,00

-

Menjadi

Rp

2.436.961.000,00

Pengadilan Agama Tarakan : -

Semula

Rp

3.063.553.000,00

-

Menjadi

Rp

2.856.604.000,00

Pengadilan Agama Bontang : -

Semula

Rp

2.949.166.000,00

-

Menjadi

Rp

2.622.531.000,00

Pada tahun anggaran 2015 terdapat Satuan Kerja tidak melaksanakan revisi DIPA ditingkat Eselon I, baik penambahan maupun pengurangan pada pagu anggaran belanja Pegawai , diantaranya : 1.

Pengadilan Agama Nunukan : -

Semula

Rp

2.219.362.000,00

-

Menjadi

Rp

2.219.362.000,00 71

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBN dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) program kegiatan, antara lain : 1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. a.

Belanja Pegawai Belanja pegawai digolongkan menjadi dua bagian meliputi belanja mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk pembayaran gaji, tunjangan, vakasi dan lembur yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah di dalam maupun di luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Besaran total anggaran pada pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah sebagai berikut :  Pagu DIPA PTA Samarinda

Rp

14.302.349.000,00

 Pagu DIPA PA Samarinda

Rp

6.225.423.000,00

 Pagu DIPA PA Balikpapan

Rp

4.714.977.000,00

 Pagu DIPA PA Tenggarong

Rp

4.435.234.000,00

 Pagu DIPA PA Tanah Grogot

Rp

3.301.381.000,00

 Pagu DIPA PA Tanjung Redeb

Rp

2.609.276.000,00

 Pagu DIPA PA Tanjung Selor

Rp

2.712.573.000,00

 Pagu DIPA PA Tarakan

Rp

3.063.553.000,00

 Pagu DIPA PA Bontang

Rp

2.949.166.000,00

72

 Pagu DIPA PA Sangatta

Rp

3.069.004.000,00

 Pagu DIPA PA Nunukan

Rp

2.219.362.000,00

Total

Rp

49.602.298.000,00

Setelah terjadi revisi anggaran terhadap pagu minus belanja pegawai pada DIPA Badan Urusan Administrasi diseluruh Satuan Kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung, maka Besaran total anggaran pada pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengalami perubahan yaitu sebagai berikut :  Pagu DIPA PTA Samarinda

Rp

15.256.616.000,00

 Pagu DIPA PA Samarinda

Rp

8.073.005.000,00

 Pagu DIPA PA Balikpapan

Rp

5.746.355.000,00

 Pagu DIPA PA Tenggarong

Rp

3.796.283.000,00

 Pagu DIPA PA Tanah Grogot

Rp

2.793.303.000,00

 Pagu DIPA PA Tanjung Redeb

Rp

2.988.823.000,00

 Pagu DIPA PA Tanjung Selor

Rp

2.436.961.000,00

 Pagu DIPA PA Tarakan

Rp

2.856.604.000,00

 Pagu DIPA PA Bontang

Rp

2.622.531.000,00

 Pagu DIPA PA Sangatta

Rp

3.104.177.000,00

 Pagu DIPA PA Nunukan

Rp

2.219.362.000,00

Rp

51.894.020.000,00

Total

73

 Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja pegawai Tahun Anggaran 2015, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut: Pengadilan Tinggi Agama Samarinda  Pagu

Rp

15.256.616.000,00

 Realisasi

Rp

14.327.391.393,00

 Sisa

Rp

929.224.607,00

 Pagu

Rp

8.073.005.000,00

 Realisasi

Rp

5.459.259.138,00

 Sisa

Rp

2.613.745.862,00

 Pagu

Rp

5.746.355.000,00

 Realisasi

Rp

5.441.623.433,00

 Sisa

Rp

304.731.567,00

 Pagu

Rp

3.796.283.000,00

 Realisasi

Rp

3.740.189.005,00

 Sisa

Rp

56.073.995,00

 Pagu

Rp

2.793.303.000,00

 Realisasi

Rp

2.439.484.356,00

 Sisa

Rp

353.818.644,00

 Pagu

Rp

2.988.823.000,00

 Realisasi

Rp

2.918.198.481,00

Pengadilan Agama Samarinda

Pengadilan Agama Balikpapan

Pengadilan Agama Tenggarong

Pengadilan Agama Tanah Grogot

Pengadilan Agama Tanjung Redeb

74

 Sisa

Rp

70.624.519,00

 Pagu

Rp

2.436.961.000,00

 Realisasi

Rp

2.291.449.556,00

 Sisa

Rp

145.511.444,00

 Pagu

Rp

2.856.604.000,00

 Realisasi

Rp

2.631.631.466,00

 Sisa

Rp

224.972.534,00

 Pagu

Rp

2.622.531.000,00

 Realisasi

Rp

2.555.644.649,00

 Sisa

Rp

66.886.351

 Realisasi

Rp

3.104.177.000,00

 Realisasi

Rp

2.970.518.049,00

 Sisa

Rp

133.658.951,00

 Pagu

Rp

2.219.362.000,00

 Realisasi

Rp

2.180.787.942,00

 Sisa

Rp

38.574.058,00

Pengadilan Agama Tanjung Selor

Pengadilan Agama Tarakan

Pengadilan Agama Bontang

Pengadilan Agama Sangatta

Pengadilan Agama Nunukan

Dari total anggaran yang telah terealisasi, dapat dipersentasikan pagu belanja pegawai telah terserap sebesar 90,48%.

4.

Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah dialokasikan dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa anggaran sebagai berikut : 75



Sisa Pagu DIPA PTA Samarinda

Rp

929.224.607,00



Sisa Pagu DIPA PA Samarinda

Rp

2.613.745.862,00



Sisa Pagu DIPA PA Balikpapan

Rp

304.731.567,00



Sisa Pagu DIPA PA Tenggarong

Rp

3.740.189.005,00



Sisa Pagu DIPA PA Tanah Grogot

Rp

2.439.484.356,00



Sisa Pagu DIPA PA Tanjung Redeb

Rp

2.918.198.481,00



Sisa Pagu DIPA PA Tanjung Selor

Rp

2.291.449.556,00



Sisa Pagu DIPA PA Tarakan

Rp

2.631.631.466,00



Sisa Pagu DIPA PA Bontang

Rp

2.555.644.649,00



Sisa Pagu DIPA PA Sangatta

Rp

2.970.518.049,00



Sisa Pagu DIPA PA Nunukan

Rp

2.180.787.942,00

Rp

4.937.822.532,00

Total sisa

Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai secara keseluruhan dapat dipersentasikan sebesar 9,51% dari total pagu anggaran yang tersedia.

b.

Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat dan belanja barang tidak mengikat.

76

5.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menerima pagu anggaran belanja barang di dalam DIPA awal sebagai berikut :

6.

 Pagu DIPA PTA Samarinda

Rp

1.203.942.000,00

 Pagu DIPA PA Samarinda

Rp

508.436.000,00

 Pagu DIPA PA Balikpapan

Rp

613.321.000,00

 Pagu DIPA PA Tenggarong

Rp

364.869.000,00

 Pagu DIPA PA Tanah Grogot

Rp

383.761.000,00

 Pagu DIPA PA Tanjung Redeb

Rp

430.639.000,00

 Pagu DIPA PA Tanjung Selor

Rp

435.740.000,00

 Pagu DIPA PA Tarakan

Rp

412.107.000,00

 Pagu DIPA PA Bontang

Rp

321.730.000,00

 Pagu DIPA PA Sangatta

Rp

361.067.000,00

 Pagu DIPA PA Nunukan

Rp

553.300.000,00

Total

Rp

5.588.912.000,00

Pelaksanaan Anggaran Sesuai dengan hasil rekonsiliasi yang telah dilakukan satuan kerja setiap bulan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dan rekonsiliasi tingkat Koordinator Wilayah setiap triwulan, diperoleh data anggaran yang telah terserap atau terealisasi sebagai berikut : Pengadilan Tinggi Agama Samarinda  Pagu

Rp

1.203.942.000,00

 Realisasi

Rp

1.195.926.328,00 77

 Sisa

Rp

8.015.672,00

 Pagu

Rp

508.436.000,00

 Realisasi

Rp

495.669.100,00

 Sisa

Rp

12.776.900,00

 Pagu

Rp

613.321.000,00

 Realisasi

Rp

595.175.219,00

 Sisa

Rp

18.145.781,00

 Pagu

Rp

364.869.000,00

 Realisasi

Rp

362.188.872,00

 Sisa

Rp

2.680.128,00

 Pagu

Rp

383.761.000,00

 Realisasi

Rp

376.005.000,00

 Sisa

Rp

7.756.000,00

 Pagu

Rp

430.639.000,00

 Realisasi

Rp

385.773.375,00

 Sisa

Rp

44.865.625,00

 Pagu

Rp

435.740.000,00

 Realisasi

Rp

435.740.000,00

 Sisa

Rp

0,00

Pengadilan Agama Samarinda

Pengadilan Agama Balikpapan

Pengadilan Agama Tenggarong

Pengadilan Agama Tanah Grogot

Pengadilan Agama Tanjung Redeb

Pengadilan Agama Tanjung Selor

78

Pengadilan Agama Tarakan  Pagu

Rp

503.107.000,00

 Realisasi

Rp

498.590.584,00

 Sisa

Rp

4.516.416,00

 Pagu

Rp

312.730.000,00

 Realisasi

Rp

311.562.233,00

 Sisa

Rp

1.167.767,00

 Pagu

Rp

361.067.000,00

 Realisasi

Rp

360.068.928,00

 Sisa

Rp

998.072,00

 Pagu

Rp

553.300.000,00

 Realisasi

Rp

 Sisa

Rp

Pengadilan Agama Bontang

Pengadilan Agama Sangatta

Pengadilan Agama Nunukan

535.583.000,00 17.717.000,00

Dari total anggaran yang telah terealisasi, dapat dipersentasikan pagu belanja barang pada DIPA 01 telah terserap sebesar 97,91%.

7.

Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah dialokasikan dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa anggaran sebagai berikut :  Sisa Pagu DIPA PTA Samarinda

Rp

8.015.672,00

 Sisa Pagu DIPA PA Samarinda

Rp

12.766.900,00

 Sisa Pagu DIPA PA Balikpapan

Rp

18.145.781,00

 Sisa Pagu DIPA PA Tenggarong

Rp

2.680.128,00 79

 Sisa Pagu DIPA PA Tanah Grogot

Rp

7.756.000,00

 Sisa Pagu DIPA PA Tanjung Redeb

Rp

44.865.625,00

 Sisa Pagu DIPA PA Tanjung Selor

Rp

0,00

 Sisa Pagu DIPA PA Tarakan

Rp

4.516.416,00

 Sisa Pagu DIPA PA Bontang

Rp

1.167.767,00

 Sisa Pagu DIPA PA Sangatta

Rp

998.072,00

 Sisa Pagu DIPA PA Nunukan

Rp

17.717.000,00

Rp

118.629.361,00

Total sisa

Total sisa anggaran dari pagu belanja barang DIPA 01 dapat dipersentasikan sebesar 2,09% dari total pagu yang tersedia.

2.

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung a.

Belanja Modal Belanja

modal

yaitu

pengeluaran

yang

dilakukan

dalam

rangka

pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal. Pada tahun anggaran 2015, tidak semua satuan kerja sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mendapat alokasi pagu belanja modal. Adapun Satuan Kerja yang tidak mendapatkan alokasi belanja modal, diantaranya : 1. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda; 2. Pengadilan Agama Tenggarong; 3. Pengadilan Agama Tanjung Selor; 4. Pengadilan Agama Tarakan; 5. Pengadilan Agama Bontang; 6. Pengadilan Agama Sangatta.

80

Sedangkan Satuan Kerja yang mendapatkan alokasi belanja modal gedung dan bangunan, diantaranya : 1. Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan alokasi pagu anggaran belanja modal pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp.5.308.900.000,00 (lima milyar tiga ratus delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah), alokasi pagu anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan gedung kantor lanjutan; 2. Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan alokasi pagu anggaran belanja modal pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp.5.266.560.000,00 (lima milyar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), alokasi pagu anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan gedung kantor lanjutan; 3. Pengadilan Agama Nunukan dengan alokasi pagu anggaran belanja modal pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp.6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah), alokasi pagu anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan gedung kantor lanjutan.

8. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya anggaran atau pagu belanja modal dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 yang telah diterima di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah sebagai berikut :  Pagu DIPA PTA Samarinda

Rp

0,00

 Pagu DIPA PA Samarinda

Rp

140.000.000,00

 Pagu DIPA PA Balikpapan

Rp

101.000.000,00

 Pagu DIPA PA Tenggarong

Rp

164.000.000,00

 Pagu DIPA PA Tanah Grogot

Rp

4.227.511.000,00

 Pagu DIPA PA Tanjung Redeb

Rp

1.840.000.000,00 81

 Pagu DIPA PA Tanjung Selor

Rp

1.040.000.000,00

 Pagu DIPA PA Tarakan

Rp

4.227.511.000,00

 Pagu DIPA PA Bontang

Rp

40.000.000,00

 Pagu DIPA PA Sangatta

Rp

40.000.000,00

 Pagu DIPA PA Nunukan

Rp

2.057.500,00

Total

9.

Rp

9.730.011.000,00

Pelaksanaan Anggaran Dari alokasi pagu anggaran belanja modal pada tahun anggaran 2015, anggaran yang telah terserap atau terealisasi adalah sebagai berikut :  Pagu DIPA PTA Samarinda

Rp

0,00

 Realisasi Pagu DIPA PTA Samarinda

Rp

0,00

 Sisa

Rp

0,00

 Pagu DIPA PA Samarinda

Rp

140.000.000,00

 Realisasi Pagu DIPA PA Samarinda

Rp

137.973.000,00

 Sisa

Rp

0,00

 Pagu DIPA PA Balikpapan

Rp

101.000.000,00

 Realisasi Pagu DIPA PA Balikpapan

Rp

101.000.000,00

 Sisa

Rp

0,00

 Pagu DIPA PA Tenggarong

Rp

164.000.000,00

 Realisasi Pagu DIPA PA Tenggarong

Rp

163.945.000,00

 Sisa

Rp

0,00

82

 Pagu DIPA PA Tanah Grogot

Rp

4.227.511.000,00

 Realisasi Pagu DIPA PA Tanah Grogot

Rp

4.227.506.000,00

 Sisa

Rp

5.000,00

 Pagu DIPA PA Tanjung Redeb

Rp

1.840.000.000,00

 Realisasi Pagu DIPA PA Tanjung Redeb

Rp

1.822.109.000,00

 Sisa

Rp

17.891.000,00

 Pagu DIPA PA Tanjung Selor

Rp

1.040.000.000,00

 Realisasi Pagu DIPA PA Tanjung Selor

Rp

1.037.071.300,00

 Sisa

Rp

2.928.700,00

 Pagu DIPA PA Tarakan

Rp

80.000.000,00

 Realisasi Pagu DIPA PA Tarakan

Rp

79.028.000,00

 Sisa

Rp

55.000,00

 Pagu DIPA PA Bontang

Rp

40.000.000,00

 Realisasi Pagu DIPA PA Bontang

Rp

39.917.000,00

 Sisa

Rp

83.000,00

 Pagu DIPA PA Sangatta

Rp

40.000.000,00

 Realisasi Pagu DIPA PA Sangatta

Rp

39.900.000,00

 Sisa

Rp

100.000,00

 Pagu DIPA PA Nunukan

Rp 2.057.500.000,00

 Realisasi Pagu DIPA PA Nunukan

Rp

2.049.100.000,00 83

 Sisa

Rp

8.400.000,00

Dari total anggaran yang telah terealisasi dapat dipersentasikan pagu belanja modal telah terserap sebesar 99.66% dari total pagu yang tersedia.

10. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan alokasi pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap oleh satuan kerja, dapat disimpulkan bahwa sisa alokasi pagu anggaran belanja Modal adalah sebagai berikut:  Sisa Pagu DIPA PTA Samarinda

Rp

0,00

 Sisa Pagu DIPA PA Samarinda

Rp

2.027.000,00

 Sisa Pagu DIPA PA Balikpapan

Rp

0,00

 Sisa Pagu DIPA PA Tenggarong

Rp

55.000,00

 Sisa Pagu DIPA PA Tanah Grogot

Rp

5.000,00

 Sisa Pagu DIPA PA Tanjung Redeb

Rp

17.891.000,00

 Sisa Pagu DIPA PA Tanjung Selor

Rp

2.928.700,00

 Sisa Pagu DIPA PTA Tarakan

Rp

972.000,00

 Sisa Pagu DIPA PTA Bontang

Rp

83.000,00

 Sisa Pagu DIPA PTA Sangatta

Rp

100.000,00

 Sisa Pagu DIPA PTA Nunukan

Rp

8.400.000,00

Rp

32.461.700,00

Total

Total sisa alokasi pagu anggaran dari alokasi pagu anggaran belanja modal dapat dipersentasikan sebesar 0,33% dari total pagu yang tersedia.

84

3.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan

11. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menerima pagu anggaran belanja barang di dalam DIPA awal sebagai berikut :  Pagu DIPA PTA Samarinda

Rp

201.060.000,00

 Pagu DIPA PA Samarinda

Rp

87.360.000,00

 Pagu DIPA PA Balikpapan

Rp

34.345.000,00

 Pagu DIPA PA Tenggarong

Rp

133.470.000,00

 Pagu DIPA PA Tanah Grogot

Rp

36.880.000,00

 Pagu DIPA PA Tanjung Redeb

Rp

82.905.000,00

 Pagu DIPA PA Tanjung Selor

Rp

40.740.000,00

 Pagu DIPA PA Tarakan

Rp

24.005.000,00

 Pagu DIPA PA Bontang

Rp

13.760.000,00

 Pagu DIPA PA Sangatta

Rp

25.780.000,00

 Pagu DIPA PA Nunukan

Rp

30.275.000,00

Total

Rp 710.580.000,00

Dari keseluruhan pagu anggaran yang dialokasikan tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan kegiatan non operasional satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

12.

Pelaksanaan Anggaran Dari alokasi pagu anggaran belanja barang pada tahun anggaran 2015, anggaran yang telah terserap atau terealisasi adalah sebagai berikut : Pengadilan Tinggi Agama Samarinda 

Pagu

Rp

201.060.000,00 85



Realisasi

Rp

200.399.800,00



Sisa

Rp

660.200,00

Pengadilan Agama Samarinda 

Pagu

Rp

87.360.000,00



Realisasi

Rp

82.285.000,00



Sisa

Rp

5.075.000,00

Pengadilan Agama Balikpapan 

Pagu

Rp

34.345.000,00



Realisasi

Rp

31.459.000,00



Sisa

Rp

3.006.000,00

Pengadilan Agama Tenggarong 

Pagu

Rp

133.470.000,00



Realisasi

Rp

130.873.000,00



Sisa

Rp

2.597.000,00

Pengadilan Agama Tanah Grogot 

Pagu

Rp

36.880.000,00



Realisasi

Rp

36.306.000,00



Sisa

Rp

574.000,00

Pengadilan Agama Tanjung Redeb 

Pagu

Rp

82.905.000,00



Realisasi

Rp

82.304.000,00



Sisa

Rp

601.000,00

Pengadilan Agama Tanjung Selor 

Pagu

Rp

40.740.000,00



Realisasi

Rp

40.731.000,00



Sisa

Rp

9.000,00 86

Pengadilan Agama Tarakan 

Pagu

Rp

24.005.000,00



Realisasi

Rp

7.411.000,00



Sisa

Rp

16.594.000,00

Pengadilan Agama Bontang 

Pagu

Rp

13.760.000,00



Realisasi

Rp

13.417.000,00



Sisa

Rp

343.000,00

Pengadilan Agama Sangatta 

Pagu

Rp

25.780.000,00



Realisasi

Rp

24.311.000,00



Sisa

Rp

1.469.000,00

Pengadilan Agama Nunukan 

Pagu

Rp

30.275.000,00



Realisasi

Rp

29.703.000,00



Sisa

Rp

572.000,00

Dari total anggaran yang telah terealisasi, dapat dipersentasikan pagu belanja barang DIPA 04 telah terserap sebesar 95,58%.

13.Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan alokasi pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap oleh satuan kerja, dapat disimpulkan bahwa sisa alokasi pagu anggaran belanja barang adalah sebagai berikut: 

Sisa Pagu DIPA PTA Samarinda

Rp

660.200,00



Sisa Pagu DIPA PA Samarinda

Rp

5.075.000,00



Sisa Pagu DIPA PA Balikpapan

Rp

3.006.000,00



Sisa Pagu DIPA PA Tenggarong

Rp

2.597.000,00 87



Sisa Pagu DIPA PA Tanah Grogot

Rp

574.000,00



Sisa Pagu DIPA PA Tanjung Redeb

Rp

601.000,00



Sisa Pagu DIPA PA Tanjung Selor

Rp

0,00



Sisa Pagu DIPA PA Tarakan

Rp

16.594.000,00



Sisa Pagu DIPA PA Bontang

Rp

343.000,00



Sisa Pagu DIPA PA Sangatta

Rp

1.469.000,00



Sisa Pagu DIPA PA Nunukan

Rp

572.000,00

Rp

31.162.452,00

Total sisa

Total sisa anggaran dari pagu belanja barang DIPA 04 dapat dipersentasikan sebesar 4,42% dari total pagu yang tersedia.

E.

Dukungan Teknologi Informasi Dukungan Teknologi Informasi meliputi pengelolan berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dukungan TI tersebut yang berupa Perangkat Keras adalah sebagai berikut : 1. Adapun dukungan TI berupa perangkat keras yang ada pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se Kalimantan Timur adalah sebagai berikut : -

Personal Komputer sejumlah 119 unit

-

Laptop sejumlah 137 unit

-

Mesin ketik sejumlah 12 unit

-

Printer sejumlah 156 unit

-

Server sejumlah 20 unit

-

Touch screen/multi media box sejumlah 13 unit

-

TV/LED sejumlah 24 unit

88

2.

F.

-

UPS sejumlah 21 Unit

-

Scanner sejumlah 2 Unit

-

Proyektor sejumlah 7 unit

-

Kamera sejumlah 13 unit

-

CCTV sejumlah 15 unit

-

Sound system sejumlah 15 unit

Dukungan TI berupa perangkat lunak adalah sebagai berikut : -

Aplikasi Website Pengadilan Agama

-

Aplikasi SIADPTA dan SIADPA PLUS

-

Aplikasi KOMDANAS ON LINE

-

Aplikasi SIMKEP ON LINE

-

Aplikasi SAPK-BKN

-

Aplikasi RKA-KL DIPA

-

Aplikasi GPP

-

Aplikasi SAS

-

Apliaksi INJECT PIN PPSPM

-

Aplikasi PP 39

-

Apliaksi MONEV ANGGARAN ON LINE

-

Apliaksi SAIBA

-

Apliaksi SIMAK-BMN

-

Aplikasi SIMAN

-

Aplikasi PERSEDIAAN

-

Aplikasi PUPNS

-

Aplikasi SIHARKA

Regulasi Tahun 2015 89

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area :

1.

Manajemen Perubahan - Telah terbangun kesamaan persepsi, komitmen, dan konsistensi pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui sosialisasi reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai; - Terjadinya peningkatan disiplin pegawai yang ditandai dengan tingginya tingkat kehadiran yang menggunakan absen fingerprint; - Meningkatnya komunikasi antara pimpinan dan staf dalam membangun etos kerja dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan; - Pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai telah mengacu pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan berorientasi pada output yang telah ditetapkan.

2.

Penataan Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Hak Kepaniteraan Lainnya point (9) : Legalisasi tanda tangan Rp 10.000,- per putusan dan point (13): Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta termasuk akta catatan sipil, dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam Ord.S.1916 No. 46 Rp 5.000,- per Akta tidak diperkenankan untuk ditarik PNBP-nya karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 73 Ayat (5) Legalisasi salinan/fotokopi dokumen yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak dipungut biaya.

3.

Penataan dan Penguatan Organisasi - Terlaksananya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; - Terserapnya DIPA T.A. 2015 se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai dengan petunjuk Kementerian Keuangan RI; 90

- Terlaksananya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; - Melakukan Laporan Keuangan se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda guna mempertahankan kualitas Laporan Keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

4.

Penataan Tatalaksana - Telah disusun Standart Operating Procedures (SOP) pelaksanaan kerja masingmasing unit kerja se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda; - Telah digunakannya teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;

5.

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur - Telah disusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); - Telah dilakukan pemetaan jabatan pegawai berdasarkan kompetensi; - Pengelolaan database pegawai telah dilakukan dengan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI, E-PUPNS, SIHARKA dan SAPK BKN; - Mengirimkan pegawai untuk mengikuti berbagai diklat yang mendukung tugas dan fungsi; - Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka mendukung tugas dan fungsi melalui kerjasama dengan instansi terkait;

6.

Penguatan Pengawasan

91

- Telah tersedianya sarana pengaduan se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda; - Telah terlaksanakannya pengendalian Intern atas pengelolaan keuangan dan barang milik negara sesuai dengan perundang-undangan; - Berjalannya Pengawasan Melekat (Waskat) yang dilakukan oleh pimpinan; - ingkatnya efektivitas pengelolaan peraturan

7.

perundang

-undangan

Penguatan Akuntabilitas Kinerja - Seluruh pejabat eselon I, II, III, IV dan Hakim telah menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKSN); - Tersedianya informasi mengenai kinerja se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui website serta ruang informasi dan kehumasan; - Telah dilakukan pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Koordinator Wilayah Empat Peradilan se-Kalimantan Timur; - Telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) seWilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

8.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Untuk memudahkan masyarakat atau stakeholder telah dibuat SOP dan alur; - Tersedianya fasilitas/ruang meja informasi, melayani masyarakat untuk mendapatkan informasi khususnya yang terkait dengan info perkara seWilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda; - Telah tersedianya touchscreen tentang info perkara banding dan profil Pengadilan, tepat ditempatkan dipintu utama dan didepan ruang meja informasi se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

92

- Petugas meja informasi se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda siap dan aktif melayani masyarakat pencari keadilan setiap saat pada hari-hari dan jam kerja yang telah ditentukan. - Masyarakat dapat mencari dan mendownload putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan demi tercapainya transparansi dan keterbukaan informasi. - Telah tersedianya Pos Pelayanan Bantuan Hukum dan terlaksananya sidang keliling serta tersedianya pelayanan berperkara secara prodeo bagi masyarakat yang tidak mampu.

93

BAB IV PENGAWASAN A.

Internal

P engawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas – tugas yang dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan dapat meminimalisir peluang pelanggaran ketentuan, sehingga lembaga peradilan dapat menjadi lembaga yang berwibawa dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan bermuara pada terwujudnya visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, melalui Keputusan

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Agama

Samarinda

Nomor

:

W17-

A/65/PS.01/I/2015, tanggal 6 Januari 2015 dibentuk Hakim Tinggi Pengawas Daerah (HATIWASDA) dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang (HATIWASBID) pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan pada Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Bidang pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang meliputi bidang kepaniteraan/perkara dan bidang kesekretariatan. Pengawasan dan pembinaan tersebut dilakukan per enam bulan sekali atau 2 kali dalam setahun. 1.

Wilayah Selatan meliputi : a.

Pengadilan Agama Balikpapan

b.

Pengadilan Agama Tanah Grogot 94

c. 2.

3.

Pengadilan Agama Tenggarong

Wilayah Tengah, meliputi : a.

Pengadilan Agama Samarinda

b.

Pengadilan Agama Bontang

c.

Pengadilan Agama Sangatta

Wilayah Utara, meliputi : a.

Pengadilan Agama Tanjung Redeb

b.

Pengadilan Agama Tanjung Selor

c.

Pengadilan Agama Tarakan

d.

Pengadilan Agama Nunukan

Pengawasan Hatiwasda yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah : 1.

Sesuai surat tugas Nomor : W 17-A/512/KP.01.1/IV/2015 tanggal 6 April 2015 Ketua PTA Samarinda menugaskan kepada : 1). Drs. Nasrullah Syarkawi, SH. 2). Drs. H. Mahmud, SH,MH. 3). Drs. Sukandar, SH. 4). Drs. Aseri, SH, MH. 5). M. Zaim, A.Md, 6). Muthia Eka Sari, tanggal 14 s/d 16 April 2015 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Samarinda.

2. Sesuai surat tugas Nomor : W 17-A/511/KP.01.1/IV/2015 tanggal 6 April 2015 Ketua PTA Samarinda menugaskan kepada : 1). Drs. Sutardi 2). Drs. H. M. Darin, SH, M.Si. 3). Drs. H. Rusliani, tanggal 15 s/d 17 April 2015 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Balikpapan. 3. Sesuai surat tugas Nomor : W 17-A/507/KP.01.1/IV/2015 tanggal 6 April 2015 Ketua PTA Samarinda menugaskan kepada : 1). Drs. H. Endang Kusnadi 2). Drs. H. Aderi, SH, tanggal 14 s/d 16 April 2015 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Tanjung Redeb. 4. Sesuai surat tugas Nomor : W 17-A/509/KP.01.1/IV/2015 tanggal 6 April 2015 Ketua PTA Samarinda menugaskan kepada : 1). Drs. H. A. Afandi Zaini, SH, MM. 95

2). Drs. H. Nor Kholil, MH. 3). H. Musthapa, SH tanggal 13 s/d 16 April 2015 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Tanah Grogot. 5. Sesuai surat tugas Nomor : W 17-A/505/KP.01.1/IV/2015 tanggal 6 April 2015 Ketua PTA Samarinda menugaskan kepada : 1). Drs. H. Mas’ud. 2). Drs. H. Masyhudi. 3).Suriyanata, SH. tanggal 15 s/d 17 April 2015 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Bontang. 6. Sesuai surat tugas Nomor : W 17-A/506/KP.01.1/IV/2015 tanggal 6 April 2015 Ketua PTA Samarinda menugaskan kepada : 1). Drs. Iskandar Paputungan, SH, MH. 2). Risni Fitria, S.Kom, M.Si. tanggal 14 s/d 16 April 2015 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Tarakan. 7. Sesuai surat tugas Nomor : W 17-A/510/KP.01.1/IV/2015 tanggal 6 April 2015 Ketua PTA Samarinda menugaskan kepada : 1). Drs. H. Daruni, SH, M.ag. 2). Drs. H. Solihin, SH. 3). Dra. Hj. Masunah, M.HI, 4). Ratna Maya Sari, A.Md. tanggal 21 s/d 23 April 2015 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Tenggarong. 8. Sesuai surat tugas Nomor : W 17-A/503/KP.01.1/IV/2015 tanggal 6 April 2015 Ketua PTA Samarinda menugaskan kepada : 1). Drs. H. Abdullah Berahim, M.HI. 2). Yuri Adi Darma, S. Kom. tanggal 27 s/d 30 April 2015 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Nunukan. 9. Sesuai surat tugas Nomor : W 17-A/508/KP.01.1/IV/2015 tanggal 6 April 2015 Ketua PTA Samarinda menugaskan kepada : 1). Drs. Mohammad Taufiq, MH. 2). Drs. Kurthubi, MH. tanggal 27 s/d 30 April 2015 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Tanjung Selor. 10. Sesuai surat tugas Nomor : W 17-A/504/KP.01.1/IV/2015 tanggal 6 April 2015 Ketua PTA Samarinda menugaskan kepada : 1). Drs. H. Akhmad Syamhudi, SH,

96

MH. 2). Drs. Wiharno. 3). Hj. Marlianah, SH tanggal 22 s/d 24 April 2015 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Sangatta. B.

Evaluasi Dari hasil pemeriksaan para Hakim Tinggi Pengawas Daerah ( HATIWASDA ) Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tersebut, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut : 1.

Para Karyawan / Karyawati utamanya para Ketua / Anggota Majelis Hakim , Panitera sidang dan Jurusita Pengganti, belum sungguh-sungguh dan tidak serius menangani apa yang menjadi tanggungjawabnya sehingga

banyak ditemukan

kekeliruan-kekeliruan seperti, kekeliruan dalam BAP, Relas-relas, PMH, dan PHS yang semestinya tidak perlu terjadi. 2. Para Pejabat / Hakim kurang menguasai dan kurang bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. 3. Pengadministrasian perkara belum sepenuhnya dilakukan secara tertib, masih adanya kekeliruan dan atau kolom-kolom dalam register belum terisi. 4. Para Ketua Majelis Hakim yang bertanggungjawab atas minutasi perkara, belum melaksanakan tugasnya dengan baik, masih ditemukan perbedaan antara yang tertulis dalam BAS dengan yang tertulis dalam putusan, dan di buku register Induk perkara, putusan dan BAS yang belum ditandatangani. 5. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan belum dilakukan secara sempurna, hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas pokok pengadilan.

C.

Laporan Pengaduan Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi baik perkara dan putusan, kepegawaian, pengawasan dan pendisiplinan, anggaran dan aset serta informasi

lainnya,

Pengadilan

Tinggi

Agama

Samarinda

melalui

website 97

:

http://www.pta-samarinda.net telah menyediakan menu-menu informasi tersebut. Selain itu Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah menyediakan nomor hotline 0541-733337 ext. 102 atau email : [email protected] khusus untuk pengaduan dan informasi. Selama tahun 2015, jumlah pelapor pengaduan masyarakat berjumlah 3 (tiga) permasalahan yaitu tentang : 1. Adanya dugaan perilaku moral (perselingkuhan), sedangkan tindak lanjut dari masalah ini yang bersangkutan dipindahkan menjadi Hakim Madya Muda pada Pengadilan Agama Tanjung Klas II. 2. Adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, namun dari hasil Tim Pemeriksa tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum acara maupun kode etik dan perilaku hakim. 3. Tentang

putusan

PA.Samarinda

No.9/Pdt.G/2015/PA.Smd,

Majelis

Hakim

PA.Samarinda tidak netral, berpihak, tidak objektif dan tidak mencerminkan keadilan. Hasil telaahan Hakim Tinggi tidak ada indikasi Majelis Hakim PA.Samarinda berperilaku tidak netral.

Laporan Penyelesaian Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Periode Januari s.d Desember 2015 Tanggal No

Terima Pengadua

Tanggal Pemeriksaan Pelapor

Terlapor

Perihal

Pelapor

Terlapor

Rekomendasi

Tindak Lanjuti

Ket

n Dugaan

1

6 Maret

Tanpa

Drs. H. M.

2015

Identitas

TMJ M.HI

Menjadi

perselingkuhan -

16 Apr 2015

Hakim Madya 20 Mei 2015

30 Sept 2015

Muda PA. Tanjung Kelas II

1. Erika 2

8 Mei

Sumangi,

2015

SH 2. Sastiono

Majelis

Pelanggaran

Hakim

Kode Etik dan

PA.Smd

PPH

Dalam proses 8 Okt

14 Okt

2015

201514

4 Nov 2015

-

Panitera MA RI

98

Kasek, SH Hasil telaahan Hakim Tinggi

3

10 Juni 2015

Anita Yuliana Syaiful, SH

Tentang putusan

tidak ada

PA.Samarind

PA.Smd

indikasi pada

a

No.9/Pdt.G/2015 /PA.Smd

-

-

-

4 Sept 2015

Majelis Hakim PA.Smd berperilaku tidak netral

Catatan : Khusus Masalah Drs. H. B. J, SH., M.Hum (Ketua PA.Tgt) tentang Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI No.1836/Dj.A/KP.02.1/SK/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014, bahwa melihat dan memahami surat tersebut, maka masa hukuman yang diberikan kepada yang bersangkutan sudah berakhir tanggal 29 Agustus 2-14 (selama satu tahun), namun sampai sekarang belum ada Surat Keputusan untuk itu.

99

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan 1. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah melakukan kegiatan secara maksimal dan optimal meskipun masih terdapat beberapa hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal; 2. Penyelesaian perkara tahun 2015 pada tingkat banding telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, perkara yang diterima tahun 2015 sebanyak 41 perkara, telah berhasil diselesaikan sebanyak 40 perkara (98%), sisanya 1 perkara/putus sela (2%). Sedangkan pada tingkat pertama sisa tahun 2014 sebanyak 1378 perkara ditambah yang diterima tahun 2015 sebanyak 10.767 perkara, dengan jumlah 12.145 perkara, yang berhasil diputus/diselesaikan sebanyak 10.596 perkara (89%), sehingga sisa akhir tahun 2015 masih diatas sepuluh persen, yaitu sebanyak 1549 perkara (11%); 3. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda terhadap Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur baik dalam bidang administrasi maupun teknis yudisial, kode etik dan perilaku Hakim maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif; 4. Peningkatan teknis yudisial maupun nonyudisial Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah mengikutsertakan pejabat fungsional, struktural dan staf dalam berbagai kegiatan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, maupun yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. 5. Pelaksanaan anggaran DIPA di lingkungan PTA.Samarinda penyerapan anggarannya telah terserap yang berasal dari Belanja Pegawai 90,48% dengan sisa 9,51%, Belanja Barang DIPA 01 : 97,91% dengan sisa 2,09%, sedangkan DIPA 04 : 95,58% dengan sisa 4,42%, dan Belanja Modal 99,66% dengan sisa 0,33%.

100

6. Pengelolaan sarana gedung dan sarana prasarana fasilitas gedung Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara telah melakukan pemeliharaan dan mengoptimalisasikan sarana dan prasarana yang ada serta melaksanakan pengadaan untuk sarana dan prasarana yang belum ada sesuai penyerapan anggaran DIPA tahun anggaran 2015. 7. Pengelolaan administrasi peradilan, maupun administrasi umum telah mengacu pada aturan yang telah ditentukan, seperti pelaksanaan pola bindalmin dan pola arsip dinamis dan statis pada penataan pola administrasi umum.

B. Rekomendasi 1. Diperlukan diklat atau pelatihan secara kontinu (berkelanjutan) baik bidang yudisial maupun non yudisial untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur peradilan. 2. Diperlukan adanya penambahan kualitas dan kuantitas SDM, dikarenakan selama ini hampir di seluruh satuan kerja di wilayah Kalimantan Timur masih terdapat pejabat atau staf yang merangkap (overlooping) beberapa pekerjaan sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurang optimal dan maksimal serta berpengaruh terhadap pelayanan publik yang prima. 3. Diperlukan penambahan anggaran DIPA pada semua mata anggaran terutama untuk kegiatan PTA Samarinda sebagai koordinator wilayah memerlukan mata anggaran khusus untuk kegiatan tersebut sehingga bisa melakukan sosialisasi atau pembinaan ke seluruh satuan kerja di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. 4. Diperlukan penambahan pembangunan gedung kantor, terutama Pengadilan Agama yang kondisi bangunannya sudah kurang layak dalam upaya mewujudkan peningkatan kapabilitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

101

5. Perlu anggaran khusus untuk Pengelolaan IT, Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan, dan Pengelolaan SIADPTA Plus dan SIADPA Plus. 6. Perlu petugas khusus untuk pelayanan meja informasi yang tidak hanya menguasai tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama, akan tetapi juga menguasai teknis Pelayanan Meja Informasi dan diadakan pelatihan-pelatihan khusus petugas pelayanan meja informasi. 7. Perlu dibuatkan form pelayanan meja informasi yang baku dari permohonan sampai pelaporan, agar tidak terjadi perbedaan antara Mahkamah Agung R.I. dan Ditjen Badan Peradilan Agama MA RI yang dapat membingungkan pelaksana pelayanan meja informasi.

102