PUTUSAN Nomor 34/Pdt.G/2016/PTA.Smd
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA Dalam tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara : Pembanding, umur 44 tahun. agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Konveksi, tempat tinggal di Jalan Xxxx Kota Samarinda, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding; m e l a w an Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Konveksi, tempat tinggal di Jalan Xxxx Kota Samarinda, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; DUDUK PERKARA Bahwa dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0647/Pdt.G/2016/PA.Smd, tanggal 20 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; Putusan Nomor 34/Pdt.G/2016/PTA Smd ………………………………………..………………………………
halaman 1
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding); 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 326.000,(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah); Bahwa putusan tersebut telah dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juli 2016 dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat; Bahwa
terhadap
Tergugat/Pembanding
putusan
merasa
tidak
Pengadilan puas,
Agama
selanjutnya
tersebut mengajukan
permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0647/Pdt.G/2016/PA.Smd, tanggal 28 Juli 2016 ; Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Agustus 2016; Bahwa berdasarkan Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0647/Pdt.G/2016/PA Smd., tertanggal 24 Agustus 2016, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding; Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara inzage masing-masing Nomor 0647/Pdt.G/2016/PA. Smd. Tanggal 15 Agustus
2016
dan
tanggal
15
Agustus
2016
juga,
dimana
Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas tersebut;
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2016/PTA Smd ………………………………………..………………………………
halaman 2
Bahwa berdasarkan Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda masing-masing Nomor 0647/Pdt.G/2016/PA Smd., tertanggal 30 Agustus 2016 dan tanggal 30 Agustus 2016 Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak datang memeriksa berkas (inzage); Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera PengadilanTinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/1297/Hk.05/IX/2016 tanggal 20 September 2016 perkara ini telah diterima pada tanggal 20 September 2016 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam register perkara banding Nomor 34/Pdt.G/2016/PTA Smd., PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama adalah sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan pasal 199 ayat (1) R.Bg dan pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2019,
maka
Tergugat
mempunyai
legal
standing
untuk
mengajukan
permohonan banding dalam perkara ini; Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 Juli 2016 dan pada persidangan pembacaan putusan ditingkat pertama pada tanggal 20 Juli 2016 Tergugat/Pembanding datang sendiri, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda membaca berkas perkara putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0647/Pdt.G/2016/PA. Smd., tertanggal 20 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriyah dan berita acara sidang, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Samarinda atas apa yang telah dipertimbangkan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2016/PTA Smd ………………………………………..………………………………
halaman 3
dengan mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangannya diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan menambah pertimbangan sendiri sebagaimana dikemukakan di bawah ini; Menimbang,
bahwa
keberatan
Pembanding
terhadap
Putusan
Pengadilan Agama Samarinda tersebut adalah karena Pengadilan Agama Samarinda
dalam
pertimbangannya
mengabulkan
gugatan
Penggugat/
Terbanding, sementara Tergugat/Pembanding dalam jawabannya selaku Tergugat di persidangan memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menceraikannya dengan Penggugat, karena masih berkeinginan membina rumah tangga bersama dan mencintai terhadap anak-anaknya; Menimbang,
bahwa
walaupun
maksudnya
demikian,
tetapi
Tergugat/Pembanding dalam mengajukan permohonan bandingnya tidak dilampiri memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
tidak
dapat
mengetahui
apa
sebenarnya
yang
diinginkan
Tergugat/Pembanding dalam mengajukan bandingnya; Menimbang, bahwa atas keinginan Tergugat/Pembanding untuk tetap membina
rumah tangga
dengan
Penggugat/Terbanding
Majelis
Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sangat menghargai dan menghormati keinginan luhur teersebut, mengingat rumah tangga yang dibangun dan dicitacitakan dalam Islam tidak untuk kurun waktu tertentu, melainkan sampai waktu yang tidak terbatas. Dan hanya dalam keadaan tertentu dan alasan-alasan tertentu agama dapat membenarkan untuk bercerai, namun faktanya dalam kehidupan rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding untuk mencapai harapan yang rukun tersebut sulit dapat dicapai karena sejak bulan September 2015 tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat/Pembanding selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Nurul. (Berita Acara Sidang ke 3 halaman 15); hal tersebut yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran sehingga pada
bulan
Maret
2016
antara
Tergugat/Pembanding
dengan
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2016/PTA Smd ………………………………………..………………………………
halaman 4
Penggugat/Terbanding sudah pisah ranjang dan hingga sekarang tidak berkumpul lagi sebagai layaknya suami isteri; Menimbang, bahwa seandainya masih ada rasa kasih sayang antara keduanya, tentu ada usaha sungguh-sungguh untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi faktanya hal tersebut tidak dilakukan. Bahkan dalam kenyataannya hingga sekarang antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding masih berpisah tempat tinggal, sehingga dengan fakta tersebut menunjukkan antara keduanya sama-sama tidak mau kumpul sebagai layaknya suami isteri yang tinggal bersama dalam satu rumah; Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat/Terbanding dan jawaban Tergugat/Pembanding telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara kedua belah pihak. Hal ini juga dikuatkan oleh saksi-saksi dari pihak Penggugat/Terbanding maupun saksi-saksi dari pihak Tergugat/Pembanding. Bahkan Tergugat/Pembanding mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan mengakui juga di depan sidang telah selingkuh dengan seorang perempuan bernama Nurul; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan bahkan telah melalui proses mediasi dengan mediator, Drs.H.Idris Budiman, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil. Oleh karenanya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2016/PTA Smd ………………………………………..………………………………
halaman 5
Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda
sependapat
dengan
Putusan
Pengadilan
Agama
Samarinda, karena mempertahankan rumah tangga yang sudah retak dan pecah adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan bahkan menambah kemadharatan bagi kedua belah pihak; Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam DR. Mustofa Assiba’i dalam Kitabnya
Al Mar’atu bainal fiqhi wal qanun halaman 100, yang
selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai berikut :
وﻻﺧﻴﺮﻓﻰ إﺟﺘﻤﺎع ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺒﺎﻏﻀﻴﻦ وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ اﺳﺒﺎب ﻫﺬا اﻟﺘﺮاع ﺧﻄﻴﺮا ﻛﺎن اوﺗﺎﻓﻬﺎ ﻓﺎن ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺮ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ Artinya : Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan saja. Menimbang, bahwa apabila telah yakin dimana perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG1995, tanggal 16 Oktober 1996; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0647/Pdt.G/2016/PA Smd., tanggal 20 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriah tersebut dapat dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2016/PTA Smd ………………………………………..………………………………
halaman 6
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding; Memperhatikan pasal-pasalperaturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI 1.
Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Agama
Samarinda
Nomor
0647/Pdt.G/2016/PA.Smd,- tanggal 20 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriah; 3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1438 Hijriah oleh kami Drs.H. Daruni,S.H.,M.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.A. Afandi Zaini, SH.,MM., dan Drs. H. Akhmad Syamhudi, SH.,MM., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. H. Aderi, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.
Hakim Ketua Ttd. Drs.H.Daruni, S.H., M.Ag
Hakim-Hakim Anggota, Ttd. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2016/PTA Smd ………………………………………..………………………………
halaman 7
Drs. H.A. Afandi Zaini, SH.,MM.
Ttd.
Drs.H. Akhmad Syamhudi, SH.,MM.
Panitera Pengganti Ttd.
Drs.H.Aderi, S.H.
Perincian biaya perkara banding: 1. Biaya proses
: Rp. 139.000,00
2. Redaksi
: Rp.
5.000,00
3. Meterai
: Rp.
6.000,00
Jumlah
: Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )
Samarinda, 13 Oktober 2016 Disalin sesuai aslinya Panitera,
Muchammad Juyuf, SH.
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2016/PTA Smd ………………………………………..………………………………
halaman 8
